Informasi

PAPUA Zona Darurat News : Setelah sebelumnya (12 Juni 2015), Mentri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, mengeluarkan pernyataan kepada Komando Strategis cadangan Angkatan Darat (AD) Batalyon Infantri 303, untuk siap siaga, ketika sewaktu-waktu harus diterjukan ke PAPUA, untuk menghadapi Gerakan Kemerdekaan West PAPUA, Yang kemudian pernyataan itu disikapi langsung oleh TNI, dengan membentuk Satuan Khusus Penaggulangan Teror dan Makar pada tanggal 13 Juni 2015 di Garut Jawa Barat, Berikut pernyataan Komandan Korps Pasukan Khas Marsekal Muda Adrian Wattimena ""Ancaman Indonesia itu terorisme dan insurgency. Itu masih terjadi di daerah konflik seperti Papua dan Aceh,", "Standar perencanaan kami, 1x24 jam itu sudah siap mengerahkan pasukan. Sekarang dalam hitungan jam kami sudah bisa tiba di daerah operasi,".
Di hari yang sama, tepatnya 13 Juni 2015, Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko memberikan pelatihan khusus kepada wartawan nasional dan internasional terkait tata cara meliput di medan perang, seperti yang dilansir di Berbagai media Indonesia dan Papua (majalahselangkah.com). Berikut kutipan pernyataan panglima TNI "Ini perlu dicermati bahwa saudara wartawan nanti jika memiliki tugas di wilayah tidak aman, maka perlu memahami situasi di sana," ujar Moeldoko, selengkapnya silahkan baca :
http://majalahselangkah.com/…/-jenderal-tni-moeldoko-latih-…
http://majalahselangkah.com/…/tni-bentuk-satuan-khusus-tang…
http://majalahselangkah.com/…/mentri-pertahanan-ri-cadangka…
Dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para petinggi Militer Indonesia belakangan ini, dan dengan melihat situasi politik West PAPUA yang saat ini, sangat perlu dan patut untuk kami rakyat West PAPUA pada umumnya dan khususnya Mahasiswa PAPUA yang berada di wilayah Kolonial Republik Indonesia, agar bisa lebih pekah dalam melihat dan membaca situasi politik saat ini, sebab jika tidak demikian, tentu kami sendiri yang akan menikmati hasil dari ketidak pekaan kita.
Dan khusus untuk Mahasiswa dan Pelajar PAPUA yang berada di daerah/wilayah kolonial, dihimbau agar bisa tetap berada dalam satu gari komando, agar peristiwa yang pernah menimpa saudara-saudara kami dari Timor Leste, tidak terulang pada kita.


Indonesia Bukan Negara Demokrasi

Tindakan brutal dan membabi buta yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua, dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Rakyat Papua pada tanggal 01 Mei 2015, di beberapa daerah di Papua, menunjukan wajah asli Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia selalu mengklaim diri sebagai negara demokrasi, namun nyatanya, hal itu tidak terbukti di Papua, Indonesia selalu menggunakan tindakan-tindakan yang anti demokrasi dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Rakyat Papua dan aktivis pro Demokrasi yang ada di Papua.
Pada hari ini 1 Mei 2015,  ketika Rakyat Papua menggelar aksi serentak di seluruh tanah Papua dan di daerah-daerah lain di luar Papua, untuk menolak dan mengutuk Aneksasi West Papua oleh Indonesia yang dilakukan pada 1 Mei 1963, kepolisian dan aparat gabungan lainnya melakukan penangkapan, pembubaran aksi dan penganiayaan terhadap ratusan aktivis pro demokrasi yang ada di Papua. Dimana, dari informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa, merkipun surat pemberitahuan telah diberikan kepada kepolisian Indonesia daerah Papua jauh-jauh hari sebelum menggelar aksi, namun kepolisian Indonesia tidak memberikan ijin untuk menggelar aksi damai tersebut dan justru mengancam akan membubarkan secara paksa setiap massa yang melakukan aksi pada tanggal 01 mei 2015.
Dan betul saja, ancaman pembubaran aksi yang dikeluarkan oleh kepolisian itu terjadi, dimana kepolisian RI daerah Merauke, pada taanggal 01 mei 2015, pukul 01:00 WP, melakukan penggeledahan di sekretariat PRD menangkap 16 aktivis KNPB dan PRD wilayah Merauke, yang saat itu sedang mempersiapkan kebutuhan untuk aksi. Penangkapan, dan pembubaran massa aksi oleh kepolisisan dan aparat gabungan lainnya, juga dilakukan oleh Indonesia di Kota Jayapura, dimana pada pukul 10:30 WP, ketika massa sedang berkumpul untuk menggelar aksi damai, kepolisian datang lalu membubarkan massa aksi lalu menangkap 50 anggota KNPB, GEMPAR dar Rakyat Papua yang terlibat dalam massa aksi saat itu, selain itu di Nabire diinformasikan bahwa pada malam tanggal 30 April 2015, 5 orang rakyat sipil ditembak oleh Militer Indonesia hingga tewas, serta membubarkan aksi massa yang digelar pada tanggal 01 mei 2015 di Nabire.
Tidak hanya Merauke, Jayapura dan Nabire, dibeberapa kota lain seperti di Kaimana, diinformasikan bahwa 2 orang anggota KNPB ditangkap oleh kepolisian Indonesia saat menggelar aksi damai, di Manokwari 16 aktivis Mahasiswa dan KNPB ditangkap dan dianiaya. Selain itu di Timika, Sorong dan Fakfak juga diinformasikan bahwa sejumlah aktivis dan massa aksi ditangkap oleh kepolisian setempat.
Tidakan pengkapan yang dilakukan oleh kepolisian RI tidak hanya terjadi di tanah Papua, di kota Surabaya, setidaknya ada 3 aktivis mahasiswa Papua dari Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Kota Surabayapun juga ikut ditangkap saat menggelar aksi mengutuk Anegsasi Papua oleh Indonesia pada 01 Mei 1963. Ke tiga aktivis mahasiswa ini ditangkap dengan alasan membentangkan poster Bendera Bintang Kejora, saat menggelar aksi di Surabaya. Namun kemudian, ke 3 aktivis Mahasiswa Papua ini kembali dibebaskan oleh kepolisian RI daerah Surabaya, setelah menahan merekan selama 1 Jam.
Melihat kondisi nyata yang terjadi di Papua, dan untuk menyikapi pembungkaman, penangkapan, dan penganiayaan  yang dilakukan oleh Inonesia oleh kepolisiannya, maka Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta dan Solo bermaksud untuk kembali menggelar aksi damai pada hari  Sabtu, 02 Mei 2015, bertempat di Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta, untuk itu kami menghimbau dan menyeruhkan kepada seluruh Mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta, untuk dapat ikut terlibat dalam aksi damai besok.(rk)

Akankah Indonesia Sanggup Mengeksekusi Mati Warga Negara Australia ??

