Rakyat PAPUA Harus Tetap Fokus Pada Agenda MSG

Pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota resmi Melanesia Spearhead Group (MSG) atas aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), sebagai wadah representatif rakyat Papua, akan secara resmi dibahas dalam KTT MSG yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Juni 2015 mendatang, di Honiara, Solomon Island. Pembahasan status West Papua yang pada awalnya direncakankan pada 21 Mei 2015 lalu, mengalami penundaan, dikarenakan pimpinan dari PNG dan Viji yang tidak dapat hadir, karena melakukan pertemuan tertutup dengan Indonesia di Jepang, yang dimana pertemuan tertutup tersebut terindikasi dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk menggagalkan upaya ULMWP menjadi anggota MSG, yang akhirnya berdampak pada terjadinya penundaan pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota MSG, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indonesia nampaknya tidak pernah menyerah untuk menggagalkan seluruh upaya yang dilakukan oleh para diplomat West Papua, di tingkat Internasional, Indonesia dengan gencar-gencarnya melakukan pendekatan dengan pimpinan-pimpinan negara Melanesia seperti PNG dan Viji, guna meyakinkan mereka bahwa Papua merupakan bagian Integral Indonesia, sehingga yang semestinya masuk menjadi bagian dari MSG adalah Indonesia, sebab Indonesia memiliki 5 provinsi yang merupakan bagian dari rumpun melanesia. Untuk lebih meyakinkan dan juga meluluhkan hati para pimpinan PNG dan Viji, Indonesia kembali menggunakan cara licik merekan yaitu dengan menggunakan Politik Uang, dimana Indonesia memberikan sejumlah uang kepada PNG dan Viji dengan alasan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman dan juga merupakan bentuk dari kerja sama bilateral dalam bidang pembangunan ekonomi.

Dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, nampaknya Indonesia sedikit berhasil mempengaruhi ke dua negara ini (PNG dan Viji), dimana dalam pernyataan resminya di media-media pasifik, Perdana Menteri Viji secara tegas menyatakan sikap mendukung Indonesia menjadi anggota MSG, hal senadapun dilontarkan oleh PM PMG, meskipun tidak secara terang-terangan. Namun pernyataan kedua PM, baik Viji dan PNG justru dikecam oleh berbagai politisi di negara-negara melanesia, dimana secara beramai-ramai, berbagai politisi dari partai oposisi mengeluarkan pernyataan bahwa, jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, maka Indonesia silahkan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di MSG, pernyataan lebih keras dilontarkan oleh pemimpin partai oposisi Viji, dimana dengan tegas ia menyatakan bahwa "tidak ada alasan bagi MSG untuk menolak atau tidak menerima West Papua sebagai anggota dari MSG, sebab West Papua adalah bagian dari wilayah Melanesia yang masih di jajah hingga saat ini, dan MSG pun didirikan dengan tujuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Melanesia dari penjajahan,sehingga MSG wajib menerima West  Papua sebagai anggota MSG, jika tidak MSG dibubarkan saja". tegas pimpinan partai oposisi Viji, seperti yang dirilis oleh media-media pasific.

Selain itu, Perdana Menteri Solomon Island, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan mendukung West Papua menjadi anggota MSG, serta juga dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan memimpin jalannya sidang putusan status West Papua di MSG, dan menyatakan bahwa pelasanaan sidang akan dilakukan secara kolektif, sehingga terkait hak vetto tidak akan berlaku dalam sidang. Dengan penegasan yang dikeluarkan oleh PM Solomon Island, tentunya kami rakya West Papua bisa sedikit bernafas legah, sebab hak vetto tidak akan berlaku dalam putusan status West Papua, yang berarti PNG dan Viji sebagai pemilik hak Vetto di MSG, tidak dapat melakukan intervensi secara berlebihan untuk menguntungkan Indonesia, sebab dalam keanggotaan MSG, hanya Viji dan MSG saja yang memiliki hak vetto. Dan juga seandainya dilakukan votting, kemungkinan West Papua menjadi anggota MSG itu sangatlah mungkin terjadi, sebab West Papua memiliki 3 suara, yaitu Vanuatu, Kanaki dan Solomon Island sebagai tuan rumah.

