Perlunya Pembacaan Lebih Mendalam Terkait Pengerahan Militer dan Munculnya Ormas Reaksioner di Papua

Suhu politik Papua, kian hari semakin menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Ditingkat Internasional, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat diberbagai negara, semakin menunjukan kemajuan pesat, dimana di Inggris Benny Wenda bersama Free West Papua Campaign, ILWP, dan IPWP secara gamblang mendeklarasikan Referendum bagi West Papua, yang didukung langsung oleh ketua partai Buruh Inggris, yang saat ini berposisi sebagi oposisi dalam pemerintahan inggris dan anggota parlemen Inggris. Selain itu, di kawasan Melanesia sendiri,  Perdana Mentri Vanuatu, Perdana Mentri Salomon Island yang juga ketu MSG, dan Perdana Mentri Kanaki, secara tegas menyatakan dukungannya kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk diangkat statusnya dari opserver menjadi anggota penuh di forum MSG sesegerah mungkin, dengan mempertimbangkan sikap pemerintah Indonesia yang seakan malas tahu dengan  undangan ketua MSG untuk membahas persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di West Papua. Tidak hanya itu, dalam satu minggu terakhir, Perdana Mentri Papua New Gunea dalam siaran persnya kepada berbagai media internasional, dengan tegas menyatakan bahwa forum negara-negara Pasific menginginkan Self Determination bagi West Papua.
Menanggapi suhu politik West Papua yang sema tinggi dalam kurun waktu satu bulan terakhir, pemerintah Indonesia terkesan tertutup dan bahkan tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi di tingkat Internasional. Dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, kementrian luar negri meng klaim bahwa tidak ada hal yang khusus dan bahkan menyatakan bahwa probaganda yang dilakukan oleh pendukung kemerdekaan West Papua adalah tidak benar, sehingga tidak perlu ditanggapi serius. Namun nyatanya apa yang diungkapkan pemerintah Indonesia lewat kementrian luar negrinya, tidak berjalan sebanding dengan sikap yang diambil dalam merespon suhu politik Papua ditingkat internasional maupun di Papua sendiri. Pemerintah Indonesia lewat kementrian pertahanan secara diam-diam mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, serta menggencarkan pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai daerah di Papua, terlebih khusus di daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan Papua New Gunea. Selain itu, kementrian pertahanan Indonesia menyatakan akan membangun pangkalan militer khusus di Papua, dan kantor perwakilan kementrian pertahanan di Papua dalam waktu dekat, dan rencananya akan dimulai pada akhir tahun 2016 ini.
Melihat pengerahan militer dalam jumlah besar ke tanah Papua khususnya di daerah-daerah perbatasan oleh pemerintah Indonesia, mendapat tanggapan dari Gerry Juffa (Gubernur Provinsi Oro, Papua New Gunea), dimana Juffa secara tegas menyuarakan hal ini kepada parlemen Papua News Gunea, agar dapat menjadi perhatian yang serius, sebab menurutnya pengerahan pasukan dalam jumlah yang sangat besar seperti ini, tentu memiliki alasan, apa lagi puluhan ribu pasukan itu disiagakan di daerah yang berbatasan langsung dengan PNG.
Maraknya pengerahan militer dan pembangunan pos-pos pengamanan di tanah Papua, ini perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam oleh seluruh lapisan rakyat Papua, baik di gerakan gerilya kota, gerilya rimba maupun di tingkat Internasional. Pengerahan pasukan yang dilakukan oleh Indonesia ini, ikut dibarengi dengan munculnya berbagai macam organisasi sipil reaksioner, yang semakin menunjukan tajinya, dengan melakukan aksi-aksi tandingan dan bahkan membakar atribut organisasi dan bendera Bintang Kejora di gedung DPRP beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, aksi-aksi anarkis dan provokatifpun ditunjukan oleh massa ormas yang muncul dalam 1 bulan terakhir di berbagai daerah di Papua, seperti yang dilakukan oleh massa Bara NKRI dalam aksi anarkis yang mereka lakukan pada tanggal 2 Juni 2016 lalu. Dimana dalam aksi yang digelar oleh kelompok ini, diberitakan setidaknya seorang perempuan Papua yang sedang melintas di depan lapangan Trikora, Padang Bulan, Abepura (depan kampus Uncen I), dianiaya oleh massa aksi Bara NKRI, tanpa alasan dan sebab yang jelas. Selain itu, massa ini memaksakan toko-toko, kios, angkutan dan pasar untuk tidak beraktifitas, serta memaksakan pemilik toko, kios dan supir akutan untuk terlibat dalam aksi yang mereka lakukan.
Hal ini perlu menjadi perhatian khusus para pengambil kebijakan yang ada di Papua, sebab jika tidak demikan, hal ini tentu akan memancing terjadinya konflik horizontal antara massa rakyat Papua dan ormas reaksioner yang massanya mayoritas orang non Papua, dan jika konflik ini pecah, maka tentu Indonesia akan merasa berhasil dan justru akan memelihara konflik ini terjadi dalam skala yang lebih besar dan dalam kurun waktu yang lama, demi meloloskan kepentingan mereka di atas tanah Papua.(rk)

