Perlunya Pembacaan Lebih Mendalam Terkait Pengerahan Militer dan Munculnya Ormas Reaksioner di Papua

Suhu politik Papua, kian hari semakin menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Ditingkat Internasional, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat diberbagai negara, semakin menunjukan kemajuan pesat, dimana di Inggris Benny Wenda bersama Free West Papua Campaign, ILWP, dan IPWP secara gamblang mendeklarasikan Referendum bagi West Papua, yang didukung langsung oleh ketua partai Buruh Inggris, yang saat ini berposisi sebagi oposisi dalam pemerintahan inggris dan anggota parlemen Inggris. Selain itu, di kawasan Melanesia sendiri,  Perdana Mentri Vanuatu, Perdana Mentri Salomon Island yang juga ketu MSG, dan Perdana Mentri Kanaki, secara tegas menyatakan dukungannya kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk diangkat statusnya dari opserver menjadi anggota penuh di forum MSG sesegerah mungkin, dengan mempertimbangkan sikap pemerintah Indonesia yang seakan malas tahu dengan  undangan ketua MSG untuk membahas persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di West Papua. Tidak hanya itu, dalam satu minggu terakhir, Perdana Mentri Papua New Gunea dalam siaran persnya kepada berbagai media internasional, dengan tegas menyatakan bahwa forum negara-negara Pasific menginginkan Self Determination bagi West Papua.
Menanggapi suhu politik West Papua yang sema tinggi dalam kurun waktu satu bulan terakhir, pemerintah Indonesia terkesan tertutup dan bahkan tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi di tingkat Internasional. Dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, kementrian luar negri meng klaim bahwa tidak ada hal yang khusus dan bahkan menyatakan bahwa probaganda yang dilakukan oleh pendukung kemerdekaan West Papua adalah tidak benar, sehingga tidak perlu ditanggapi serius. Namun nyatanya apa yang diungkapkan pemerintah Indonesia lewat kementrian luar negrinya, tidak berjalan sebanding dengan sikap yang diambil dalam merespon suhu politik Papua ditingkat internasional maupun di Papua sendiri. Pemerintah Indonesia lewat kementrian pertahanan secara diam-diam mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, serta menggencarkan pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai daerah di Papua, terlebih khusus di daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan Papua New Gunea. Selain itu, kementrian pertahanan Indonesia menyatakan akan membangun pangkalan militer khusus di Papua, dan kantor perwakilan kementrian pertahanan di Papua dalam waktu dekat, dan rencananya akan dimulai pada akhir tahun 2016 ini.
Melihat pengerahan militer dalam jumlah besar ke tanah Papua khususnya di daerah-daerah perbatasan oleh pemerintah Indonesia, mendapat tanggapan dari Gerry Juffa (Gubernur Provinsi Oro, Papua New Gunea), dimana Juffa secara tegas menyuarakan hal ini kepada parlemen Papua News Gunea, agar dapat menjadi perhatian yang serius, sebab menurutnya pengerahan pasukan dalam jumlah yang sangat besar seperti ini, tentu memiliki alasan, apa lagi puluhan ribu pasukan itu disiagakan di daerah yang berbatasan langsung dengan PNG.
Maraknya pengerahan militer dan pembangunan pos-pos pengamanan di tanah Papua, ini perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam oleh seluruh lapisan rakyat Papua, baik di gerakan gerilya kota, gerilya rimba maupun di tingkat Internasional. Pengerahan pasukan yang dilakukan oleh Indonesia ini, ikut dibarengi dengan munculnya berbagai macam organisasi sipil reaksioner, yang semakin menunjukan tajinya, dengan melakukan aksi-aksi tandingan dan bahkan membakar atribut organisasi dan bendera Bintang Kejora di gedung DPRP beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, aksi-aksi anarkis dan provokatifpun ditunjukan oleh massa ormas yang muncul dalam 1 bulan terakhir di berbagai daerah di Papua, seperti yang dilakukan oleh massa Bara NKRI dalam aksi anarkis yang mereka lakukan pada tanggal 2 Juni 2016 lalu. Dimana dalam aksi yang digelar oleh kelompok ini, diberitakan setidaknya seorang perempuan Papua yang sedang melintas di depan lapangan Trikora, Padang Bulan, Abepura (depan kampus Uncen I), dianiaya oleh massa aksi Bara NKRI, tanpa alasan dan sebab yang jelas. Selain itu, massa ini memaksakan toko-toko, kios, angkutan dan pasar untuk tidak beraktifitas, serta memaksakan pemilik toko, kios dan supir akutan untuk terlibat dalam aksi yang mereka lakukan.
Hal ini perlu menjadi perhatian khusus para pengambil kebijakan yang ada di Papua, sebab jika tidak demikan, hal ini tentu akan memancing terjadinya konflik horizontal antara massa rakyat Papua dan ormas reaksioner yang massanya mayoritas orang non Papua, dan jika konflik ini pecah, maka tentu Indonesia akan merasa berhasil dan justru akan memelihara konflik ini terjadi dalam skala yang lebih besar dan dalam kurun waktu yang lama, demi meloloskan kepentingan mereka di atas tanah Papua.(rk)

Antara Palestina Dan West Papua !

