Desember ULMWP Jadi Full Member di MSG, Lalu Apa Yang Akan Indonesia Lakukan ?

Bendera MSG dan Bendera Negara Anggota MSG (google.com)
Dalam pernyataannya diberbagai media internasional beberapa waktu lalu, Perdana Mentri Solomon Island, Mr. Manasseh Sogavare, yang juga selaku Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG), bersama Perdana Mentri Vanuatu dan New Caledonia secara tegas menyatakan bahwa KTT MSG pada bulan Desember mendatang, akan menjamin keanggotaan full West Papua (ULMWP) di MSG, dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Viji.
Pernyataan ini tentu saja memanaskan telinga Indonesia, dimana Indonesia sendiri telah secara resmi sudah mengajukan aplikasi menjadi anggota MSG dan telah diterima sebagai anggota full MSG dalam KTT MSG yang digelar di Honiara, Solomond Island pada bulan Mei 2015 silam. Dimana pengajuan aplikasi keanggotaan Indonesia (Melindo) saat itu juga bersamaan dengan pengajuan aplikasi oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mewakili West Papua, namun ULMWP hanya diterima sebagai Observer dalam KTT yang MSG 2015 silam. 
Kali ini, dengan pernyataaan yang dilontarkan oleh Perdana Mentri Solomon Island yang juga sebagai Ketua MSG, bersama Perdana Mentri Vanuatu dan New Caledonia beberapa waktu lalu, pasca sidang tahunan PBB ini tentu akan menjadi perhatian serius bagi Indonesia. Dimana, ketiga negara anggota MSG ini, yang juga sebagai anggota Pasifik Island Forum (PIF), bersama dengan 4 negara anggota PIF lainnya, secara lantang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan dalam penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di West Papua dalam sidang tahunan PBB beberapa waktu silam. Dalam pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pimpinan dari 7 negara anggota PIF saat sidang PBB, perwakilan Indonesia telihat kebingungan dan justru mengeluarkan pernyataan yang menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri.
Pasca dipermalukan dalam sidang tahunan PBB, Indonesia kemudian dikejutkan oleh pernyataan Ketua MSG dan 2 pemimpin negara anggota MSG lainnya. yang mana dengan tegas menyatakan akan menerima ULMWP sebagai anggota full MSG dalam KTT MSG pada bulan desember mendatang. Menanggapi hal ini, Indonesia tentu tidak akan tinggal diam, Indonesia saat ini tentu sedang melakukan berbagai macam upaya, termaksud politik uang, seperti yang biasanya dilakukan untuk kembali mencekal ULMWP menjadi anggota full di MSG, namun nampaknya berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Indonesia itu tidak akan berjalan mulus, karena meskipun Indonesia kembali mendekati PNG dan Viji, namun nampaknya pendekatan yang dilakukan hanya akan membuahkan hasil yang sia-sia belaka, karena jelas dalam pernyataannya Mr. Manasseh Sogavare secara tegas menyatakan bahwa, dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Viji, ULMWP dijamin menjadi anggota full MSG pada KTT bulan desember mendatang.
Dengan sedikit uraian diatas, dapat kita gambarkan bahwa Indonesia telah kalah dalam berbagai macam upaya diplomasi yang dilakukan, baik ditingkat internasional, maupun regional Pasifik dan Melanesia, namun demikian, dari uraian diatas ada dua pertanyaan yang perlu dianalisa dan dijawab oleh rakyat Papua, baik di Papua, Indonesia maupun di berbagai negara lainnya yaitu :
1. Apa Yang Akan Indonesia Lakukan Setelah Upaya Diplomasinya Gagal...???
 
2.Mengapa Ketua MSG, Perdana Mentri Vanuatu dan New Caledonia Mengeluarkan Statemen Soal Kenggotaan ULMWP Lebih Awal...???
Untuk menjawab dua pertanyaan diatas, sangat penting untuk kita analisa secara seksama terkait kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan mengaitkannya dengan melihat kondisi rill yang dilakukan Indonesia di Papua saat ini, selain itu, sangat penting untuk kita kembali bercermin pada apa yang terjadi di Timur Leste, pasca pelaksanaan Referendum dilakukan.
Sedikit uraian diatas beserta dua pertanyaan yang muncul dari benak saya ini,  sebatas catatan dan pertanyaan yang saya bagikan kepada kita semua agar bisa menganalisa secara seksama sehingga dapat memutuskan suatu langkah cepat, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. [rk]

Renungan "Penderitaan Rakyat Papua"


Sebelum hadir bangsa-bangsa asing dari luar yang menginginkan kekayaan SDA Papua, keberadaan penduduk pribumi (asli) negeri ini telah ribuan tahun berdiam dengan menikmati sepuasnya hasil hutan, dusun sagu, hewan buruan dan hasil laut, termasuk menghirup udara kebebasan yang diberikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Namun dengan hadinrya bangsa-bangsa asing penakluk (conqueror) dan penjajah (colonial) yang tergiur SDA Papua, maka sejak itulah dimulainya fase penindasan dan penderitaan berkepanjangan bagi Rakyat Bangsa Papua hingga hari ini. Sejak awal orang Papua dianggap sebagai manusia “primitif” dan terbelakang sehingga tidak layak menjadi bangsa merdeka (memiliki negara sendiri).