Ilustrasi (google.com)
Pasca dilakukannya eksekusi mati, terhadap 6 orang terpidana kasus Narkoba, dimana 5 orang diantaranya adalah warga negara asing (WNA), masing-masing : Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommy Wijaya dari Belanda, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou dari Nigeria), Marco Archer Cardoso Moreira dari Brazil, Namaona Denis alias Solomon Chibuike Okafer dari Malawi, dan Tran Thi Bich Hahn dari Vietnam, serta satu orang berkewarganegaraan Indonesia yaitu : Rani Adriani asal Cianjur, Jawa Barat, beberapa hari lalu (Minggu,18/01/2015-red), Indonesia menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, terutama dari beberapa negara yang warganya turut dieksekusi mati.

Negara yang pertama menentang keputusan Mahkama Agung (MA), atas pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus Narkoba adalah Brazil dan Belanda. Dimana pasca dilakukannya eksekusi mati terhadap warga negaranya, pemerintah Brazil dan Belanda bertindak cepat dengan menarik kembali Duta Besar mereka untuk kembali ke negaranya, dan memutuskan hubungan diplomasi dengan pemerintah Indonesia. 

Sementara itu, menanggapi pelaksanaan eksekusi mati atas warga negaranya, Menteri Luar Negeri Belanda dengan tegas menyatakan mengutuk Eksekusi Mati yang dilakukan di Indonesia,"Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah eksekusi tersebut, hingga ke tingkat tertinggi. Raja Belanda telah menghubungi Presiden Joko Widodo. Perdana Menteri Mark Rutte telah menulis surat kepada Presiden Jokowi," ujar Koenders. 

Selain Belanda, presiden Brazil memilih berkabung (berduka) atas warga negaranya yang juga turut dieksekusi mati di Indonesia, presiden Brazil dengan tegas menarik Duta Besarnya yang ada di Indonesia dan secara tegas memutuskan hubungan kerja samanya dengan pemerintah Indonesi. Selain Brazil dan Belanda, pemerintah Nigeriapun melakukan protes terhadap dua warga negaranya yang turut di eksekusi mati. Dimana menyikapi warga negaranya yang dieksekusi, pemerintah Nigeria langsung memanggil duta besar Indonesia yang ada di Nigeria, guna memita penjelasan, seperti yang dilansir di laman www.viva.co.id, edisi senin,19 januari 2015.

Eksekusi mati yang dilakukan di Indonesia beberapa hari lalu ini, nampaknya memberikan dampak yang besar terhadap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Negara-negara yang warganya dieksekusi, dimana dua negara langsung bertindak cepat, dengan menarik duta besar mereka yang berada di Indonesia. Namun dengan ditariknya dua duta besar yaitu Belanda dan Brazil, nampaknya hal itu tidak membuat gentar pemerintah Indonesia, dimana dalam pernyataannya diberbagai media, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa negara-negara lain wajib menghormati kedaulatan hukum yang ada di Indonesia.


Namun melihat kondisi ini, sesungguhnya pernyataan presiden Indionesia hanyalah untuk menutup-nutupi keraguan mereka pemerintah yang sesungguhnya. Dimana, dari ke 5 warga negara asing yang dieksekusi mati, Indonesia tidak memiliki kepentingan dan keuntungan yang lebih besar dengan negara-negara ini, sehingga, meskipun ke 5 negara ini secara bersama-sama menarik kedutaan besarnya dari Indonesia, dan memutuskan hubungan kerja sama mereka dengan Indonesia, maka hal itu tidak merugikan Indonesia sama sekali.

Tetapi, yang saat ini akan menjadi kekhawatiran Indonesia adalah, dimana dari sekian banyak warga negara asing yang terpidana kasus Narkoba, disana juga ada warga nega asing dari Australia, dan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan eksekusi mati terhadap 6 orang terpida yang dilakukan kemarin, pemerintah Australia lewat duta besarnya yang ada di Indonesia telah mengupayakan berbagai macam upaya, agar warga negaranya tidak dieksekusi mati, namun belum juga mendapatkan respon dari pemerintah Indonesia, dan bahkan pasca dilakukan eksekusi mati terhadap 6 orang terpidana narkoba pada tanggal 18 Januari, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan bahwa Australia Bisa Saja Menarik Duta Besarnya dari Indonesia. (Dilansir di www.viva.co.id).

Yang menjadi pertanyaan dan patut ditunggu saat ini adalah : Apakah Mahkama Agung (MA) dan pemerintah Indonesia akan mengambil keputusan yang sama, atas dua warga negara Australia yang juga terpidana kasus narkoba seperti 5 warga negara asing lainnya yang telah dieksekusi mati lebih dahulu ?

Bagi Indonesia, Brazil, Belanda dan Nigeria serta dua negara lainnya yang warganya dieksekusi mati pada tanggal 18 januari 2015 kemarin tidaklah terlalu penting dan menguntungkan, tetapi ketika hal ini terjadi kepada negara-negara seperti : Australia, Amerika, dan Inggris, apakah Indonesia akan berani mengambil keputusan yang sama ?

