Perlunya Pembacaan Lebih Mendalam Terkait Pengerahan Militer dan Munculnya Ormas Reaksioner di Papua

Suhu politik Papua, kian hari semakin menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Ditingkat Internasional, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat diberbagai negara, semakin menunjukan kemajuan pesat, dimana di Inggris Benny Wenda bersama Free West Papua Campaign, ILWP, dan IPWP secara gamblang mendeklarasikan Referendum bagi West Papua, yang didukung langsung oleh ketua partai Buruh Inggris, yang saat ini berposisi sebagi oposisi dalam pemerintahan inggris dan anggota parlemen Inggris. Selain itu, di kawasan Melanesia sendiri,  Perdana Mentri Vanuatu, Perdana Mentri Salomon Island yang juga ketu MSG, dan Perdana Mentri Kanaki, secara tegas menyatakan dukungannya kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk diangkat statusnya dari opserver menjadi anggota penuh di forum MSG sesegerah mungkin, dengan mempertimbangkan sikap pemerintah Indonesia yang seakan malas tahu dengan  undangan ketua MSG untuk membahas persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di West Papua. Tidak hanya itu, dalam satu minggu terakhir, Perdana Mentri Papua New Gunea dalam siaran persnya kepada berbagai media internasional, dengan tegas menyatakan bahwa forum negara-negara Pasific menginginkan Self Determination bagi West Papua.
Menanggapi suhu politik West Papua yang sema tinggi dalam kurun waktu satu bulan terakhir, pemerintah Indonesia terkesan tertutup dan bahkan tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi di tingkat Internasional. Dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, kementrian luar negri meng klaim bahwa tidak ada hal yang khusus dan bahkan menyatakan bahwa probaganda yang dilakukan oleh pendukung kemerdekaan West Papua adalah tidak benar, sehingga tidak perlu ditanggapi serius. Namun nyatanya apa yang diungkapkan pemerintah Indonesia lewat kementrian luar negrinya, tidak berjalan sebanding dengan sikap yang diambil dalam merespon suhu politik Papua ditingkat internasional maupun di Papua sendiri. Pemerintah Indonesia lewat kementrian pertahanan secara diam-diam mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, serta menggencarkan pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai daerah di Papua, terlebih khusus di daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan Papua New Gunea. Selain itu, kementrian pertahanan Indonesia menyatakan akan membangun pangkalan militer khusus di Papua, dan kantor perwakilan kementrian pertahanan di Papua dalam waktu dekat, dan rencananya akan dimulai pada akhir tahun 2016 ini.
Melihat pengerahan militer dalam jumlah besar ke tanah Papua khususnya di daerah-daerah perbatasan oleh pemerintah Indonesia, mendapat tanggapan dari Gerry Juffa (Gubernur Provinsi Oro, Papua New Gunea), dimana Juffa secara tegas menyuarakan hal ini kepada parlemen Papua News Gunea, agar dapat menjadi perhatian yang serius, sebab menurutnya pengerahan pasukan dalam jumlah yang sangat besar seperti ini, tentu memiliki alasan, apa lagi puluhan ribu pasukan itu disiagakan di daerah yang berbatasan langsung dengan PNG.
Maraknya pengerahan militer dan pembangunan pos-pos pengamanan di tanah Papua, ini perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam oleh seluruh lapisan rakyat Papua, baik di gerakan gerilya kota, gerilya rimba maupun di tingkat Internasional. Pengerahan pasukan yang dilakukan oleh Indonesia ini, ikut dibarengi dengan munculnya berbagai macam organisasi sipil reaksioner, yang semakin menunjukan tajinya, dengan melakukan aksi-aksi tandingan dan bahkan membakar atribut organisasi dan bendera Bintang Kejora di gedung DPRP beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, aksi-aksi anarkis dan provokatifpun ditunjukan oleh massa ormas yang muncul dalam 1 bulan terakhir di berbagai daerah di Papua, seperti yang dilakukan oleh massa Bara NKRI dalam aksi anarkis yang mereka lakukan pada tanggal 2 Juni 2016 lalu. Dimana dalam aksi yang digelar oleh kelompok ini, diberitakan setidaknya seorang perempuan Papua yang sedang melintas di depan lapangan Trikora, Padang Bulan, Abepura (depan kampus Uncen I), dianiaya oleh massa aksi Bara NKRI, tanpa alasan dan sebab yang jelas. Selain itu, massa ini memaksakan toko-toko, kios, angkutan dan pasar untuk tidak beraktifitas, serta memaksakan pemilik toko, kios dan supir akutan untuk terlibat dalam aksi yang mereka lakukan.
Hal ini perlu menjadi perhatian khusus para pengambil kebijakan yang ada di Papua, sebab jika tidak demikan, hal ini tentu akan memancing terjadinya konflik horizontal antara massa rakyat Papua dan ormas reaksioner yang massanya mayoritas orang non Papua, dan jika konflik ini pecah, maka tentu Indonesia akan merasa berhasil dan justru akan memelihara konflik ini terjadi dalam skala yang lebih besar dan dalam kurun waktu yang lama, demi meloloskan kepentingan mereka di atas tanah Papua.(rk)

Informasi

PAPUA Zona Darurat News : Setelah sebelumnya (12 Juni 2015), Mentri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, mengeluarkan pernyataan kepada Komando Strategis cadangan Angkatan Darat (AD) Batalyon Infantri 303, untuk siap siaga, ketika sewaktu-waktu harus diterjukan ke PAPUA, untuk menghadapi Gerakan Kemerdekaan West PAPUA, Yang kemudian pernyataan itu disikapi langsung oleh TNI, dengan membentuk Satuan Khusus Penaggulangan Teror dan Makar pada tanggal 13 Juni 2015 di Garut Jawa Barat, Berikut pernyataan Komandan Korps Pasukan Khas Marsekal Muda Adrian Wattimena ""Ancaman Indonesia itu terorisme dan insurgency. Itu masih terjadi di daerah konflik seperti Papua dan Aceh,", "Standar perencanaan kami, 1x24 jam itu sudah siap mengerahkan pasukan. Sekarang dalam hitungan jam kami sudah bisa tiba di daerah operasi,".
Di hari yang sama, tepatnya 13 Juni 2015, Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko memberikan pelatihan khusus kepada wartawan nasional dan internasional terkait tata cara meliput di medan perang, seperti yang dilansir di Berbagai media Indonesia dan Papua (majalahselangkah.com). Berikut kutipan pernyataan panglima TNI "Ini perlu dicermati bahwa saudara wartawan nanti jika memiliki tugas di wilayah tidak aman, maka perlu memahami situasi di sana," ujar Moeldoko, selengkapnya silahkan baca :
http://majalahselangkah.com/…/-jenderal-tni-moeldoko-latih-…
http://majalahselangkah.com/…/tni-bentuk-satuan-khusus-tang…
http://majalahselangkah.com/…/mentri-pertahanan-ri-cadangka…
Dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para petinggi Militer Indonesia belakangan ini, dan dengan melihat situasi politik West PAPUA yang saat ini, sangat perlu dan patut untuk kami rakyat West PAPUA pada umumnya dan khususnya Mahasiswa PAPUA yang berada di wilayah Kolonial Republik Indonesia, agar bisa lebih pekah dalam melihat dan membaca situasi politik saat ini, sebab jika tidak demikian, tentu kami sendiri yang akan menikmati hasil dari ketidak pekaan kita.
Dan khusus untuk Mahasiswa dan Pelajar PAPUA yang berada di daerah/wilayah kolonial, dihimbau agar bisa tetap berada dalam satu gari komando, agar peristiwa yang pernah menimpa saudara-saudara kami dari Timor Leste, tidak terulang pada kita.


