TUTUP PT.Freeport dan Seluruh Perusahaan Asing dari Tanah PAPUA

Kehadiran PT. Freeport di Bumi Cenderawasih, pada tahun 1967 lewat kontrak karya yang ditandatangani antara pihak Indonesia dan Amerika, pasca disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing oleh pemerintah Republik Indonesia, dibawa kepemimpinan Presiden ke dua RI ( Soeharto ), menyimpan sebuah pertanyaan besar dimana ketika itu, status Papua belum dinyatakan sah menjadi bagian dari Republik Indonesia, namun Indonesia yang besekongkol dengan pemerintah Amerika Serikat saat itu, tidak mempedulikan status Papua dan bahkan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dan Politik ke Dua Negara, dengan memaksakan kehadiran PT.Freeport di tanah Papua.

Pada saat pelaksanaan kontrak karya pertama PT. Freeport, tidak satupun rakyat Papua sebagai pemilik hak ulayat atas tanah Papua dilibatkan, dan terkesan kehadiran PT.Freeport yang dipaksakan dua tahun lebih awal, sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPEREA) 1969, merupakan  cara yang digunakan oleh Indonesia dan Amerika serikat untuk dapat memastikan bahwa PEPERA akan dimenangkan mutlak oleh Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran PT.Freeport merupakan alat barter yang digunakan oleh Indonesia untuk meyakinkan pemerintah Amerika Saerikat, agar dapat mengupayakan Papua bisa menjadi bagian dari Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA 1969.

Dengan melihat kondisi rill manipulasi sejarah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, dalam mengupayakan pencaplokan wilayah West Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia, lewat diadakannya kontrak karya pertama PT.Freeport pada tahun 1967, sebagai alat barter yang digunakan Indonesia untuk memenangkan pelaksanaan PEPERA 1969 yang memang sejak awal diseting sedemikian rupa untuk dapat dimenangkan oleh Indonesia, sejak Anegsasi West Papua pada 1 Mei 1963.

Keberadaan PT.Freeport di West Papua selama puluhan tahunpun tidak memberikan dampak positif bagi Rakyat Papua, khususnya Rakyat Papua yang berada disekiran areal pertambangan PT. Freeport, yang merupakan pemilik hak ulayat. Kehadiran Freeport, justru menjadi penyakit yang mematikan bagi rakyat Papua, dimana ketika rakyat Papua melakukan protes atas tanah ulayat mereka yang dirampas secara paksa oleh PT.Freeport, justru dianggap sebagai Separatis, Makar dan gerakan pengacau keamanan, sehingga rakyat Papua yang juga sebagai pemilik hak ulayat justru dikejar-kejar, ditangkap, disiksa dan dibunuh oleh serdadu-serdadu Indonesia yang disiagakan disekitaran Freeport sebagai anjing-anjing penjaga perusahaan milik tuan mereka Amerika Serikat.

Dengan melihat manipulasi sejarah yang dilakukan dan dengan melihat kondisi rill keberadaan PT.Freeport yang menjadi penyakit mematikan bagi Rakyat Papua, maka Aliansi Mahasiswa Papua[AMP]Komite Kota Yogyakarta berencana menggerlar aksi damai yang akan digelar pada :

Hari/Tgl  : Jum'at, 13 Februari 2015
Tempat    : Depan Asrama Mahasiswa Papua "KAMASAN I"
Waktu     : 08:00 WIB - Selesai
Bentuk Aksi : Mimbar Bebas

Dengan menuntut pemerintah Indonesia Rezim Joko Widodo - Yusuf Kalla, untuk segera :

1. TUTUP PT.Freeport Indonesia dan Seluruh Perusahaan Asing Yang Ada Di Seluruh Tanah PAPUA.
2. TARIK Militer (TNI-Polri) Organik dan Non organik Dari Seluruh Tanah PAPUA.
3. BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT WEST PAPUA SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT WEST PAPUA.

Demikian tulisan ini dibuat sebagai bahan bacaan dan seruan kepada seluruh elemen rakyat Papua yang berdomisili di kota Yogyakarta untuk dapat terlibat dalam aksi damai yang akan digelar besok, 13 Februari 2015.