Melihat kondisi ini, Indonesia mencoba untuk membangun komunikasinya dengan Mentri Luar Negeri Vanuatu, agar bisa mempengaruhi Vanuatu untuk mendukung Indonesia dalam sidang MSG yang akan mulai digelar pada tanggal 18 Juni mendatang, namun pendekatan tersebut tercium oleh Perdana Mentri Vanuatu, yang akhirnya secara tegas memberhentikan atau memecat Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan menggantikannya dengan Menlu yang baru, dan kemudian mengeluarkan pernyataan tegas kepada media bahwa, fokus utama Menlu Vanuatu yang baru adalah mendukung West Papua menjadi anggota MSG, dan mendukung kemerdekaan West Papua. Hal tersebut dilakukan oleh PM Vanuatu, sebagai bentuk konsistensi yang Vanuatu dalam mendukung perjuangan Kemerdekaan West Papua dari cengkraman kolonial Indonesia.

Dengan melihat kondisi ini, Indonesia tentu sangat kuatir, sebab sidang tahunan MSG yang akan digelar tanggal 18 hingga 24 Juni mendatang, sangat memungkinkan untuk West Papua menjadi bagian dari anggota MSG, selain itu, pergerakan massa rakyat Papua di Papua dan luar Papua, serta pergerakan massa rakyat Melanesia dan Internasional yang mendukung West Papua menjadi bagian dari MSG, akan sangat mempengaruhi putusan KTT MSG, sehingga untuk mengalihkan perhatian rakyat West Papua dan Internasional akan keberlangsungan sidang tahunan MSG yang akan membahas status West Papua, Indonesia mulai melakukan pengalihan isu dengan berbagai macam cara, guna memecah kosentrasi rakyat Papua. Dimana seperti kita ketahui bersama, dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Indonesia menyebarkan isu bohongnya lewat media bahwa Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), mengeluarkan ancaman perang kepada Indonesia. Isu tersebut menjadi isu hangat selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu, namun karena tidak berhasil mempengaruhi kosentrasi rakyat Papua, Indonesia mulai kembali melakukan setingan baru, dengan menciptakan konflik horisontal antara rakyat sipil dan rakyat sipil, seperti yang terjadi kemarin(09/06/15-red), di kompleks perumahan Organda Padang Bulan, Jayapura. Dimana Indonesia lewat intelejen dan kepolisian dan TNI, berhasil menciptakan konflik ini, yang kemudian memanfaatkan situasi konflik ini, sebagai alasan untuk menurunkan pasukan dalam jumlah yang banyak, dengan persenjataan lengkap di lokasi kejadian.

Jika kita telusuri secara seksama, sebenarnya asal mula terjadinya konflik antara warga di perumahan Organda kemarin, sebenarnya berawal dari hal yang sangat sepele, namun karena hal ini telah diseting sedemikian rupa oleh militer Indonesia, lewat Intelejennya, maka hal ini dibuat menjadi besar guna mengalihkan perhatian rakyat Papua yang sedang fokus dengan agenda West Papua di MSG. Selain itu, tempat kejadian bentrok, merupakan basis sektor dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan juga sangat dekat dengan titik dimana massa rakyat Papua berkumpul, ketika hendak menggelar aksi damai, sehingga sangat jelas sekali bahwa hal ini merupakan bagian dari setingan yang dilakukan Indonesia lewat BIN, TNI dan Polri yang ada di Papua, guna mengalihkan kosentrasi rakyat Papua.

Dengan melihat perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat West Papua di luar negeri, dan sikap para pimpinan negara-negara Melanesia, serta juga dengan banyaknya dukungan dari rakyat Melanesia dan dunia Internasional kepada West Papua untuk menjadi anggota MSG, maka diinformasikan dan diserukan kepada seluruh elemen rakyat West Papua yang berada di mana saja, dan khususnya yang berada di Tanah Air Wet PAPUA, agar tetap tenang dan fokus pada agenda bersama, guna mendorong West PAPUA, menjadi anggota MSG. Rakyat PAPUA tidak perlu terprovokasi dengan upaya apapun yang dilakukan oleh Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang sangat licik, dan sudah pasti Indonesia akan menghalalkan segalah macam cara untuk memecah bela persatuan rakyat PAPUA, guna menggagalkan agenda West PAPUA yang sudah berada di ujung tanduk.

"West PAPUA 1 Dalam ULMWP, Menuju MSG"