Rakyat PAPUA Harus Tetap Fokus Pada Agenda MSG

Pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota resmi Melanesia Spearhead Group (MSG) atas aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), sebagai wadah representatif rakyat Papua, akan secara resmi dibahas dalam KTT MSG yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Juni 2015 mendatang, di Honiara, Solomon Island. Pembahasan status West Papua yang pada awalnya direncakankan pada 21 Mei 2015 lalu, mengalami penundaan, dikarenakan pimpinan dari PNG dan Viji yang tidak dapat hadir, karena melakukan pertemuan tertutup dengan Indonesia di Jepang, yang dimana pertemuan tertutup tersebut terindikasi dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk menggagalkan upaya ULMWP menjadi anggota MSG, yang akhirnya berdampak pada terjadinya penundaan pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota MSG, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.
Indonesia nampaknya tidak pernah menyerah untuk menggagalkan seluruh upaya yang dilakukan oleh para diplomat West Papua, di tingkat Internasional, Indonesia dengan gencar-gencarnya melakukan pendekatan dengan pimpinan-pimpinan negara Melanesia seperti PNG dan Viji, guna meyakinkan mereka bahwa Papua merupakan bagian Integral Indonesia, sehingga yang semestinya masuk menjadi bagian dari MSG adalah Indonesia, sebab Indonesia memiliki 5 provinsi yang merupakan bagian dari rumpun melanesia. Untuk lebih meyakinkan dan juga meluluhkan hati para pimpinan PNG dan Viji, Indonesia kembali menggunakan cara licik merekan yaitu dengan menggunakan Politik Uang, dimana Indonesia memberikan sejumlah uang kepada PNG dan Viji dengan alasan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman dan juga merupakan bentuk dari kerja sama bilateral dalam bidang pembangunan ekonomi.
Dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, nampaknya Indonesia sedikit berhasil mempengaruhi ke dua negara ini (PNG dan Viji), dimana dalam pernyataan resminya di media-media pasifik, Perdana Menteri Viji secara tegas menyatakan sikap mendukung Indonesia menjadi anggota MSG, hal senadapun dilontarkan oleh PM PMG, meskipun tidak secara terang-terangan. Namun pernyataan kedua PM, baik Viji dan PNG justru dikecam oleh berbagai politisi di negara-negara melanesia, dimana secara beramai-ramai, berbagai politisi dari partai oposisi mengeluarkan pernyataan bahwa, jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, maka Indonesia silahkan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di MSG, pernyataan lebih keras dilontarkan oleh pemimpin partai oposisi Viji, dimana dengan tegas ia menyatakan bahwa "tidak ada alasan bagi MSG untuk menolak atau tidak menerima West Papua sebagai anggota dari MSG, sebab West Papua adalah bagian dari wilayah Melanesia yang masih di jajah hingga saat ini, dan MSG pun didirikan dengan tujuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Melanesia dari penjajahan,sehingga MSG wajib menerima West  Papua sebagai anggota MSG, jika tidak MSG dibubarkan saja". tegas pimpinan partai oposisi Viji, seperti yang dirilis oleh media-media pasific.
Selain itu, Perdana Menteri Solomon Island, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan mendukung West Papua menjadi anggota MSG, serta juga dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan memimpin jalannya sidang putusan status West Papua di MSG, dan menyatakan bahwa pelasanaan sidang akan dilakukan secara kolektif, sehingga terkait hak vetto tidak akan berlaku dalam sidang. Dengan penegasan yang dikeluarkan oleh PM Solomon Island, tentunya kami rakya West Papua bisa sedikit bernafas legah, sebab hak vetto tidak akan berlaku dalam putusan status West Papua, yang berarti PNG dan Viji sebagai pemilik hak Vetto di MSG, tidak dapat melakukan intervensi secara berlebihan untuk menguntungkan Indonesia, sebab dalam keanggotaan MSG, hanya Viji dan MSG saja yang memiliki hak vetto. Dan juga seandainya dilakukan votting, kemungkinan West Papua menjadi anggota MSG itu sangatlah mungkin terjadi, sebab West Papua memiliki 3 suara, yaitu Vanuatu, Kanaki dan Solomon Island sebagai tuan rumah.
Melihat kondisi ini, Indonesia mencoba untuk membangun komunikasinya dengan Mentri Luar Negeri Vanuatu, agar bisa mempengaruhi Vanuatu untuk mendukung Indonesia dalam sidang MSG yang akan mulai digelar pada tanggal 18 Juni mendatang, namun pendekatan tersebut tercium oleh Perdana Mentri Vanuatu, yang akhirnya secara tegas memberhentikan atau memecat Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan menggantikannya dengan Menlu yang baru, dan kemudian mengeluarkan pernyataan tegas kepada media bahwa, fokus utama Menlu Vanuatu yang baru adalah mendukung West Papua menjadi anggota MSG, dan mendukung kemerdekaan West Papua. Hal tersebut dilakukan oleh PM Vanuatu, sebagai bentuk konsistensi yang Vanuatu dalam mendukung perjuangan Kemerdekaan West Papua dari cengkraman kolonial Indonesia.
Dengan melihat kondisi ini, Indonesia tentu sangat kuatir, sebab sidang tahunan MSG yang akan digelar tanggal 18 hingga 24 Juni mendatang, sangat memungkinkan untuk West Papua menjadi bagian dari anggota MSG, selain itu, pergerakan massa rakyat Papua di Papua dan luar Papua, serta pergerakan massa rakyat Melanesia dan Internasional yang mendukung West Papua menjadi bagian dari MSG, akan sangat mempengaruhi putusan KTT MSG, sehingga untuk mengalihkan perhatian rakyat West Papua dan Internasional akan keberlangsungan sidang tahunan MSG yang akan membahas status West Papua, Indonesia mulai melakukan pengalihan isu dengan berbagai macam cara, guna memecah kosentrasi rakyat Papua. Dimana seperti kita ketahui bersama, dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Indonesia menyebarkan isu bohongnya lewat media bahwa Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), mengeluarkan ancaman perang kepada Indonesia. Isu tersebut menjadi isu hangat selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu, namun karena tidak berhasil mempengaruhi kosentrasi rakyat Papua, Indonesia mulai kembali melakukan setingan baru, dengan menciptakan konflik horisontal antara rakyat sipil dan rakyat sipil, seperti yang terjadi kemarin(09/06/15-red), di kompleks perumahan Organda Padang Bulan, Jayapura. Dimana Indonesia lewat intelejen dan kepolisian dan TNI, berhasil menciptakan konflik ini, yang kemudian memanfaatkan situasi konflik ini, sebagai alasan untuk menurunkan pasukan dalam jumlah yang banyak, dengan persenjataan lengkap di lokasi kejadian.
Jika kita telusuri secara seksama, sebenarnya asal mula terjadinya konflik antara warga di perumahan Organda kemarin, sebenarnya berawal dari hal yang sangat sepele, namun karena hal ini telah diseting sedemikian rupa oleh militer Indonesia, lewat Intelejennya, maka hal ini dibuat menjadi besar guna mengalihkan perhatian rakyat Papua yang sedang fokus dengan agenda West Papua di MSG. Selain itu, tempat kejadian bentrok, merupakan basis sektor dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan juga sangat dekat dengan titik dimana massa rakyat Papua berkumpul, ketika hendak menggelar aksi damai, sehingga sangat jelas sekali bahwa hal ini merupakan bagian dari setingan yang dilakukan Indonesia lewat BIN, TNI dan Polri yang ada di Papua, guna mengalihkan kosentrasi rakyat Papua.
Dengan melihat perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat West Papua di luar negeri, dan sikap para pimpinan negara-negara Melanesia, serta juga dengan banyaknya dukungan dari rakyat Melanesia dan dunia Internasional kepada West Papua untuk menjadi anggota MSG, maka diinformasikan dan diserukan kepada seluruh elemen rakyat West Papua yang berada di mana saja, dan khususnya yang berada di Tanah Air Wet PAPUA, agar tetap tenang dan fokus pada agenda bersama, guna mendorong West PAPUA, menjadi anggota MSG. Rakyat PAPUA tidak perlu terprovokasi dengan upaya apapun yang dilakukan oleh Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang sangat licik, dan sudah pasti Indonesia akan menghalalkan segalah macam cara untuk memecah bela persatuan rakyat PAPUA, guna menggagalkan agenda West PAPUA yang sudah berada di ujung tanduk.

"West PAPUA 1 Dalam ULMWP, Menuju MSG"

Akankah Indonesia Sanggup Mengeksekusi Mati Warga Negara Australia ??

Ilustrasi (google.com)
Pasca dilakukannya eksekusi mati, terhadap 6 orang terpidana kasus Narkoba, dimana 5 orang diantaranya adalah warga negara asing (WNA), masing-masing : Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommy Wijaya dari Belanda, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou dari Nigeria), Marco Archer Cardoso Moreira dari Brazil, Namaona Denis alias Solomon Chibuike Okafer dari Malawi, dan Tran Thi Bich Hahn dari Vietnam, serta satu orang berkewarganegaraan Indonesia yaitu : Rani Adriani asal Cianjur, Jawa Barat, beberapa hari lalu (Minggu,18/01/2015-red), Indonesia menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, terutama dari beberapa negara yang warganya turut dieksekusi mati.

Negara yang pertama menentang keputusan Mahkama Agung (MA), atas pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus Narkoba adalah Brazil dan Belanda. Dimana pasca dilakukannya eksekusi mati terhadap warga negaranya, pemerintah Brazil dan Belanda bertindak cepat dengan menarik kembali Duta Besar mereka untuk kembali ke negaranya, dan memutuskan hubungan diplomasi dengan pemerintah Indonesia. 

Sementara itu, menanggapi pelaksanaan eksekusi mati atas warga negaranya, Menteri Luar Negeri Belanda dengan tegas menyatakan mengutuk Eksekusi Mati yang dilakukan di Indonesia,"Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah eksekusi tersebut, hingga ke tingkat tertinggi. Raja Belanda telah menghubungi Presiden Joko Widodo. Perdana Menteri Mark Rutte telah menulis surat kepada Presiden Jokowi," ujar Koenders. 

Selain Belanda, presiden Brazil memilih berkabung (berduka) atas warga negaranya yang juga turut dieksekusi mati di Indonesia, presiden Brazil dengan tegas menarik Duta Besarnya yang ada di Indonesia dan secara tegas memutuskan hubungan kerja samanya dengan pemerintah Indonesi. Selain Brazil dan Belanda, pemerintah Nigeriapun melakukan protes terhadap dua warga negaranya yang turut di eksekusi mati. Dimana menyikapi warga negaranya yang dieksekusi, pemerintah Nigeria langsung memanggil duta besar Indonesia yang ada di Nigeria, guna memita penjelasan, seperti yang dilansir di laman www.viva.co.id, edisi senin,19 januari 2015.

