Gagal Dalam Diplomasi.., Operasi Militer Akan Semakin Masif Dilakukan Di Papua..

Ilustrasi Militer Indonesia (google.com)
Pasca sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu, dimana dalam sidang tahunan tersebut Indonesia menjadi salah satu negara yang peling banyak disoroti, dalam berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan militer Indonesia, terhadao orang asli Papua (OAP). Sebanyak 7 negara anggota PBB dengan tegas melayangkan berbagai kritikan kepada Indonesia, serta membeberkan realita HAM yang ada di Papua, dalam sidang tahunan PBB tersebut.
Meski mendapatkan sorotan dari berbagai negara terkait kondisi HAM di Papua, Indonesia tetap saja menyangkali apa yang terjadi di Papua, dan menegaskan agar negara-negara lain tidak perlu ikut campur persoalan Papua, sebab masalah Papua adalah masalah Internal Indonesia, sehingga negara-negara tetangga perlu menghargai dan menghormati hal tersebut. Mendengar jawaban Indonesia, tentu membuat banyak negara-negara yang hadir dalam sidang tahunan PBB tersebut menjadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya, sehingga Indonesia terkesan menutup rapat Papua dari mata dunia, meskipun banyak negara yang menawarkan pembentukan tim pencari fakta untuk hadir ke Papua, namun hal itupun lagi-lagi mendapatkan penolakan dari Indonesia.
Menanggapi sikap Indonesia dalam sidang tahunan PBB yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, perdana mentri Solomon Island, Mr. Manasseh Sogavare, yang juga ketua MSG beserta beberapa pimpinan negara-negara melanesia, mengeluarkan pernyataan tegas diberbagai media Internasional, bahwa dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) yang akan digelar pada bulang Desember 2016 mendatang, United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) akan ditetapkan sebagai anggota full di MSG, setelah sebelumnya pada tahun 2015 ULMWP hanya berstatus sebagai anggota peninjau (observer). Pernyataan yang dikeluarkan Mr. Manasseh Sogavare, tentu sangat berdasar dan memiliki alasan kuat, dimana pada tahun 2015, ketika ULMWP mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota full di MSG, Indonesiapun ikut-ikutan mengajukan aplikasi yang sama, sehingga dengan alsan Papua masih bagian dari salah satu provinsi di Indonesia, maka Melanesia Indonesia (Melindo) yang diterima sebagai anggota tetap, sedangkan ULMWP sebagai observer.
Diterimanya Melindo sebagai anggota full di MSG, diharapkan dapat memudahkan MSG dalam pencarian fakta terkait kondisi Hak Asasi Manusia di tanah Papua, namun nyatanya harapan para pimpinan negara-negara melanesia tersebut tidak dapat terealisasikan, dikarenakan tawaran pembentukan tim pencari fakta oleh MSG dan bahkan Pasifik Island Forum (PIF) yang beberapa kali ditawarkan kepada Indonesia, selalu saja ditolak oleh pemerintah Indonesia. Melihat sikap Indonesia, tentu membuat para pimpinan negara-negara melanesia menjadi geram, sehingga dengan tegas menyatakan akan menjadikan ULMWP sebagai anggota full di MSG, guna mempermudah proses pencari fakta ke Papua.
Namun dari sekian uraian diatas, yang menjadi penting untuk dicermati adalah terkait tindakan yang akan dilakukan Indonesia di tanah Papua, sesudah ULMWP dinyatakan sah menjadi anggota full di MSG. Dari dinamika politik ditingkat regional maupun Internasional, dapat kita simak secara seksama bahwa Indonesia sesungguhnya telah gagal dalam melakukan upaya-upaya diplomasinya, guna meyakinkan berbagai negara di dunia internasional, terkait kondisi dan realita hari ini di Papua. Kegagalan Indonesia dalam upaya diplomasi, sebenarnya sudah nampak dalam 10 tahun terakhir, namun baru kali ini terlihat dengan sangat jelas bahwa Indonesia telah gagal. Hal ini tentu akan menjadi pemicu bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah lain dalam menyikapi siasi Politik di Papua, dan itu sebanarnya telah dipersiapkan dalam kurang dari 5 tahun terakhir, tetapi kelihatannya hal tersebut luput dari pandangan rakyat Papua.
Dengan gagalnya bebagai upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia, langkah yang paling mungkin dilakukan Indonesia di Papua adalah, membangun sebanyak-banyaknya pos-pos militer dan pangkalan-pangkalan militer diseluruh pelosok tanah Papua dan mulai melancarkan berbagai macam operasi militer secara sistermatis diseluruh tanah Papua, khususnya kepada orang asli Papua yang terindikasi sebagai orang-orang yang pro terhadap kemerdekaan West Papua. Upaya pendekatan militer dan bahkan operasi militer di Papua sudah mulai gencar dan marak terjadi di Papua dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun terakhir, pembangunan pos-pos dan pangkalan militerpun semakin masif dilakukan oleh Indonesia, dimana setelah membangun pangkalan angkatan Laut di Sorong, militer Indonesia kembali merencanakan pembangunan pangkalan angkatan udara di Biak serta angkatan darat di Timika dan Merauke.
Selain pembangunan berbagai pos militer dan pangkalan militer serta operasi-operasi yang semaikn gencar dilakukan, upaya pecah belah antara sipil atas permainan intelejen di Papuapun semakin banyak terjadi di mana-mana, guna menciptakan terjadinya konflik antara sipil dengan sipil, baik pribumi maupun pendatang di tanah Papua.
Melihat situasi rill yang ada di Papua saat ini, dengan berbagai tindakan militeristik yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua, maka sangat penting untuk seluruh elemen pergerakan kemerdekaan West Papua yang ada, bisa menganalisa dan mencermati hal ini dengan sangat baik, dikarenakan kemungkinan situasi akan semakin memanas di Papua, pasca penetapan ULMWP menjadi anggota tetap di MSG pada bulan desember 2016 mendatang.[rk]