Rakyat PAPUA Harus Tetap Fokus Pada Agenda MSG

Pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota resmi Melanesia Spearhead Group (MSG) atas aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), sebagai wadah representatif rakyat Papua, akan secara resmi dibahas dalam KTT MSG yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Juni 2015 mendatang, di Honiara, Solomon Island. Pembahasan status West Papua yang pada awalnya direncakankan pada 21 Mei 2015 lalu, mengalami penundaan, dikarenakan pimpinan dari PNG dan Viji yang tidak dapat hadir, karena melakukan pertemuan tertutup dengan Indonesia di Jepang, yang dimana pertemuan tertutup tersebut terindikasi dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk menggagalkan upaya ULMWP menjadi anggota MSG, yang akhirnya berdampak pada terjadinya penundaan pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota MSG, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.
Indonesia nampaknya tidak pernah menyerah untuk menggagalkan seluruh upaya yang dilakukan oleh para diplomat West Papua, di tingkat Internasional, Indonesia dengan gencar-gencarnya melakukan pendekatan dengan pimpinan-pimpinan negara Melanesia seperti PNG dan Viji, guna meyakinkan mereka bahwa Papua merupakan bagian Integral Indonesia, sehingga yang semestinya masuk menjadi bagian dari MSG adalah Indonesia, sebab Indonesia memiliki 5 provinsi yang merupakan bagian dari rumpun melanesia. Untuk lebih meyakinkan dan juga meluluhkan hati para pimpinan PNG dan Viji, Indonesia kembali menggunakan cara licik merekan yaitu dengan menggunakan Politik Uang, dimana Indonesia memberikan sejumlah uang kepada PNG dan Viji dengan alasan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman dan juga merupakan bentuk dari kerja sama bilateral dalam bidang pembangunan ekonomi.
Dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, nampaknya Indonesia sedikit berhasil mempengaruhi ke dua negara ini (PNG dan Viji), dimana dalam pernyataan resminya di media-media pasifik, Perdana Menteri Viji secara tegas menyatakan sikap mendukung Indonesia menjadi anggota MSG, hal senadapun dilontarkan oleh PM PMG, meskipun tidak secara terang-terangan. Namun pernyataan kedua PM, baik Viji dan PNG justru dikecam oleh berbagai politisi di negara-negara melanesia, dimana secara beramai-ramai, berbagai politisi dari partai oposisi mengeluarkan pernyataan bahwa, jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, maka Indonesia silahkan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di MSG, pernyataan lebih keras dilontarkan oleh pemimpin partai oposisi Viji, dimana dengan tegas ia menyatakan bahwa "tidak ada alasan bagi MSG untuk menolak atau tidak menerima West Papua sebagai anggota dari MSG, sebab West Papua adalah bagian dari wilayah Melanesia yang masih di jajah hingga saat ini, dan MSG pun didirikan dengan tujuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Melanesia dari penjajahan,sehingga MSG wajib menerima West  Papua sebagai anggota MSG, jika tidak MSG dibubarkan saja". tegas pimpinan partai oposisi Viji, seperti yang dirilis oleh media-media pasific.
Selain itu, Perdana Menteri Solomon Island, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan mendukung West Papua menjadi anggota MSG, serta juga dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan memimpin jalannya sidang putusan status West Papua di MSG, dan menyatakan bahwa pelasanaan sidang akan dilakukan secara kolektif, sehingga terkait hak vetto tidak akan berlaku dalam sidang. Dengan penegasan yang dikeluarkan oleh PM Solomon Island, tentunya kami rakya West Papua bisa sedikit bernafas legah, sebab hak vetto tidak akan berlaku dalam putusan status West Papua, yang berarti PNG dan Viji sebagai pemilik hak Vetto di MSG, tidak dapat melakukan intervensi secara berlebihan untuk menguntungkan Indonesia, sebab dalam keanggotaan MSG, hanya Viji dan MSG saja yang memiliki hak vetto. Dan juga seandainya dilakukan votting, kemungkinan West Papua menjadi anggota MSG itu sangatlah mungkin terjadi, sebab West Papua memiliki 3 suara, yaitu Vanuatu, Kanaki dan Solomon Island sebagai tuan rumah.