Eksekusi mati yang dilakukan di Indonesia beberapa hari lalu ini, nampaknya memberikan dampak yang besar terhadap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Negara-negara yang warganya dieksekusi, dimana dua negara langsung bertindak cepat, dengan menarik duta besar mereka yang berada di Indonesia. Namun dengan ditariknya dua duta besar yaitu Belanda dan Brazil, nampaknya hal itu tidak membuat gentar pemerintah Indonesia, dimana dalam pernyataannya diberbagai media, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa negara-negara lain wajib menghormati kedaulatan hukum yang ada di Indonesia.


Namun melihat kondisi ini, sesungguhnya pernyataan presiden Indionesia hanyalah untuk menutup-nutupi keraguan mereka pemerintah yang sesungguhnya. Dimana, dari ke 5 warga negara asing yang dieksekusi mati, Indonesia tidak memiliki kepentingan dan keuntungan yang lebih besar dengan negara-negara ini, sehingga, meskipun ke 5 negara ini secara bersama-sama menarik kedutaan besarnya dari Indonesia, dan memutuskan hubungan kerja sama mereka dengan Indonesia, maka hal itu tidak merugikan Indonesia sama sekali.

Tetapi, yang saat ini akan menjadi kekhawatiran Indonesia adalah, dimana dari sekian banyak warga negara asing yang terpidana kasus Narkoba, disana juga ada warga nega asing dari Australia, dan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan eksekusi mati terhadap 6 orang terpida yang dilakukan kemarin, pemerintah Australia lewat duta besarnya yang ada di Indonesia telah mengupayakan berbagai macam upaya, agar warga negaranya tidak dieksekusi mati, namun belum juga mendapatkan respon dari pemerintah Indonesia, dan bahkan pasca dilakukan eksekusi mati terhadap 6 orang terpidana narkoba pada tanggal 18 Januari, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan bahwa Australia Bisa Saja Menarik Duta Besarnya dari Indonesia. (Dilansir di www.viva.co.id).

Yang menjadi pertanyaan dan patut ditunggu saat ini adalah : Apakah Mahkama Agung (MA) dan pemerintah Indonesia akan mengambil keputusan yang sama, atas dua warga negara Australia yang juga terpidana kasus narkoba seperti 5 warga negara asing lainnya yang telah dieksekusi mati lebih dahulu ?

Bagi Indonesia, Brazil, Belanda dan Nigeria serta dua negara lainnya yang warganya dieksekusi mati pada tanggal 18 januari 2015 kemarin tidaklah terlalu penting dan menguntungkan, tetapi ketika hal ini terjadi kepada negara-negara seperti : Australia, Amerika, dan Inggris, apakah Indonesia akan berani mengambil keputusan yang sama ?

Benny Wenda Hadir Dalam, Indonesia Kebakaran Jenggot

Kehadiran Tokoh Diplomatik West Papua, Mr. Benny Wenda dalam pegelaran Rederendum di Scotlandia, yang digelar pada hari ini (Kamis,18/09/2014), merupakan suatu capaian diplomasi yang luar biasa. Dimana Benny Wenda tidak hanya hadir sebagai penonton pegelaran Referendum saja, melainkan ia juga diberikan kesempatan oleh panitia pelaksanaan Referendum untuk berpidato dan juga menyanyikan sebuah lagu tradisional West Papua, yang menceritakan tentang kondisi Papua, dalam bahasa daerah.
Mungkin bagi Ingris dan Scotlandia, kehadiran Benny Wenda dalam pegelaran Referendum di Scotlandia, merupakan hal yang biasa saja, tetapi hal itu tentu sangat berbeda jika dilihat dari sudut pandang Indonesia. Indonesia tentu akan merasa sangat terguncang dan kebakaran jenggot, ketika melihat seorang tokoh diplomatik kemerdekaan West Papua diberikan kesempatan dan oleh panitia Referendum untuk berpidato didepan Ribuan Rakyat Scotlandia, yang hadir untuk merayakan kemerdekaan mereka. Indonesia tentu sangat terganggu dengan hal ini, dan pastinya mereka (Indonesia) tidak berharap hal ini terjadi, tetapi nyatanya Indonesia kecolongan dan lagi-lagi Diplomat kemerdekaan West Papua berhasil mencuri star, dalam mencari simpati dari negara yang baru saja merdeka.
Kehadiran Benny Wenda, merupakan sebuah kemajuan diplomasi yang sangat baik, bagi kemajuan perjuangan kemerdekaan West Papua, dan tentu hal ini akan berdampak positif bagi perjuangan bangsa PAPUA, dalam memperjuangkan Hak-Haknaya sebagai sebuah bangsa Yang telah merdeka. Kehadiran Benny Wenda, tentu akan menjadi perhatian Internasional, sebab ia diberikan kesempatan untuk berpidato didepan ribuan rakyat Scotlandia, yang juga dihadiri oleh berbagai macam media Internasional yang hadir untuk meliput pelaksanaan Referendum di Scotlandia, maka dengan demikian, sudah tentu apa yang dibicarakan oleh Benny Wenda dalam kesempatan berpidato yang diberikan itu sudah didengar dan diketahui oleh dunia Internasional, dan tentu ini merupakan sebuah ancaman bagi keberadaan Indonesia di West Papua.

Lihat Video Pidato Benny Wenda : Video

Pernyataan Wamen Luar Negeri Indonesia, Merupakan Ketakutan Indonesia

Referendum yang diberikan pemerintah Inggris kepada warga Scotlandia, pada hari ini (Kamis,18/09/2014-red), ternyata mendapatkan tanggapan miring dari pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementrian Luar Negri Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.
"Itu urusan dalam negeri Inggris. Serahkan kepada mereka. Di Indonesia tidak akan terjadi referendum," kata Dino, dikutip dari Okezone.com di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat.
Dalam pernyataannya tadi siang (Kamis,18/09-red), Dino berharap jumlah negara tidak lagi bertambah, sebab saat ini jumlah negara merdeka, sudah bertambah empat kali lipat, dibandingkan saat pertama kalia ia terjun dalam hubungan internasional.
"Semoga tidak bertambah negara baru karena bisa menimbulkan gejolak luar biasa. Palestina misalnya. Kemerdekaan negara itu bisa memunculkan gejolak luar biasa. Tapi untuk negara yang sudah tidak bisa dibendung lagi, seperti Skotlandia, ya sudah," tuturnya.
Dari apa yang dikatakan oleh Dino Patti Djalal, selaku Wamen Luar Negeri Indonesia, dapat kita cermati secara seksama, bahwa sesungguhnya Indonesia dalam keadaan kebingungan dan kebakaran jenggot, atas referendum yang diberikan Inggris kepada warga Scotlandia, sebab dengan diberikannya Referendum kepada Scotlandia, maka akan banyak lagi wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih menjadi daerah jajahan, akan semakin gencar dalam mengkampanyekan Referendum bagi wilayah tersebut.
Apa lagi, di Indonesia sendiri, hingga saat ini, masih terdapat daerah-daerah yang terus bergejolak dan terus menyuarakan Hak Menentukan Nasib Sendiri, seperti di West Papua, Aceh, Maluku, Borneo dan Bali. Pernyataan Wamen Luar Negri Idonesia, merupakan bentuk ketakutan Idonesia, karena melihat dengan adanya referendum di Scotladia, maka gejolak referendum di daerah-daerah konflik di Indonesia akan semakin tinggi, khususnya di West Papua.
Dengan diberikannya referendum bagi rakyat Scotlandia oleh pemerintah Ingris, tentunya memberikan tekanan tersendiri bagi pemerintah Republik Indonesia, sebab Indonesia sebagai negara yang mengaku sebagai negera Demokrasi, dan juga merupakan negara anggota PBB, maka dengan demikian, Indonesiapun berkewajiban untuk menggelar referendum di beberapa wilayah jajahannya, seperti Aceh, Borneo, Bali dan yang terutama adalah West Papua.
Sebab jika Indonesia tidak mempu melakukan hal yang sama, seperti apa yang dilakukan oleh Inggris, maka keberadaan Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi, dan juga bagian dari anggota PBB, sangat patut untuk dipertanyakan. 
Dengan melihat situasi ini, maka sangatlah wajar, apabila seorang wakil mentri luar ngeri Indonesia memberikan komentar miring, terkait digelarnya Referendum di Scotlandia, demi tetap menguasai wilayah-wilayah jajahan mereka, dan untuk terus membungkam aspirasi rakyat dari daerah-daerah jajahan mereka, terutama West Papua.[wp]

Pernyataan Kabid Humas Polda DIY Harus Dibuktikan Pada Tanggal 15 Agustus Mendatang

Massa AMP Saat Membacakan Pernyataan Sikap (Doc:AMP)
Pasca terjadinya bentrokan antara massa Paksi Katon dan massa Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] di Jl. Kusumanegara, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 2014, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak,  Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) lewat kabit humasnya AKBP Anny Pujiastuti menyesalkan kejadian tersebut, seperti yang diberitakan oleh http://beritajogja.co.id pada tanggal 07/08/2014 “Ormas nggak boleh menghadang demonstrasi, Sweeping aja nggak boleh, apalagi menghadang,” kata kabid humas Polda DIY ketika ditemui wartawan berita jogja di kantor Polda DIY.

Dalam pernyataannya, kabid humas Polda DIY juga menyatakan bahwa “Sekarang selama itu tidak memprovokasi, mengajak masyarakat melawan pemerintah yang sah, atau pidana hukum kita tidak bisa. Kalau aksi merusak pun tidak boleh main hakim sendiri,”dikutip dari http://beritajogja.co.id.

