15 Agustus 2014 - 52 Tahun Perjanjian New York

15 Agustus 1962 merupakan babak baru mulai diangkatnya persoalan West Papua di tingkatan internasional, dimana pada tanggal 15 Agustus 1962 , bertempat di New York, Amerika Serikat, telah dibuat dan disepakati sebuah perjajian yang sangat berpengaruh nasib Rakyat West PAPUA, yang mana, perjanjian tersebut dikenal dengan PERJANJIAN NEW YORK (NEW YORK AGREEMENT). 

Meskipun perjanjian yang dibuat ini sangat berpengaruh bagi nasib Bangsa PAPUA, namun nyatanya, dalam pembahasannya serta dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, tidak satupun perwakilan Bangsa PAPUA yang diikut sertakan dalam pembahasan perjanjian tersebut. Dimana perjanjian tersebut hanya dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya : Belanda, Indonesia, Amerika Serikat dan PBB. Seperti pembahasan-pembahasan status West PAPUA ditingkatan Internasional sebelum-sebelumnya, dimana rakyat PAPUA selalu saja tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat menentukan bagi nasib Bansa PAPUA kedepan.

Jika kita tinjau ulang sejarah keterlibatan Amerika Serikat dalam mengangkat permasalahan West PAPUA di tingkatan Intenasional, maka dapat dipastikan bahwa New York Agreement merupakan salah satu hasil dari upaya Amerika Serikat, sebagai negara adidaya, dalam mengangkat dan mengemukakan permasalahan West PAPUA di tingkatan Internasional. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam penyelesaian permasalahan West PAPUA bukan tanpa alasan, Amerika memiliki kepentingan besar di Papua, sehingga mau tidak mau, Amerika berusaha mengambil langkah cepat demi mengantisipasi hubungan kerja sama yang semakin harmonis dan sangat dekat yang ditunjukan oleh Indonesia dan UniSoviet, yang sejak tahun 1950 an dibawah kepemimpinan Ir.Soekarno (Presiden Pertama RI).

Dalam keterlibatannya dalam mengangkat persoalan West PAPUA ditingkatan Internasional, selain untuk menghindari hubungan Indonesia dan Uni Soviet, Amerika memiliki kepentingan lain, yaitu untuk menguasai arus ekonomi politik yang ada dikawasan Pasifik, demi memperluas kekuasaan adidaya mereka ditingkatan Internasional.

Melihat sejarah buram keterlibatan PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian status West PAPUA, dan dengan melihat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN NEW YOR yang mana perjanjian tersebut telah menetapkan bahwa pelaksanaan PEPERA, harus dilaksanaka sesuai dengan ketentuan internasional, yang menetapkan One Man One Vote (Satu Orang, Satu Suara), yang berarti bahwa setiap Orang Papua, berhak memberikan pendapat mereka dalam pelaksanaan PEPERA, namun hal itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam peringatan 52 Tahun pelaksanaan Perjanjian New York yang yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 2014, maka diserukan kepada seluruh elemen Rakyat West PAPUA yang berada diseluruh belahan dunia, untuk dapat menggelar Aksi Damai ataupun menggelar kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperingati 52 Tahun pelaksanaan New York Agreement, sesuai dengan keadaan dikota domisili masing-masing.[rk] [bersambung....]

Ibadah Pengucapan Syukur HUT AMP Ke-XVI, Berjalan Penuh Hikmat dan Suka Cita

Spanduk HUT AMP Ke-XVI (Dok.AMP)
27 Juli 1998 bertempat di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan, Organisasi Massa Mahasiswa Papua terbesar sepanjang sejarah perjuangan bangsa Papua lahir, ditengah-tengah situasi represif militer Indonesia di tanah Papua, khususnya di Biak, yang kita kenal dengan peristiwa Biak Berdarah.
Organisasi massa Mahasiswa Papua ini, diberi nama ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]. Sejak didirikan pada tanggal 27 Juli 1998, AMP selalu hadir dan sebagai sebuah wadah perlawanan yang berbasis di tinggkatan Mahasiswa Papua, yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, maupun di tanah Papua sendiri. sebagai wadah perlawanan Mahasiswa Papua, AMP bertugas untuk terus menyuarakan berbagai macam persoalan penindasan dan penjajahan yang dilakukan Negara Indonesia kepada Rakyat Papua Barat, serta memperjuangkan HAK-HAK Dasar Bangsa Papua, lewat aksi-aksi di jalanan, maupun seminar-seminar dan diskusi publik di tingkatan kampus.
Mama Wompere Saat Menyampaikan Khotbah (Dok.AMP)
Untuk itu, bertepatan dengan Hari Jadi/Hari Ulang Tahun (HUT) ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP] yang ke-XVI, pada tanggal 27 Juli 2014, Seluruh Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua yang tersebar di berbagai wilayah menggelar ibadah sebagai bentuk pengucapan syukur kepada ALLAH Bangsa PAPUA, yang terus menyertai setiap perjuangan yang dilakukan oleh ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP].
Salah satunya di kota Yogyakarta, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta, menggerlar ibadah dengan penuh hikmat dan dalam suasana suka cita yang terpancar dari setiap aktivis Aliansi Mahasiswa Papua yang hadir memenuhi Aula Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta. Suasana penuh hikmat terlihat saat Mama Wompere membawakan Khotbah dengan beberapa ayat di dalam Alkitab yang lebih memberikan semangat dan kekuatan kepada massa AMP yang hadir untuk tetap eksis dalam memperjuangkan Hak-Hak Dasar Rakyat Papua Barat.
Suasana ceria penuh suka cita mulai terpancar dimuka para aktivis Mahasiswa Papua yang hadir dalam ibadah pengucapan syukur yang digelar malam ini (kemarin-red 27/07), ketika Lena Daby dan Merry Tebay hadir dengan membawa kue ulang tahun dengan lilin dengan angka 16, sesuai usia AMP. Suasana terlihat sangat ramai ketika Lena dan Merry memanggil beberapa orang kawan untuk maju kedepan mewakili kawan-kawan untuk menerima potongan kue ulang tahun yang sudah disiapkan.
Selain di Yogyakarta, ibadah pengucapan syukur juga digelar dibeberapa kota, seperti di Solo, Bandung, Surabaya, Bali, Bogor dan Beberapa Kota di Papua.

Teks Proklamasi Kemerdekaan West PAPUA

Setelah mendeklarasikan kemerdekaan West PAPUA, pada tanggal 1 Desember 1961, di Hollandia (Jayapura), bangsa Papua dibawah kepemimpinan Bigadier Generaal. Seth J. Rumkorem, membacakan proklamasi Kemerdekaan West Papua, pada tanggal 1 Juli 1971, bertempat di Victoria, Distrik Waris, Hollandia (Perbatasan West Papua - PNG ), yang saat ini dijadikan sebagai markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

Meskipun dibawa tekanan, teror dan intimidasi militer Indonesia saat itu, yang terus-menerus mengejar dan membunuh para pejuang kemerdekaan West Papua, namun Bigadier Generaal. Seth J. Rumkorem, bersama pasukannya berhasil membacakan teks proklamasi kemerdekaan West Papua, meski dalam keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan.