Desember ULMWP Jadi Full Member di MSG, Lalu Apa Yang Akan Indonesia Lakukan ?

Bendera MSG dan Bendera Negara Anggota MSG (google.com)
Dalam pernyataannya diberbagai media internasional beberapa waktu lalu, Perdana Mentri Solomon Island, Mr. Manasseh Sogavare, yang juga selaku Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG), bersama Perdana Mentri Vanuatu dan New Caledonia secara tegas menyatakan bahwa KTT MSG pada bulan Desember mendatang, akan menjamin keanggotaan full West Papua (ULMWP) di MSG, dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Viji.
Pernyataan ini tentu saja memanaskan telinga Indonesia, dimana Indonesia sendiri telah secara resmi sudah mengajukan aplikasi menjadi anggota MSG dan telah diterima sebagai anggota full MSG dalam KTT MSG yang digelar di Honiara, Solomond Island pada bulan Mei 2015 silam. Dimana pengajuan aplikasi keanggotaan Indonesia (Melindo) saat itu juga bersamaan dengan pengajuan aplikasi oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mewakili West Papua, namun ULMWP hanya diterima sebagai Observer dalam KTT yang MSG 2015 silam. 
Kali ini, dengan pernyataaan yang dilontarkan oleh Perdana Mentri Solomon Island yang juga sebagai Ketua MSG, bersama Perdana Mentri Vanuatu dan New Caledonia beberapa waktu lalu, pasca sidang tahunan PBB ini tentu akan menjadi perhatian serius bagi Indonesia. Dimana, ketiga negara anggota MSG ini, yang juga sebagai anggota Pasifik Island Forum (PIF), bersama dengan 4 negara anggota PIF lainnya, secara lantang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan dalam penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di West Papua dalam sidang tahunan PBB beberapa waktu silam. Dalam pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pimpinan dari 7 negara anggota PIF saat sidang PBB, perwakilan Indonesia telihat kebingungan dan justru mengeluarkan pernyataan yang menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri.
Pasca dipermalukan dalam sidang tahunan PBB, Indonesia kemudian dikejutkan oleh pernyataan Ketua MSG dan 2 pemimpin negara anggota MSG lainnya. yang mana dengan tegas menyatakan akan menerima ULMWP sebagai anggota full MSG dalam KTT MSG pada bulan desember mendatang. Menanggapi hal ini, Indonesia tentu tidak akan tinggal diam, Indonesia saat ini tentu sedang melakukan berbagai macam upaya, termaksud politik uang, seperti yang biasanya dilakukan untuk kembali mencekal ULMWP menjadi anggota full di MSG, namun nampaknya berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Indonesia itu tidak akan berjalan mulus, karena meskipun Indonesia kembali mendekati PNG dan Viji, namun nampaknya pendekatan yang dilakukan hanya akan membuahkan hasil yang sia-sia belaka, karena jelas dalam pernyataannya Mr. Manasseh Sogavare secara tegas menyatakan bahwa, dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Viji, ULMWP dijamin menjadi anggota full MSG pada KTT bulan desember mendatang.
Dengan sedikit uraian diatas, dapat kita gambarkan bahwa Indonesia telah kalah dalam berbagai macam upaya diplomasi yang dilakukan, baik ditingkat internasional, maupun regional Pasifik dan Melanesia, namun demikian, dari uraian diatas ada dua pertanyaan yang perlu dianalisa dan dijawab oleh rakyat Papua, baik di Papua, Indonesia maupun di berbagai negara lainnya yaitu :
1. Apa Yang Akan Indonesia Lakukan Setelah Upaya Diplomasinya Gagal...???
 