Pernyataan serupa sebenarnya juga pernah disampaikan oleh kabid humas polda AKBP Anny Pujiastuti, ketika Paksi Katon kembali menghadang aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], saat menggelar aksi pada tanggal 14 Juli 2014 silam. Ketika itu, massa aksi AMP dihadang oleh massa Paksi Katon di Jl. Kusumanegara, ketika hendak menuju titik nol KM (Kantor Pos Besar), Malioboro, namun aksi tersebut dihadang oleh Paksi Katon, sehingga massa AMP hanya bisa menggelar aksi di tempat penghadangan hingga selesai.

Aksi penghadangan yang dilakukan oleh massa Paksi Katon pada tanggal 15 Juli 2014, ternyata sampai juga ke telinga Polda DIY, sehinggo Polda DIY lewat Kabid Humas Polda mengeluarkan pernyataan penyesalan atas apa yang dilakukan Paksi Katon terhadap aksi AMP.

Namun sayangnya, pernyataan penyesalan yang disampaikan oleh Polda DIY pada tanggal 15 Juli 2014 itu, terkesan hanyalah upaya Polda DIY untuk mencuci tangan atau melakukan pencitraan belaka, sebab jika memang Polda DIY menyesalkan dan bahkan menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Paksi Katon, dalam menghadang aksi AMP, yang jelas-jelas telah membungkam ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta, maka sudah seharusnya pernyataan tersebut tidak hanya sekedar pernyataan belaka saja, namun seharusnya pernyataan Kabid Humas Polda DIY itu, dapat menjadi pegangan bagi anggotanya yang ditugaskan untuk mengawal aksi-aksi AMP di hari-hari selanjutnya.

Tetapi nyatanya, tindakan aparat kepolisian yang bertugas dilapangan , saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi pada tanggal 06 Agustus 2014 tidak sesuai dengan pernyataan Kabid Humas Polda pada tanggal 15 Juli 2014. Dimana pada tanggal 06 Agustus, ketika massa AMP hendak menggelar aksi untuk mengemukanan Aspirasi Rakyat Papua di mukan umum, dan hendak menyampaikan kondisi terkini yang ada di Papua, massa Paksi Katon kembali melakukan penghadangan terhadap massa aksi AMP, tepatnya di titik yang sama ketika penghadangan pada tanggal 15 Juli 2014.

Melihat penghadangan yang dilakukan oleh Paksi Katon, massa AMP akhirnya melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian yang saat ini telah banyak dilokasi penghadangan, namun dalam negosiasi pertama, tidak dicapai kesepakatan antara kepolisian dan negosiator AMP, sehingga negosiator AMP memberikan waktu 5 menit kepada kepolisian untuk bernegosiasi dengan pihak Paksi Katon. 5 Berakhir, negosiator AMP kembali mendatangi kepolisian dan bertanya terkait negosiasi yang dilakukan antara Polisi dan Paksi Katon, namun dalam negosiasi kedua tersebut, kepolisian tidak memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga negosiator AMP mempertanyakan apakah massa Paksi Katon memiliki surat izin untuk menggelar aksi atau tidak ? namun pernyataan kepolisian justru sangat aneh, dimana kepolisian seakan menantang menyatakan "Jika mereka tidak memiliki surat Izin aksi gimana ?" kata komandan lapangan polisi yang bertugas saat itu. Mendengar pernyataan tersebut, negosiator AMP menyatakan bahwa "saya hanya dipercayakan oleh kawan-kawan saya untuk melakukan negosiasi dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, dan jika negosiasi ini tidak dicapai kesepakatan, maka sepenuhnya saya serahkan kepada massa aksi," kata negosiator AMP, sambil berjalan menyampaikan hasil negosiasi kepada massa aksi.

Karena tidak adanya kesepakatan yang dicapai antara negosiato AMP, Kepolisian dan Paksi Katon, maka kericuhanpun tidak dapat terhindarkan lagi, massa AMP yang sudah bertahan untuk terus menggelar aksi hingga titik Nol kilo meter, sesuai surat pemberitahuan yang diberikan kepada kepolisian resort kota Yogyakarta, akhirnya mendobrak balikade kepolisian dan bentrokan antara massa AMP dan Paksi Katonpun terjadi seketika itu juga.

Dalam bentrokan yang terjadi, sebanyak 5 orang massa AMP menjadi korban akibat bentrokan yang terjadi saat itu, dimana dua orang terkena pukulan aparat polisi dan paksi katon, satu lagi terkena tembakan peluru karet, satu orang lainnya terkena injakan sepatu laras polisi, serta satu orang yang bertugas sebagi negosiator saat itu digorok dengan sebuah pisau di bagian leher oleh massa Paksi Katon. Bentrokan yang terjadi saat itu, polisi yang ada justru ikut menyerang massa aksi AMP, dengan melakukan pemukulan terhadap sejumlah massa aksi AMP, dan bahkan mengeluarkan tembakan peluru karet, yang diarahkan kepada sala satu massa aksi AMP.

Dengan melihat kronologis singkat terjadinya bentrokan antara massa aksi AMP dan massa Paksi Katon pada tanggal 06 agustus lalu, dan dengan melihat rentetan penghadangan yang terus dilakukan oleh massa Paksi Katon terhadap aksi AMP, serta dengan melihat sikap kepolisian yang tidak dapat berbuat apa-apa saat melihat penghadangan aksi AMP oleh Paksi Katon, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kabid Humas Polda DIY kepada wartawan hanyalah sebuah ungkapan yang dikeluarkan oleh pihak Polda DIY, untuk melakukan pencucian tangan, demi melakukan sebuah pencitraan belaka!.

Untuk itu, jika memang apa yang dinyatakan oleh Polda DIY kepada wartawan  http://beritajogja.co.id pada tanggal 15 Juli 2014 dan 06 Agustus 2014 adalah merupakan sikap Polda DIY dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi di Yogyakarta, maka kami menantang seluruh Jajaran Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta (Polda DIY), untum membuktikan pernyataannya kepada wartawan pada tanggal 15 Agustus 2014 mendatang, saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi peringati 52 Tahun New York Agreement. [rk]

Keberadaan ISIS Di Indonesia Sengaja Dipelihara

Mass ISIS Indonesia Saat Menggelar Aksi di Jakarta (doc:ISIS)
Beberapa hari terakhir, media-media elektronik dan cetak di Indonesia disibukan dengan pemberitaan terkait gerakan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)sendiri merupakan sebuah negara dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah.(wikipedia.org)

Meskipun tidak diakui oleh pemerintah Irak dan Suriah, ISIS tetap eksis menjalankan agenda-agenda mereka, dan bahkan gerakan ini mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat yang memiliki paham yang sama dengan gerakan ini. Selengkapnya mengenai ISIS dapat dibaca di : http://id.wikipedia.org.

Dalam catatan dan analisa kali ini, saya mencoba utuk mengalisa peredaran dan keberadaan ISIS di Indonesia, dan mengapa ISIS harus ada di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa isu ISIS merupakan sebuah isu yang sengaja diciptakan untuk melakukan pengalihan isu, dan saya rasa hal tersebut bisa jadi benar, dan sayapun mendukung anggapan tersebut, sebab ditengah-tengah situasi perpolitikan Indonesia yang sedang carut marut, isu keberadaan ISIS di Indonesia mulai mencuat dan gencar-gencar dibahas oleh berbagai pihak di Indonesia, dan bahkan isu ini mampu menjadi tranding topik diseluruh pemberitaan media-media lokal maupun nasional di Indonesia. 

Mencuatnya isu keberadaan ISIS di Inonesia mendapatkan respon senada dari Berbagai pihak, baik pemerintah, TNI-POLRI, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Agama dan Berbagai macam Organisasi massa yang ada di negara ini, semua seakan-akan berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan ISIS di Indonesia. Namun, dari semuanya itu, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah "Mengapa Pernyataan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Berbagai Pihak Di Indonesia Ini, Hanya Sekedar Pernyataan Belaka, tanpa Melakukan Tindakan-Tindakan Nyata, Yang Tujuannya Untuk Mematikan Peredaran Paham ISIS di Indonesia ?", dan " Apakah Memang Betul Bahwa Pihak-Pihak Yang Mengeluarkan Pernyataan Penolakan Terhadap Keberadaan ISIS di Indonesia Ini Memang Betul-Betul, Baru Baru Mengetahui Tentang Keberadaan ISIS di Indonesia ?", Serta "Mengapa isu terkait keberadaan ISIS di Indonesia ini baru mencuat, pasca PILPRES, dan disaat-saat kisruh PILPRES sedang berlangsung ?".

Apakah Keberadaan ISIS di Indonesia Baru Ada Saat Ini ??

Melihat jumlah massa ISIS yang telibat dalam aksi beberapa waktu lalu di Jakarta, dan dengan melihat pergerakan paham ISIS yang sudah sangat luas di berbagai daerah di Indonesia, maka dapat kita nyatakan bahwa ISIS bukanlah sebuah Paham ataupun gerakan yang baru saja beredar di Indonesia, sebab dari pergerakannya serta jumlah massanya di Indonesia, sudah bisa kita pastikan bahwa keberadaan ISIS di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, namun sengaja didiamkan dengan maksud dan tujuan tertentu.
Apakah Pihak-Pihak Yang Menyatakan Penolakan Terhadap Keberadaan Gerakan atau Paham ISIS di Indonesia Tidak Mengetahui Tentang ISIS Sebelumnya ?