Benny Wenda Hadir Dalam, Indonesia Kebakaran Jenggot

Kehadiran Tokoh Diplomatik West Papua, Mr. Benny Wenda dalam pegelaran Rederendum di Scotlandia, yang digelar pada hari ini (Kamis,18/09/2014), merupakan suatu capaian diplomasi yang luar biasa. Dimana Benny Wenda tidak hanya hadir sebagai penonton pegelaran Referendum saja, melainkan ia juga diberikan kesempatan oleh panitia pelaksanaan Referendum untuk berpidato dan juga menyanyikan sebuah lagu tradisional West Papua, yang menceritakan tentang kondisi Papua, dalam bahasa daerah.
Mungkin bagi Ingris dan Scotlandia, kehadiran Benny Wenda dalam pegelaran Referendum di Scotlandia, merupakan hal yang biasa saja, tetapi hal itu tentu sangat berbeda jika dilihat dari sudut pandang Indonesia. Indonesia tentu akan merasa sangat terguncang dan kebakaran jenggot, ketika melihat seorang tokoh diplomatik kemerdekaan West Papua diberikan kesempatan dan oleh panitia Referendum untuk berpidato didepan Ribuan Rakyat Scotlandia, yang hadir untuk merayakan kemerdekaan mereka. Indonesia tentu sangat terganggu dengan hal ini, dan pastinya mereka (Indonesia) tidak berharap hal ini terjadi, tetapi nyatanya Indonesia kecolongan dan lagi-lagi Diplomat kemerdekaan West Papua berhasil mencuri star, dalam mencari simpati dari negara yang baru saja merdeka.
Kehadiran Benny Wenda, merupakan sebuah kemajuan diplomasi yang sangat baik, bagi kemajuan perjuangan kemerdekaan West Papua, dan tentu hal ini akan berdampak positif bagi perjuangan bangsa PAPUA, dalam memperjuangkan Hak-Haknaya sebagai sebuah bangsa Yang telah merdeka. Kehadiran Benny Wenda, tentu akan menjadi perhatian Internasional, sebab ia diberikan kesempatan untuk berpidato didepan ribuan rakyat Scotlandia, yang juga dihadiri oleh berbagai macam media Internasional yang hadir untuk meliput pelaksanaan Referendum di Scotlandia, maka dengan demikian, sudah tentu apa yang dibicarakan oleh Benny Wenda dalam kesempatan berpidato yang diberikan itu sudah didengar dan diketahui oleh dunia Internasional, dan tentu ini merupakan sebuah ancaman bagi keberadaan Indonesia di West Papua.

Lihat Video Pidato Benny Wenda : Video

Pernyataan Wamen Luar Negeri Indonesia, Merupakan Ketakutan Indonesia

Referendum yang diberikan pemerintah Inggris kepada warga Scotlandia, pada hari ini (Kamis,18/09/2014-red), ternyata mendapatkan tanggapan miring dari pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementrian Luar Negri Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.
"Itu urusan dalam negeri Inggris. Serahkan kepada mereka. Di Indonesia tidak akan terjadi referendum," kata Dino, dikutip dari Okezone.com di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat.
Dalam pernyataannya tadi siang (Kamis,18/09-red), Dino berharap jumlah negara tidak lagi bertambah, sebab saat ini jumlah negara merdeka, sudah bertambah empat kali lipat, dibandingkan saat pertama kalia ia terjun dalam hubungan internasional.
"Semoga tidak bertambah negara baru karena bisa menimbulkan gejolak luar biasa. Palestina misalnya. Kemerdekaan negara itu bisa memunculkan gejolak luar biasa. Tapi untuk negara yang sudah tidak bisa dibendung lagi, seperti Skotlandia, ya sudah," tuturnya.
Dari apa yang dikatakan oleh Dino Patti Djalal, selaku Wamen Luar Negeri Indonesia, dapat kita cermati secara seksama, bahwa sesungguhnya Indonesia dalam keadaan kebingungan dan kebakaran jenggot, atas referendum yang diberikan Inggris kepada warga Scotlandia, sebab dengan diberikannya Referendum kepada Scotlandia, maka akan banyak lagi wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih menjadi daerah jajahan, akan semakin gencar dalam mengkampanyekan Referendum bagi wilayah tersebut.
Apa lagi, di Indonesia sendiri, hingga saat ini, masih terdapat daerah-daerah yang terus bergejolak dan terus menyuarakan Hak Menentukan Nasib Sendiri, seperti di West Papua, Aceh, Maluku, Borneo dan Bali. Pernyataan Wamen Luar Negri Idonesia, merupakan bentuk ketakutan Idonesia, karena melihat dengan adanya referendum di Scotladia, maka gejolak referendum di daerah-daerah konflik di Indonesia akan semakin tinggi, khususnya di West Papua.
Dengan diberikannya referendum bagi rakyat Scotlandia oleh pemerintah Ingris, tentunya memberikan tekanan tersendiri bagi pemerintah Republik Indonesia, sebab Indonesia sebagai negara yang mengaku sebagai negera Demokrasi, dan juga merupakan negara anggota PBB, maka dengan demikian, Indonesiapun berkewajiban untuk menggelar referendum di beberapa wilayah jajahannya, seperti Aceh, Borneo, Bali dan yang terutama adalah West Papua.
Sebab jika Indonesia tidak mempu melakukan hal yang sama, seperti apa yang dilakukan oleh Inggris, maka keberadaan Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi, dan juga bagian dari anggota PBB, sangat patut untuk dipertanyakan. 
Dengan melihat situasi ini, maka sangatlah wajar, apabila seorang wakil mentri luar ngeri Indonesia memberikan komentar miring, terkait digelarnya Referendum di Scotlandia, demi tetap menguasai wilayah-wilayah jajahan mereka, dan untuk terus membungkam aspirasi rakyat dari daerah-daerah jajahan mereka, terutama West Papua.[wp]

Keberadaan ISIS Di Indonesia Sengaja Dipelihara

Mass ISIS Indonesia Saat Menggelar Aksi di Jakarta (doc:ISIS)
Beberapa hari terakhir, media-media elektronik dan cetak di Indonesia disibukan dengan pemberitaan terkait gerakan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)sendiri merupakan sebuah negara dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah.(wikipedia.org)

Meskipun tidak diakui oleh pemerintah Irak dan Suriah, ISIS tetap eksis menjalankan agenda-agenda mereka, dan bahkan gerakan ini mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat yang memiliki paham yang sama dengan gerakan ini. Selengkapnya mengenai ISIS dapat dibaca di : http://id.wikipedia.org.

Dalam catatan dan analisa kali ini, saya mencoba utuk mengalisa peredaran dan keberadaan ISIS di Indonesia, dan mengapa ISIS harus ada di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa isu ISIS merupakan sebuah isu yang sengaja diciptakan untuk melakukan pengalihan isu, dan saya rasa hal tersebut bisa jadi benar, dan sayapun mendukung anggapan tersebut, sebab ditengah-tengah situasi perpolitikan Indonesia yang sedang carut marut, isu keberadaan ISIS di Indonesia mulai mencuat dan gencar-gencar dibahas oleh berbagai pihak di Indonesia, dan bahkan isu ini mampu menjadi tranding topik diseluruh pemberitaan media-media lokal maupun nasional di Indonesia. 