Berikut Teks PROKLAMASI yang dibacakan pada tanggal 1 Juli 1971


Kutuk 51 Tahun Hari Anegsasi Papua, AMP Akan Gelar Aksi Gabungan Di Yogyakarta

Logo AMP dan Peta West Papua (PH)
Yogyakarta - setiap tahun, pada tanggal 1 Mei selalu diperingati selalu diperingati oleh para aktivis dan kaum buruh di berbagai negara di dunia sebagai "Hari Buruh Internasional", peringatan hari buruh ini selalu dilakukan dengan cara menggelar aksi secara besar-besaran, sehingga, setiap memasuki tanggal 1 mei, hampir setiap negara - negara di duni termaksud Indonesia, selalu memperketat pengamanan dengan menambahkan jumlah pasukan guna menjaga keberlangsungan aksi yang digelar oleh kaum buruh. Dengan penambahan jumlah pasukan oleh pemerintah, peringatan hari buruh yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Mei, hampir selalu berujung pada bentrokan antara aparan keamanan dan demonstran di berbagai negara.
Namun terlepas dari peringatan hari buruh yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Mei itu, ada sebuah sejarah buram lainnya yang juga jatuh pada tanggal 1 Mei 1963, yang dimana, peristiwa ini mengakibatkan Bangsa PAPUA harus terjerumus didalam Penjajahan Negara Republik Indonesia hingga saat ini. Peristiwa ini sering disebut dan diperingati oleh Indonesia sebagai hari kembalinya Irian Barat ke Indonesia, atau yang sering disebut sebagai hari Integrasi, Namun bagi Rakyat PAPUA 1 Mei bukanlah hari Integrasi, melainkan hari ANEGSASI, sebab Rakyat West PAPUA merasa tidak pernah menjadi bagian dari Negara Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, dan pada umumnya Rakyat West PAPUA pun tidak pernah bersepakat untuk bergabung dengan Indonesia. 
Untuk itu, Rakyat West PAPUA berpendapat bahwa 1 Mei bukanlah hari Integrasi, melainkan hari ANEGSASI, sebab umumnya Rakyat West PAPUA yang memiliki HAK atas Tanah PAPUA, tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembahasan status West PAPUA, selain itu, Rakyat West PAPUA pun merasa terpaksa harus bergabung dengan Indonesia, karena berada dibawah tekanan senjata militer Indonesia yang telah menggelar operasi militer di PAPUA, sejak dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Ir. Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961 hingga saat ini.
Keterlibatan PBB dan Amerika Serikat dalam memberikan kekuasaan administrasi atas West PAPUA kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, merupakan sejarah buram yang mengakibatkan Rakyat West PAPUA harus terus berjuang melawan Penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia, selain itu, keterlibatan PBB yang tidak netral dalam menangani status PAPUA, membuat Rakyat West PAPUA hingga saat ini, masih sangat meragukan kinerja sebuah lembaga Internasional seperti PBB ini. Dimana keputusan PBB dalam memberikan kekuasaan adminstrasi kepada Indonesia atas West PAPUA, lebih cenderung memihak kepada Indonesia atas dasar kepentingan Amerika Serikat sebagai negara Adidaya yang sangat memiliki pengaruh yang besar di PBB.
Dengan melihat rentetan sejarah buram, keterlibatan PBB dan Amerika Serikat, serta Belanda dalam memutuskan status West PAPUA, dan untuk mengutuk 51 tahun hari ANEGSASI Indonesia atas West PAPUA , maka Aliansi Mahasiswa PAPUA [ AMP ]Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta - Jawa Tengah, berencana untuk menggelar aksi gabungan pada : 

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Mei 2014

Waktu          : 08 : 00 WIB - Selesai

Bentuk Aksi    : Long Mach

Rute Aksi      : Asrama Mahasiswa PAPUA "KAMASAN I" - OKM Yogya

Titik Kumpul   : Asrama Mahasiswa PAPUA "KAMASAN I"

Thema Aksi     : HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI, SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA"

Renungan "Penderitaan Rakyat Papua"


Sebelum hadir bangsa-bangsa asing dari luar yang menginginkan kekayaan SDA Papua, keberadaan penduduk pribumi (asli) negeri ini telah ribuan tahun berdiam dengan menikmati sepuasnya hasil hutan, dusun sagu, hewan buruan dan hasil laut, termasuk menghirup udara kebebasan yang diberikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Namun dengan hadinrya bangsa-bangsa asing penakluk (conqueror) dan penjajah (colonial) yang tergiur SDA Papua, maka sejak itulah dimulainya fase penindasan dan penderitaan berkepanjangan bagi Rakyat Bangsa Papua hingga hari ini. Sejak awal orang Papua dianggap sebagai manusia “primitif” dan terbelakang sehingga tidak layak menjadi bangsa merdeka (memiliki negara sendiri).

Dengan begitu, berbagai upaya konspirasi dilakukan dengan latar belakang kepentingan ekonomi, imperialisme dan kepentingan geo politik dunia untuk menguasai wilayah Papua. Seakan-akan negeri ini tidak bertuan sehingga layak menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Karena itu, sejak awal wilayah Papua tidak luput dari skenario politik global dan konspirasi yang saat itu melibatkan PBB, Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Indonesia. Dengan jalan itu, wilayah Papua lalu dianeksasi melalui invasi militer yang dinamakan Operasi Mandala 1962 dan berbagai operasi militer ikutan di awal 1960-an, hingga rekayasa pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Sewaktu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rakyat Papua tidak punya ruang sedikit pun untuk memperjuangkan hak-haknya di jaman orde baru. Keinginan itu seakan terkubur dalam-dalam oleh pendudukan (okupasi) Indonesia. Sebab sebelum dan sesudah pelaksanaan Pepera 1969, Pemerintah Indonesia dengan kaki tangan militernya gencar melakukan operasi-operasi tumpas terhadap orang Papua yang dinilai anti Indonesia. Hasil rekayasa Pepera 1969 yang menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia telah menjadi semacam “surat ijin” untuk membantai, menangkap, memenjarakan, menyiksa, dan membungkam suara rakyat Papua.

Banyak orang Papua yang terlibat aktivitas OPM atau yang dicurigai mendukung gerakan ini telah menjadi korban pembantaian operasi militer Indonesia. Tidak sedikit yang ditembak mati di tempat, ditangkap, disiksa hingga mati dalam penjara atau diculik dan dibunuh. Ketika ada rakyat Papua yang hendak memperjuangkan hak-haknya, identitas kePapua-an, termasuk jika menentang eksploitasi besar-besaran atas SDA mereka oleh Pemerintah Indonesia bersama antek-antek kapitalis, maka dengan mudah Pemerintah RI mengaitkannya sebagai tindakan separatis, makar dan OPM. Akibatnya, rakyat Papua harus berhadapan langsung dengan moncong senjata, peluru, sangkur hingga dipenjarakan aparat kemanan Indonesia (TNI/Polri).

Situasi ini tentu menimbulkan trauma berkepanjangan dan rasa frustasi yang amat mendalam hingga hari ini. Pelapor khusus PBB (United Nations/UN) untuk bidang anti penyiksaan, Dr. Manfred Noak pada 2006 lalu pernah melaporkan bahwa kurang lebih 800.000 orang Papua telah menjadi korban pembantaian militer Indonesia sejak 1963. Tapi jumlah itu belum termasuk korban yang mayatnya tidak diketahui atau pun yang dibunuh secara misterius oleh militer Indonesia. Kini status Otonomi Khusus memang telah diberikan Pemerintah Indonesia bagi wilayah Papua. Lantas ini seolah-olah menjadi penawar untuk mengobati luka-luka penderitaan dan kepedihan mendalam yang telah dirasakan Rakyat Bangsa Papua selama bertahun-tahun.