Meskipun berbagai macam pihak mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan Paham ISIS di Indonesia, namun pernyataan tersebut bukanlah sebuah jaminan bahwa mereka tidak mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya. Sebab jika kita kembali lihat pada pembahasan diatas, dimana dengan melihat jumlah massa dan jangkauan wilayah ISIS, maka bukan tidak mungkin jika sesungguhnya ada pihak-pihak yang sebetulnya telah mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya, namun hal itu sengaja ditutupi, agar terkesan dihadapan publik bahwa, gerakan ISIS merupakan suatu gerakan yang baru ada di Indonesia, dan kemungkinan besar disiapkan untuk dimunculkan kehadapan publik, sesuai dengan targetan waktu yang memang sebelunya telah diatur dengan matang-matang.
Selain itu, keberadaan ISIS sendiri dan penyebarannya yang sangat luas di Indonesia sendiri sebenarnya sangat patut dicurigai, bahwa ada oknum-oknum yang menyokong sejumlah dana kepada ISIS, dalam memperluas pergerakan ISIS ini sendiri. Sebab jika tidak demikian, maka sangat tidak mungkin jika ISIS bisa tumbuh subur di Indonesia. Bukan hanya sokongan dana yang didapatkan oleh ISIS, namun, sangat mungkin jika ada keterlibatan petinggi-petinggi militer dan petinggi-petinggi negara, serta tokoh-tokoh masyarakat ternama di negara ini yang terlibat dan bahkan menjadi pemback up serta donatur bagi pergerakan ISIS di Indonesia.

Mengapa Isu ISIS Baru Mencuat Ditengah-Tengah Kisruh PILPRES ??

Seperti yang sudah diutarakan diatas bahwa, ISIS bukanlah gerakan atau Paham yang baru di Indonesia, namun memang dengan sengaja didiamkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan guna memunculkannya sesuai dengan targetan waktu yang pas,  guna memenuhi targetan yang sudah ditentukan, namun dalam hal ini saya tidak dapat memastikan targetan utama mereka seperti apa, tetapi sebatas spekulasi dari hasil pembacaan saya, saya mengira bahwa gerakan ini sengaja dimunculkan selain untuk melakukan pengalihan isu, gerakan ini memang sengaja dimunculkan oleh mereka yang berkepentingan, gunak melakukan kudeta jabatan kepresidenan Republik Indonesia, namun tidak dapat dipastikan pihak mana yang sedang berupaya melakukan upaya-upaya tersebut.
Kesimpulan :

Dari pembahasan panjang diatas, dapat disimpulakan bahwa "ISIS merupakan sebuah gerakan yang memang telah ada di Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir, dan keberadaannya sesungguhnya telah diketahui oleh pihak-pihak berwajib dan bahkan pemerintah, serta tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia, namun hal ini sengaja didiamkan, untuk memuluskan langkah mereka, demi mencapai tujuan utama mereka, dan dengan demikian, dapat dipastikan bahwa, Keberadaan ISIS di Indonesia Memang sengaja Dipelihara untuk dijadikan Bom Waktu yang siap meledak kapanpun waktunya".

Catatan : "Dengan melihat kondisi ini, maka disarankan kepada seluruh elemen pergerakan khususnya Elemen Gerakan Pembebasan West PAPUA untuk bisa jelih dalam melihat dan melakukan pembacaan terkait dinamika politik yang sedang bergulir di Indonesia".

Foto-Foto Massa ISIS di Indonesia : http://justpaste.it

15 Agustus 2014 - 52 Tahun Perjanjian New York

15 Agustus 1962 merupakan babak baru mulai diangkatnya persoalan West Papua di tingkatan internasional, dimana pada tanggal 15 Agustus 1962 , bertempat di New York, Amerika Serikat, telah dibuat dan disepakati sebuah perjajian yang sangat berpengaruh nasib Rakyat West PAPUA, yang mana, perjanjian tersebut dikenal dengan PERJANJIAN NEW YORK (NEW YORK AGREEMENT). 

Meskipun perjanjian yang dibuat ini sangat berpengaruh bagi nasib Bangsa PAPUA, namun nyatanya, dalam pembahasannya serta dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, tidak satupun perwakilan Bangsa PAPUA yang diikut sertakan dalam pembahasan perjanjian tersebut. Dimana perjanjian tersebut hanya dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya : Belanda, Indonesia, Amerika Serikat dan PBB. Seperti pembahasan-pembahasan status West PAPUA ditingkatan Internasional sebelum-sebelumnya, dimana rakyat PAPUA selalu saja tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat menentukan bagi nasib Bansa PAPUA kedepan.

Jika kita tinjau ulang sejarah keterlibatan Amerika Serikat dalam mengangkat permasalahan West PAPUA di tingkatan Intenasional, maka dapat dipastikan bahwa New York Agreement merupakan salah satu hasil dari upaya Amerika Serikat, sebagai negara adidaya, dalam mengangkat dan mengemukakan permasalahan West PAPUA di tingkatan Internasional. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam penyelesaian permasalahan West PAPUA bukan tanpa alasan, Amerika memiliki kepentingan besar di Papua, sehingga mau tidak mau, Amerika berusaha mengambil langkah cepat demi mengantisipasi hubungan kerja sama yang semakin harmonis dan sangat dekat yang ditunjukan oleh Indonesia dan UniSoviet, yang sejak tahun 1950 an dibawah kepemimpinan Ir.Soekarno (Presiden Pertama RI).

Dalam keterlibatannya dalam mengangkat persoalan West PAPUA ditingkatan Internasional, selain untuk menghindari hubungan Indonesia dan Uni Soviet, Amerika memiliki kepentingan lain, yaitu untuk menguasai arus ekonomi politik yang ada dikawasan Pasifik, demi memperluas kekuasaan adidaya mereka ditingkatan Internasional.

Melihat sejarah buram keterlibatan PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian status West PAPUA, dan dengan melihat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN NEW YOR yang mana perjanjian tersebut telah menetapkan bahwa pelaksanaan PEPERA, harus dilaksanaka sesuai dengan ketentuan internasional, yang menetapkan One Man One Vote (Satu Orang, Satu Suara), yang berarti bahwa setiap Orang Papua, berhak memberikan pendapat mereka dalam pelaksanaan PEPERA, namun hal itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam peringatan 52 Tahun pelaksanaan Perjanjian New York yang yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 2014, maka diserukan kepada seluruh elemen Rakyat West PAPUA yang berada diseluruh belahan dunia, untuk dapat menggelar Aksi Damai ataupun menggelar kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperingati 52 Tahun pelaksanaan New York Agreement, sesuai dengan keadaan dikota domisili masing-masing.[rk] [bersambung....]

Antara Palestina Dan West Papua !

Anak-Anak Korban Kekerasan Militer Israel
Beberapa minggu terakhir, media-media nasional maupun lokal di Indonesia selalu tanpa henti-hentinya, memberitakan situasi yang ada di Palestina, sebagai top topik dalam setiap pemberitaannya, pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media-media di Indonesia ini, paling tidak memberikan respon dari berbagai pihak di Indonesia yang mengutuk tindakan militer Israel terhadap rakyat Palestina yang ada di Gaza.

Berbagai macam respon berupa aksi-aksi solidaritas terhadap apa yang dialami oleh rakyat Palestina terus menerus bermunculan di berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan, Pemerintah Indonesia sendiri, telah menyatakan bahwa " Indonesia Mengecam Tindakan Militer Israel Terhadap Rakyat Palestina, Yang Mengakibatkan Ratusan Rakyat Palestina, Terutama Anak-Anak Kehilangan Nyawa Mereka". Untuk itu,Indonesia menyatakan bahwa apa yang dilakukan militer Israel terhadap rakyat Palestina, merupakan tindakan Pelanggaran HAM Berat, dan untuk itu, Indonesia telah memberikan desakan kepada Bandan Keamanan PBB, untuk menyikapi apa yang terjadi di Palestina.

Korban Kekerasan Militer Indonesia
Namun, dari apa yang dialami oleh rakyat Palestina, akibat kekejaman yang dilakukan oleh militer Israel, sesungguhnya sama dengan apa yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) sejak tahun 1961 hingga saat ini. Dimana militer Indonesiapun pembantaian dan pelanggaran HAM yang sangat Berat terhadap rakyat Papua, sejak 1961 hingga saati ini, dimana tercatat bahwa sejak Ir. Soekarno (Presiden pertama RI) mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia, Indonesia mulai melancarkan berbagai macam operasi militer di seluruh tanah Papua. Paska Dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961, Indonesia mulai melakukan mobilisasi militernya dan melakukan berbagai operasi di Tanah Papua, yang akibatnya, ratusan ribu nyawa Orang Asli Papua harus melayang akibat kekejaman militer Indonesia. Dimana,tercatat bahwa sejak tahun 1961 hingga 1990 an, 600.000 jiwa OAP melayang akibat berbagai macam operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Meskipun status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua telah dihapus pada tahun 1998, kekejaman militer Indonesia terhadap Orang Asli Papua masih terus berlanjut hingga saat ini, namun dengan cara yang tersistematis dan terencana. Pasca pencabutan status DOM, militer Indonesia masih saja terus melakukan berbagai macam tidankan kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat Papua hingga saat ini. Berbagai macam operasi militerpun masih terus dilakukan oleh militer Indonesia, di berbagai daerah di Papua, dan bahkan tak jarang, militer Indonesia selalu melampiaskan kemarahan mereka terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPN-PB), kepada rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, seperti Paniai, Puncak Jaya, Keerom, Yapen, Dogiai, Lani Jaya, Wamena, Pegunungan Bintang, Timika dan Merauke.