Mencuatnya isu keberadaan ISIS di Inonesia mendapatkan respon senada dari Berbagai pihak, baik pemerintah, TNI-POLRI, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Agama dan Berbagai macam Organisasi massa yang ada di negara ini, semua seakan-akan berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan ISIS di Indonesia. Namun, dari semuanya itu, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah "Mengapa Pernyataan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Berbagai Pihak Di Indonesia Ini, Hanya Sekedar Pernyataan Belaka, tanpa Melakukan Tindakan-Tindakan Nyata, Yang Tujuannya Untuk Mematikan Peredaran Paham ISIS di Indonesia ?", dan " Apakah Memang Betul Bahwa Pihak-Pihak Yang Mengeluarkan Pernyataan Penolakan Terhadap Keberadaan ISIS di Indonesia Ini Memang Betul-Betul, Baru Baru Mengetahui Tentang Keberadaan ISIS di Indonesia ?", Serta "Mengapa isu terkait keberadaan ISIS di Indonesia ini baru mencuat, pasca PILPRES, dan disaat-saat kisruh PILPRES sedang berlangsung ?".

Apakah Keberadaan ISIS di Indonesia Baru Ada Saat Ini ??

Melihat jumlah massa ISIS yang telibat dalam aksi beberapa waktu lalu di Jakarta, dan dengan melihat pergerakan paham ISIS yang sudah sangat luas di berbagai daerah di Indonesia, maka dapat kita nyatakan bahwa ISIS bukanlah sebuah Paham ataupun gerakan yang baru saja beredar di Indonesia, sebab dari pergerakannya serta jumlah massanya di Indonesia, sudah bisa kita pastikan bahwa keberadaan ISIS di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, namun sengaja didiamkan dengan maksud dan tujuan tertentu.
Apakah Pihak-Pihak Yang Menyatakan Penolakan Terhadap Keberadaan Gerakan atau Paham ISIS di Indonesia Tidak Mengetahui Tentang ISIS Sebelumnya ?

Meskipun berbagai macam pihak mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan Paham ISIS di Indonesia, namun pernyataan tersebut bukanlah sebuah jaminan bahwa mereka tidak mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya. Sebab jika kita kembali lihat pada pembahasan diatas, dimana dengan melihat jumlah massa dan jangkauan wilayah ISIS, maka bukan tidak mungkin jika sesungguhnya ada pihak-pihak yang sebetulnya telah mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya, namun hal itu sengaja ditutupi, agar terkesan dihadapan publik bahwa, gerakan ISIS merupakan suatu gerakan yang baru ada di Indonesia, dan kemungkinan besar disiapkan untuk dimunculkan kehadapan publik, sesuai dengan targetan waktu yang memang sebelunya telah diatur dengan matang-matang.
Selain itu, keberadaan ISIS sendiri dan penyebarannya yang sangat luas di Indonesia sendiri sebenarnya sangat patut dicurigai, bahwa ada oknum-oknum yang menyokong sejumlah dana kepada ISIS, dalam memperluas pergerakan ISIS ini sendiri. Sebab jika tidak demikian, maka sangat tidak mungkin jika ISIS bisa tumbuh subur di Indonesia. Bukan hanya sokongan dana yang didapatkan oleh ISIS, namun, sangat mungkin jika ada keterlibatan petinggi-petinggi militer dan petinggi-petinggi negara, serta tokoh-tokoh masyarakat ternama di negara ini yang terlibat dan bahkan menjadi pemback up serta donatur bagi pergerakan ISIS di Indonesia.

Mengapa Isu ISIS Baru Mencuat Ditengah-Tengah Kisruh PILPRES ??

Seperti yang sudah diutarakan diatas bahwa, ISIS bukanlah gerakan atau Paham yang baru di Indonesia, namun memang dengan sengaja didiamkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan guna memunculkannya sesuai dengan targetan waktu yang pas,  guna memenuhi targetan yang sudah ditentukan, namun dalam hal ini saya tidak dapat memastikan targetan utama mereka seperti apa, tetapi sebatas spekulasi dari hasil pembacaan saya, saya mengira bahwa gerakan ini sengaja dimunculkan selain untuk melakukan pengalihan isu, gerakan ini memang sengaja dimunculkan oleh mereka yang berkepentingan, gunak melakukan kudeta jabatan kepresidenan Republik Indonesia, namun tidak dapat dipastikan pihak mana yang sedang berupaya melakukan upaya-upaya tersebut.
Kesimpulan :

Dari pembahasan panjang diatas, dapat disimpulakan bahwa "ISIS merupakan sebuah gerakan yang memang telah ada di Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir, dan keberadaannya sesungguhnya telah diketahui oleh pihak-pihak berwajib dan bahkan pemerintah, serta tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia, namun hal ini sengaja didiamkan, untuk memuluskan langkah mereka, demi mencapai tujuan utama mereka, dan dengan demikian, dapat dipastikan bahwa, Keberadaan ISIS di Indonesia Memang sengaja Dipelihara untuk dijadikan Bom Waktu yang siap meledak kapanpun waktunya".

Catatan : "Dengan melihat kondisi ini, maka disarankan kepada seluruh elemen pergerakan khususnya Elemen Gerakan Pembebasan West PAPUA untuk bisa jelih dalam melihat dan melakukan pembacaan terkait dinamika politik yang sedang bergulir di Indonesia".

Foto-Foto Massa ISIS di Indonesia : http://justpaste.it

Pimpinan TPN-WP Lanny Jaya Nyatakan Tidak Ada Anggotanya Yang Gugur Dalam Kontak Senjata Kemarin

Papua - Pihak militer Indonesia (TNI-POLRI) dalam keonfrensi persnya, kemarin (Jumat,01/08/14-red) mengklaim telah menembak mati lima orang anggota Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), dalam kontak senja yang terjadi kemarin di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, seperti yang diberitakan oleh sejumlah media nasional Indonesia.