Pimpinan TPN-WP Lanny Jaya Nyatakan Tidak Ada Anggotanya Yang Gugur Dalam Kontak Senjata Kemarin

Papua - Pihak militer Indonesia (TNI-POLRI) dalam keonfrensi persnya, kemarin (Jumat,01/08/14-red) mengklaim telah menembak mati lima orang anggota Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), dalam kontak senja yang terjadi kemarin di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, seperti yang diberitakan oleh sejumlah media nasional Indonesia.

Namun pernyataan petinggi TNI-POLRI di Papua itu, dibantah oleh Pimpinan TPN-WP wilayah Lanny Jaya Enden Wanimbo, seperti yang diberitakan oleh www.papuapost.com. Dimana dalam pernyataannya, Pimpinan TPN-WP wilayah Lannya Jaya menyatakan dengan tegas bahwa, tidak ada satu orangpun dari anggotanya yang gugur dalam kontak senjata dengan militer Indonesia yang terjadi kemarin (Jumat-red). Untuk itu, Enden Wanimbo sebagai Pimpinan TPN-WP di Lanny Jaya mengatakan bahwa, pemberitaan media kolonial Indonesia, merupakan pembohongan publik, sebab apa yang diberitakan tidak sesuai dengan fakta.

Enden Wanimbo kembali menegaskan dalam wawancaranya dengan papuapost.com bahwa, "jika memang ada Orang Asli Papua (OAP) yang ditembak oleh militer Indonesia, maka itu pasti adalah rakyat sipil, Militer Indonesia selalu menggunakan cara-cara licik, dengan menjadikan rakyat sipil sebagai sasaran pelampiasan amarah mereka, dan untuk itu, saya secara tegas mengutuk tindakan militer Indonesia yang menyasar kepada rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa". tegasnya dalam wawancara yang dikutip dari www.papuapost.com


Wawancara Lengkap PMNews Dengan Enden Wanimbo Lihat Disini

Mayoritas Rakyat PAPUA Nayatakan REFERENDUM Bagi WEST PAPUA

Bagan Perhitungan Suara di Yogyakarta [Doc  AMP]
Yogyakarta - Indonesia kembali menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) yang ke sekian kalinya pada tanggal 9 Juli 2014 guna menentukan orang yang akan berkuasa di Indonesia, selama kurun waktu 5 tahun ke depan, untuk itu, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpres, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Pemerintah Indonesia dan jajaran TNI-POLRI telah menghimbau kepada seluruh elemen rakyat Indonesia untuk ikut memberikan suaranya dalam menentukan Presiden yang akan berkuasa di negara ini selama 5 tahun mendatang.

Namun seruan yang dikeluarkan oleh KPU, Pemerintah Indonesia dan TNI-POLRI ini, nampaknya tidak berarti apa-apa bagi Rakyat Papua, tak dan Mahasiswa Papua yang sedang kuliah di daerah Jawa - Bali. Jauh-jauh hari sebelum pergelaran Pileg dan Pilpres Indonesia, tokoh-tokoh Pejuang Papua justru lebih awal mengeluarkan pernyataan dan seruan kepada seluruh elemen Rakyat Papua untuk menggelar BOIKOT Pemilu Indonesia, di seluruh tanah Papua. Seruan Boikot yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Papua ini bukan tanpa alasan, selain untuk memperjelas status Politik Bangsa Papua yang terpisah dari Indonesia, seruan ini juga dikeluarkan guna memberikan tekanan kepada kolonial Indonesia yang masih terus menjajah dan menduduki Papua hingga saat ini.

Seruan Boiko yang dikeluarkan oleh tokoh-toko pejuang kemerdekaan West Papua ini pun mendapatkan respon positif dari hampir seluruh elemen rakyat Papua, namun dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengadakan Pemilu atau Penentuan Pendapat untuk menentukan pilihan, antara Indonesia atau Referendum Untuk WEST PAPUA, seperti yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang sedang kuliah di daerah Jawa - Bali, yang dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP].

Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di kota gudek ini, pada tanggal 9 juli 2014 jam 09:15, berkumpul di Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta, guna ikut menentukan pilihan mereka atas nasib Bangsa PAPUA ke depan. Kegiatan pemilihan yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] ini nampaknya mendapatkan perhatian yang sangat tinggi dari mahasiswa Papua yang ada di yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah Mahasiswa Papua yang hadir di lokasi pemilihan guna ikut memberikan suaranya untuk menentukan REVERENDUM or Indonesia. Karena banyaknya jumlah Mahasiswa yang hadir, kertas suara yang telah disiapkan oleh AMP tidak cukup, dan akhirnya mahasiswa yang tidak kebagian surat suara, hanya memberikan tanda tangan dukungan mereka saja.

Dari hasil penentuan pendapat yang dilakukan di Yogyakarta, 99% Mahasiswa Papua yang hadir menyatakan pendapat REFERENDUM bagi WEST PAPUA, dan hanya satu suara saja yang menyatakan mendukung Indonesia.

Dari hasil pemilihan atau penentuan yang diperoleh, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] bersepakat menyatakan bahwa mayoritas Rakyat PAPUA bersepakat untuk REFERENDUM bagi Bangsa PAPUA, dan untuk itu, AMP mendesak PBB untuk segera menggelar REFERENDUM di WEST PAPUA.

Tidak hanya di Yogyakarta, hal yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa Papua di beberapa kota seperti di Solo, Semarang, Bandung, Surabaya dan Bali. Selain itu di tanah Papua sendiri, Rakyat Papua dibawah koordinasi Parlemen Nasional West PAPUA (PNWP) menggelar hal yang sama pula. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun, menyebutkan bahwa mayorita rakyat Papua yang terlibat menyatakan pendapat yang sama, yaitu "REFERENDUM Bagi WEST PAPUA".


Gelar Aksi, Ini Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]


“HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA”


Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, menurut alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia dan juga tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selaini itu dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 juga menjamin “Kemerdekaan bagi setiap orang (individu ataupun kelompok) untuk bebas berekspresi, berserikat, berkumpul, dan berpendapat dimuka umum”.
Walaupun dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 telah jelas memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum, namun berbagai penyelewengan terus terjadi di atas tanah Papua. Hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat di muka umum dicabut dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak rasional. Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wim Rocky Medlama dan Buchtar Tabuni ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dijadikan Daftar Percarian Orang (DPO) hanya karena memimpin aksi guna menyampaikan pendapat di muka umum, dan puluhan aktivis Papua lainnya ditanggap dan dijadikan tahanan politik oleh pemerintah Indonesia melalui Polda Papua hingga saat ini.
Dengan alasan menjaga stabilitas negara, Indonesia terus mengerahkan ribuan militernya ke Papua dan melakukan perampasan terhadap Hak-Hak dasar Rakyat Papua dan melegalkan segala cara demi membungkam kebebasan ruang demokrasi bagi Rakyat Papua, demi mengamankan kepentingan pengeksplotasian Sumber Daya Alam (SDA) Papua yang tidak pernah memerhatian Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Multy Nation Coorporation (MNC) milik imprealis, seperti PT. Freeport Indonesia, MIFE, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain sebagainya yang dilindungi Negara Kolonialis Indonesia melalui militer yang sangat represif.
Dengan melihat situasi ini dan dengan berlandaskan sejarah Bangsa Papua yang telag merdeka sejak 1 Desember 1961, maka Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dengan ini menyatakan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua” dan dengab tegas menuntut kepada Rezim Penguasan Negara Republik Indonesia SBY-Boediono dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera:

1.Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
2.Segera Menutupkan dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo, dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
3.Tarik Militer Indonesia (TNI- POLRI) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terharap Rakyat Papua.

Yogyakarta, 13 Maret 2013

Pernyataan Sikap AMP Untuk Pemilu 2014

Logo Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]

Kegiatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua merupakan aktivitas illegal dan asing. West Papua yang melingkupi Numbai sampai ke Merauke, dari Raja Ampat sampai ke Baliem (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi adalah sebuah wilayah koloni baru dari Indonesia, yang keabsaannya belum final dibawah hukum internasional.