2.Mengapa Ketua MSG, Perdana Mentri Vanuatu dan New Caledonia Mengeluarkan Statemen Soal Kenggotaan ULMWP Lebih Awal...???
Untuk menjawab dua pertanyaan diatas, sangat penting untuk kita analisa secara seksama terkait kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan mengaitkannya dengan melihat kondisi rill yang dilakukan Indonesia di Papua saat ini, selain itu, sangat penting untuk kita kembali bercermin pada apa yang terjadi di Timur Leste, pasca pelaksanaan Referendum dilakukan.
Sedikit uraian diatas beserta dua pertanyaan yang muncul dari benak saya ini,  sebatas catatan dan pertanyaan yang saya bagikan kepada kita semua agar bisa menganalisa secara seksama sehingga dapat memutuskan suatu langkah cepat, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. [rk]

Rakyat PAPUA Harus Tetap Fokus Pada Agenda MSG

Pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota resmi Melanesia Spearhead Group (MSG) atas aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), sebagai wadah representatif rakyat Papua, akan secara resmi dibahas dalam KTT MSG yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Juni 2015 mendatang, di Honiara, Solomon Island. Pembahasan status West Papua yang pada awalnya direncakankan pada 21 Mei 2015 lalu, mengalami penundaan, dikarenakan pimpinan dari PNG dan Viji yang tidak dapat hadir, karena melakukan pertemuan tertutup dengan Indonesia di Jepang, yang dimana pertemuan tertutup tersebut terindikasi dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk menggagalkan upaya ULMWP menjadi anggota MSG, yang akhirnya berdampak pada terjadinya penundaan pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota MSG, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.
Indonesia nampaknya tidak pernah menyerah untuk menggagalkan seluruh upaya yang dilakukan oleh para diplomat West Papua, di tingkat Internasional, Indonesia dengan gencar-gencarnya melakukan pendekatan dengan pimpinan-pimpinan negara Melanesia seperti PNG dan Viji, guna meyakinkan mereka bahwa Papua merupakan bagian Integral Indonesia, sehingga yang semestinya masuk menjadi bagian dari MSG adalah Indonesia, sebab Indonesia memiliki 5 provinsi yang merupakan bagian dari rumpun melanesia. Untuk lebih meyakinkan dan juga meluluhkan hati para pimpinan PNG dan Viji, Indonesia kembali menggunakan cara licik merekan yaitu dengan menggunakan Politik Uang, dimana Indonesia memberikan sejumlah uang kepada PNG dan Viji dengan alasan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman dan juga merupakan bentuk dari kerja sama bilateral dalam bidang pembangunan ekonomi.
Dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, nampaknya Indonesia sedikit berhasil mempengaruhi ke dua negara ini (PNG dan Viji), dimana dalam pernyataan resminya di media-media pasifik, Perdana Menteri Viji secara tegas menyatakan sikap mendukung Indonesia menjadi anggota MSG, hal senadapun dilontarkan oleh PM PMG, meskipun tidak secara terang-terangan. Namun pernyataan kedua PM, baik Viji dan PNG justru dikecam oleh berbagai politisi di negara-negara melanesia, dimana secara beramai-ramai, berbagai politisi dari partai oposisi mengeluarkan pernyataan bahwa, jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, maka Indonesia silahkan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di MSG, pernyataan lebih keras dilontarkan oleh pemimpin partai oposisi Viji, dimana dengan tegas ia menyatakan bahwa "tidak ada alasan bagi MSG untuk menolak atau tidak menerima West Papua sebagai anggota dari MSG, sebab West Papua adalah bagian dari wilayah Melanesia yang masih di jajah hingga saat ini, dan MSG pun didirikan dengan tujuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Melanesia dari penjajahan,sehingga MSG wajib menerima West  Papua sebagai anggota MSG, jika tidak MSG dibubarkan saja". tegas pimpinan partai oposisi Viji, seperti yang dirilis oleh media-media pasific.
Selain itu, Perdana Menteri Solomon Island, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan mendukung West Papua menjadi anggota MSG, serta juga dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan memimpin jalannya sidang putusan status West Papua di MSG, dan menyatakan bahwa pelasanaan sidang akan dilakukan secara kolektif, sehingga terkait hak vetto tidak akan berlaku dalam sidang. Dengan penegasan yang dikeluarkan oleh PM Solomon Island, tentunya kami rakya West Papua bisa sedikit bernafas legah, sebab hak vetto tidak akan berlaku dalam putusan status West Papua, yang berarti PNG dan Viji sebagai pemilik hak Vetto di MSG, tidak dapat melakukan intervensi secara berlebihan untuk menguntungkan Indonesia, sebab dalam keanggotaan MSG, hanya Viji dan MSG saja yang memiliki hak vetto. Dan juga seandainya dilakukan votting, kemungkinan West Papua menjadi anggota MSG itu sangatlah mungkin terjadi, sebab West Papua memiliki 3 suara, yaitu Vanuatu, Kanaki dan Solomon Island sebagai tuan rumah.
