Rakyat PAPUA Harus Tetap Fokus Pada Agenda MSG

Pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota resmi Melanesia Spearhead Group (MSG) atas aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), sebagai wadah representatif rakyat Papua, akan secara resmi dibahas dalam KTT MSG yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Juni 2015 mendatang, di Honiara, Solomon Island. Pembahasan status West Papua yang pada awalnya direncakankan pada 21 Mei 2015 lalu, mengalami penundaan, dikarenakan pimpinan dari PNG dan Viji yang tidak dapat hadir, karena melakukan pertemuan tertutup dengan Indonesia di Jepang, yang dimana pertemuan tertutup tersebut terindikasi dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk menggagalkan upaya ULMWP menjadi anggota MSG, yang akhirnya berdampak pada terjadinya penundaan pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota MSG, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.
Indonesia nampaknya tidak pernah menyerah untuk menggagalkan seluruh upaya yang dilakukan oleh para diplomat West Papua, di tingkat Internasional, Indonesia dengan gencar-gencarnya melakukan pendekatan dengan pimpinan-pimpinan negara Melanesia seperti PNG dan Viji, guna meyakinkan mereka bahwa Papua merupakan bagian Integral Indonesia, sehingga yang semestinya masuk menjadi bagian dari MSG adalah Indonesia, sebab Indonesia memiliki 5 provinsi yang merupakan bagian dari rumpun melanesia. Untuk lebih meyakinkan dan juga meluluhkan hati para pimpinan PNG dan Viji, Indonesia kembali menggunakan cara licik merekan yaitu dengan menggunakan Politik Uang, dimana Indonesia memberikan sejumlah uang kepada PNG dan Viji dengan alasan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman dan juga merupakan bentuk dari kerja sama bilateral dalam bidang pembangunan ekonomi.
Dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, nampaknya Indonesia sedikit berhasil mempengaruhi ke dua negara ini (PNG dan Viji), dimana dalam pernyataan resminya di media-media pasifik, Perdana Menteri Viji secara tegas menyatakan sikap mendukung Indonesia menjadi anggota MSG, hal senadapun dilontarkan oleh PM PMG, meskipun tidak secara terang-terangan. Namun pernyataan kedua PM, baik Viji dan PNG justru dikecam oleh berbagai politisi di negara-negara melanesia, dimana secara beramai-ramai, berbagai politisi dari partai oposisi mengeluarkan pernyataan bahwa, jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, maka Indonesia silahkan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di MSG, pernyataan lebih keras dilontarkan oleh pemimpin partai oposisi Viji, dimana dengan tegas ia menyatakan bahwa "tidak ada alasan bagi MSG untuk menolak atau tidak menerima West Papua sebagai anggota dari MSG, sebab West Papua adalah bagian dari wilayah Melanesia yang masih di jajah hingga saat ini, dan MSG pun didirikan dengan tujuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Melanesia dari penjajahan,sehingga MSG wajib menerima West  Papua sebagai anggota MSG, jika tidak MSG dibubarkan saja". tegas pimpinan partai oposisi Viji, seperti yang dirilis oleh media-media pasific.
Selain itu, Perdana Menteri Solomon Island, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan mendukung West Papua menjadi anggota MSG, serta juga dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan memimpin jalannya sidang putusan status West Papua di MSG, dan menyatakan bahwa pelasanaan sidang akan dilakukan secara kolektif, sehingga terkait hak vetto tidak akan berlaku dalam sidang. Dengan penegasan yang dikeluarkan oleh PM Solomon Island, tentunya kami rakya West Papua bisa sedikit bernafas legah, sebab hak vetto tidak akan berlaku dalam putusan status West Papua, yang berarti PNG dan Viji sebagai pemilik hak Vetto di MSG, tidak dapat melakukan intervensi secara berlebihan untuk menguntungkan Indonesia, sebab dalam keanggotaan MSG, hanya Viji dan MSG saja yang memiliki hak vetto. Dan juga seandainya dilakukan votting, kemungkinan West Papua menjadi anggota MSG itu sangatlah mungkin terjadi, sebab West Papua memiliki 3 suara, yaitu Vanuatu, Kanaki dan Solomon Island sebagai tuan rumah.