Demokrasi (prosedural) ala neo-kolonialisme Indonesia hanya mampu menghipnotis rakyat West Papua dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi tidak berhasil menjamin kebebasan politik rakyat West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. Jargon “Pesta Demokrasi” Indonesia di West Papua, sangat jelas bertujuan untuk: (a) Melahirkan agen-agen kolonialisme; (b) Memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia; (c) dan hegemoni neo-kolonialisme Indonesia.

Sistem Demokrasi kolonial yang demikian telah menciptakan tatanan hidup rakyat Papua yang  tercerai-berai, tata kehidupan yang diskriminatif, Gaya hidup yang Konsumeristik, Kesehatan dan Pendidikan yang Materialistik, Sosial yang Individualistik, Budaya yang Hedonistik, Politik yang Oportunistik, Ekonomi yang Liberalistik, Agama yang exploitatif.

Dalam kondisi yang tidak menentu itu, rakyat West Papua digiring dalam perspektif demokrasi kolonial yang menghendaki -dan praktis membuat rakyat West Papua  sebagian, khususnya para elit politik partai menjadi budak yang tunduk menerima praktek kolonialisme. Mereka hanya menjadi – dan dijadikan – boneka kolonial yang tidak berdaya dan pasrah menerima semua paket politisasi kebijakan Jakarta.

Kita sedang menyaksikan Otonomi Khusus (Otsus) yang dipaksakan sebagai solusi, lalu dibenturkan dan digagalkan Jakarta dengan kebijakan lain, lalu saat ini mencoba “ditambal sulam” lagi dengan Otsus Plus (Pemerintahan Papua). Pada saat yang sama, harga diri orang Papua dipermainkan ketika MRP, DPRP, dan Gubernur di Papua tidak memiliki kewenangan apapun, tidak berdaya, tidak dihiraukan, atau kasarnya hanya dijadikan boneka penguasa yang tunduk pada perintah Jakarta.

Mental “nurut” dan  mental “budak” tidak ada dalam sejarah dan budaya orang Papua. Itu hanya ada dalam sejarah Indonesia vs Belanda dan kini praktek kolonialisme ini diterapkan di West Papua sebagai wilayah koloninya. Pemerintahan sipil di Papua hanya menjadi boneka Jakarta dan tata kendali diambil oleh pemerintahan militer Indonesia di Papua.

Pemilu 2014 akan menjadi ajang perburuan neo-kolonialisme dan kapitalisme di West Papua. Kepentingan neokolism akan menempatkan agen-agen penguasa lokal dan nasional dalam mengamankan kepentingnya. Yang tersisa dari agenda kolonial hanya konflik berdarah demi keutuhan kolonialisme dan kapitalisme. Rakyat hanya puas dengan janji utopis dari para kandidat caleg dan capres Kolonial. Selanjutnya penjajahan berlanjut, penindasan berlanjut, pemusnahan berlanjut.

Kolonialisme Indonesia tidak akan peduli pada hak berdemokrasi, yaitu hak memilih dan dipilih. Sebab, cara-cara represif, rekayasa dan manipulasi hak suara sudah pernah dimulai sejak pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua, dan praktek berdemokrasi yang bobrok itulah yang masih terus diterapkan. Oligarki kekuasaan menjadi nyata tatkala resim kolonialisme Indonesia dipegang oleh para Jendral militer yang punya record pelanggaran HAM di Papua nanti.

Hak politik bangsa Papua dalam Pemilu kolonialisme Indonesia tidak berarti untuk melegitimasi Penguasa Kolonial Indonesia diatas tanah West Papua. Keterlibatan rakyat dalam pemilu bukan merupakan kesadaran kolektif rakyat Papua. Tetapi secara real, merupakan manifestasi dari hegemoni Kolonial yang memaksa rakyat Papua untuk, mau tidak mau, suka tidak suka, ikut meramaikan dalam ketidakpastian harapan.