Namun pernyataan petinggi TNI-POLRI di Papua itu, dibantah oleh Pimpinan TPN-WP wilayah Lanny Jaya Enden Wanimbo, seperti yang diberitakan oleh www.papuapost.com. Dimana dalam pernyataannya, Pimpinan TPN-WP wilayah Lannya Jaya menyatakan dengan tegas bahwa, tidak ada satu orangpun dari anggotanya yang gugur dalam kontak senjata dengan militer Indonesia yang terjadi kemarin (Jumat-red). Untuk itu, Enden Wanimbo sebagai Pimpinan TPN-WP di Lanny Jaya mengatakan bahwa, pemberitaan media kolonial Indonesia, merupakan pembohongan publik, sebab apa yang diberitakan tidak sesuai dengan fakta.

Enden Wanimbo kembali menegaskan dalam wawancaranya dengan papuapost.com bahwa, "jika memang ada Orang Asli Papua (OAP) yang ditembak oleh militer Indonesia, maka itu pasti adalah rakyat sipil, Militer Indonesia selalu menggunakan cara-cara licik, dengan menjadikan rakyat sipil sebagai sasaran pelampiasan amarah mereka, dan untuk itu, saya secara tegas mengutuk tindakan militer Indonesia yang menyasar kepada rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa". tegasnya dalam wawancara yang dikutip dari www.papuapost.com


Wawancara Lengkap PMNews Dengan Enden Wanimbo Lihat Disini

Mayoritas Rakyat PAPUA Nayatakan REFERENDUM Bagi WEST PAPUA

Bagan Perhitungan Suara di Yogyakarta [Doc  AMP]
Yogyakarta - Indonesia kembali menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) yang ke sekian kalinya pada tanggal 9 Juli 2014 guna menentukan orang yang akan berkuasa di Indonesia, selama kurun waktu 5 tahun ke depan, untuk itu, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpres, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Pemerintah Indonesia dan jajaran TNI-POLRI telah menghimbau kepada seluruh elemen rakyat Indonesia untuk ikut memberikan suaranya dalam menentukan Presiden yang akan berkuasa di negara ini selama 5 tahun mendatang.

Namun seruan yang dikeluarkan oleh KPU, Pemerintah Indonesia dan TNI-POLRI ini, nampaknya tidak berarti apa-apa bagi Rakyat Papua, tak dan Mahasiswa Papua yang sedang kuliah di daerah Jawa - Bali. Jauh-jauh hari sebelum pergelaran Pileg dan Pilpres Indonesia, tokoh-tokoh Pejuang Papua justru lebih awal mengeluarkan pernyataan dan seruan kepada seluruh elemen Rakyat Papua untuk menggelar BOIKOT Pemilu Indonesia, di seluruh tanah Papua. Seruan Boikot yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Papua ini bukan tanpa alasan, selain untuk memperjelas status Politik Bangsa Papua yang terpisah dari Indonesia, seruan ini juga dikeluarkan guna memberikan tekanan kepada kolonial Indonesia yang masih terus menjajah dan menduduki Papua hingga saat ini.

Seruan Boiko yang dikeluarkan oleh tokoh-toko pejuang kemerdekaan West Papua ini pun mendapatkan respon positif dari hampir seluruh elemen rakyat Papua, namun dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengadakan Pemilu atau Penentuan Pendapat untuk menentukan pilihan, antara Indonesia atau Referendum Untuk WEST PAPUA, seperti yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang sedang kuliah di daerah Jawa - Bali, yang dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP].

Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di kota gudek ini, pada tanggal 9 juli 2014 jam 09:15, berkumpul di Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta, guna ikut menentukan pilihan mereka atas nasib Bangsa PAPUA ke depan. Kegiatan pemilihan yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] ini nampaknya mendapatkan perhatian yang sangat tinggi dari mahasiswa Papua yang ada di yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah Mahasiswa Papua yang hadir di lokasi pemilihan guna ikut memberikan suaranya untuk menentukan REVERENDUM or Indonesia. Karena banyaknya jumlah Mahasiswa yang hadir, kertas suara yang telah disiapkan oleh AMP tidak cukup, dan akhirnya mahasiswa yang tidak kebagian surat suara, hanya memberikan tanda tangan dukungan mereka saja.

Dari hasil penentuan pendapat yang dilakukan di Yogyakarta, 99% Mahasiswa Papua yang hadir menyatakan pendapat REFERENDUM bagi WEST PAPUA, dan hanya satu suara saja yang menyatakan mendukung Indonesia.

Dari hasil pemilihan atau penentuan yang diperoleh, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] bersepakat menyatakan bahwa mayoritas Rakyat PAPUA bersepakat untuk REFERENDUM bagi Bangsa PAPUA, dan untuk itu, AMP mendesak PBB untuk segera menggelar REFERENDUM di WEST PAPUA.

Tidak hanya di Yogyakarta, hal yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa Papua di beberapa kota seperti di Solo, Semarang, Bandung, Surabaya dan Bali. Selain itu di tanah Papua sendiri, Rakyat Papua dibawah koordinasi Parlemen Nasional West PAPUA (PNWP) menggelar hal yang sama pula. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun, menyebutkan bahwa mayorita rakyat Papua yang terlibat menyatakan pendapat yang sama, yaitu "REFERENDUM Bagi WEST PAPUA".


Teks Proklamasi Kemerdekaan West PAPUA

Setelah mendeklarasikan kemerdekaan West PAPUA, pada tanggal 1 Desember 1961, di Hollandia (Jayapura), bangsa Papua dibawah kepemimpinan Bigadier Generaal. Seth J. Rumkorem, membacakan proklamasi Kemerdekaan West Papua, pada tanggal 1 Juli 1971, bertempat di Victoria, Distrik Waris, Hollandia (Perbatasan West Papua - PNG ), yang saat ini dijadikan sebagai markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

Meskipun dibawa tekanan, teror dan intimidasi militer Indonesia saat itu, yang terus-menerus mengejar dan membunuh para pejuang kemerdekaan West Papua, namun Bigadier Generaal. Seth J. Rumkorem, bersama pasukannya berhasil membacakan teks proklamasi kemerdekaan West Papua, meski dalam keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan.