Dengan begitu, berbagai upaya konspirasi dilakukan dengan latar belakang kepentingan ekonomi, imperialisme dan kepentingan geo politik dunia untuk menguasai wilayah Papua. Seakan-akan negeri ini tidak bertuan sehingga layak menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Karena itu, sejak awal wilayah Papua tidak luput dari skenario politik global dan konspirasi yang saat itu melibatkan PBB, Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Indonesia. Dengan jalan itu, wilayah Papua lalu dianeksasi melalui invasi militer yang dinamakan Operasi Mandala 1962 dan berbagai operasi militer ikutan di awal 1960-an, hingga rekayasa pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Sewaktu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rakyat Papua tidak punya ruang sedikit pun untuk memperjuangkan hak-haknya di jaman orde baru. Keinginan itu seakan terkubur dalam-dalam oleh pendudukan (okupasi) Indonesia. Sebab sebelum dan sesudah pelaksanaan Pepera 1969, Pemerintah Indonesia dengan kaki tangan militernya gencar melakukan operasi-operasi tumpas terhadap orang Papua yang dinilai anti Indonesia. Hasil rekayasa Pepera 1969 yang menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia telah menjadi semacam “surat ijin” untuk membantai, menangkap, memenjarakan, menyiksa, dan membungkam suara rakyat Papua.

Banyak orang Papua yang terlibat aktivitas OPM atau yang dicurigai mendukung gerakan ini telah menjadi korban pembantaian operasi militer Indonesia. Tidak sedikit yang ditembak mati di tempat, ditangkap, disiksa hingga mati dalam penjara atau diculik dan dibunuh. Ketika ada rakyat Papua yang hendak memperjuangkan hak-haknya, identitas kePapua-an, termasuk jika menentang eksploitasi besar-besaran atas SDA mereka oleh Pemerintah Indonesia bersama antek-antek kapitalis, maka dengan mudah Pemerintah RI mengaitkannya sebagai tindakan separatis, makar dan OPM. Akibatnya, rakyat Papua harus berhadapan langsung dengan moncong senjata, peluru, sangkur hingga dipenjarakan aparat kemanan Indonesia (TNI/Polri).

Situasi ini tentu menimbulkan trauma berkepanjangan dan rasa frustasi yang amat mendalam hingga hari ini. Pelapor khusus PBB (United Nations/UN) untuk bidang anti penyiksaan, Dr. Manfred Noak pada 2006 lalu pernah melaporkan bahwa kurang lebih 800.000 orang Papua telah menjadi korban pembantaian militer Indonesia sejak 1963. Tapi jumlah itu belum termasuk korban yang mayatnya tidak diketahui atau pun yang dibunuh secara misterius oleh militer Indonesia. Kini status Otonomi Khusus memang telah diberikan Pemerintah Indonesia bagi wilayah Papua. Lantas ini seolah-olah menjadi penawar untuk mengobati luka-luka penderitaan dan kepedihan mendalam yang telah dirasakan Rakyat Bangsa Papua selama bertahun-tahun.

Namun ketika kebijakan ini diterapkan selama 10 tahun lebih (sejak berlaku 2002 silam), malahan tidak memberi harapan berarti bagi Rakyat Bangsa Papua yang sejak lama dipaksa menjadi bagian NKRI selama hampir 50 tahun. Tampak bahwa selama puluhan tahun (sejak 1963), strategi dan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua lebih banyak di dominasi oleh kebijakan dan pendekatan politik, ketimbang pendekatan-pendekatan kesejahteraan. Kini tidak diragukan lagi bahwa Otonomi Khusus sedang menjadi jalan masuk peminggiran (marginalisasi) hingga pemusnahan etnis (genocide or etnic cleansing) secara sistematis terhadap Rakyat Bangsa Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting di Tanahnya sendiri.

Dengan demikian, melalui spirit ‘One People One Soul,’ atau Satu Rakyat Satu Jiwa, yang telah diwariskan para pejuang Papua terdahulu, telah menjadi pendorong utama rekonsiliasi terwujudnya persatuan nasional Rakyat Bangsa Papua untuk melawan ketikadilan dan penindasan. Wujud persatuan itu telah melahirkan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (KNPBP) atau West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL). Proses ini juga telah mendorong rekonsiliasi sejumlah komponen Rakyat Bangsa Papua guna menggalang tercapainya persatuan nasional Papua Barat yang memiliki kesadaran kolektif akan identitas sebagai sebuah bangsa yang berasal dari rumpun Melanesia demi pencapaian cita-cita perjuangan. (Hagana Marxzioni/KPP Garda-P)

Oleh : Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]