Melihat kondisi ini, Indonesia mencoba untuk membangun komunikasinya dengan Mentri Luar Negeri Vanuatu, agar bisa mempengaruhi Vanuatu untuk mendukung Indonesia dalam sidang MSG yang akan mulai digelar pada tanggal 18 Juni mendatang, namun pendekatan tersebut tercium oleh Perdana Mentri Vanuatu, yang akhirnya secara tegas memberhentikan atau memecat Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan menggantikannya dengan Menlu yang baru, dan kemudian mengeluarkan pernyataan tegas kepada media bahwa, fokus utama Menlu Vanuatu yang baru adalah mendukung West Papua menjadi anggota MSG, dan mendukung kemerdekaan West Papua. Hal tersebut dilakukan oleh PM Vanuatu, sebagai bentuk konsistensi yang Vanuatu dalam mendukung perjuangan Kemerdekaan West Papua dari cengkraman kolonial Indonesia.
Dengan melihat kondisi ini, Indonesia tentu sangat kuatir, sebab sidang tahunan MSG yang akan digelar tanggal 18 hingga 24 Juni mendatang, sangat memungkinkan untuk West Papua menjadi bagian dari anggota MSG, selain itu, pergerakan massa rakyat Papua di Papua dan luar Papua, serta pergerakan massa rakyat Melanesia dan Internasional yang mendukung West Papua menjadi bagian dari MSG, akan sangat mempengaruhi putusan KTT MSG, sehingga untuk mengalihkan perhatian rakyat West Papua dan Internasional akan keberlangsungan sidang tahunan MSG yang akan membahas status West Papua, Indonesia mulai melakukan pengalihan isu dengan berbagai macam cara, guna memecah kosentrasi rakyat Papua. Dimana seperti kita ketahui bersama, dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Indonesia menyebarkan isu bohongnya lewat media bahwa Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), mengeluarkan ancaman perang kepada Indonesia. Isu tersebut menjadi isu hangat selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu, namun karena tidak berhasil mempengaruhi kosentrasi rakyat Papua, Indonesia mulai kembali melakukan setingan baru, dengan menciptakan konflik horisontal antara rakyat sipil dan rakyat sipil, seperti yang terjadi kemarin(09/06/15-red), di kompleks perumahan Organda Padang Bulan, Jayapura. Dimana Indonesia lewat intelejen dan kepolisian dan TNI, berhasil menciptakan konflik ini, yang kemudian memanfaatkan situasi konflik ini, sebagai alasan untuk menurunkan pasukan dalam jumlah yang banyak, dengan persenjataan lengkap di lokasi kejadian.
Jika kita telusuri secara seksama, sebenarnya asal mula terjadinya konflik antara warga di perumahan Organda kemarin, sebenarnya berawal dari hal yang sangat sepele, namun karena hal ini telah diseting sedemikian rupa oleh militer Indonesia, lewat Intelejennya, maka hal ini dibuat menjadi besar guna mengalihkan perhatian rakyat Papua yang sedang fokus dengan agenda West Papua di MSG. Selain itu, tempat kejadian bentrok, merupakan basis sektor dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan juga sangat dekat dengan titik dimana massa rakyat Papua berkumpul, ketika hendak menggelar aksi damai, sehingga sangat jelas sekali bahwa hal ini merupakan bagian dari setingan yang dilakukan Indonesia lewat BIN, TNI dan Polri yang ada di Papua, guna mengalihkan kosentrasi rakyat Papua.
Dengan melihat perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat West Papua di luar negeri, dan sikap para pimpinan negara-negara Melanesia, serta juga dengan banyaknya dukungan dari rakyat Melanesia dan dunia Internasional kepada West Papua untuk menjadi anggota MSG, maka diinformasikan dan diserukan kepada seluruh elemen rakyat West Papua yang berada di mana saja, dan khususnya yang berada di Tanah Air Wet PAPUA, agar tetap tenang dan fokus pada agenda bersama, guna mendorong West PAPUA, menjadi anggota MSG. Rakyat PAPUA tidak perlu terprovokasi dengan upaya apapun yang dilakukan oleh Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang sangat licik, dan sudah pasti Indonesia akan menghalalkan segalah macam cara untuk memecah bela persatuan rakyat PAPUA, guna menggagalkan agenda West PAPUA yang sudah berada di ujung tanduk.