Melihat kondisi ini, Indonesia mencoba untuk membangun komunikasinya dengan Mentri Luar Negeri Vanuatu, agar bisa mempengaruhi Vanuatu untuk mendukung Indonesia dalam sidang MSG yang akan mulai digelar pada tanggal 18 Juni mendatang, namun pendekatan tersebut tercium oleh Perdana Mentri Vanuatu, yang akhirnya secara tegas memberhentikan atau memecat Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan menggantikannya dengan Menlu yang baru, dan kemudian mengeluarkan pernyataan tegas kepada media bahwa, fokus utama Menlu Vanuatu yang baru adalah mendukung West Papua menjadi anggota MSG, dan mendukung kemerdekaan West Papua. Hal tersebut dilakukan oleh PM Vanuatu, sebagai bentuk konsistensi yang Vanuatu dalam mendukung perjuangan Kemerdekaan West Papua dari cengkraman kolonial Indonesia.
Dengan melihat kondisi ini, Indonesia tentu sangat kuatir, sebab sidang tahunan MSG yang akan digelar tanggal 18 hingga 24 Juni mendatang, sangat memungkinkan untuk West Papua menjadi bagian dari anggota MSG, selain itu, pergerakan massa rakyat Papua di Papua dan luar Papua, serta pergerakan massa rakyat Melanesia dan Internasional yang mendukung West Papua menjadi bagian dari MSG, akan sangat mempengaruhi putusan KTT MSG, sehingga untuk mengalihkan perhatian rakyat West Papua dan Internasional akan keberlangsungan sidang tahunan MSG yang akan membahas status West Papua, Indonesia mulai melakukan pengalihan isu dengan berbagai macam cara, guna memecah kosentrasi rakyat Papua. Dimana seperti kita ketahui bersama, dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Indonesia menyebarkan isu bohongnya lewat media bahwa Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), mengeluarkan ancaman perang kepada Indonesia. Isu tersebut menjadi isu hangat selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu, namun karena tidak berhasil mempengaruhi kosentrasi rakyat Papua, Indonesia mulai kembali melakukan setingan baru, dengan menciptakan konflik horisontal antara rakyat sipil dan rakyat sipil, seperti yang terjadi kemarin(09/06/15-red), di kompleks perumahan Organda Padang Bulan, Jayapura. Dimana Indonesia lewat intelejen dan kepolisian dan TNI, berhasil menciptakan konflik ini, yang kemudian memanfaatkan situasi konflik ini, sebagai alasan untuk menurunkan pasukan dalam jumlah yang banyak, dengan persenjataan lengkap di lokasi kejadian.
Jika kita telusuri secara seksama, sebenarnya asal mula terjadinya konflik antara warga di perumahan Organda kemarin, sebenarnya berawal dari hal yang sangat sepele, namun karena hal ini telah diseting sedemikian rupa oleh militer Indonesia, lewat Intelejennya, maka hal ini dibuat menjadi besar guna mengalihkan perhatian rakyat Papua yang sedang fokus dengan agenda West Papua di MSG. Selain itu, tempat kejadian bentrok, merupakan basis sektor dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan juga sangat dekat dengan titik dimana massa rakyat Papua berkumpul, ketika hendak menggelar aksi damai, sehingga sangat jelas sekali bahwa hal ini merupakan bagian dari setingan yang dilakukan Indonesia lewat BIN, TNI dan Polri yang ada di Papua, guna mengalihkan kosentrasi rakyat Papua.
Dengan melihat perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat West Papua di luar negeri, dan sikap para pimpinan negara-negara Melanesia, serta juga dengan banyaknya dukungan dari rakyat Melanesia dan dunia Internasional kepada West Papua untuk menjadi anggota MSG, maka diinformasikan dan diserukan kepada seluruh elemen rakyat West Papua yang berada di mana saja, dan khususnya yang berada di Tanah Air Wet PAPUA, agar tetap tenang dan fokus pada agenda bersama, guna mendorong West PAPUA, menjadi anggota MSG. Rakyat PAPUA tidak perlu terprovokasi dengan upaya apapun yang dilakukan oleh Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang sangat licik, dan sudah pasti Indonesia akan menghalalkan segalah macam cara untuk memecah bela persatuan rakyat PAPUA, guna menggagalkan agenda West PAPUA yang sudah berada di ujung tanduk.