Melihat kondisi ini, Indonesia mencoba untuk membangun komunikasinya dengan Mentri Luar Negeri Vanuatu, agar bisa mempengaruhi Vanuatu untuk mendukung Indonesia dalam sidang MSG yang akan mulai digelar pada tanggal 18 Juni mendatang, namun pendekatan tersebut tercium oleh Perdana Mentri Vanuatu, yang akhirnya secara tegas memberhentikan atau memecat Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan menggantikannya dengan Menlu yang baru, dan kemudian mengeluarkan pernyataan tegas kepada media bahwa, fokus utama Menlu Vanuatu yang baru adalah mendukung West Papua menjadi anggota MSG, dan mendukung kemerdekaan West Papua. Hal tersebut dilakukan oleh PM Vanuatu, sebagai bentuk konsistensi yang Vanuatu dalam mendukung perjuangan Kemerdekaan West Papua dari cengkraman kolonial Indonesia.
Dengan melihat kondisi ini, Indonesia tentu sangat kuatir, sebab sidang tahunan MSG yang akan digelar tanggal 18 hingga 24 Juni mendatang, sangat memungkinkan untuk West Papua menjadi bagian dari anggota MSG, selain itu, pergerakan massa rakyat Papua di Papua dan luar Papua, serta pergerakan massa rakyat Melanesia dan Internasional yang mendukung West Papua menjadi bagian dari MSG, akan sangat mempengaruhi putusan KTT MSG, sehingga untuk mengalihkan perhatian rakyat West Papua dan Internasional akan keberlangsungan sidang tahunan MSG yang akan membahas status West Papua, Indonesia mulai melakukan pengalihan isu dengan berbagai macam cara, guna memecah kosentrasi rakyat Papua. Dimana seperti kita ketahui bersama, dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Indonesia menyebarkan isu bohongnya lewat media bahwa Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), mengeluarkan ancaman perang kepada Indonesia. Isu tersebut menjadi isu hangat selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu, namun karena tidak berhasil mempengaruhi kosentrasi rakyat Papua, Indonesia mulai kembali melakukan setingan baru, dengan menciptakan konflik horisontal antara rakyat sipil dan rakyat sipil, seperti yang terjadi kemarin(09/06/15-red), di kompleks perumahan Organda Padang Bulan, Jayapura. Dimana Indonesia lewat intelejen dan kepolisian dan TNI, berhasil menciptakan konflik ini, yang kemudian memanfaatkan situasi konflik ini, sebagai alasan untuk menurunkan pasukan dalam jumlah yang banyak, dengan persenjataan lengkap di lokasi kejadian.
Jika kita telusuri secara seksama, sebenarnya asal mula terjadinya konflik antara warga di perumahan Organda kemarin, sebenarnya berawal dari hal yang sangat sepele, namun karena hal ini telah diseting sedemikian rupa oleh militer Indonesia, lewat Intelejennya, maka hal ini dibuat menjadi besar guna mengalihkan perhatian rakyat Papua yang sedang fokus dengan agenda West Papua di MSG. Selain itu, tempat kejadian bentrok, merupakan basis sektor dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan juga sangat dekat dengan titik dimana massa rakyat Papua berkumpul, ketika hendak menggelar aksi damai, sehingga sangat jelas sekali bahwa hal ini merupakan bagian dari setingan yang dilakukan Indonesia lewat BIN, TNI dan Polri yang ada di Papua, guna mengalihkan kosentrasi rakyat Papua.
Dengan melihat perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat West Papua di luar negeri, dan sikap para pimpinan negara-negara Melanesia, serta juga dengan banyaknya dukungan dari rakyat Melanesia dan dunia Internasional kepada West Papua untuk menjadi anggota MSG, maka diinformasikan dan diserukan kepada seluruh elemen rakyat West Papua yang berada di mana saja, dan khususnya yang berada di Tanah Air Wet PAPUA, agar tetap tenang dan fokus pada agenda bersama, guna mendorong West PAPUA, menjadi anggota MSG. Rakyat PAPUA tidak perlu terprovokasi dengan upaya apapun yang dilakukan oleh Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang sangat licik, dan sudah pasti Indonesia akan menghalalkan segalah macam cara untuk memecah bela persatuan rakyat PAPUA, guna menggagalkan agenda West PAPUA yang sudah berada di ujung tanduk.