"West PAPUA 1 Dalam ULMWP, Menuju MSG"

Perang Di Timika Bukanlah Perang Suku, Melainkan Perang Kelompok

Belakangan beredar pemberitaan di beberapa media nasional (Indonesia) maupun lokal (Papua) terkait terjadinya perang antara dua kubu masyarakat yang berada di Kab. Timika. Dalam pemberitaannya, media-media ini memuat dan menyatakan bahwa, yang terjadi di Kab. Timika merupakan perang suku, karena melibatkan dua suku yang berbeda, sehingga media-media ini mengklaim bahwa perang tersebut adalah perang suku.

Dengan melihat pemberitaan yang kurang menyenangkan dan rasa sedih atas terjadinya peristiwa sama yang terus-menerus terjadi, hingga memakan korban nyawa, maka saya berfikir untuk mencoba menganalisa terjadinya konflik ini menurut pandangan saya, dan jika ada kawan-kawan yang kurang sepakat dan sepaham dengan analisa saya ini, maka silahkan tinggalkan komentar kawan-kawan di blog ini, atau kirimkan pesan ke e-mail : roykarobanews88@gmail.com.

Konflik Di Timika Bukan Perang Suku, Melainkan Perang Antara Kelompok !

Mengapa saya katakan bahwa konlik di Timika itu bukan Perang Suku, melainkan Perang Antar Kelompok ?
Jelas saya berpendapat demikian, sebab menurut saya perang suku itu bukanlah perang asal-asalan, sebab perang suku yang sebenarnya itu memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, dan juga terjadinya perang suku yang sebenarnya itu tidaklah terjadi akibat faktor-faktor yang disebabkan dari luar (ekternal)dua suku yang sedang bertikai, dan juga yang harus kita ketahui bahwa, perang suku itu sendiri memiliki aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar oleh masing-masing suku yang sedang bertikai/konflik saat itu.

Sedangkan yang sedang terjadi di Kab. Timika saat ini sangatlah tidak sesuai dengan faktor-faktor penyebab adanya perang suku, dan dari indikasi terjadinya konflik yang sedang berlangsung saja, dapat kita lihat bahwa sebenarnya faktor penyebab terjadinya konflik ini sendiri datangnya dari luar (eksternal) dan untuk itu konflik yang terjadi di Kab. Timika ini tidak dapat kita kategorikan sebagai sebuah Perang Suku, meskipun dalam konflik yang sedang terjadi di sana terjadi antara dua suku yang berbeda, namun yang harus menjadi perhatian kita adalah, terkait faktor penyebab terjadinya konflik dan terkait juga aktor-aktor yang kemungkinan bermain ataupun menyeting terjadinya konflik yang sedang dan terus terjadi di Timika.

Dan juga yang harus diketahui bahwa, meskipun konflik yang terjadi di Timika melibatkan dua suku yang berbeda, namun konflik ini tidak dapat dikategorikan sebagai perang suku, karena keberadaan masyarakat dari dua suku tersebut (Dany dan Mee)tidak hanya di Kab.Timika saja, melainkan berada didaerah-daerah lain di Papua, bahkan diluar Papua. Dengan demikian konflik yang sedang terjadi di Kab. Timika adalah Murni Konflik/Perang antara kelompok.