Anak-Anak Korban Kekerasan Militer Israel
Beberapa minggu terakhir, media-media nasional maupun lokal di Indonesia selalu tanpa henti-hentinya, memberitakan situasi yang ada di Palestina, sebagai top topik dalam setiap pemberitaannya, pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media-media di Indonesia ini, paling tidak memberikan respon dari berbagai pihak di Indonesia yang mengutuk tindakan militer Israel terhadap rakyat Palestina yang ada di Gaza.

Berbagai macam respon berupa aksi-aksi solidaritas terhadap apa yang dialami oleh rakyat Palestina terus menerus bermunculan di berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan, Pemerintah Indonesia sendiri, telah menyatakan bahwa " Indonesia Mengecam Tindakan Militer Israel Terhadap Rakyat Palestina, Yang Mengakibatkan Ratusan Rakyat Palestina, Terutama Anak-Anak Kehilangan Nyawa Mereka". Untuk itu,Indonesia menyatakan bahwa apa yang dilakukan militer Israel terhadap rakyat Palestina, merupakan tindakan Pelanggaran HAM Berat, dan untuk itu, Indonesia telah memberikan desakan kepada Bandan Keamanan PBB, untuk menyikapi apa yang terjadi di Palestina.

Korban Kekerasan Militer Indonesia
Namun, dari apa yang dialami oleh rakyat Palestina, akibat kekejaman yang dilakukan oleh militer Israel, sesungguhnya sama dengan apa yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) sejak tahun 1961 hingga saat ini. Dimana militer Indonesiapun pembantaian dan pelanggaran HAM yang sangat Berat terhadap rakyat Papua, sejak 1961 hingga saati ini, dimana tercatat bahwa sejak Ir. Soekarno (Presiden pertama RI) mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia, Indonesia mulai melancarkan berbagai macam operasi militer di seluruh tanah Papua. Paska Dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961, Indonesia mulai melakukan mobilisasi militernya dan melakukan berbagai operasi di Tanah Papua, yang akibatnya, ratusan ribu nyawa Orang Asli Papua harus melayang akibat kekejaman militer Indonesia. Dimana,tercatat bahwa sejak tahun 1961 hingga 1990 an, 600.000 jiwa OAP melayang akibat berbagai macam operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Meskipun status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua telah dihapus pada tahun 1998, kekejaman militer Indonesia terhadap Orang Asli Papua masih terus berlanjut hingga saat ini, namun dengan cara yang tersistematis dan terencana. Pasca pencabutan status DOM, militer Indonesia masih saja terus melakukan berbagai macam tidankan kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat Papua hingga saat ini. Berbagai macam operasi militerpun masih terus dilakukan oleh militer Indonesia, di berbagai daerah di Papua, dan bahkan tak jarang, militer Indonesia selalu melampiaskan kemarahan mereka terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPN-PB), kepada rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, seperti Paniai, Puncak Jaya, Keerom, Yapen, Dogiai, Lani Jaya, Wamena, Pegunungan Bintang, Timika dan Merauke.

Dimana, jika ada ada penyerangan yang dilakukan oleh TPN-PB terhadap pos-pos militer Indonesia, militer Indonesia selalu meresponnya dengan melakukan pengejaran terhadap kelompok penyerang, namun mereka (Militer) tidak mengejar kelompok penyerang ke tempat pelarian mereka, melainkan justru mendatangi perkampungan warga terdekan, dan mulai melakukan sweeping, dan tak jarang mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada rakyat sipil yang ada di perkampungan tersebut. Selain melakukan sweeping, militer Indonesia juga sering melampiakan amarah mereka, dengan membakar rumah-rumah adat, dan gereja, seperti yang terjadi di Kab. Puncak Jaya, Dogiai dan Paniai.

Tidak hanya itu, kekerasan dan kekejaman militer Indonesia terhadap rakyat Papua, selalu juga mereka tunjukan, ketika rakat Papua menyampaikan pendapat dimuka umum dengan menggelar aksi-aksi demonstrasi, militer Indonesia selalu menggunakan tindakan-tindakan represif untuk membubarkan aksi yang dilakukan oleh rakyat Papua, dan tak jarang juga mereka selalu mengeluarkan tembakan kearah massa aksi, untuk membubarkan massa. Selain itu, massa yang tertangkap, selalu dipukuli dan di aniaya hingga babak belur.

Namun dari kondisi yang dialami oleh rakyat Papua ini, sayangnya tidak pernah terekspose dalam pemberitaan-pemberitaan media-media Nasional dan Internasional, yang mengakibatkan kondisi yang dialami oleh rakyat Papua, akibat kekejaman militer Indonesia tidak diketahui oleh masyarakan Internasional, terlebih masyarakat Indonesia sendiri, karena Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada wartawan Nasional maupun Internasional untuk datang dan meliput keadaan di Papua. Meskipun ada beberapa wartawan Internasional yang sempat sampai di Papua, namun mereka militer Indonesia (TNI-POLRI) yang ada di Papua, menangkap dan mendeportasi mereka kembali ke negara asal mereka, dengan alasan keamanan.

Dengan melihat kondisi yang dialami oleh rakyat Palestina di Gaza dan atas nama Kemanusiaan, kami tentu mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang mengecam tindakan militer Israel atas rakyat Palestina, namun kamipun ingin bertanya kepada Pemerintah Indonesia, terkait Sikap mereka terhadap Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh militer Indonesia sendiri terhadap Rakya Papua, selama ini.