Namun ketika kebijakan ini diterapkan selama 10 tahun lebih (sejak berlaku 2002 silam), malahan tidak memberi harapan berarti bagi Rakyat Bangsa Papua yang sejak lama dipaksa menjadi bagian NKRI selama hampir 50 tahun. Tampak bahwa selama puluhan tahun (sejak 1963), strategi dan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua lebih banyak di dominasi oleh kebijakan dan pendekatan politik, ketimbang pendekatan-pendekatan kesejahteraan. Kini tidak diragukan lagi bahwa Otonomi Khusus sedang menjadi jalan masuk peminggiran (marginalisasi) hingga pemusnahan etnis (genocide or etnic cleansing) secara sistematis terhadap Rakyat Bangsa Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting di Tanahnya sendiri.

Dengan demikian, melalui spirit ‘One People One Soul,’ atau Satu Rakyat Satu Jiwa, yang telah diwariskan para pejuang Papua terdahulu, telah menjadi pendorong utama rekonsiliasi terwujudnya persatuan nasional Rakyat Bangsa Papua untuk melawan ketikadilan dan penindasan. Wujud persatuan itu telah melahirkan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (KNPBP) atau West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL). Proses ini juga telah mendorong rekonsiliasi sejumlah komponen Rakyat Bangsa Papua guna menggalang tercapainya persatuan nasional Papua Barat yang memiliki kesadaran kolektif akan identitas sebagai sebuah bangsa yang berasal dari rumpun Melanesia demi pencapaian cita-cita perjuangan. (Hagana Marxzioni/KPP Garda-P)

Oleh : Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]


PT. Freeport Sumber Duka Bagi Rakyat Papua

Areal Tembagapura Papua (ils)
Papua merupakan sebuah pulau yang terkenal kaya akan kekayaan alamnya, yang mengakibatkan Pulau Papua menjadi rebutan perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco dan beberapa perusahaan lain dari negara-negara kapitalis dan imprealis yang berlomba-lomba untuk menanamkan modal (ber-investasi) di tanah Papua. Ketertarikan negara-negara kapitalis dan imprealis untuk menguasai wilayah Papua sendiri menjadi sebuah babak baru dari sejarah Bangsa Papua, yang mengakibatkan rakyat Papua yang memiliki Hak atas tanah Papua ini, harus menjadi korban atas keserakahan dan kerakusan negara-negara kapitalis/inprealis dan antek-anteknya yang berusaha dengan segalah macam cara mereka untuk menguasai tanah Papua. Namun dari semua perusahaan-perusahaan asing yang ada di Papua, penulis lebih tertarik untuk membahas terkait keberadaan PT. Freeport di Papua yang terus menerus menimbulkan konflik sosial di masyarakat adat setempat yang merupakan pemilik hak ulayat atas wilayah yang menjadi di eksplorasi oleh PT. Freeport ini.

Untuk itu, sebelum melangkah lebih jauh terkait masuknya perusahaan-perusahaan asing di Papua, penulis berfikir alangkah baiknya memaparkan secara singkat sejarah awal terkuaknya kandungan kekayaan alam yang melimpah di Papua dan sejarah masuknya PT. Freeport terlebih dahulu.

  • Sejarah Singkat Terkuaknya Kekayaan Alam di Papua dan Masuknya PT. Freeport di Papua

Pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta dari Belanda Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yang konon kabarnya ada di Tanah Papua.
Catatan pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari Kapten Johan Carstensz yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya Aernem dan Pera ke “selatan” pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan Tanah Papua, tiba-tiba jauh di - pedalaman melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari 1623 tentang suatu pegungungan yang “teramat tingginya” yang pada bagian-bagiannya tertutup oleh salju. –Catatan Carsztensz ini menjadi cemoohan kawan-kawannya yang menganggap Carstensz hanya berkhayal.
Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju.
Beberapa ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. HA.Lorentz dan Kapten A. Franzen Henderschee. Semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak Wilhelmina (Puncak Sudirman sekarang) pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorentz belakangan diabadikan untuk nama Taman Nasional Lorentz di wilayah suku Asmat di pantai selatan.
Pada pertengahan tahun tiga puluhan, dua pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak NNGPM yang merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Cartensz. Petualangan mereka kemudian menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian.
Pada tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya serta melakukan penilaian. {Sejarah]
Hasil penelitian dan analisa dari berbatuan yang diambil dari Ertsberg ini menjadi sebuah data awal bagi Freeport untuk melakukan ekplorasi di tanah Papua, namun PT. Freeport yang merupakan perusahaan milik Amerika mengalami jalan buntu untuk masuk melakukan ekplorasi di Papua, karena pada saat itu, Papua masih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Belanda yang juga merupakan sekutu Amerika. Namun  seiring dengan berjalanya waktu kekuasaan Belanda atas Papua diusik Indonesia. 
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari jajahan Belanda pada tanggal 17 agustus 1945, namun belanda baru mengakuinya empat tahun kemudian (1949) setelah melancarkan agresi militer II Belanda pada tanggal 19-12-1948. Dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno yang saat itu merupakan Presiden Indonesia mulai melancarkan klaimnya atas wilaya Papua dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan rasional diantaranya ; Soekarno mengklaim Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan 1).alasan Papua merupakan bagian dari kerajaan Tidore yang merupakan kerajaan yang pernah ditahlukan oleh Gadjah Mada, namun hal itu tidak dapat dibuktikan hingga saat ini. 2).Papua merupakan bagian dari jajahan Hindia-Beelanda, padahal jelas-jelas pada pembacaan Proklamasi Indonesia telah menyatakan bahwa batasan wilayahnya hanyalah dari Sabang sampai Ambon saja, dan hal itu juga dipertegas oleh Drs. Moh. Hatta yang merupakan wakil Presiden dan ketua delegasi Indonesia dalam Konfrensi Meja Bundar di Denhag Belanda, dan beberapa alasan lainnya.
Namun menurut penulis, Alasan paling mungkin yang menjadi dasar Soekarno melakukan pengklaiman atas Papua ialah persoalan Ekonomi dan Politik Indonesia saat itu, selain dari itu, Soekarno yang anti imperialisme barat ingin menghalau bangsa barat yang masih berkoloni di sekitar Indonesia (ingat: "Ganyang Malaysia"), termasuk Papua Barat. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa Nederlands Nieuw Gu- inea (Papua Barat) akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menyerang kembali Indonesia (ingat: aksi militer Belanda yang kedua 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI), maka Soekarno bersikeras untuk mengklaim Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan menghalalkan cara-caranya. {Sejarah}
Soekarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet di dalam usahanya menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerah- kan Papua Barat ke tangan RI. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam blok Komunis, karena Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang sangat anti imperialisme barat dan dengan jelas lebih cenderung pro blok Timor. Pemerintah AS ingin mencegah kemungkinan yang akan terjadi dengan memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan RI.5   

Pemerintah AS di samping menekan pemerintah Belanda, berusaha mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke Washington (AS) pada tahun 1961 dan pada tahun 1962 utusan pribadi presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan AS tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat. Untuk mengelabuhi mata dunia bahwa proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian salah diterjemahkan oleh pemerintah RI sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969. Menurut Perjanjian New York, rakyat Papua Barat harus bebas memilih apakah mereka ingin merdeka sendiri. 
  