"West PAPUA 1 Dalam ULMWP, Menuju MSG"

Perang Di Timika Bukanlah Perang Suku, Melainkan Perang Kelompok

Belakangan beredar pemberitaan di beberapa media nasional (Indonesia) maupun lokal (Papua) terkait terjadinya perang antara dua kubu masyarakat yang berada di Kab. Timika. Dalam pemberitaannya, media-media ini memuat dan menyatakan bahwa, yang terjadi di Kab. Timika merupakan perang suku, karena melibatkan dua suku yang berbeda, sehingga media-media ini mengklaim bahwa perang tersebut adalah perang suku.

Dengan melihat pemberitaan yang kurang menyenangkan dan rasa sedih atas terjadinya peristiwa sama yang terus-menerus terjadi, hingga memakan korban nyawa, maka saya berfikir untuk mencoba menganalisa terjadinya konflik ini menurut pandangan saya, dan jika ada kawan-kawan yang kurang sepakat dan sepaham dengan analisa saya ini, maka silahkan tinggalkan komentar kawan-kawan di blog ini, atau kirimkan pesan ke e-mail : roykarobanews88@gmail.com.

Konflik Di Timika Bukan Perang Suku, Melainkan Perang Antara Kelompok !

Mengapa saya katakan bahwa konlik di Timika itu bukan Perang Suku, melainkan Perang Antar Kelompok ?
Jelas saya berpendapat demikian, sebab menurut saya perang suku itu bukanlah perang asal-asalan, sebab perang suku yang sebenarnya itu memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, dan juga terjadinya perang suku yang sebenarnya itu tidaklah terjadi akibat faktor-faktor yang disebabkan dari luar (ekternal)dua suku yang sedang bertikai, dan juga yang harus kita ketahui bahwa, perang suku itu sendiri memiliki aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar oleh masing-masing suku yang sedang bertikai/konflik saat itu.

Sedangkan yang sedang terjadi di Kab. Timika saat ini sangatlah tidak sesuai dengan faktor-faktor penyebab adanya perang suku, dan dari indikasi terjadinya konflik yang sedang berlangsung saja, dapat kita lihat bahwa sebenarnya faktor penyebab terjadinya konflik ini sendiri datangnya dari luar (eksternal) dan untuk itu konflik yang terjadi di Kab. Timika ini tidak dapat kita kategorikan sebagai sebuah Perang Suku, meskipun dalam konflik yang sedang terjadi di sana terjadi antara dua suku yang berbeda, namun yang harus menjadi perhatian kita adalah, terkait faktor penyebab terjadinya konflik dan terkait juga aktor-aktor yang kemungkinan bermain ataupun menyeting terjadinya konflik yang sedang dan terus terjadi di Timika.

Dan juga yang harus diketahui bahwa, meskipun konflik yang terjadi di Timika melibatkan dua suku yang berbeda, namun konflik ini tidak dapat dikategorikan sebagai perang suku, karena keberadaan masyarakat dari dua suku tersebut (Dany dan Mee)tidak hanya di Kab.Timika saja, melainkan berada didaerah-daerah lain di Papua, bahkan diluar Papua. Dengan demikian konflik yang sedang terjadi di Kab. Timika adalah Murni Konflik/Perang antara kelompok.

Selain itu, saya sangat tidak sependapat dengan pemberitaan yang diberitakan oleh media nasional maupun media lokal terkait konflik yang sedang terjadi di Kab. Timika adalah Perang Suku, sebab menurut saya bahasa pemberitaan media ini sangatlah provokatif dan tidak memiliki landasan yang kuat. Media boleh-boleh saja memberitakan peristiwa yang sedang terjadi, namun sebaiknya mereka juga dapat melihat dan menganalisa permasalahan yang sebenarnya terlebih dahulu, agar apa yang diberitakan oleh media itu tidak menjadi racun bagi yang mengkonsumsi berita tersebut.

Terkait pemberitaan media yang menyatakan bahwa yang terjadi di Timika adalah perang suku, maka saya ingin menghimbau kepada seluruh kawan-kawan, Pemuda dan Mahasiswa Papua, Serta Seluruh Komponen Rakyat Papua, agar jangan terpancing ataupun termakan pemberitaan media yang jelas-jelas bebau provokatif, dan yang sangat dikhawatirkan, adalah jika konflik yang terjadi di Timika ini meluas ke daerah-daerah lain tempat dimana terdapat dua suku yang terlibat konflik di Timika, akibat pemberitaan media yang tidak seimbang dan terkesan provokatif.

Landasan Saya Mengatakan Konflik Di Timika Bukan Perang Suku, Melainkan Perang Antar Kelompok :

Seperti yang sudah saya utarakan diatas bahwa, konflik yang sedang terjadi di Timika tidak dapat dikategorikan sebagai perang suku, melainkan perang/konflik antara kelompok. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di Timika yang menjadi alasan untuk tidak menyatakan konfik yang terjadi adalah Perang Suku ;

  1. Faktor penyebab konflik yang terjadi itu datangnya dari luar kedua suku (eksternal), mengapa saya katakan demikian, sebab menurut informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan yang berasal dari daerah konflik menyatakan bahwa "terjadinya konflik ini, pada dasarnya akibat tidak adanya kejelasan batasan wilayah administratif yang jelas dari kedua pemerintah daerah (Kab. Timika dan Kab. Paniai), yang akhirnya mengakibatkan cekcok dan saling klaim wilayah antara kedua pihak terjadi dan menimbulkan konflik tersebut.
  2. Kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam terjadinya konflik guna meloloskan rencana/agenda terselubung mereka, dengan memanfaatkan situasi konflik yang sedang terdi. Pihak lain yang saya katakan ini bisa individual, organisasi ataupun perusahaan yang sedang berkepentingan di daerah terjadinya konflik ini.
  3. Keterlibatan perusahaan dalam menciptakan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat yang bermukim disekitar perusahaan bukanlah hal yang baru untuk Papua, dan bukan hanya di Papua hal itu terjadi, di daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan Dunia yang daerahnya terdapat perusahaan-perusahaan besar, potensi terjadinya konflik itu sangat besar, biasanya itu diciptakan sendiri oleh perusahaan bersangkutan demi mengelabuhi kosentrasi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi di daerah mereka. Selain itu, biasanya konflik seperti ini juga diciptakan oleh aparat keamanan yang dimana kita ketahui bersama bahwa dengan keberadaan perusahaan, biasanya perusahaan akan memberikan biaya pengamanan kepada aparat keamanan dari negara bersangkutan untuk melakukan pengamanan wilayah perusahaan. Untuk Papua dan Indonesia lain, konflik perebutan kekuasaan untuk mengamankan perusahaan yang terjadi antara TNI-POLRI, bukanlah hal yang baru, perebutan lahan antara TNI-PORI selalu terjadi, demi mendapatkan jata pengamanan dari perusahaan-perusahaan yang ada.
Masih Bersambung..........

