Penyelesaian Konflik Yang Diusulkan LMA Sangat Tidak Mendidik

Ilustrasi Dua kelompok warga yang terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tradisional panah di Kampung Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana (Jubi/Istimewa)
Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 mei 2014, ada sebuah artikel berita di salah satu media online Papua (www.tabloidjbubi.com) yang memuat tentang Penyelesaian Konflik yang terjadi di Mimika, Papua.

Dalam artikel berita yang diberi judul " Penyelesaian Damai Konflik Djayanti Butuh Rp. 60 Miliar" ini, dijelaskan tentang pernyataan seorang ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ), Lenius Kogoya, S.Th., M.Hum, yang mengklaim telah memfasilitasi penyelesaian konflik atara dua kelompok yang sedang bertikai dan menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, maka dibutuhkan dana sebesar Rp.60 Miliar, untuk diberikan kepada kedua bela pihak yang bertikai.

Berikut pernyataan Lenius Kogoya, S.Th., M.Hum (Ketua LMA) yang kami kutip dari www.tabloidjubi.com " kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai, rabu(21/5) pagi, saya bertemu dengan warga dari suku Dani, dan siangnya saya ketemu dengan warga dari suku Moni, dan mereka sepakat untuk berdamai, karenanya, sesuai dengan permintaan kedua belah pihak, baik suku Dani dan suku Moni, masing-masing Rp. 30 Miliar. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik ini sebesar Rp.60 Miliar".

Melihat kutipan pernyataan dari seorang Ketua Lembaga Masyarakat Adat di atas, maka saya berfikir bahwa cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh LMA adalah cara penyelesaian yang kurang baik dan kurang mendidik. Coba kita analisa secara baik, dan kembali berkaca dari kejadian serupa yang pernah terjadi di daerah yang sama, dimana cara penyelesaian yang digunakan selalu saja dengan cara memberikan sejumlah dana yang begitu besar kepada kedua kubu yang sedang bertikai, namun nyatanya konflik serupa masih terus kembali terulang di daerah yang sama, maka saya rasa jika kita terus menerus menggunakan cara-cara seperti ini dalam penyelesaian konflik di daerah Mimika ataupun daerah-daerah lain di Papua, maka saya justru berfikir bahwa kita sendirilah yang telah menanamkan benih-benih konflik, yang akhirnya akan menimbulkan konflik baru yang lebih besar lagi.

Penyelesaian konflik dengan cara seperti ini sangatlah berdampak sangat buruk dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, sebab dengan cara seperti ini, justru akan memberikan motifasi baru bagi terciptanya konflik baru, yang memang sengaja diseting oleh oknum-oknum tertentu, demi memenuhi ambisi mereka, dengan mendapatkan berbagai keuntungan dari konflik yang terjadi.

Untuk itu, dengan melihat kondisi dan sejarah panjang terjadinya konflik yang berulang-ulang kali di daerah yang sama, maka saya bersepakat jika pihak-pihak terkait, dalam hal ini LMA yang hadir sebagai mediator agar dapat mengemukakan cara lain, seperti mencari aktor-aktor yang sedang bermain dan mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi, dan menurut saya sebenarnya LMA sangatt tahu betul siapa aktor dan otak-otak yang bermain dan sedang mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi, dan untuk itu, saya pikir LMA harus jujur dan mampu menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya, agar konflik serupa tidak lagi terjadi.

Dampak UU Pertanahan Terhadap Tanah Ulayat Adat Milik Masyarakat Adat di Papua



Papua merupakan suatu daerah di muka bumi ini, yang terkenal akan kekayaan alam dan juga terkenal atas keberagaman suku, adat, dan budayanya. Hingga saat ini jumlah semua suku rakyat Papua tercatat ada lebih dari 250 suku dengan adat dan budaya yang berbeda dari setiap sukunya. Wilayah Papua pun sangat luas dan tebagi merata untuk semua suku yang ada di Papua, pembagian wilayahnya pun diatur berdasarkan Hak Ulayat Adat dari tiap suku yang ada di Papua.
Namun yang menjadi tujuan dari tulisan ini adalah bukanlah mengenai kekayaan alam yang ada di Papua, maupun mengenai keberagaman suku – suku yang ada di Papua. Yang menjadi inti permasalahan dari tulisan ini adalah, “ Dampak Sistem Sertifikasi Tanah Yang Dibuat Oleh Pemerintah Indonesia Atas Eksistensi Masyarakat Adat Papua, Dalam Mengatur Wilayah Berdasarkan Hak Ulayat Adat Dari Setiap Suku – Suku Yang Ada Di Papua ”.
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap suku yang ada di Papua, memiliki hak ulayat atas tanah ataupun wilayahnya masing – masing, dan itu sudah diatur dalam Hukum Adat ataupun Peraturan – Peraturan Adat yang telah ada jauh sebelum adanya hukum tertulis yang telah dibuat oleh Pemerintah saat ini. Namun yang sangat dikhawatirkan saat ini adalah, dengan digabungkannya Wilayah Papua menjadi bagian Indonesia pada 1 Mei 1963, maka secara otomatis, segalah Undang – Undang yang diatur dan dijalankan di Indonesia, itupun akan dijalankan di Papua, termaksud dalam pengelolaan tah,air dan segalah kekayaan alam yang ada di Papua, seperti yang tertera pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi bahwa “Air, Tanah, Hasil Bumi Indonesia dikuasai oleh Negara untuk Kesejahteraan Masyarakat”. 
Adanya pasal 33 ayat 3 dalam UUD 1945 ini jelas sangat bertentangan dengan Hukum Adat atau peraturan – peraturan yang telah dibuat dan dijalankan oleh masyarakat adat di Papua, jauh sebelum Papua menjadi bagian dari Indonesia. Dimana dengan adanya pasal ini, jelas secara tidak langsung telah menhapus hukum adat yang mengatur tentang Hak Ulayat Adat atas Tanah dari masing – masing suku yang ada di Papua.
Hal ini diperparah dengan diberlakukannya Undang – Undang Pertanahan di Papua, dimana dengan adanya undang – undang pertanahan ini, secara otomatis segalah Tanah yang tidak bersertifikat akan dianggap sebagai tanah Milik Negara dan Negara berhak untuk membuat sertifikat atas tanah yang tidak bersertifikat dan mengelolanya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Negara. Sebab itu semua telah diatur dalam UUD pasal 33 dan diperkuat oleh adanya UU tentang Pertanahan.
Jika UU tentang Pertanahan ini dijalankan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah Papua secara konsisten, maka secara tidak langsung Pemerintah akan menguasai seluruh Tanah seluruh tanah adat milik setiap suku yang ada di Papua, sebab UU Pertanahan ini sendiri telah diperkuat dengan adanya pasal 33 ayat 3 yang tercantum dalam UUD 1945.

" Tulisan Ini Belum Selesai, Masih Ada Beberapa Penambahan - Penambahan Dalam Tulisan Ini Yang Belum Selesai Diketik, Namun Setidaknya Saya Berharap Tulisan Ini Dapat Bermanfaat Sebagai Bahan Refleksi Kita Sebagai Bangsa Papua Dalam Menjaga Kedaulatan Hak Ulayat Adat Di Wilayah Kita Masing - Masing " Terima Kasih !

Penulis : Roy Karoba