"West PAPUA 1 Dalam ULMWP, Menuju MSG"

Benny Wenda Hadir Dalam, Indonesia Kebakaran Jenggot

Kehadiran Tokoh Diplomatik West Papua, Mr. Benny Wenda dalam pegelaran Rederendum di Scotlandia, yang digelar pada hari ini (Kamis,18/09/2014), merupakan suatu capaian diplomasi yang luar biasa. Dimana Benny Wenda tidak hanya hadir sebagai penonton pegelaran Referendum saja, melainkan ia juga diberikan kesempatan oleh panitia pelaksanaan Referendum untuk berpidato dan juga menyanyikan sebuah lagu tradisional West Papua, yang menceritakan tentang kondisi Papua, dalam bahasa daerah.
Mungkin bagi Ingris dan Scotlandia, kehadiran Benny Wenda dalam pegelaran Referendum di Scotlandia, merupakan hal yang biasa saja, tetapi hal itu tentu sangat berbeda jika dilihat dari sudut pandang Indonesia. Indonesia tentu akan merasa sangat terguncang dan kebakaran jenggot, ketika melihat seorang tokoh diplomatik kemerdekaan West Papua diberikan kesempatan dan oleh panitia Referendum untuk berpidato didepan Ribuan Rakyat Scotlandia, yang hadir untuk merayakan kemerdekaan mereka. Indonesia tentu sangat terganggu dengan hal ini, dan pastinya mereka (Indonesia) tidak berharap hal ini terjadi, tetapi nyatanya Indonesia kecolongan dan lagi-lagi Diplomat kemerdekaan West Papua berhasil mencuri star, dalam mencari simpati dari negara yang baru saja merdeka.
Kehadiran Benny Wenda, merupakan sebuah kemajuan diplomasi yang sangat baik, bagi kemajuan perjuangan kemerdekaan West Papua, dan tentu hal ini akan berdampak positif bagi perjuangan bangsa PAPUA, dalam memperjuangkan Hak-Haknaya sebagai sebuah bangsa Yang telah merdeka. Kehadiran Benny Wenda, tentu akan menjadi perhatian Internasional, sebab ia diberikan kesempatan untuk berpidato didepan ribuan rakyat Scotlandia, yang juga dihadiri oleh berbagai macam media Internasional yang hadir untuk meliput pelaksanaan Referendum di Scotlandia, maka dengan demikian, sudah tentu apa yang dibicarakan oleh Benny Wenda dalam kesempatan berpidato yang diberikan itu sudah didengar dan diketahui oleh dunia Internasional, dan tentu ini merupakan sebuah ancaman bagi keberadaan Indonesia di West Papua.

Lihat Video Pidato Benny Wenda : Video