PT. Freeport Sumber Duka Bagi Rakyat Papua

Areal Tembagapura Papua (ils)
Papua merupakan sebuah pulau yang terkenal kaya akan kekayaan alamnya, yang mengakibatkan Pulau Papua menjadi rebutan perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco dan beberapa perusahaan lain dari negara-negara kapitalis dan imprealis yang berlomba-lomba untuk menanamkan modal (ber-investasi) di tanah Papua. Ketertarikan negara-negara kapitalis dan imprealis untuk menguasai wilayah Papua sendiri menjadi sebuah babak baru dari sejarah Bangsa Papua, yang mengakibatkan rakyat Papua yang memiliki Hak atas tanah Papua ini, harus menjadi korban atas keserakahan dan kerakusan negara-negara kapitalis/inprealis dan antek-anteknya yang berusaha dengan segalah macam cara mereka untuk menguasai tanah Papua. Namun dari semua perusahaan-perusahaan asing yang ada di Papua, penulis lebih tertarik untuk membahas terkait keberadaan PT. Freeport di Papua yang terus menerus menimbulkan konflik sosial di masyarakat adat setempat yang merupakan pemilik hak ulayat atas wilayah yang menjadi di eksplorasi oleh PT. Freeport ini.

Untuk itu, sebelum melangkah lebih jauh terkait masuknya perusahaan-perusahaan asing di Papua, penulis berfikir alangkah baiknya memaparkan secara singkat sejarah awal terkuaknya kandungan kekayaan alam yang melimpah di Papua dan sejarah masuknya PT. Freeport terlebih dahulu.

  • Sejarah Singkat Terkuaknya Kekayaan Alam di Papua dan Masuknya PT. Freeport di Papua

Pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta dari Belanda Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yang konon kabarnya ada di Tanah Papua.
Catatan pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari Kapten Johan Carstensz yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya Aernem dan Pera ke “selatan” pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan Tanah Papua, tiba-tiba jauh di - pedalaman melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari 1623 tentang suatu pegungungan yang “teramat tingginya” yang pada bagian-bagiannya tertutup oleh salju. –Catatan Carsztensz ini menjadi cemoohan kawan-kawannya yang menganggap Carstensz hanya berkhayal.
Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju.
Beberapa ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. HA.Lorentz dan Kapten A. Franzen Henderschee. Semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak Wilhelmina (Puncak Sudirman sekarang) pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorentz belakangan diabadikan untuk nama Taman Nasional Lorentz di wilayah suku Asmat di pantai selatan.
Pada pertengahan tahun tiga puluhan, dua pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak NNGPM yang merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Cartensz. Petualangan mereka kemudian menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian.
Pada tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya serta melakukan penilaian. {Sejarah]
Hasil penelitian dan analisa dari berbatuan yang diambil dari Ertsberg ini menjadi sebuah data awal bagi Freeport untuk melakukan ekplorasi di tanah Papua, namun PT. Freeport yang merupakan perusahaan milik Amerika mengalami jalan buntu untuk masuk melakukan ekplorasi di Papua, karena pada saat itu, Papua masih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Belanda yang juga merupakan sekutu Amerika. Namun  seiring dengan berjalanya waktu kekuasaan Belanda atas Papua diusik Indonesia. 
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari jajahan Belanda pada tanggal 17 agustus 1945, namun belanda baru mengakuinya empat tahun kemudian (1949) setelah melancarkan agresi militer II Belanda pada tanggal 19-12-1948. Dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno yang saat itu merupakan Presiden Indonesia mulai melancarkan klaimnya atas wilaya Papua dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan rasional diantaranya ; Soekarno mengklaim Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan 1).alasan Papua merupakan bagian dari kerajaan Tidore yang merupakan kerajaan yang pernah ditahlukan oleh Gadjah Mada, namun hal itu tidak dapat dibuktikan hingga saat ini. 2).Papua merupakan bagian dari jajahan Hindia-Beelanda, padahal jelas-jelas pada pembacaan Proklamasi Indonesia telah menyatakan bahwa batasan wilayahnya hanyalah dari Sabang sampai Ambon saja, dan hal itu juga dipertegas oleh Drs. Moh. Hatta yang merupakan wakil Presiden dan ketua delegasi Indonesia dalam Konfrensi Meja Bundar di Denhag Belanda, dan beberapa alasan lainnya.
Namun menurut penulis, Alasan paling mungkin yang menjadi dasar Soekarno melakukan pengklaiman atas Papua ialah persoalan Ekonomi dan Politik Indonesia saat itu, selain dari itu, Soekarno yang anti imperialisme barat ingin menghalau bangsa barat yang masih berkoloni di sekitar Indonesia (ingat: "Ganyang Malaysia"), termasuk Papua Barat. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa Nederlands Nieuw Gu- inea (Papua Barat) akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menyerang kembali Indonesia (ingat: aksi militer Belanda yang kedua 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI), maka Soekarno bersikeras untuk mengklaim Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan menghalalkan cara-caranya. {Sejarah}
Soekarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet di dalam usahanya menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerah- kan Papua Barat ke tangan RI. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam blok Komunis, karena Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang sangat anti imperialisme barat dan dengan jelas lebih cenderung pro blok Timor. Pemerintah AS ingin mencegah kemungkinan yang akan terjadi dengan memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan RI.5   

