Pernyataan Wamen Luar Negeri Indonesia, Merupakan Ketakutan Indonesia

Referendum yang diberikan pemerintah Inggris kepada warga Scotlandia, pada hari ini (Kamis,18/09/2014-red), ternyata mendapatkan tanggapan miring dari pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementrian Luar Negri Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.

"Itu urusan dalam negeri Inggris. Serahkan kepada mereka. Di Indonesia tidak akan terjadi referendum," kata Dino, dikutip dari Okezone.com di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat.

Dalam pernyataannya tadi siang (Kamis,18/09-red), Dino berharap jumlah negara tidak lagi bertambah, sebab saat ini jumlah negara merdeka, sudah bertambah empat kali lipat, dibandingkan saat pertama kalia ia terjun dalam hubungan internasional.

"Semoga tidak bertambah negara baru karena bisa menimbulkan gejolak luar biasa. Palestina misalnya. Kemerdekaan negara itu bisa memunculkan gejolak luar biasa. Tapi untuk negara yang sudah tidak bisa dibendung lagi, seperti Skotlandia, ya sudah," tuturnya.

Dari apa yang dikatakan oleh Dino Patti Djalal, selaku Wamen Luar Negeri Indonesia, dapat kita cermati secara seksama, bahwa sesungguhnya Indonesia dalam keadaan kebingungan dan kebakaran jenggot, atas referendum yang diberikan Inggris kepada warga Scotlandia, sebab dengan diberikannya Referendum kepada Scotlandia, maka akan banyak lagi wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih menjadi daerah jajahan, akan semakin gencar dalam mengkampanyekan Referendum bagi wilayah tersebut.

Apa lagi, di Indonesia sendiri, hingga saat ini, masih terdapat daerah-daerah yang terus bergejolak dan terus menyuarakan Hak Menentukan Nasib Sendiri, seperti di West Papua, Aceh, Maluku, Borneo dan Bali. Pernyataan Wamen Luar Negri Idonesia, merupakan bentuk ketakutan Idonesia, karena melihat dengan adanya referendum di Scotladia, maka gejolak referendum di daerah-daerah konflik di Indonesia akan semakin tinggi, khususnya di West Papua.

Dengan diberikannya referendum bagi rakyat Scotlandia oleh pemerintah Ingris, tentunya memberikan tekanan tersendiri bagi pemerintah Republik Indonesia, sebab Indonesia sebagai negara yang mengaku sebagai negera Demokrasi, dan juga merupakan negara anggota PBB, maka dengan demikian, Indonesiapun berkewajiban untuk menggelar referendum di beberapa wilayah jajahannya, seperti Aceh, Borneo, Bali dan yang terutama adalah West Papua.

Sebab jika Indonesia tidak mempu melakukan hal yang sama, seperti apa yang dilakukan oleh Inggris, maka keberadaan Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi, dan juga bagian dari anggota PBB, sangat patut untuk dipertanyakan. 

Dengan melihat situasi ini, maka sangatlah wajar, apabila seorang wakil mentri luar ngeri Indonesia memberikan komentar miring, terkait digelarnya Referendum di Scotlandia, demi tetap menguasai wilayah-wilayah jajahan mereka, dan untuk terus membungkam aspirasi rakyat dari daerah-daerah jajahan mereka, terutama West Papua.[wp]