Pada tanggal 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) mengambil alih kekuasaan administratif di Papua Barat dari pemerintah Belanda, dan sebelum tepat satu tahun UNTEA di Papua, UNTEA menyerahkan kekuasaan administratif Papua kepada Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963, yang dikatakan orang Indonesia sebagai hari Integrasi, namun rakyat Papua mengagap itu sebagai hari ANEGSASI. 

Dengan berjannya waktu, Amerika menilai Soekarno akan mengingkari janjinnya, maka Amerika saat itu berupanya mengadu domba Indonesia dengan isu Komunis, yang akhirnya Amerika dengan mengandalkan Soeharto, yang saat itu adalah Kasad Angkatan Darat Indonesia yang juga memiliki emosi terpendam terhadap pimpinan-pimpinan Indonesia dan jendral-jendral saat itu untuk melakukan pembusukan-pembusukan kepada para pemimpin Indonesia dengan bantuan CIA dan melakukan penggulingan, lewat pebantaian terhadap sembilan jendral yang dikenal dengan peristiwa G 30 S/PKI yang meledak pada tanggal 1 Oktober 1965.


Akhirnya pada tanggal 11 maret 1966, Jendral Soeharto mendapatkan surat yang terkenal dengan nama "SUPERSEMAR" untuk memulihkan stabilitas, keamanan dan ketertiban di Indonesia saat itu yang sedang kacau-balau. Karena situasi yang semakin memburuk paska G30S/PKI, akhirnya sidang istimewah MPRS pada bulan maret 1967, memutuskan dan mengukuhkan Soeharto menjadi Presiden ke II Indonesia. 
Setelah dikukuhkan, Di awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah di awal era Soeharto segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967)yang jelas memberi peluang bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Melihat peluang yang diberikan Soeharto, Pimpinan tertinggi Freeport di masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Beliau bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari Indonesia untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967, padahal saat itu Papua belum sah menjadi bagian dari Indonesia, sebab pelaksanaan Penenruan Pendapat Rakyat (PEPERA) sendiri baru dilaksanakan dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969 dan juga dalam pelaksanaan kontrak karya, rakyat Papua yang menjadi pemilik hak ulayat atas wilayah eksplorasi PT. Freeport sendiri tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kontrak karya yang dilakukan.
Dengan melihat berbagai macam kejanggalan yang terjadi atas masuknya PT. Freeport pada tahun 1967(2 tahun sebelum PEPERA), maka sudah sangat layak dan patut dicurigai bahwa masuknya Freeport ke Papua sendiri telah memberikan keyakinan bahwa Indonesia akan tetap menguasai Papua, sebab PT. Freeport merupakan perusahaan terbesar milik Amerika yang secara otomatis Amerika akan membantu Indonesia untuk menguasai Papua.
Dan kecurigaan atas akan adanya kecurangan dalam pelaksanaan PEPERA sendiri sebenarnya sudah dapat tercium sejak Amerika mendekati Indonesia dan menekan Belanda untuk angkat kaki dari Papua, serta dengan didaftakannya permasalahaan Papua ke dalam PBB oleh Amerika, agar terlihat pencaplokan ini berjalan sesuai dengan standar Internasional. Selain itu, pelaksanaan PEPERA sendiri tidak berjalan sesuai ketentuan Internasional yang mengharuskan seluruh Rakyat Papua untuk dapat menentukan pilihan mereka masing-masing, namun nyatanya pelaksanaannya dibuat sistem keterwakilan dengan cara menyeleksi dan mendidik orang-orang yang ditunjuk, dan hal itupun dilakukan dibawa todongan senjata.
  • PT. Freeport Sumber Konflik !
Awal dilaksanakannya kontrak karya PT. Freeport pada tahun 1967, di awal tahun Soeharto menjadi presiden Indonesia ke-II saja telah menimbulkan suatu dilema dan tanda tanya ditinggkatan rakyat Papua dan kalangan internasional, sebab bagaimana mungkin bisa memberikan kebebasan kepada PT. Freeport untuk melakukan eksplorasi di Papua (Tembagapura), sedangkan kontrak karya itu sendiri dilaksanakan dua tahun lebih awal (1967) sebelum pelaksanaan PEPERA pada tahun 1969 sesuai dengan ketentuan Internasional pada tanggal 15 Agustus 1962, yang dikenal dengan "New York Agreement".

Meskipun masuk dengan penuh dilema dan pertentangan serta tanda tanya, PT. Freeport tetap saja melakukan eksplorasi di Papua sejak 1967, dan yang sangat menyakitkan hati rakyat Papua adalah, dengan masuknya Freeport 2 tahun lebih awal ke Papua, maka inilah yang menjadi alasan utama Amerika mendukung Papua menjadi bagian dari Indonesia, dan Akhirnya Amerikapun memenuhi janji mereka dengan memenangkan Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA. Meskipun terdapat kecurangan dan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan PBB, namun kelihatannya Amerikan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding PBB, hal itu terbukti dengan kehadiran utusan PBB yang tidak terlalu mempersoalkan pelalsanaan PEPERA yang jelas-jelas catat hukum Internasional.

Seiring berjalannya waktu, duku yang ditimbulkan PT. Freeport itu tidak hanya terjadi pada saat proses masuknya saja, namun dalam perjalanannya melakukan eksplorasi di Papua (Tembagapura), Freeport selalu saja menciptakan duka dan mala petaka bagi masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah yang sedang dieksplorasi tersebut. PT. Freeport selalu menggunakan kekuatan militer Indonesia dalam menghadapi rakayat yang menuntut hak-hak mereka atas tanah mereka, dengan membayar aparat militer dan mempersenjatai mereka (TNI-POLRI), Freeport selalu saja melakukan pembiaran kepada militer untuk melukai dan bahkan membunuh Rakyat lokal yang mendekati areal pertambangan dengan menyatakan mereka (rakyat) ini sebagai pencuri,dan pengganggu keamanan dikawasan Freeport.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Freeport ini mendapatkan perhatian serius dari para aktivis penggiat HAM dibelahan dunia, dan akhirnya, Freeport berfikir untuk menggunakan cara lain untuk menyikapi aspirasi rakyat lokal, dengan wadah Lembaga Masyarakat dari tujuh suku yang daerahnya dieksplorasi Freeport, namun hal ini ternyata hanyalah akal-akalan Freeport untuk meredam aspirasi rakyat Papua dari tujuh suku yang ada.

Bersambung.........