Dimana, jika ada ada penyerangan yang dilakukan oleh TPN-PB terhadap pos-pos militer Indonesia, militer Indonesia selalu meresponnya dengan melakukan pengejaran terhadap kelompok penyerang, namun mereka (Militer) tidak mengejar kelompok penyerang ke tempat pelarian mereka, melainkan justru mendatangi perkampungan warga terdekan, dan mulai melakukan sweeping, dan tak jarang mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada rakyat sipil yang ada di perkampungan tersebut. Selain melakukan sweeping, militer Indonesia juga sering melampiakan amarah mereka, dengan membakar rumah-rumah adat, dan gereja, seperti yang terjadi di Kab. Puncak Jaya, Dogiai dan Paniai.

Tidak hanya itu, kekerasan dan kekejaman militer Indonesia terhadap rakyat Papua, selalu juga mereka tunjukan, ketika rakat Papua menyampaikan pendapat dimuka umum dengan menggelar aksi-aksi demonstrasi, militer Indonesia selalu menggunakan tindakan-tindakan represif untuk membubarkan aksi yang dilakukan oleh rakyat Papua, dan tak jarang juga mereka selalu mengeluarkan tembakan kearah massa aksi, untuk membubarkan massa. Selain itu, massa yang tertangkap, selalu dipukuli dan di aniaya hingga babak belur.

Namun dari kondisi yang dialami oleh rakyat Papua ini, sayangnya tidak pernah terekspose dalam pemberitaan-pemberitaan media-media Nasional dan Internasional, yang mengakibatkan kondisi yang dialami oleh rakyat Papua, akibat kekejaman militer Indonesia tidak diketahui oleh masyarakan Internasional, terlebih masyarakat Indonesia sendiri, karena Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada wartawan Nasional maupun Internasional untuk datang dan meliput keadaan di Papua. Meskipun ada beberapa wartawan Internasional yang sempat sampai di Papua, namun mereka militer Indonesia (TNI-POLRI) yang ada di Papua, menangkap dan mendeportasi mereka kembali ke negara asal mereka, dengan alasan keamanan.

Dengan melihat kondisi yang dialami oleh rakyat Palestina di Gaza dan atas nama Kemanusiaan, kami tentu mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang mengecam tindakan militer Israel atas rakyat Palestina, namun kamipun ingin bertanya kepada Pemerintah Indonesia, terkait Sikap mereka terhadap Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh militer Indonesia sendiri terhadap Rakya Papua, selama ini.

UUD 1945 Hanyalah Sebuah Khiasan dan Pelengkap Bagi Kemerdekaan Indonesia

"Kemerdekaan Ialah HAK Segalah Bangsa !", kalimat tersebut merupakan penggalan kalimat yang dikutip dari alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang juga merupakan Konstitusi  dari Negara Indonesia, dan jika diteruskan, dalam pembukaan UUD 1945, tertera penggalan kalimat yang menyatakan bahwa "Penjajahan Diatas Dunia Harus Dihapuskan !". Namun dua penggalan kalimat yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 pada alenia pertama ini, kelihatannya hanyalah sebuah khiasan belaka, yang dituangkan didalam pembukaan UUD 1945, untuk mempercantik isi teks UUD 1945 itu sendiri.

Sebagai Konstitusi dari negara, maka sudah selayaknya dan sangat diharuskan kepada seluruh jajaran pemerintah yang berkuasan di Indonesia untuk dapat menjalankan semua amanah yang tertera dalam UUD 1945, sebab jika tidak demikian, maka keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara sangat patut untuk dipertanyakan, sebab, dengan tidak menjalankan apa yang tertera dalam UUD 1945, maka sangat jelas bahwa, Indonesia telah meruntuhkan pondasi rumah mereka sendiri.

Meskipun demikian, namun nampaknya keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi dan dasar dari berdirinya negara, tidak lagi dianggap penting bagi para penguasa (Pemerintah) di Indonesia. Bagi mereka, UUD 1945 hanyalah sebuah khiasan ataupun simbolisasi untuk memenuhi syarat kelengkapan negara, agar dapat diakui Internasional, sebagai negara yang merdeka. Selain itu, bagi para penguasa di negara ini, UUD 1945 merupakan senjata ampuh yang selalu mereka gunakan, demi menindas dan merampas HAK-HAK Rakyat, dengan mengandalkan kekuatan Militer.

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) selalu digunakan sebagai jembatan atau alat bagi para penguasa dan pemodal, untuk terus menerus merampas hak-hak rakyat kecil, demi memenuhi ambisi mereka, sehingga keberadaan dan keberpihakan amanah konstitusi sangat patut untuk dipertanyakan.

Meskipun didalam pasal-pasal yang terdapat didalam UUD 1945, tertapat berbagai pasal-pasal yang sesungguhnya memihak kepada rakyat kecil, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut hanyalah penghias saja, sehingga tidak pernah betul-betul berpihak kepada rakyat kecil.

Kondisi keberadaan UUD 1945, menjadi sangat miris ketika dihubungkan dengan perjuangan rakyat Papua yang hingga saat ini menuntut kebebasan Hak-Hak mereka sebagai sebuah Bangsa yang berhak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. dimana didalam Konstitusi yang merupakan dasar negara Indonesia sesungguhnya telah menjamin kemerdekaan bagi setiap bangsa di muka bumi, namun nyatanya pernyataan yang diungkapkan di dalam pembukaan UUD 1945 ini hanyalah omong kosong belaka, sebab apa yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 itu tidak mampu untuk mereka buktikan, dengan memberikan kebebasan kepada Rakyat Papua untuk MERDEKA sebagai sebuh negara.

Dengan melihat berbagai kenyataan yang terjadi, maka keberadaan UUD 1945 yang juga sebagai Konstitusi Indonesia, dapat dikatakan sebagai sebuah hiasan dan pelengkap yang dibuat oleh para pendiri negara Indonesia demi mendapatkan pengakuan Internasional, sebagai sebuah negara yang berdiri atas konstitusi.

BOIKOT PILPRES RI Adalah HAK BANGSA PAPUA


Pelaksanaan Pemilihan Presiden Republik Indonesia, tinggal hitungan hari saja, dimana sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, Pilpres Indonesia akan digelar serentak pada tanggal 9-7-2014 mendatang. Dalam pergelaran Pilpres ini sendiri, hanya terdapat dua pasang calon yang diusung oleh masing-masing pastai koalisi, demi memperebutkan kekuasaan sebagai orang nomor satu dan dua di negara ini. Dua pasangan calon yang telah lolos verifikasi KPU inipun mulai menebarkan pesona mereka, dengan memberikan berbagai janji-janji manisnya kepada rakyat, agar rakyat mau memilih dan memenangkan mereka dalam pelaksanaan pilpres, pada tanggal 9 juli mendatang. Janji-janji manis yang diberikan oleh kedua bakal calon ini, tidak hanya mereka berikan kepada rakyat Indonesia di Jawa dan daerah lainnya saja, janji manis dalam kampanyepun diberikan oleh kedua bakal calon kepada rakyat Papua, dengan harapan bisa memperoleh suara yang maksimal dari rakyat Papua. 

Namun nampaknya janji-janji manis yang diberikan kedua bakal calon kepada rakyat Papua, tidak mendapatkan sambutan yang positif dari rakyat Papua, sebab dari pantauan dan hasil pendiskusian dengan beberapa tokoh masyarakat Papua, sebagian besar rakyat Papua lebih bersepakat untuk melakukan Boikot dan tidak ingin terlibat dalam pemilihan Presiden Indonesia. "Untuk apa kita ikut pemilu ? Dorang mau kasih janji yang manis seperti apapun, kami tidak mau ikut memilih, kita lebih baik Boikot saja, dan kita tuntut Papua Merdeka saja, tuan Benny Wenda di Inggris, serta TPN-PB, KNPB dan Organisasi Lain sudah bilang untuk boikot, jadi kita semua akan boikot Pemilu besok", tegas Wene, di Jayapura. 

Melihat rentetan sejarah pemaksaan Papua menjadi bagian dari Indonesia, yang jelas-jelas cacat hukum Internasional, dan penuh dengan kecurangan, serta dengan melihat berbagai macam rentetan penderitaan yang dialami oleh rakyat Papua, hingga saat ini, yang dilakukan oleh Indonesia lewat militer mereka di Papua, maka dengan demikian, Rakyat PAPUA sangat Ber-HAK untuk tidak terlibat dalam Pilres RI, dan Rakyat PAPUA sangat berhak untuk melakukan BOIKOT, demi mencapai tujuan Kemerdekaan Sejati Bagi Bangsa Papua.