Berikut Teks PROKLAMASI yang dibacakan pada tanggal 1 Juli 1971


UUD 1945 Hanyalah Sebuah Khiasan dan Pelengkap Bagi Kemerdekaan Indonesia

"Kemerdekaan Ialah HAK Segalah Bangsa !", kalimat tersebut merupakan penggalan kalimat yang dikutip dari alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang juga merupakan Konstitusi  dari Negara Indonesia, dan jika diteruskan, dalam pembukaan UUD 1945, tertera penggalan kalimat yang menyatakan bahwa "Penjajahan Diatas Dunia Harus Dihapuskan !". Namun dua penggalan kalimat yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 pada alenia pertama ini, kelihatannya hanyalah sebuah khiasan belaka, yang dituangkan didalam pembukaan UUD 1945, untuk mempercantik isi teks UUD 1945 itu sendiri.

Sebagai Konstitusi dari negara, maka sudah selayaknya dan sangat diharuskan kepada seluruh jajaran pemerintah yang berkuasan di Indonesia untuk dapat menjalankan semua amanah yang tertera dalam UUD 1945, sebab jika tidak demikian, maka keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara sangat patut untuk dipertanyakan, sebab, dengan tidak menjalankan apa yang tertera dalam UUD 1945, maka sangat jelas bahwa, Indonesia telah meruntuhkan pondasi rumah mereka sendiri.

Meskipun demikian, namun nampaknya keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi dan dasar dari berdirinya negara, tidak lagi dianggap penting bagi para penguasa (Pemerintah) di Indonesia. Bagi mereka, UUD 1945 hanyalah sebuah khiasan ataupun simbolisasi untuk memenuhi syarat kelengkapan negara, agar dapat diakui Internasional, sebagai negara yang merdeka. Selain itu, bagi para penguasa di negara ini, UUD 1945 merupakan senjata ampuh yang selalu mereka gunakan, demi menindas dan merampas HAK-HAK Rakyat, dengan mengandalkan kekuatan Militer.

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) selalu digunakan sebagai jembatan atau alat bagi para penguasa dan pemodal, untuk terus menerus merampas hak-hak rakyat kecil, demi memenuhi ambisi mereka, sehingga keberadaan dan keberpihakan amanah konstitusi sangat patut untuk dipertanyakan.

Meskipun didalam pasal-pasal yang terdapat didalam UUD 1945, tertapat berbagai pasal-pasal yang sesungguhnya memihak kepada rakyat kecil, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut hanyalah penghias saja, sehingga tidak pernah betul-betul berpihak kepada rakyat kecil.

Kondisi keberadaan UUD 1945, menjadi sangat miris ketika dihubungkan dengan perjuangan rakyat Papua yang hingga saat ini menuntut kebebasan Hak-Hak mereka sebagai sebuah Bangsa yang berhak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. dimana didalam Konstitusi yang merupakan dasar negara Indonesia sesungguhnya telah menjamin kemerdekaan bagi setiap bangsa di muka bumi, namun nyatanya pernyataan yang diungkapkan di dalam pembukaan UUD 1945 ini hanyalah omong kosong belaka, sebab apa yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 itu tidak mampu untuk mereka buktikan, dengan memberikan kebebasan kepada Rakyat Papua untuk MERDEKA sebagai sebuh negara.

Dengan melihat berbagai kenyataan yang terjadi, maka keberadaan UUD 1945 yang juga sebagai Konstitusi Indonesia, dapat dikatakan sebagai sebuah hiasan dan pelengkap yang dibuat oleh para pendiri negara Indonesia demi mendapatkan pengakuan Internasional, sebagai sebuah negara yang berdiri atas konstitusi.

BOIKOT PILPRES RI Adalah HAK BANGSA PAPUA


Pelaksanaan Pemilihan Presiden Republik Indonesia, tinggal hitungan hari saja, dimana sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, Pilpres Indonesia akan digelar serentak pada tanggal 9-7-2014 mendatang. Dalam pergelaran Pilpres ini sendiri, hanya terdapat dua pasang calon yang diusung oleh masing-masing pastai koalisi, demi memperebutkan kekuasaan sebagai orang nomor satu dan dua di negara ini. Dua pasangan calon yang telah lolos verifikasi KPU inipun mulai menebarkan pesona mereka, dengan memberikan berbagai janji-janji manisnya kepada rakyat, agar rakyat mau memilih dan memenangkan mereka dalam pelaksanaan pilpres, pada tanggal 9 juli mendatang. Janji-janji manis yang diberikan oleh kedua bakal calon ini, tidak hanya mereka berikan kepada rakyat Indonesia di Jawa dan daerah lainnya saja, janji manis dalam kampanyepun diberikan oleh kedua bakal calon kepada rakyat Papua, dengan harapan bisa memperoleh suara yang maksimal dari rakyat Papua. 

Namun nampaknya janji-janji manis yang diberikan kedua bakal calon kepada rakyat Papua, tidak mendapatkan sambutan yang positif dari rakyat Papua, sebab dari pantauan dan hasil pendiskusian dengan beberapa tokoh masyarakat Papua, sebagian besar rakyat Papua lebih bersepakat untuk melakukan Boikot dan tidak ingin terlibat dalam pemilihan Presiden Indonesia. "Untuk apa kita ikut pemilu ? Dorang mau kasih janji yang manis seperti apapun, kami tidak mau ikut memilih, kita lebih baik Boikot saja, dan kita tuntut Papua Merdeka saja, tuan Benny Wenda di Inggris, serta TPN-PB, KNPB dan Organisasi Lain sudah bilang untuk boikot, jadi kita semua akan boikot Pemilu besok", tegas Wene, di Jayapura. 

Melihat rentetan sejarah pemaksaan Papua menjadi bagian dari Indonesia, yang jelas-jelas cacat hukum Internasional, dan penuh dengan kecurangan, serta dengan melihat berbagai macam rentetan penderitaan yang dialami oleh rakyat Papua, hingga saat ini, yang dilakukan oleh Indonesia lewat militer mereka di Papua, maka dengan demikian, Rakyat PAPUA sangat Ber-HAK untuk tidak terlibat dalam Pilres RI, dan Rakyat PAPUA sangat berhak untuk melakukan BOIKOT, demi mencapai tujuan Kemerdekaan Sejati Bagi Bangsa Papua.

Dari 250 Juta Jiwa Lebih, Hanya 125 Juta Jiwa Yang Terlibat Pileg 2014

Keterlibatan rakyat Indonesia dalam Pesta politik (PEMILU)yang digelar setiap lima tahun sekali di Indonesia untuk memilik anggota Legislatif dan Presiden, nampaknya telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini sangat nampak dari jumlah total pemilih yang terdata di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, dimana dalam website resmi KPU ( www.kpu.go.id ) terdata secara jelas bahwa total jumlah pemilih yang terdata dalam Pemilihan Legislatif Indonesia yang digelar pada tanggal 9 April 2014 adalah sebanyak 124.972.491 jiwa dari total seluruh rakyat Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa lebih.