          :www.library.ohiou.edu


Asal Usul Penindasan Perempuan



I.       Perempuan dalam Masa Komunal
Perempuan berderajat lebih rendah dari pada laki-laki - inilah anggapan umum yang berlaku sekarang ini tentang kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat. Anggapan ini tercermin dalam prasangka-prasangka umum, seperti "seorang istri harus melayani suami", "perempuan itu turut ke surga atau ke neraka bersama suaminya", dll. Prasangka-prasangka ini mendapat penguatan dari struktur moral masyarakat yang terwujud dalam peraturan-peraturan agama dan adat. Lagipula prasangka-prasangka tersebut, sepanjang ingatan kita, bahkan nenek-moyang kita, keadaannya memang sudah begini. Tapi anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Para ahli antropologi sudah menemukan bahwa keadaannya tidaklah selalu demikian.
Dalam masyarakat Indian Iroquis, misalnya, kedudukan perempuan dan laki-laki benar-benar setara. Bahkan, semua laki-laki dan perempuan dewasa otomatis menjadi anggota dari Dewan Suku, yang berhak memilih dan mencopot ketua/kepala suku. Jabatan ketua suku dalam masyarakat Indian Iroquis tidaklah diwariskan, melainkan merupakan penunjukan dari warga suku melalui sebuah pemilihan langsung yang melibatkan semua laki-laki dan perempuan secara setara dan bersama-sama. Keadaan ini berlangsung sampai jauh ke abad ke 19.
Dalam masyarakat Jermania, ketika mereka masih mengembara di luar perbatasan dengan Romawi, berlaku juga keadaan yang sama. Kaum perempuan mereka memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan kaum laki-lakinya. Peran yang mereka ambil dalam pengambilan keputusanpun setara karena setiap perempuan dewasa adalah juga anggota dari Dewan Suku. Demikian pula yang berlaku di tengah suku-suku Schytia dari Asia Tengah. Di tengah mereka, bahkan perempuan dapat diangkat menjadi prajurit dan pemimpin perang.
Namun jika kita cermati lebih lanjut, masyarakat-masyarakat di mana kedudukan perempuan dan laki-laki benar-benar setara ini adalah masyarakat nomaden, yang mengandalkan perburuan dan pengumpulan bahan makanan sebagai sumber penghidupan utama mereka. Suku-suku Indian Iroquis sudah mulai bertanam jagung, namun masih dalam bentuk sangat sederhana. Demikian pula yang berlaku di tengah masyarakat Jermania dan Schytia. Pertanian, bagi mereka, hanyalah pengisi waktu ketika hewan-hewan buruan mereka sedang menetap di satu tempat. Data-data arkeologi bahkan menunjukkan bahwa pertanian primitif ini hanya dikerjakan oleh kaum perempuan sebagai pengisi waktu senggang, dan tidak dianggap sebagai satu hal yang terlalu penting untuk dapat dikerjakan oleh seluruh suku secara bersama-sama.
Namun, ketika berbagai masyarakat manusia menggeser prikehidupannya ke arah masyarakat pertanian, seluruh struktur masyarakatpun berubah. Termasuk di antaranya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

II.    Pertanian dan Bangkitnya Patriarki
Berlawanan dengan pandangan umum tentang bangkitnya masyarakat pertanian, umat manusia tidaklah dengan sukarela memeluk pertanian sebagai cara hidup. Biasanya, orang beranggapan bahwa manusia mulai bertani ketika mereka menemukan daerah-daerah subur yang cocok untuk bertani. Namun, data-data arkeologi dan antropologi menunjukkan bahwa manusia mulai bertani ketika mereka terdesak oleh perubahan kondisi alam, di mana kondisi yang baru tidak lagi memberi mereka kemungkinan untuk bertahan hidup hanya dari berburu dan mengumpul bahan makanan.
Peradaban pertanian yang pertama kali muncul adalah peradaban Sumeria dan Mesir. Keduanya lahir dari terdesaknya suku-suku manusia yang mengembara di dataran padang rumput yang kini dikenal sebagai Afrasia. Padang rumput kuno yang kini sudah musnah ini membentang dari daerah pegunungan Afrika Timur melalui Arabia sampai pegunungan Ural di Asia Tengah. Sekitar 8.000 - 11.000 tahun yang lalu, ketika Jaman Es terakhir telah berakhir, padang rumput ini mengalami ketandusan akibat perubahan iklim. Ketandusan ini berawal dari daerah Arabia dan meluas ke utara dan selatan. Bersamaan dengan mengeringnya padang rumput ini, hewan-hewan buruan akan berpindah mencari tempat yang masih subur.
Para pemburu dan pengumpul yang mengikuti hewan buruan ke utara akhirnya bertemu dengan lembah sungai Efrat dan Tigris, sementara yang ke selatan bertemu dengan lembah sungai Nil. Pada masa itu, sebuah lembah sungai merupakan medan yang tak tertembus oleh manusia, contoh modern dari lembah-lembah sungai yang masih perawan seperti yang ada disekitar kita saat ini di Papua. Karena terjepit antara dua keadaan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka, kelompok-kelompok pemburu dan pengumpul ini akhirnya memutuskan untuk bergerak memasuki lembah-lembah sungai ini dan berusaha menaklukkannya - setidaknya, di lembah-lembah sungai ini masih tersedia air.
Proses penaklukan ini pasti berjalan dengan amat beratnya karena peralatan yang mereka miliki, pada awalnya, hanyalah peralatan untuk berburu. Kini mereka harus menciptakan improvisasi bagi alat-alat mereka supaya dapat digunakan untuk membersihkan lahan. Karena peralatan mereka yang primitif itu, proses pembukaan lahan ini dapat berlangsung beratus tahun lamanya. Sementara jarang ada binatang buruan yang akan mengikuti mereka memasuki lembah-lembah sungai itu. Mereka dihadapkan pada keharusan untuk menemukan sumber makanan lain.
Dan di saat inilah, menurut data arkeologi, kaum perempuan sebagai juru selamat. Mereka menggunakan ketrampilan mereka untuk mengolah biji-bijian menjadi tanaman untuk mendapatkan bahan makanan bagi seluruh komunitas. Apa yang tadinya hanya pengisi waktu senggang kini menjadi sumber penghidupan utama seluruh masyarakat.
Keharusan manusia untuk menemukan cara-cara baru untuk mempertahankan hidupnya membuat perkembangan teknologi berlangsung dengan pesat di tengah masyarakat pertanian, jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi dalam masa-masa sebelumnya. Dengan perkembangan teknologi ini, apa yang tadinya hanya dapat dikerjakan bersama-sama (komunal) kini dapat dikerjakan secara sendirian (individual). Proses untuk menghasilkan sumber penghidupan kini berangsur-angsur berubah dari proses komunal menjadi proses individual.
Dan, hal yang paling wajar ketika pekerjaan sudah dilakukan secara individual adalah bahwa hasilnya kemudian menjadi milik individu (perorangan/pribadi). Pertanian memperkenalkan kepemilikan pribadi pada umat manusia.
Di samping itu, pertanian sesungguhnya menghasilkan lebih banyak daripada berburu dan mengumpul. Tiap kali panen, manusia menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang dapat dihabiskannya. Dengan kata lain, pertanian memperkenalkan hasil lebih pada pri-kehidupan manusia.
Namun, hasil lebih ini tidaklah muncul secara kontinyu, melainkan dalam paket-paket. Sekali panen, mereka mendapat hasil banyak, namun hasil itu harus dijaga agar cukup sampai panen berikutnya. Hal ini menumbuhkan keharusan untuk menjaga dan membagi hasil lebih ini. Melalui proses ratusan tahun, kedua keharusan ini menumbuhkan tentara dan birokrasi. Dengan kata lain, pertanian memperkenalkan Negara pada pri-kehidupan manusia.
Sekalipun berlangsung berangsur-angsur selama ratusan tahun, pada satu titik, perubahan-perubahan kecil ini menghasilkan lompatan besar pada pri-kehidupan manusia. Terlebih lagi setelah pertanian diperkenalkan, baik melalui penaklukan atau melalui proses inkulturasi, pada peradaban-peradaban lain di seluruh dunia. Dan salah satu perubahan penting ini terjadi pada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan.
Pertama, pertanian pada awalnya membutuhkan banyak tenaga untuk membuka lahan karena tingkat teknologi yang rendah. Hanya dari proses ekstensifikasi (perluasan lahan)-lah pertambahan hasil dapat diperoleh. Oleh karena itu, proses reproduksi manusia menjadi salah satu proses yang penting untuk mendapatkan sebanyak mungkin tenaga pengolah lahan pertanian. Aktivitas seksual, yang tidak pernah dianggap penting, bahkan dianggap beban, di tengah masyarakat berburu dan mengumpul, kini menjadi satu aktivitas yang penting. Dewi Kesuburan merupakan salah satu dewi terpenting di tengah masyarakat pertanian, bukan hanya berkenaan dengan kesuburan tanah melainkan juga tingkat kesuburan reproduksi perempuan. Dan sebagai akibat logis dari keadaan ini kaum perempuan semakin tersingkir dari proses produktif di tengah masyarakat. Waktunya semakin lama semakin terserap ke dalam kegiatan-kegiatan reproduktif.
Kedua, teknologi pertanian yang maju semakin pesat ini ternyata malah membuat aktivitas produksi di sektor pertanian menjadi semakin tertutup buat perempuan. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa ditemukannya bajak telah menggusur kaum perempuan dari lapangan ekonomi. Bajak merupakan alat pertanian yang berat, yang tidak mungkin dikendalikan oleh perempuan. Terlebih lagi bajak biasanya ditarik dengan menggunakan tenaga hewan ternak, di mana pengendalian terhadap ternak memang merupakan wilayah ketrampilan kaum laki-laki. Intrusi (mendesak masuknya) peternakan ke dalam pertanian telah membuat ruang bagi kaum perempuan, yang keahliannya hanya dalam bidang pertanian, semakin tertutup.
Karena perempuan semakin tidak mampu terlibat dalam lapangan produksi, maka iapun semakin tergeser ke pekerjaan-pekerjaan domestik (rumah tangga). Dan ketika perempuan telah semakin terdesak ke lapangan domestik inilah patriarki mulai menampakkan batang hidungnya di muka bumi.