Cita-cita bangsa Papua harus diuji dalam suatu proses demokrasi yang umum dan tuntas, khusus terhadap bangsa West Papua lewat referendum. Hal itu untuk menguji ideologi dan nasionalisme kebangsaan Papua dan Indonesia. Sebab legitimasi politik tanpa dilandasi nilai nasionalisme dan ideologi pada hakekatnya mubazir alias tiada arti. Artinya, orang Papua yang ikut Pemilu tetapi tidak berlandaskan pada cita-cita ideologi dan nasionalisme Indonesia itu percuma. Itu justru merupakan simbolisme demokrasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergeming dalam Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni. Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri. Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.

 Kami Seluruh  Masyarakat West Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta mengambil Sikap dan menyatakan bahwa:
1.  Kami Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP) Tidak  Akan Ikut Kegiatan Politik Ilegal Indonesia di West Papua ( Dengan Tegas Tolak Pemilu 2014 di West Papua !!!)
2. Berikan Kebebasan Bagi Rakyat West Papua Untuk Menentukan Nasib Sendiri.
3.  Kami Mendukung Penuh Sikap Politik KNPB dan Masyarakat West Papua Untuk Boikot Pemilu 2014.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat.

Salam Pembebasan !



                                                                      Yogyakarta, 8 Februari 2014


Pimpinan Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta
[AMP-KK YK]


Telius Yikwa
Sekretaris

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT SE-JAWA DAN BALI

Atas kunjungan para Menteri Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) di tanah Papua