Pemerintah AS di samping menekan pemerintah Belanda, berusaha mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke Washington (AS) pada tahun 1961 dan pada tahun 1962 utusan pribadi presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan AS tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat. Untuk mengelabuhi mata dunia bahwa proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian salah diterjemahkan oleh pemerintah RI sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969. Menurut Perjanjian New York, rakyat Papua Barat harus bebas memilih apakah mereka ingin merdeka sendiri. 
  

Pada tanggal 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) mengambil alih kekuasaan administratif di Papua Barat dari pemerintah Belanda, dan sebelum tepat satu tahun UNTEA di Papua, UNTEA menyerahkan kekuasaan administratif Papua kepada Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963, yang dikatakan orang Indonesia sebagai hari Integrasi, namun rakyat Papua mengagap itu sebagai hari ANEGSASI. 

Dengan berjannya waktu, Amerika menilai Soekarno akan mengingkari janjinnya, maka Amerika saat itu berupanya mengadu domba Indonesia dengan isu Komunis, yang akhirnya Amerika dengan mengandalkan Soeharto, yang saat itu adalah Kasad Angkatan Darat Indonesia yang juga memiliki emosi terpendam terhadap pimpinan-pimpinan Indonesia dan jendral-jendral saat itu untuk melakukan pembusukan-pembusukan kepada para pemimpin Indonesia dengan bantuan CIA dan melakukan penggulingan, lewat pebantaian terhadap sembilan jendral yang dikenal dengan peristiwa G 30 S/PKI yang meledak pada tanggal 1 Oktober 1965.


Akhirnya pada tanggal 11 maret 1966, Jendral Soeharto mendapatkan surat yang terkenal dengan nama "SUPERSEMAR" untuk memulihkan stabilitas, keamanan dan ketertiban di Indonesia saat itu yang sedang kacau-balau. Karena situasi yang semakin memburuk paska G30S/PKI, akhirnya sidang istimewah MPRS pada bulan maret 1967, memutuskan dan mengukuhkan Soeharto menjadi Presiden ke II Indonesia. 
Setelah dikukuhkan, Di awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah di awal era Soeharto segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967)yang jelas memberi peluang bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Melihat peluang yang diberikan Soeharto, Pimpinan tertinggi Freeport di masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Beliau bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari Indonesia untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967, padahal saat itu Papua belum sah menjadi bagian dari Indonesia, sebab pelaksanaan Penenruan Pendapat Rakyat (PEPERA) sendiri baru dilaksanakan dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969 dan juga dalam pelaksanaan kontrak karya, rakyat Papua yang menjadi pemilik hak ulayat atas wilayah eksplorasi PT. Freeport sendiri tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kontrak karya yang dilakukan.
Dengan melihat berbagai macam kejanggalan yang terjadi atas masuknya PT. Freeport pada tahun 1967(2 tahun sebelum PEPERA), maka sudah sangat layak dan patut dicurigai bahwa masuknya Freeport ke Papua sendiri telah memberikan keyakinan bahwa Indonesia akan tetap menguasai Papua, sebab PT. Freeport merupakan perusahaan terbesar milik Amerika yang secara otomatis Amerika akan membantu Indonesia untuk menguasai Papua.
Dan kecurigaan atas akan adanya kecurangan dalam pelaksanaan PEPERA sendiri sebenarnya sudah dapat tercium sejak Amerika mendekati Indonesia dan menekan Belanda untuk angkat kaki dari Papua, serta dengan didaftakannya permasalahaan Papua ke dalam PBB oleh Amerika, agar terlihat pencaplokan ini berjalan sesuai dengan standar Internasional. Selain itu, pelaksanaan PEPERA sendiri tidak berjalan sesuai ketentuan Internasional yang mengharuskan seluruh Rakyat Papua untuk dapat menentukan pilihan mereka masing-masing, namun nyatanya pelaksanaannya dibuat sistem keterwakilan dengan cara menyeleksi dan mendidik orang-orang yang ditunjuk, dan hal itupun dilakukan dibawa todongan senjata.
  • PT. Freeport Sumber Konflik !
Awal dilaksanakannya kontrak karya PT. Freeport pada tahun 1967, di awal tahun Soeharto menjadi presiden Indonesia ke-II saja telah menimbulkan suatu dilema dan tanda tanya ditinggkatan rakyat Papua dan kalangan internasional, sebab bagaimana mungkin bisa memberikan kebebasan kepada PT. Freeport untuk melakukan eksplorasi di Papua (Tembagapura), sedangkan kontrak karya itu sendiri dilaksanakan dua tahun lebih awal (1967) sebelum pelaksanaan PEPERA pada tahun 1969 sesuai dengan ketentuan Internasional pada tanggal 15 Agustus 1962, yang dikenal dengan "New York Agreement".