III.    Kepemilikan Pribadi dan Patriarki
Tergesernya kaum perempuan dari lapangan produktif ini terjadi dalam konteks berkembangnya kepemilikan pribadi. Dengan semakin bergesernya proses produksi menjadi sebuah proses perorangan, maka unit pengaturan masyarakat pun berubah. Jika tadinya unit pengaturan masyarakat yang terkecil adalah suku  maka kini muncullah sebuah lembaga baru, yakni keluarga.
Hampir di tiap masyarakat yang terhitung primitif konsep tentang keluarga tidak dikenal. Penelitian arkeologis telah menemukan berbagai bentuk sistem reproduksi masyarakat komunal seperti ini. Seperti nyata di tengah masyarakat Zulu, di Afrika, di mana tiap waktu tertentu diadakan satu upacara di mana kaum perempuan memilih pasangannya untuk jangka waktu sampai upacara berikutnya diadakan. Suku-suku Afrika yang lain, semacam orang-orang Bush, menganut sistem di mana seorang perempuan adalah istri dari semua laki-laki yang ada di suku tersebut, sementara seorang laki-laki adalah suami dari semua perempuan di sukunya. Suku-suku aborigin Australia menganut sistem silang-suku, di mana mereka mengenal suku-saudara. Seorang perempuan aborigin adalah istri dari semua laki-laki dalam suku-saudara mereka, demikian sebaliknya yang terjadi dengan tiap laki-laki dalam suku tersebut.
Oleh karena pola reproduksi yang komunal semacam ini, garis keturunan seseoang hanya dapat dilihat dari siapa ibunya. Dari sinilah sebab mengapa dalam masyarakat primitif hanya dikenal garis matrilineal. Ini nampak nyata dalam asal-usul kata "gen" atau "genetik" itu sendiri, yang berasal dari kata kuno bangsa Arya gan atau kan yang artinya "kelahiran" atau "kehamilan". Jadi, "keturunan" merupakan satu bentuk yang sangat bernuansa perempuan pada awalnya.    
Namun demikian, garis matrilineal ini tidaklah berarti apa-apa selain penentu apakah seseorang dapat digolongkan sebagai "orang kita" atau bukan. Dalam makna yang lebih luas, apakah ia setelah dewasa akan dapat memperoleh tempat dalam Dewan Suku dan ikut mengambil keputusan-keputusan penting. Jadi, pada masa itu tidaklah dikenal Matriarki. Perempuan dan laki-laki benar-benar setara kedudukannya di tengah masyarakat. Namun, pertanian mengubah semua itu.
Di atas kita telah melihat bahwa peranan perempuan perlahan-lahan tergusur dari lapangan produktif ke lapangan domestik. Pada awalnya ini adalah satu proses yang diterima baik oleh kaum perempuan karena pembagian kerja seperti ini dapat secepatnya meningkatkan hasil yang dapat diperoleh dari lapangan produksi itu sendiri. Dengan sukarela kaum perempuan menyerahkan tempatnya di lapangan produksi demi satu pembagian tugas yang akan meningkatkan hasil produksi setinggi-tingginya.
Yang tidak dapat dilihat oleh kaum perempuan masa itu adalah peranan kepemilikan pribadi dalam menempa sebuah sistem masyarakat.          
Dalam hal ini, karena proses produksi telah menjadi sebuah proses perorangan, maka alat-alat produksi juga menjadi milik perorangan. Sistem kepemilikan suku atas alat-alat produksi semakin lama semakin pudar. Dan bersamaan dengan itu, kepemilikan atas hasil produksi juga berubah dari kepemilikan bersama menjadi kepemilikan perorangan.
Dan karena perempuan telah menyerahkan tempat mereka dalam lapangan produksi kepada laki-laki, maka kepemilikan atas alat-alat produksi itu kemudian juga jatuh kepada laki-laki. Dan karena kepemilikan atas alat produksi itu jatuh pada laki-laki, kepemilikan atas hasil produksinya juga jatuh ke tangan laki-laki.
Berikutnya, ketika kita bicara tentang bagaimana menjaga dan mengatur pembagian hasil produksi ini, siapakah yang berhak mengambil keputusan? Tentunya, karena merekalah yang bergiat di lapangan produksi, hak inipun jatuh pada laki-laki.
Ketika hak untuk mengambil keputusan dalam masyarakat telah secara eksklusif dipegang oleh kaum laki-laki, bangkitlah patriarki.
Perlahan-lahan, setelah proses ini berlangsung ratusan tahun, orangpun melupakan asal-usul pergeseran ini dan hak waris dari garis laki-laki kemudian terlembagakan. Demikian pula seluruh sistem nilai dalam masyarakat yang semula menjunjung tinggi kesamaan antara laki-laki dan perempuan kini tergeser dan tergantikan oleh sistem nilai di mana laki-laki berkuasa atas perempuan.
Salah satunya nampak dalam sistem kepercayaan, yang merupakan salah satu sistem nilai yang paling tua umurnya dalam sejarah manusia. "Agama-agama" paling kuno, seperti dinamisme atau animisme, sama sekali tidak membagi dewa-dewa mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Bagi mereka, masalah jenis kelamin ini sama sekali tidak penting. Agama-agama yang muncul kemudian telah mulai membagi kekuatan-kekuatan supranatural ini menjadi dewa (laki-laki) dan dewi (perempuan). Namun di antara keduanya sama sekali tidak nampak perbedaan kekuasaan yang mencolok. Agama orang-orang Yunani, misalnya, sekalipun menempatkan Zeus (laki-laki) sebagai pemimpin tertinggi, namun ia seringkali tidak dapat menghalangi apa yang diinginkan oleh istrinya, Hera. Untuk hampir tiap masalah, selalu ada pasangan dewa dan dewi yang menaunginya, seperti Athena-Aries (perang), Cupid-Venus (cinta), dll. Apollo jelas laki-laki, namun objek yang dinaunginya yakni matahari selalu harus menyerah pada bulan yang dilindungi oleh Artemis ketika malam tiba. Bahkan Apollo dan Artemis adalah kakak-beradik. Baru pada agama-agama monotheis-lah kekuatan supranatural tertinggi dilekatkan pada laki-laki, seperti yang nampak pada anggapan kebanyakan penganut monotheis mengenai apakah Tuhan adalah laki-laki atau perempuan.