Dengan melihat fakta dan data total pemilih yang ada di website resmi milik KPU Indonesia serta dengan membandingkan jumlah pemilih pada PILEG 2014 dengan jumlah total penduduk Indonesia secara keseluruhan, maka dapat dipastikan bahwa jumlah rakyat Indonesia yang terlibat dalam PILEG 2014 hanyalah setengah dari jumlah total penduduk Indonesia secara keseluruhan. 

Fakta yang ada diatas membuktikan bahwa setengah dari keseluruhan rakyat Indonesia sudah tidak lagi mempercayai pesta Politik yang digelar di negara ini, dan sebagian besar rakyat Indonesia sudah mulai sadar bahwa PEMILU adalah Pesta milik kaum-kaum elite politik Indonesia yang hanya menghambur-hamburkan uang negara, demi kepentingan individu elite politik belaka.

Selain itu, dengan data diatas, maka sangat mungkin jika PILRES Indonesia yang akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang, akan mengalami penurunan jumlah pemilih yang sangat-sangat drastis. Dan jika hal ini terjadi, maka sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi akan sangat dipertanyakan. Sebab dengan menganut sistem demokrasi, seharusnya keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin negara itu sangat tinggi, namun nyatanya kemerosotan keterlibatan rakyat dalam Pelilu semakin tinggi dan hal ini tentu mencadi sebuah ancaman yang sangat besar bagi keberlangsungan sebuah negara yang katanya menganut sistem demokrasi.


RAKYAT PAPUA BER-HAK NYATAKAN BOIKOT PILPRES INDONESIA

Tahun 2014 merupakan tahun Politik bagi Indonesia, dimana di tahun 2014 ini, Indonesia meenggelar pesta Politik yang katanya adalah pesta rakyat, namun nyata-nyatanya, pesta politik yang digelar lima tahun sekali ini hanya dilakukan dengan mengatas namakan rakyat untuk kepentingan-kepentingan individu-individu yang haus akan kekuasaan belaka.

Dengan mengatas namakan pesta rakyat dalam setiap pemilihan yang digelar setiap lima tahun sekali ini, para politikus-politikus di negara ini menghalalkan berbagai macam cara demi merebut kekuasaan untuk memuaskan ambisi mereka masing-masing. 

Namun jika dilihat dari apa yang sudah terjadi di negara ini pada pesta-pesta politik yang sudah-sudah, maka apa yang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai sebuah kebiasaan yang memang sudah mendara daging disetiap individu politikus di negara ini. Dimana, mereka selalu menjanjikan hal-hal yang manis-manis kepada rakyat pada saat berkampanye, namun ketika mendapatkan jabatan, mereka melupakan semua janji yang telah mereka ungkapkan pada saat kampanye.

Tetapi yang menjadi titik poin dari artikel kali ini bukanlah utuk mengkritisi pesta politik yang digelar setiap lima tahun sekali di negara ini, dan juga bukan bertujuan untuk mengkritisi para politikus di negara ini yang selalu mengatas namakan rakyat demi memuaskan ambisi mereka, tetapi tujuan dari penulisan artikle kali ini adalah untuk mempertanyakan "untungnya keterlibatan rakyat Papua dalam pesta politik Indonesia".

Dengan melihat fakta sejarah dipaksakannya PAPUA menjadi bagian dari Indonesia demi ambisi para pendiri Indonesia yang rakus dan penuh ambisi, dan dengan melihat perlakuan Indonesia kepada rakyat PAPUA selama ini sejak dipaksakannya PAPUA menjadi bagian dari Indonesia lewat PEPERA 1969, yang penuh dengan kecurangan dan manipulasi politik yang dilakukan oleh Indonesia, Amerika Serikat dan PBB terhadap rakyat PAPUA, maka dengan demikian rakyat PAPUA sangat berhak untuk memutuskan tidak terlibat dalam pesta Politik Indonesia.

Selain itu, dengan melihat seruan BOIKOT yang dikeluarkan oleh Diplomat Free West PAPUA Campaign ( Benny Wenda ) di Inggris dan seruan sama yang dikeluarkan oleh para pejuang kemerdekaan PAPUA di berbagai tempat, serta dengan melihat catatan SEJARAH BANGSA PAPUA yang jelas-jelas sangat berbeda dengan Indonesia, maka sangat beralasan bagi RAKYAT PAPUA untuk Menyatakan BOIKOT PILPRES Indonesia di Seluruh TANAH PAPUA, sebab RAKYAT PAPUA sama sekali tidak memiliki alasan untuk terlibat dalam pesta politik Indonesia.

Selain itu, yang paling penting yang harus disadari Rakyat PAPUA adalah bahwa siapapun yang akan memimpin Indonesia dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dia tidak akan memberikan suatu perubahan maupun perhatian lebih kepada Rakyat PAPUA. Sebab yang Indonesi butuhkan itu bukanlah Rakyat PAPUA, melainkan kekayaan alam PAPUA, seperti yang pernah diungkapkan oleh Alie Murtopo bahwa "Jika Orang PAPUA ingin merdeka, maka silahkan minta Amerika untuk siapkan pesawat APOLO dan dirikan negara kalian di Bulan, sebab yang kami butuhkan adalah Tanah PAPUA, bukanlah Orang PAPUA nya".

Dengan melihat pernyataan para pendahulu Indonesia dan dengan melihat kondisi nyata Rakyat PAPUA yang semakin habis akibat tindakan brutal Militer Indonesia di PAPUA, serta dengan berkaca dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di PAPUA oleh presiden-presiden Indonesia yang sudah-sudah, maka sangat tepat jika Rakyat PAPUA menyeruhkan BOIKOT dan menuntut "HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA PAPUA, SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI BANGSA PAPUA".