Meskipun masuk dengan penuh dilema dan pertentangan serta tanda tanya, PT. Freeport tetap saja melakukan eksplorasi di Papua sejak 1967, dan yang sangat menyakitkan hati rakyat Papua adalah, dengan masuknya Freeport 2 tahun lebih awal ke Papua, maka inilah yang menjadi alasan utama Amerika mendukung Papua menjadi bagian dari Indonesia, dan Akhirnya Amerikapun memenuhi janji mereka dengan memenangkan Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA. Meskipun terdapat kecurangan dan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan PBB, namun kelihatannya Amerikan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding PBB, hal itu terbukti dengan kehadiran utusan PBB yang tidak terlalu mempersoalkan pelalsanaan PEPERA yang jelas-jelas catat hukum Internasional.

Seiring berjalannya waktu, duku yang ditimbulkan PT. Freeport itu tidak hanya terjadi pada saat proses masuknya saja, namun dalam perjalanannya melakukan eksplorasi di Papua (Tembagapura), Freeport selalu saja menciptakan duka dan mala petaka bagi masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah yang sedang dieksplorasi tersebut. PT. Freeport selalu menggunakan kekuatan militer Indonesia dalam menghadapi rakayat yang menuntut hak-hak mereka atas tanah mereka, dengan membayar aparat militer dan mempersenjatai mereka (TNI-POLRI), Freeport selalu saja melakukan pembiaran kepada militer untuk melukai dan bahkan membunuh Rakyat lokal yang mendekati areal pertambangan dengan menyatakan mereka (rakyat) ini sebagai pencuri,dan pengganggu keamanan dikawasan Freeport.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Freeport ini mendapatkan perhatian serius dari para aktivis penggiat HAM dibelahan dunia, dan akhirnya, Freeport berfikir untuk menggunakan cara lain untuk menyikapi aspirasi rakyat lokal, dengan wadah Lembaga Masyarakat dari tujuh suku yang daerahnya dieksplorasi Freeport, namun hal ini ternyata hanyalah akal-akalan Freeport untuk meredam aspirasi rakyat Papua dari tujuh suku yang ada.

Bersambung.........