Dari 250 Juta Jiwa Lebih, Hanya 125 Juta Jiwa Yang Terlibat Pileg 2014

Keterlibatan rakyat Indonesia dalam Pesta politik (PEMILU)yang digelar setiap lima tahun sekali di Indonesia untuk memilik anggota Legislatif dan Presiden, nampaknya telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini sangat nampak dari jumlah total pemilih yang terdata di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, dimana dalam website resmi KPU ( www.kpu.go.id ) terdata secara jelas bahwa total jumlah pemilih yang terdata dalam Pemilihan Legislatif Indonesia yang digelar pada tanggal 9 April 2014 adalah sebanyak 124.972.491 jiwa dari total seluruh rakyat Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa lebih.

Dengan melihat fakta dan data total pemilih yang ada di website resmi milik KPU Indonesia serta dengan membandingkan jumlah pemilih pada PILEG 2014 dengan jumlah total penduduk Indonesia secara keseluruhan, maka dapat dipastikan bahwa jumlah rakyat Indonesia yang terlibat dalam PILEG 2014 hanyalah setengah dari jumlah total penduduk Indonesia secara keseluruhan. 

Fakta yang ada diatas membuktikan bahwa setengah dari keseluruhan rakyat Indonesia sudah tidak lagi mempercayai pesta Politik yang digelar di negara ini, dan sebagian besar rakyat Indonesia sudah mulai sadar bahwa PEMILU adalah Pesta milik kaum-kaum elite politik Indonesia yang hanya menghambur-hamburkan uang negara, demi kepentingan individu elite politik belaka.

Selain itu, dengan data diatas, maka sangat mungkin jika PILRES Indonesia yang akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang, akan mengalami penurunan jumlah pemilih yang sangat-sangat drastis. Dan jika hal ini terjadi, maka sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi akan sangat dipertanyakan. Sebab dengan menganut sistem demokrasi, seharusnya keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin negara itu sangat tinggi, namun nyatanya kemerosotan keterlibatan rakyat dalam Pelilu semakin tinggi dan hal ini tentu mencadi sebuah ancaman yang sangat besar bagi keberlangsungan sebuah negara yang katanya menganut sistem demokrasi.


RAKYAT PAPUA BER-HAK NYATAKAN BOIKOT PILPRES INDONESIA

Tahun 2014 merupakan tahun Politik bagi Indonesia, dimana di tahun 2014 ini, Indonesia meenggelar pesta Politik yang katanya adalah pesta rakyat, namun nyata-nyatanya, pesta politik yang digelar lima tahun sekali ini hanya dilakukan dengan mengatas namakan rakyat untuk kepentingan-kepentingan individu-individu yang haus akan kekuasaan belaka.

Dengan mengatas namakan pesta rakyat dalam setiap pemilihan yang digelar setiap lima tahun sekali ini, para politikus-politikus di negara ini menghalalkan berbagai macam cara demi merebut kekuasaan untuk memuaskan ambisi mereka masing-masing. 

Namun jika dilihat dari apa yang sudah terjadi di negara ini pada pesta-pesta politik yang sudah-sudah, maka apa yang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai sebuah kebiasaan yang memang sudah mendara daging disetiap individu politikus di negara ini. Dimana, mereka selalu menjanjikan hal-hal yang manis-manis kepada rakyat pada saat berkampanye, namun ketika mendapatkan jabatan, mereka melupakan semua janji yang telah mereka ungkapkan pada saat kampanye.

Tetapi yang menjadi titik poin dari artikel kali ini bukanlah utuk mengkritisi pesta politik yang digelar setiap lima tahun sekali di negara ini, dan juga bukan bertujuan untuk mengkritisi para politikus di negara ini yang selalu mengatas namakan rakyat demi memuaskan ambisi mereka, tetapi tujuan dari penulisan artikle kali ini adalah untuk mempertanyakan "untungnya keterlibatan rakyat Papua dalam pesta politik Indonesia".

Dengan melihat fakta sejarah dipaksakannya PAPUA menjadi bagian dari Indonesia demi ambisi para pendiri Indonesia yang rakus dan penuh ambisi, dan dengan melihat perlakuan Indonesia kepada rakyat PAPUA selama ini sejak dipaksakannya PAPUA menjadi bagian dari Indonesia lewat PEPERA 1969, yang penuh dengan kecurangan dan manipulasi politik yang dilakukan oleh Indonesia, Amerika Serikat dan PBB terhadap rakyat PAPUA, maka dengan demikian rakyat PAPUA sangat berhak untuk memutuskan tidak terlibat dalam pesta Politik Indonesia.

Selain itu, dengan melihat seruan BOIKOT yang dikeluarkan oleh Diplomat Free West PAPUA Campaign ( Benny Wenda ) di Inggris dan seruan sama yang dikeluarkan oleh para pejuang kemerdekaan PAPUA di berbagai tempat, serta dengan melihat catatan SEJARAH BANGSA PAPUA yang jelas-jelas sangat berbeda dengan Indonesia, maka sangat beralasan bagi RAKYAT PAPUA untuk Menyatakan BOIKOT PILPRES Indonesia di Seluruh TANAH PAPUA, sebab RAKYAT PAPUA sama sekali tidak memiliki alasan untuk terlibat dalam pesta politik Indonesia.

Selain itu, yang paling penting yang harus disadari Rakyat PAPUA adalah bahwa siapapun yang akan memimpin Indonesia dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dia tidak akan memberikan suatu perubahan maupun perhatian lebih kepada Rakyat PAPUA. Sebab yang Indonesi butuhkan itu bukanlah Rakyat PAPUA, melainkan kekayaan alam PAPUA, seperti yang pernah diungkapkan oleh Alie Murtopo bahwa "Jika Orang PAPUA ingin merdeka, maka silahkan minta Amerika untuk siapkan pesawat APOLO dan dirikan negara kalian di Bulan, sebab yang kami butuhkan adalah Tanah PAPUA, bukanlah Orang PAPUA nya".

Dengan melihat pernyataan para pendahulu Indonesia dan dengan melihat kondisi nyata Rakyat PAPUA yang semakin habis akibat tindakan brutal Militer Indonesia di PAPUA, serta dengan berkaca dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di PAPUA oleh presiden-presiden Indonesia yang sudah-sudah, maka sangat tepat jika Rakyat PAPUA menyeruhkan BOIKOT dan menuntut "HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA PAPUA, SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI BANGSA PAPUA".

Penyelesaian Konflik Yang Diusulkan LMA Sangat Tidak Mendidik

Ilustrasi Dua kelompok warga yang terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tradisional panah di Kampung Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana (Jubi/Istimewa)
Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 mei 2014, ada sebuah artikel berita di salah satu media online Papua (www.tabloidjbubi.com) yang memuat tentang Penyelesaian Konflik yang terjadi di Mimika, Papua.

Dalam artikel berita yang diberi judul " Penyelesaian Damai Konflik Djayanti Butuh Rp. 60 Miliar" ini, dijelaskan tentang pernyataan seorang ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ), Lenius Kogoya, S.Th., M.Hum, yang mengklaim telah memfasilitasi penyelesaian konflik atara dua kelompok yang sedang bertikai dan menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, maka dibutuhkan dana sebesar Rp.60 Miliar, untuk diberikan kepada kedua bela pihak yang bertikai.

Berikut pernyataan Lenius Kogoya, S.Th., M.Hum (Ketua LMA) yang kami kutip dari www.tabloidjubi.com " kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai, rabu(21/5) pagi, saya bertemu dengan warga dari suku Dani, dan siangnya saya ketemu dengan warga dari suku Moni, dan mereka sepakat untuk berdamai, karenanya, sesuai dengan permintaan kedua belah pihak, baik suku Dani dan suku Moni, masing-masing Rp. 30 Miliar. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik ini sebesar Rp.60 Miliar".

Melihat kutipan pernyataan dari seorang Ketua Lembaga Masyarakat Adat di atas, maka saya berfikir bahwa cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh LMA adalah cara penyelesaian yang kurang baik dan kurang mendidik. Coba kita analisa secara baik, dan kembali berkaca dari kejadian serupa yang pernah terjadi di daerah yang sama, dimana cara penyelesaian yang digunakan selalu saja dengan cara memberikan sejumlah dana yang begitu besar kepada kedua kubu yang sedang bertikai, namun nyatanya konflik serupa masih terus kembali terulang di daerah yang sama, maka saya rasa jika kita terus menerus menggunakan cara-cara seperti ini dalam penyelesaian konflik di daerah Mimika ataupun daerah-daerah lain di Papua, maka saya justru berfikir bahwa kita sendirilah yang telah menanamkan benih-benih konflik, yang akhirnya akan menimbulkan konflik baru yang lebih besar lagi.

Penyelesaian konflik dengan cara seperti ini sangatlah berdampak sangat buruk dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, sebab dengan cara seperti ini, justru akan memberikan motifasi baru bagi terciptanya konflik baru, yang memang sengaja diseting oleh oknum-oknum tertentu, demi memenuhi ambisi mereka, dengan mendapatkan berbagai keuntungan dari konflik yang terjadi.

Untuk itu, dengan melihat kondisi dan sejarah panjang terjadinya konflik yang berulang-ulang kali di daerah yang sama, maka saya bersepakat jika pihak-pihak terkait, dalam hal ini LMA yang hadir sebagai mediator agar dapat mengemukakan cara lain, seperti mencari aktor-aktor yang sedang bermain dan mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi, dan menurut saya sebenarnya LMA sangatt tahu betul siapa aktor dan otak-otak yang bermain dan sedang mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi, dan untuk itu, saya pikir LMA harus jujur dan mampu menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya, agar konflik serupa tidak lagi terjadi.