Kutuk 51 Tahun Hari Anegsasi Papua, AMP Akan Gelar Aksi Gabungan Di Yogyakarta

Logo AMP dan Peta West Papua (PH)
Yogyakarta - setiap tahun, pada tanggal 1 Mei selalu diperingati selalu diperingati oleh para aktivis dan kaum buruh di berbagai negara di dunia sebagai "Hari Buruh Internasional", peringatan hari buruh ini selalu dilakukan dengan cara menggelar aksi secara besar-besaran, sehingga, setiap memasuki tanggal 1 mei, hampir setiap negara - negara di duni termaksud Indonesia, selalu memperketat pengamanan dengan menambahkan jumlah pasukan guna menjaga keberlangsungan aksi yang digelar oleh kaum buruh. Dengan penambahan jumlah pasukan oleh pemerintah, peringatan hari buruh yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Mei, hampir selalu berujung pada bentrokan antara aparan keamanan dan demonstran di berbagai negara.
Namun terlepas dari peringatan hari buruh yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Mei itu, ada sebuah sejarah buram lainnya yang juga jatuh pada tanggal 1 Mei 1963, yang dimana, peristiwa ini mengakibatkan Bangsa PAPUA harus terjerumus didalam Penjajahan Negara Republik Indonesia hingga saat ini. Peristiwa ini sering disebut dan diperingati oleh Indonesia sebagai hari kembalinya Irian Barat ke Indonesia, atau yang sering disebut sebagai hari Integrasi, Namun bagi Rakyat PAPUA 1 Mei bukanlah hari Integrasi, melainkan hari ANEGSASI, sebab Rakyat West PAPUA merasa tidak pernah menjadi bagian dari Negara Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, dan pada umumnya Rakyat West PAPUA pun tidak pernah bersepakat untuk bergabung dengan Indonesia. 
Untuk itu, Rakyat West PAPUA berpendapat bahwa 1 Mei bukanlah hari Integrasi, melainkan hari ANEGSASI, sebab umumnya Rakyat West PAPUA yang memiliki HAK atas Tanah PAPUA, tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembahasan status West PAPUA, selain itu, Rakyat West PAPUA pun merasa terpaksa harus bergabung dengan Indonesia, karena berada dibawah tekanan senjata militer Indonesia yang telah menggelar operasi militer di PAPUA, sejak dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Ir. Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961 hingga saat ini.
Keterlibatan PBB dan Amerika Serikat dalam memberikan kekuasaan administrasi atas West PAPUA kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, merupakan sejarah buram yang mengakibatkan Rakyat West PAPUA harus terus berjuang melawan Penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia, selain itu, keterlibatan PBB yang tidak netral dalam menangani status PAPUA, membuat Rakyat West PAPUA hingga saat ini, masih sangat meragukan kinerja sebuah lembaga Internasional seperti PBB ini. Dimana keputusan PBB dalam memberikan kekuasaan adminstrasi kepada Indonesia atas West PAPUA, lebih cenderung memihak kepada Indonesia atas dasar kepentingan Amerika Serikat sebagai negara Adidaya yang sangat memiliki pengaruh yang besar di PBB.
Dengan melihat rentetan sejarah buram, keterlibatan PBB dan Amerika Serikat, serta Belanda dalam memutuskan status West PAPUA, dan untuk mengutuk 51 tahun hari ANEGSASI Indonesia atas West PAPUA , maka Aliansi Mahasiswa PAPUA [ AMP ]Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta - Jawa Tengah, berencana untuk menggelar aksi gabungan pada : 

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Mei 2014

Waktu          : 08 : 00 WIB - Selesai

Bentuk Aksi    : Long Mach

Rute Aksi      : Asrama Mahasiswa PAPUA "KAMASAN I" - OKM Yogya

Titik Kumpul   : Asrama Mahasiswa PAPUA "KAMASAN I"

Thema Aksi     : HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI, SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA"

Bangkitlah Pemuda West Papua

Bangunlah Wahai Pemuda....
Bangunlah Wahai Pemudi....
West Papua.....
            Lihatlah... dan Dengarkanlah….
            Jeritan Penderitaan dan Tangisan Duka…
            Yang Terjadi…, Atas Bangsa Mu…
Berapa Lama Lagi Kah…
Kalian Akan Terus…Berdiam Diri…
Belum Cukup Kah….Penderitaan Panjang..
Penjajahan Bangsa Mu….
Sadarilah…Bersatu dan Lawan….
            Bangkit…Lah….Wahai Pemuda…Pemudi…
            Rapatkanlah…Bersatulah….
            Usirlah Penjajah..Dari Atas Negri Mu….

            Dan Rebutlah, Kedaulatan…Mu…


Domload Lagunya Di Sini : www.reverbnation.com

Gelar Aksi, Ini Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]


“HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA”


Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, menurut alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia dan juga tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selaini itu dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 juga menjamin “Kemerdekaan bagi setiap orang (individu ataupun kelompok) untuk bebas berekspresi, berserikat, berkumpul, dan berpendapat dimuka umum”.
Walaupun dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 telah jelas memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum, namun berbagai penyelewengan terus terjadi di atas tanah Papua. Hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat di muka umum dicabut dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak rasional. Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wim Rocky Medlama dan Buchtar Tabuni ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dijadikan Daftar Percarian Orang (DPO) hanya karena memimpin aksi guna menyampaikan pendapat di muka umum, dan puluhan aktivis Papua lainnya ditanggap dan dijadikan tahanan politik oleh pemerintah Indonesia melalui Polda Papua hingga saat ini.
Dengan alasan menjaga stabilitas negara, Indonesia terus mengerahkan ribuan militernya ke Papua dan melakukan perampasan terhadap Hak-Hak dasar Rakyat Papua dan melegalkan segala cara demi membungkam kebebasan ruang demokrasi bagi Rakyat Papua, demi mengamankan kepentingan pengeksplotasian Sumber Daya Alam (SDA) Papua yang tidak pernah memerhatian Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Multy Nation Coorporation (MNC) milik imprealis, seperti PT. Freeport Indonesia, MIFE, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain sebagainya yang dilindungi Negara Kolonialis Indonesia melalui militer yang sangat represif.
Dengan melihat situasi ini dan dengan berlandaskan sejarah Bangsa Papua yang telag merdeka sejak 1 Desember 1961, maka Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dengan ini menyatakan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua” dan dengab tegas menuntut kepada Rezim Penguasan Negara Republik Indonesia SBY-Boediono dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera:

1.Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
2.Segera Menutupkan dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo, dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
3.Tarik Militer Indonesia (TNI- POLRI) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terharap Rakyat Papua.

Yogyakarta, 13 Maret 2013