IV. Kemungkinan-kemungkinan untuk Pembebasan Perempuan
Di atas kita dapat melihat bahwa penempatan perempuan pada posisi kelas dua dalam masyarakat berawal dari tergesernya peranan kaum perempuan dalam lapangan produksi. Dan, pada gilirannya, tergesernya peran ini adalah akibat dari tingkatan teknologi masa itu yang tidak memungkinkan kaum perempuan untuk memasuki lapangan produksi.
Posisi kelas dua ini diperkukuh oleh sistem kepemilikan pribadi, yang pada gilirannya memunculkan diri dalam berbagai prasangka, sistem nilai dan ideologi yang menegaskan paham keunggulan laki-laki dari perempuan.
Karena ketertindasan perempuan berawal dari sebuah perjalanan sejarah yang objektif maka upaya pembebasan perempuan dari posisi yang ditempatinya sekarang ini harus pula menemukan kondisi objektif yang memungkinkan dilakukannya pembebasan tersebut. Kondisi itu adalah kembalinya kaum perempuan ke lapangan produksi kolektif.
Kondisi ini sesungguhnya telah diwujudkan oleh kapitalisme. Kapitalisme, yang mengandalkan mesin (birokrasi) sebagai alat produksinya yang utama, telah memungkinkan kaum perempuan untuk kembali berkarya di bidang produksi kebutuhan masyarakat. Bahkan, sekarang ini, jika kita melihat di kota-kota besar, sudah jarang sekali ada kaum perempuan yang tidak memberikan sumbangan bagi perolehan kebutuhan hidup keluarganya.
Lagipula, kapitalisme telah membuat sistem produksi menjadi semakin lama semakin kolektif dengan melibatkan kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan produksi.
Barang-barang produksi yang saat ini kita gunakan misalnya, adalah hasil karya ratusan, bahkan ribuan, orang dari berbagai negeri. Hampir tiap barang yang kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari merupakan hasil kerja ratusan bahkan ribuan orang. Ini semua adalah pertanda bahwa sistem produksi komunal semakin hari semakin berjaya kembali.
Dapatlah kita lihat bahwa perkembangan kondisi objektif ini telah menghasilkan ruang yang sangat terbuka bagi perempuan. Gerakan emansipasi perempuan telah berkembang bersamaan dengan masuknya perempuan-perempuan kedalam dunia produksi (kantor, pabrik dll). Kini perempuan telah berhak turut serta dalam berbagai bidang pekerjaan. Kebanyakan perempuan juga telah bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pasangan hidup.
Namun demikian, kondisi objektif ini tidak dapat berkembang menjadi pembebasan perempuan yang sepenuh-penuhnya karena sistem nilai yang ada di tengah masyarakat masih merupakan sistem nilai yang mendukung adanya peminggiran terhadap peran perempuan.
Kita dapat melihat bahwa pekerja perempuan kebanyakan diupah jauh lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Dan ini terjadi diberbagai bidang kerja seperti dikantor, pabrik, dan dunia kerja lainnya dimana perempuan terlibat didalamnya.
Masih dalam bidang pekerjaan, kita tahu bahwa bidang-bidang tertentu masih diposisikan sebagai "bidangnya perempuan". Seorang sekretaris, misalnya, haruslah cantik dan memiliki bentuk tubuh yang "menarik". Banyak orang masih meremehkan seorang perempuan yang bercita-cita dan berusaha keras untuk, misalnya, menjadi seorang pilot atau bahkan seorang astronot.
Ini berkaitan erat dengan masih dijadikannya perempuan sebagai simbol seksual dalam masyarakat. Penilaian utama terhadap seorang perempuan diletakkan pada apakah ia "cantik", "seksi" atau bentuk-bentuk penilaian fisik lainnya. Sesungguhnya, penilaian inipun sangat bergantung pada masyarakatnya karena apa yang "cantik dan seksi" untuk satu jaman belum tentu demikian untuk jaman lainnya. Dan pada titik ekstrimnya, kita melihat pelacuran sebagai bentuk eksploitasi puncak terhadap perempuan karena di sini bukan saja tenaganya yang dieksploitasi melainkan juga moral dan intelektualitasnya.
Di tengah masyarakat kita telah pula berkembang gerakan anti-emansipasi perempuan. Banyak bentuk yang diambil oleh gerakan ini, namun pada intinya gerakan ini berusaha mengembalikan posisi perempuan menjadi posisi terpinggirkan. Perempuan hendak dikembalikan pada posisi tidak turut dalam pengambilan keputusan, bahkan hendak dibatasi kembali ruang geraknya.
Sebaliknya, banyak pula dari kaum perempuan yang telah lolos dari jerat pembatasan-pembatasan, ternyata justru berbalik ikut membatasi gerak, bahkan turut menindas, kaum perempuan lainnya. Telah banyak pemimpin perempuan di muka bumi ini, tapi berapa banyak dari mereka yang berjuang untuk membebaskan kaum perempuan dari keterpinggiran dan keterbelakangan? Telah banyak pula perempuan yan menjadi kepala negara, kepala kantor, manajer, dan direktur, tapi berapa banyak dari mereka yang berjuang agar pekerja-pekerja perempuan  mendapatkan seluruh hak mereka sebagai perempuan?
Di atas telah kita lihat bahwa masih ada satu faktor lagi yang mengukuhkan ketertindasan perempuan: kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi tumbuh dari sebuah proses produksi yang perorangan, di mana seluruh barang kebutuhan dihasilkan oleh perorangan. Di bawah kapitalisme halnya tidak lagi demikian, semua pekerjaan telah dilakukan secara komunal, secara kolektif. Namun, hasil kerja yang komunal ini masih dinikmati secara pribadi, secara perorangan.
Dan oleh karena sistem kepemilikan pribadi masih berjaya, maka seluruh sistem nilai yang mendukung kepemilikan pribadi itu akan ikut berjaya pula. Dan kita tahu bahwa sistem nilai yang mendukung kepemilikan pribadi adalah juga sistem nilai yang mendukung peminggiran terhadap kaum perempuan.
Oleh karena itu, perjuangan pembebasan terhadap perempuan tidaklah dapat dilepaskan dari perjuangan untuk mengubah kendali atas proses produksi (dan hasil-hasilnya) dari tangan perorangan (pribadi) ke tangan masyarakat (sosial). Sebaliknya, pengalihan kendali ini tidak akan berhasil jika kaum perempuan belumlah terbebaskan. Tidaklah mungkin membuat satu pengendalian produksi (dan pembagian hasilnya) secara sosial jika kaum perempuan, yang mencakup setidaknya setengah dari jumlah umat manusia, tidaklah terlibat dalam pengendalian itu.