Ko Dengan Sa Harus SADAR Bahwa Bangsa PAPUA Sedang Dimusnahkan !

Papua merupakan sebuah wilayah yang sangat luas, jika diukur dengan pulau Jawa, luas wilayah Papua mencapai tiga kali lipat dari pulau Jawa. Tidak hanya luas, namun Papua juga terkenal sebagai Pulau yang kaya akan berbagai macam kekayaan alam, yang banyak negara yang berlomba - lomba untuk menanamkan modalnya di tanah Papua. 
Namun sangat yang sangat disayangkan adalah, luasnya wilayah Papua dan melimpahnya kandungan kekayaan alam Papua ini, tak sejalan dengan perkembangan Jumlah Penduduk Asli Papua. Dimana tercatat dalam data pemilihan legis latif tahun 2014, jumlah penduduk Asli Papua hanya mencapai kurang lebih 1,7 Juta jiwa dari 250 suku penduduk asli Papua. Melihat jumlah ini, tentu sangat memprihatinkan, dimana dengan luas wilayah begitu besar dan dengan jumlah suku yang yang banyak serta kekayaan alam yang melimpah, bagai mana mungkin jumlah Orang Asli Papua hanya mencapai 1,7 Juta jiwa di Tahun 2014 ?
Dengan melihat kondisi ini, tentu sangatlah mengherankan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk asli Papua New Guinea (PNG), yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sejak tahun 1975 hingga tahun 2010 saja, jumlah penduduk asli PNG mencapai 10 juta jiwa lebih. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Papua, dimana pada tahun 1969 jumlah penduduk asli Papua mencapai 800 ribu jiwa lebih, sedangkan jumlah penduduk PNG 6 tahun setelah pendataan di Papua, tepatnya pada tahun 1975, jumlah penduduk PNG hanya mencapai 500 ribu jiwa lebih, namun setelah 35 tahun kemudian jumlah penduduk PNG mencapai 10 juta jiwa, hal ini sangat berbeda dengan Papua yang dimana setelah 45 tahun, jumlah Penduduk asli Papua hanya mencapai 1,7 juta jiwa.
Dengan melihat jumlah ini, dan fakta-fakta yang terjadi di Papua selama ini, maka sangatlah benar dikatakan bahwa sedang terjadi GENOSIDA secara besar-besaran dan tersistematis yang dilakukan oleh Indonesia kepada Orang Asli Papua. Maka bukan tidak mungkin jika 15 tahun ke depan , Orang Asli Papua akan musnah dari bumi PAPUA, untuk itu saya ingin menyeruhkan kepada Orang Asli Papua untuk segerah SADAR akan situasi ini, sebab jika kita diam, peradapan Bangsa PAPUA hanya akan menjadi sebuah cerita dongeng bagi kaum penjajah.

" Ko Dengan Sa Harus SADAR Bahwa Bangsa PAPUA Sedang Dimusnahkan"
" Kalo Ko PAPUA dan Masih Ingin Menjaga Warisan Leluhur dan tulang Belulang Bangsa PAPUA, Maka Mari Kita LAWAN, Sebelum Kita Habis ! " 

Pemaksaan Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Merupakan Bagian Pemusnahaan Bahasa Daerah Papua

Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 April 2014, salah satu media online di Papua (www.tabloidjubi.com) mempublikasikan sebuah artikel berita yang diberi judul "BAHASA SENTANI DAN PORT NUMBAY DIAMBANG KEPUNAHAN" ketika melihat judul artikel ini, saya menjadi tertarik untuk membaca berita ini, dan sangat prihatin dengan kondisi kondisi ini.

Setelah saya membaca dan artikel berita tersebut, saya menjadi tertarik untuk menuliskan sebuah analisa saya tentang pemusnaan budaya Papua (Bahasa) yang sengaja dilakukan secara sistematis oleh pemerintah Indonesia lewat program-program pusat yang diterapkan di Papua. Dan menurut saya, hal ini merupakan bentuk penjajahan yang sengaja dilakukan oleh Indonesia, guna mematikan struktur budaya Bangsa Papua yang telah ada turun-temurun.

Jika saat ini diberitakan bahwa Bahasa Sentani dan Port Numbay Diambang Kepunahan, maka tidak menutup kemungkinan jika hal serupa akan terjadi terhadap bahasa-bahasa lain yang ada di Papua, sebab apa yang terjadi terhadap Bahasa Sentani dan Port Numbay merupakan hal yang memang disengaja oleh pemerintah Indonesia untuk terjadi di Papua. 

Sejak Indonesia menduduki Papua, Indonesia selalu menekankan kepada Rakyat Papua agar selalu menggunakan bahasa Indonesia di tempat-tempat umum seperti : sekolah, kampus, pasar, rumah sakit dan lain-lain, dalam penekanan penggunaan bahasa Indonesia di Papuapun, Indonesia tak jarang menggunakan kekerasan militernya, agar rakyat Papua selalu menggunakan bahasan Indonesia, yang jelas-jelas bukanlah bahasa Papua.

Penekanan-penekanan yang dilakukan Indonesia agar rakyat Papua menggunakan bahasa Indonesia ini, menimbulkan trauma yang mendalam bagi rakyat Papua, yang akhirnya rakyat Papua dengan terpaksa harus menggunakan bahasa Indonesia, meskipun tidak begitu mengerti dan terkadang susah dalam penggunaannya. Selain itu, penekanan yang dilakukan Indonesia dengan mewajibkan rakyat Papua menggunakan Bahasa Indonesia, membuat para orang tua yang sejak awal telah ditekan oleh militer Indonesia, akhirnya mewajibkan dan mengajarkan anak-anak mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yang akhirnya bahasa Daerah yang seharusnya di jaga dan dipelihara itu menjadi bahasa yang dikesampingkan, karena ketakutan orang tua atas tekanan yang mereka alami, terulang kepada anak-anak mereka dikemudian hari.

Keseringan dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga dan lingkungan umum, mengakibatkan kaum muda dan generasi penerus Papua menjadi lupa dan bahkan tidak mengerti dan memahami bahasa daerah asal mereka, hal ini justru diperparah dengan diwajibkannya berbahasa Indonesia yang ditekankan oleh kaki tangan Indonesia yang ada di Papua, dan akibatnya kaum muda yang ada harus berfikir dua kali atau bahkan seribu kali untuk menggunakan bahasa Daerah Asal mereka.

Pada awalnya, ketika saya masih berada di Papua, saya berfikir bahwa apa yang dilakukan Indonesia dengan mewajibkan kami menggunakan bahasa Indonesia ini merupakan hal yang wajar-wajar saja, guna memperlancar komunikasi dengan orang lain. Namun belakangan saya mulai sadar bahwa apa yang Indonesia lakukan itu tidaklah benar dan sangat tidak masuk akal, dan dapat dikategorikan sebagai bentuk Penjajahan ataupun Pemusnahaan yang dilakukan Indonesia terhadap Budaya Bangsa Papua. Jika Indonesia menghargai budaya Bangsa Papua, maka seharusnya Indonesialah yang harus belajar menggunakan bahasa Papua, sebab dalam konteks Papua, Indonesia adalah Pendatang Baru dan untuk itu, Indonesia wajib menggunakan Bahasa PAPUA, jika berada di Papua, bukannya Indonesia memaksakan orang Papua untuk menggunakan bahasa Indonesia.

Mengapa Indonesia tidak menerapkan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan di Papua di tanah Jawa, dengan mewajibkan seluruh orang jawa atau orang-orang dari daerah lain di Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ? Indonesia memaksakan rakyat Papua untuk menggunakan bahasa Indonesia, namun hal itu tidak mereka lakukan kepada orang jawa yang ada di jawa, sebelum saya menginjakan kaki saya di tanah jawa, saya berfikir bahwa apa yang mereka terapkan di Papua, itupun diterapkan di tanah jawa, namun saya menjadi kaget ketika saya berada di jawa, dimana saya melihat orang-orang jawa dengan bebas menggunakan bahasa jawa di tempat-tempat umun dan bahkan di kampus-kampu. Yang paling membuat saya heran dan kaget ketika kuliah, ada beberapa dosen yang dengan santai dan bebas menggunakan bahasa jawa di ruang kelas sambil mengajar, meskipun mereka (dosen)tahu betul bahwa didalam ruang kelas yang mereka ajar itu, terdapat juga mahasiswa yang berasal dari daerah lain di luar jawa, namun kelihatannya dosen-dosen tersebut tidak terlalu memusingkan keberadaan kita dari daerah lain yang ada dalam ruangan tersebut.

Dan bahkan tidak jarang beberapa teman di kampus yang berasal dari jawa, ketikan sedang berdiskusi atau bercerita di kantin, mereka selalu menggunakan bahasa jawa dan bertanya kepada kami yang bukan orang jawa dengan menggunakan bahasa jawa. Melihat kondisi berbeda dalam penggunaan bahasan Indonesia di Papua dan di Jawa, maka saya mengambil kesimpulan bahwa "Indonesia Sengaja Ingin Memusnahkan Budaya (Bahasa) Bangsa Papua".