Seluruh rakyat bangsa Papua Barat (baca: Provinsi Papua dan Papua Barat), secara khusus penduduk asli Papua Barat yang ber-rumpun Melanesia, yang jumlahnya diperikaran mencapai 1,7 juta jiwa telah lama menantikan kedatangan para Menteri Luar Negeri MSG sejak berakhirnya Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 – 21 Juni 2013 lalu di Noumea, Kaledonia Baru.
Saat KTT MSG di Noumea, New Kaledonia, antusias rakyat bangsa Papua Barat sangat besar, karena sangat-sangat yakin, aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atas nama seluruh rakyat bangsa Papua Barat – yang tersebar di tujuh (7) wilayah adat, dan tersebar dari Sorong sampai Samarai – untuk keanggotaan MSG akan diterima secara penuh.
Namun sayang, hal itu tidak terjadi karena berbagai pertimbangan yang diberikan oleh beberapa Negara, dan saat itu menyepakati untuk dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan pasca KTT MSG untuk mengirim Misi Menteri Luar Negeri ke Indonesia dan Papua Barat untuk melihat dari dekat persoalan sebenarnya yang sedang terjadi di tanah Papua.
Untuk diketahui, sudah belasan kali rakyat bangsa Papua Barat melakukan aksi demonstrasi damai dalam rangka dukungan terhadap KTT MSG, juga aksi lain berupa doa singkat agar Komunitas-Komunitas Negara Melanesia, termasuk Negara Papua Barat tetap bersatu dan menjagai komitmen bersama yang pernah dicita-citakan para founding fathers. Dibawah ini kami susun daftar berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat bangsa Papua Barat;
Diantaranya, pertama, pada tanggal 10 Juni 2013 (8 hari sebelum berlangsungnya KTT MSG), rakyat bangsa Papua Barat di tanah Papua, diantaranya di Jayapura, Biak, Timika, dan Yahukimo telah melakukan aksi demonstrasi damai, yang berjung pada penangkapan dan penembakan beberapa mahasiswa asli Papua oleh militer Indonesia (http://knpbnews.com/?p=2142). Kedua, pada tanggal 18 Juni 2013, ibadah syukuran yang berlangsung di Timika, untuk mendukung KTT MSG yang sedang berlangsung (http://knpbnews.com/?p=2179), dan beberapa tempat seperti di Jayapura, Biak, Dogiyai, Nabire, dan beberapa tempat lainnya melakukan aksi demonstrasi damai mendukung aplikasi WPNCL untuk diterima KTT MSG; Ketiga, tanggal 23 Juni 2013, rakyat Papua bangsa Papua Barat kembali melakukan aksi demonstrasi damai setelah mendengar sikap forum MSG terkait aplikasi WPNCL, aksi berlangsung di Jayapura, Manokwari, Nabire, Timika, Yahukimo, dan beberapa tempat lainnya; Keempat, sejak tanggal 24 Juli 2013 tersebar berbagai pesan singkat atasu SMS terror terhadap aktivis Papua dari militer Indonesia terkait larangan untuk aksi menyambut para Menlu MSG yang saat itu dikabarkan akan datang ke Papua di akhir Juli 2013 (http://knpbnews.com/?p=2329); Kelima, tanggal 15 Agustus 2013 digelar parade budaya Papua, sekaligus melakukan demonstrasi damai penyambutan anggota MSG, berlangsung aksi di Manokwari, Yahukimo, dan di pusatkan di Jayapura,  beberapa aktivis Papua ditangkap oleh militer Indonesia dalam aksi ini; Keenam, 16 Agustus 2013 diseluruh tanah Papua dilangsungkan demo damai mendukung dibukanya kantor Free West Papua Campaign (FWPC) di Belanda, juga mendukung kunjungan para Menlu MSG ke tanah Papua; Ketujuh, pada tanggal 16 September 2013 rakyat bangsa Papua Barat di Jayapura, Biak, Timika, Nabire, dan beberapa kota di Jawa melakukan aksi demo damai dalam rangkah hari demokrasi internasional, dan menyambut kedatangan MSG ke tanah Papua (http://knpbnews.com/?p=2686), ada sekitar 53 orang aktivis Papua yang ditangkap, dipukul, disiksa, dan beberapa sedang menjalani proses persidangan (http://knpbnews.com/?p=2670) dan beberapa lagi mengalami cacat permanen; Kedelapan, pada tanggal 17 September 2013 berlangsung aksi penandatangan petisi di Kabupaten Merauke, diantaranya meminta MSG segera mengunjungi tanah Papua agar dapat menerima aplikasi WPNCL secepatnya; Kesembilan, 19 Oktober 2013 berlangsung aksi di berbagai kota di tanah Papua, diantaranya di Manokwari, Jayapura, Nabire, Timika dan beberapa tempat, (http://knpbnews.com/?p=2759), mereka juga menuntut MSG segera mengunjungi Papua untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri; Kesepuluh,  pada tangga 25 November 2013 ada 8 aktivis Papua ditangkap di Kampus Universitas Cenderawasih, Papua, karena membagi selebaran demo mendukung kampanye Papua merdeka di port Moresby, juga mendukung kedatangan MSG ke tanah Papua; Kesebelas, tanggal 28 November 2013 diberlangsungkan aksi di berbagai kota di Papua terkait dukungan peluncuran kantor Organisasi Papua Merdeka di port Moresby, juga perayaan hari kemerdekaan Papua tanggal 1 Desember 2013; dan masih banyak lagi.
Jika kami menyusun daftar atau jumlah saat aksi demonstrasi massa diberlangsungkan di tanah Papua, juga dengan korban-korban yang berjatuhan akibat kekerasan militer Indonesia, maka tentu akan sangat banyak sekali; kami juga tentu terus memanjatkan doa agar kesatuan dan persatuan MSG, juga rakyat Bangsa Papua Barat tetap terjaga.
Melihat daftar aksi demonstrasi damai diatas, tentu rakyat bangsa Papua Barat menaruh harapan yang sangat-sangat besar terhadap sesame “saudara” sesame rumpun Melanesia. Rakyat bangsa Papua mengharapkan dukungan yang kongkrit untuk hak penentuan nasib sendiri, minimal menerima keanggotan WPNCL mewakili Papua Barat di MSG. Apalagi, belakangan kami dengan kalau beberapa Negara anggota MSG terus membangun kerja sama dalam bidang ekonomi dan pembangunan dengan pemerintah Indonesia, dan belakangan kami mendapatkan kabar, kalau beberapa Negara mendapatkan suntikan dana yang cukup besar dari Negara Indonesia, Negara yang telah jelas-jelas membunuh dan membantai sekitar 1 juta penduduk asli Papua sejak mereka melakukan penjajah sejak tahun 1961?
Membina hubungan kerja sama, atau hubungan bilateral dengan Indonesia tentu tak ada masalah, tapi bagaimana kalau kerja sama itu dibangun hanya untuk “menjawab kepentingan” Negara yang telah jelas-jelas menjajah rakyat bangsa Papua Barat, dan telah menguras Sumber Daya Alam (SDM) rakyat bangsa Papua Barat, sembari terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Ini tentu pertanyaan reflektif untuk para Menlu yang akan berjalan dalam rombongan ini. Dibawah ini beberapa pernyataan sikap yang akan kami berikan sebelum para rombongan atau para Menlu melanjutkan perjalanan ke Papua, besok 13 Januari 2014 mendatang;
Adapun yang menjadi pernyataan sikap kami adalah;