V.    Perjuangan Pembebasan Perempuan Papua dan Perjuangan Pembebasan Nasional Rakyat Papua
Seperti yang telah diuraikan diatas, maka berbicara mengenai pembebasan perempuan Papua tidak bisa dipisahkan dari perjuangan pembebasan sejati rakyat Papua secara keseluruhan. Dimana pandangan-pandangan umum yang mengeserkan posisi dan peran aktif perempuan dari keterlibatannya dalam dunia kerja tidak hanya dialami oleh perempuan diberbagai belahan dunia lain, perempuan Papua sebagai bagian dari golongan masyarakat di Papua yang saat ini berada dalam penindasan Imperialisme dan Kolonialisme NKRI juga berada pada posisi terpinggirkan dari hak-haknya.
Kenyataan ini sejatinya tidak dipahami oleh perempuan Papua, umumnya hanya dapat menerima kondisi ini sebagai suatu takdir yang diperuntukan secara turun-temurun, sehingga kebanyakan dari kaum perempuan Papua selalu pasrah dan menerima apa adanya status dan kedudukannya hanya sebagai pelengkap dan pendamping laki-laki.
Budaya pasrah dan selalu menerima kodratnya sebagai perempuan yang hanya sekedar sebagai pelengkap bagi laki-laki telah mendarah daging dalam diri perempuan Papua melalui ajaran-ajaran adat juga pandangan-pandangan religius yang menengelamkan batin perempuan Papua pada harapan-harapan subyektif akan kehidupan yang lebih baik dalam kesetaraan didunia akhirat. Sehingga perjuangan-perjuangan kongkrit bagi pembebasan perempuan Papua saat ini menjadi terabaikan.
Telah banyak organisasi perempuan yang saat ini berdiri di Papua, disatu sisi banyak perempuan Papua telah dapat berkarya dalam dunia kerja dan banyak pula perempuan Papua yang menduduki peran-peran penting dalam birokrasi (eksekutif dan legislative), serta posisi penting lainnya dalam dunia kerja seperti menjadi ketua partai, tapi apa dengan demikian telah dapat membebaskan perempuan Papua secara keseluruhan? Banyak diantara perempuan Papua yang tidak dapat menikmati pendidikan hingga jenjang tinggi atau bahkan tertinggi sekalipun, hal ini hanya dikarenakan pandangan-pandangan lama yang tercipta dalam masyarakat kita, yang selalu memandang perempuan bukan sebagai penyokong/penopang keluarga, sehingga mengakibatkan kita semakin terpinggirkan.
Pada masa kini, kita selalu mendengar “emansipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan” yang diturunkan kepada perempuan Papua. Di Papua, gerakan emansipasi perempuan telah berkembang oleh berdirinya organisasi dan kelompok-kelompok perempuan yang umumnya diikuti oleh kaum perempuan yang berada pada kelas menengah keatas, misalnya organisasi-organisasi yang dibentuk  oleh instansi-instansi pemerintah. Umumya mereka adalah kelompok perempuan yang suaminya merupakan pegawai dalam instansi tersebut, dengan demikian secara otomatis status keanggotaanya mengikuti posisi dan jabatan suaminya. Salah satunya PKK tingkat Kabupaten, kedudukan pimpinan organisasi secara otomatis adalah istri bupati, tanpa harus dipilih dan diangkat secara demokratis oleh anggota, juga tanpa pernah dipertimbangkan apakah dia mampu dan berpengalaman dalam menjalankan program-rogram organisasi atau tidak? Organisasi yang demikian, dan berbagai organisasi lain yang dibentuk oleh lembaga-lembaga pemerintah, agama dan lembaga-lembaga lainnya pada dasarnya berjalan mengikuti hirarki kepemimpinan lembaganya yang didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga pada prakteknya perempuan tetap diikat pada perannya sebagai pelengkap, tanpa dapat mewujudkan program-program pokok bagi pembebasan perempuan untuk keluar dari keterikatannya pada kerja-kerja domestik sebagai ibu rumah tangga ( buruh tak berupah).
Menyadari akan pentingnya perjuangan pembebasan perempuan Papua dari ketertindasan dan diskriminasi yang diwujudkan dalam praktek birokrasi kapitalistik saat ini di Papua, adalah penting bagi lahirnya kesadaran kelas perempuan Papua untuk mewujudkan kesederajatan dari peminggiran terhadap hak-hak perempuan Papua sebagai bagian dari sektor kelas tertindas rakyat Papua lainnya. Hal ini terlebih dahulu harus melalui investigasi dan analisis kita yang mendalam, tepat dan jelas tentang tahapan perkembangan masyarakat Papua, sehingga kondisi-kondisi yang memungkinkan tentang kesetaraan hak-hak perempuan yang masih tertanam dalam masyarakat kita dapat menjadi pijakan kita bagi perjuangan-perjuangan pembebasan perempuan Papua kedepan.
Di sinilah kita dapat menarik satu kesimpulan: “perjuangan pembebasan perempuan Papua akan tercapai  jika disatukan dengan perjuangan untuk mencapai terciptanya Pembebasan Sejati Rakyat Papua. Dan sebaliknya, perjuangan untuk mencapai  terciptanya Pembebasan rakyat Papua akan tercapai jika perjuangan ini menempatkan Pembebasan Perempuan Papua sebagai salah satu tujuan utamanya”. Kedua perjuangan ini tidak boleh dipisahkan, atau yang satu didahulukan daripada yang lain. Keduanya harus berjalan bersamaan dan saling mengisi dengan menghilangkan pandangan-pandangan lama, bahwa kepemimpinan politik perjuangan revolusi demokratik rakyat Papua dapat pula dipimpin oleh kelas perempuan Papua bersama-sama sektor masyarakat lain ; Masyarakat Adat, Tani, Buruh, Kaum Miskin Kota, dan Pemuda/Mahasiswa yang ada di Papua saat ini.
Hanya dengan demikianlah kaum perempuan akan dapat dikembalikan pada posisi terhormat dalam masyarakat - sejajar dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan: ekonomi, sosial, politik dan budaya, sebagai tahapan menuju terciptanya tahapan masyarakat Papua yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera Secara Ekonomi dan Partisipatif Secara Budaya.

Selamat Berjuang!


Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]


*          *          *          *          *