Selain itu, saya sangat tidak sependapat dengan pemberitaan yang diberitakan oleh media nasional maupun media lokal terkait konflik yang sedang terjadi di Kab. Timika adalah Perang Suku, sebab menurut saya bahasa pemberitaan media ini sangatlah provokatif dan tidak memiliki landasan yang kuat. Media boleh-boleh saja memberitakan peristiwa yang sedang terjadi, namun sebaiknya mereka juga dapat melihat dan menganalisa permasalahan yang sebenarnya terlebih dahulu, agar apa yang diberitakan oleh media itu tidak menjadi racun bagi yang mengkonsumsi berita tersebut.

Terkait pemberitaan media yang menyatakan bahwa yang terjadi di Timika adalah perang suku, maka saya ingin menghimbau kepada seluruh kawan-kawan, Pemuda dan Mahasiswa Papua, Serta Seluruh Komponen Rakyat Papua, agar jangan terpancing ataupun termakan pemberitaan media yang jelas-jelas bebau provokatif, dan yang sangat dikhawatirkan, adalah jika konflik yang terjadi di Timika ini meluas ke daerah-daerah lain tempat dimana terdapat dua suku yang terlibat konflik di Timika, akibat pemberitaan media yang tidak seimbang dan terkesan provokatif.

Landasan Saya Mengatakan Konflik Di Timika Bukan Perang Suku, Melainkan Perang Antar Kelompok :

Seperti yang sudah saya utarakan diatas bahwa, konflik yang sedang terjadi di Timika tidak dapat dikategorikan sebagai perang suku, melainkan perang/konflik antara kelompok. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di Timika yang menjadi alasan untuk tidak menyatakan konfik yang terjadi adalah Perang Suku ;

  1. Faktor penyebab konflik yang terjadi itu datangnya dari luar kedua suku (eksternal), mengapa saya katakan demikian, sebab menurut informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan yang berasal dari daerah konflik menyatakan bahwa "terjadinya konflik ini, pada dasarnya akibat tidak adanya kejelasan batasan wilayah administratif yang jelas dari kedua pemerintah daerah (Kab. Timika dan Kab. Paniai), yang akhirnya mengakibatkan cekcok dan saling klaim wilayah antara kedua pihak terjadi dan menimbulkan konflik tersebut.
  2. Kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam terjadinya konflik guna meloloskan rencana/agenda terselubung mereka, dengan memanfaatkan situasi konflik yang sedang terdi. Pihak lain yang saya katakan ini bisa individual, organisasi ataupun perusahaan yang sedang berkepentingan di daerah terjadinya konflik ini.
  3. Keterlibatan perusahaan dalam menciptakan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat yang bermukim disekitar perusahaan bukanlah hal yang baru untuk Papua, dan bukan hanya di Papua hal itu terjadi, di daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan Dunia yang daerahnya terdapat perusahaan-perusahaan besar, potensi terjadinya konflik itu sangat besar, biasanya itu diciptakan sendiri oleh perusahaan bersangkutan demi mengelabuhi kosentrasi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi di daerah mereka. Selain itu, biasanya konflik seperti ini juga diciptakan oleh aparat keamanan yang dimana kita ketahui bersama bahwa dengan keberadaan perusahaan, biasanya perusahaan akan memberikan biaya pengamanan kepada aparat keamanan dari negara bersangkutan untuk melakukan pengamanan wilayah perusahaan. Untuk Papua dan Indonesia lain, konflik perebutan kekuasaan untuk mengamankan perusahaan yang terjadi antara TNI-POLRI, bukanlah hal yang baru, perebutan lahan antara TNI-PORI selalu terjadi, demi mendapatkan jata pengamanan dari perusahaan-perusahaan yang ada.
Masih Bersambung..........