1.      Rakyat bangsa Papua Barat meminta kepada Negara-negara anggota MSG, yakni Vanuatu, Papua New Guinea, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Front de LibĂ©ration Nationale Kanak et Socialiste (FLKNS) untuk  dapat menerima aplikasi West Papua National Coalition (WPNCL) atas nama rakyat bangsa Papua Barat yang pernah diserahkan saat berlangsungnya KTT MSG, di Noumea, Kaledonia Baru, tangggal 18 – 21 Juni 2013 lalu, terkait keanggotaan Papua Barat di dalam MSG.

2.      Rakyat bangsa Papua Barat meminta Negara-negara anggota MSG untuk dapat menghentikan kerja sama atau hubungan bilateral dengan Negara republic Indonesia selama Hak Penentuan Nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat belum tercapai, dan pelanggaran hak asasi manusia masih berlangsung.

3.      Rakyat Bangsa Papua Barat mendukung sikap delegasi Vanuatu yang tak ikut dalam rombongan ke Jakarta dan Papua, sebab undangan pemerintah Indonesia untuk saat ini dikabarkan lebih bersifat menjalin hubungan, diantaranya kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia; juga memberikan apresiasi atas komitmen Negara Vanutu yang terus mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa rakyat Papua Barat, sesame rumpun Melanesia, di tanah Papua Barat.  

4.     Para menteri luar negeri MSG diharapkan bertemu dengan masyarakat adat di tanah Papua, diantaranya tokoh agama, tokoh adat, tokoh gereja, dan korban pelanggaran HAM pemerintah Indonesia di tanah Papua; dan yang paling utama lagi, bertemu dengan sekitar 70 tahanan politik Papua di berbagai penjara-penjara Indonesia di tanah Papua;

5.     Rakyat bangsa Papua Barat memohon kepada para menteri luar negeri MSG untuk menolak dengan tegas joint statement yang ditawarkan pemerintah Indonesia, sebab dalam joint statement tersebut terkesan membatasi hak rakyat Papua Barat yang diwakili oleh WPNCL untuk menjadi anggota MSG

6.      Para Menteri luar negeri MSG harus menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG, diantaranya meninjau situasi pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua, dan terus mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, bukan terus menjalin hubungan kerja sama ekonomi, dan kerja sama-kerja sama lainnya dengan Indonesia yang berpeluang besar membangun komitmen dan kebersamaan sesame rumpun Melanesia.

7.      Rakyat bangsa Papua Barat meminta negara-negara MSG untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan para tahanan politik di tanah Papua, juga menghapus status Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk para aktivis Papua, diantaranya terhadap Bucthar Tabuni dan Wim Medlama.

Demikian surat pernyataan sikap yang dibuat langsung oleh rakyat bangsa Papua Barat yang sedang berada di wilayah pulau Jawa, dan Bali. Surat ini diserahkan sebelum rombongan para Menteri Luar Negeri MSG yang ditemani oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia melanjutkan perjalanan ke Jayapura, Papua, untuk bertemu dengan Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua, dan juga tentunya bertemu dengan rakyat bangsa Papua Barat.