          :www.library.ohiou.edu


GEMPAR Kembali Sebar Selebaran Bernada Ancaman Kepada AMP di Yogyakarta dan Solo

Setelah berupaya melakukan aksi tandingan dengan tujuan untuk menghentikan ataupun membubarkan aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] se Jawa dan Bali di kota Solo dalam rangka memperingati 52 Tahun Tiga Komando Rakyat (TRIKORA), beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 19 desember 2013, sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat "GEMPAR" kembali melakukan aksi teror dan intimidasi terhadap anggota Aliansi Mahasiswa Papua kota Solo, dengan menempelkan berbagai selebaran dan poster-poster bernada ancaman kepada AMP di tempat-tempat umum seperti kampus dan jalan-jalan yang menjadi tempat beraktivitas Mahasiswa Papua yang juga anggota AMP di Solo.
Menanggapi upaya yang dilakukan oleh kelompok Gempar ini, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kota Solo memutuskan untuk menggelar Audensi dengan organisasi GEMPAR dan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Surakarta, dan akhirnya pengurus AMP kota solo melayangkan surak kepada pihak Kepolisian Surakarta agar mau mendatangkan pihak Gempar serta menyediakan tempat untuk digelarnya audensi yang dimaksud. Namun sayangnya surat yang dikirimkan AMP tidak direspon oleh kepolisian Surakarta dan terkesan kepolisian Surakarta melakukan pembiaran atas situasi ini.
Melihat sikap kepolisian Surakarta yang terkesan membiarkan permasalahan ini, akhirnya AMP memutuskan untuk mendatangi kepolisian Surakarta, untuk itu, tepatnya pada tanggal 16 januari 2014 AMP kota Solo, yang didampingi oleh kuasa Hukum AMP mendatangi Kantor Kepolisian Resort Surakarta guna melakukan audensi, yang akhirnya dilakukan dengan Wakasad Intel Polres Surakarta, tanpa kehadiran Kapolres, dan Kasad Reskrim, karena alasan sedang ada agenda diluar kanto.
Namun meskipun tanpa keberadaan Pimpinan kepolisian Surakarta, AMP tetap melakukan audensi dengan utusan yang telah dipersiapkan oleh Polres Surakarta, yaitu Wakasad Intel. Dari hasil audensi yang berjalan cukup lama, dengan memakan waktu lebih dari 3 jam, dan dengan rentetan pernyataan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh AMP lewat kuasa hukum AMP, kepolisian Surakarta terlihat kebingungan dan menyatakan meminta maaf jika ada tindakan aparat kepolisian Surakarta yang tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi, dan menyatakan bahwa laporan dan pernyataan AMP ini akan dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi Kepolisian Surakarta, agar dapat tetap menjaga dan menjunjung nilai-nilai demokrasi, serta akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada AMP dalam melakukan aksi-aksi di kota Solo.
Mendengar apa yang diutarakan oleh Wakasad Intel Polres Surakarta ini, AMP memutuskan untu menyudahi audensi dengan Kepolisian Surakarta dengan harapan bahwa apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian Surakarta menjadi jaminan kebebasan berekspresi AMP dikota solo telah dimenangkan dan berharap tidak akan ada lagi upaya-upaya pembungkaman ruang demokrasi yang aka dilakukan oleh pihak kepolisian maupun dari pihak kelompok yang menamakan diri GEMPAR ini.
Namun ternyata dugaan itu salah, buktinya meskipun baru memakan waktu kurang dari satu bulan yang lalu AMP melakukan audensi dengan kepolisian Surakarta, kelompok yang menamakan diri GEMPAR ini kembali berulah dengan menyebarkan poster dan selebaran berupa ancaman yang sama kepada Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], lebih parahnya lagi, penyebaran poster dan selebaran yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya mereka lakukan di kota Solo saja, namun mereka memperluas wilayah penyebarannya hingga ke kota Yogyakarta.
Beberapa anggota AMP yang kebetulan mendapatkan selebaran yang ditempelkan salah satu tembok di pinggir jalan di daerah Condong Catur, dekat asrama Mahasiswa Jayawijaya (Asrama Baliem), sempat kaget ketika mendapatkan selebaran yang ditempelkan oleh orang yang tidak diketahui di salah satu tembok yang kebetulan dilewati oleh mereka, spontan saja anggota AMP ini melepaskan selebaran tersebut dan diserahkan kepada pengurus AMP kota Yogyakarta, untuk dijadikan barang bukti dalam upaya pengusutan yang akan AMP lakukan.
Dari hasil temuan selebaran yang ditemukan oleh AMP kota Yogyakarta ini, yang sangat mengherankan adalah didalam pernyataan kelompok ini, mereka mengetahui secara jelas dan lengkap nama dari penasehat hukum AMP yang saat audensi dengan kepolisian Surakarta ikut hadir mendampingi AMP dan lebih mengherankan lagi ketika didalam pernyataan tersebut mereka menuliskan apa yang pernah diutarakan oleh penasehat hukum AMP, padahal saat beraudensi dengan Kepolisian Surakarta tidak ada satupun perwakilan dari kelompok GEMPAR ini yang hadir dan mengikuti audensi tersebut. Dengan melihat hal ini,muncul beberapa pertanyaan bahwa :
1. Dari mana kelompok yang menamakan diri GEMPAR ini mengetahui identitas kuasa hukum AMP ?
2. Dari mana kelompok ini mengetahui semua yang diutarakan oleh kuasa hukum AMP saat audensi dengan Polres surakarta ?
3. Apakah ada keterkaitan antara kepolisian Surakarta dengan kelompok GEMPAR ?
4. Dimana bukti janji kepolisian Surakarta yang menyatakan akan memberikan jeminan kebebasan ruang demokrasi kepada Aliansi Mahasiswa Papua ?







Upaya Indonesia Memecah - Bela Rakyat Papua

Sejak West Papua dianegsasi oleh Indonesia pada 1 mei 1963, Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk mematikan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Rakyat West Papua, Indonesiapun tak tanggung - tanggung untuk mengerahkan kekuatan militernya untuk melancarkan berbagai macam operasi militer di seluruh Tanah Papua, dengan tujuan untuk mematikan gerakan Pro Kemerdekaan West Papua yang telah menjalar dan mendarah daging di setiap insan dan sanubari Rakyat Papua.

Berbagai operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia telah mengakibatkan lebih dari 500.000 jiwa rakyat Papua melayang, akibat kekejaman militer Indonesia saat itu. Beberapa Operasi Militer yang dilakukan Indonesia sejak Tahun 1963 hingga tahun 2000 an ialah : Operasi Matoa, Operasi Koteka, Operasi Bratayuda, dan beberapa operasi lainnya yang telah merenggut nyawa Ratusan Juta Orang Asli Papua.

Selain melakukan berbagai operasi militer untuk mematikan perlawanan Rakyat Papua, berbagai macam upaya lain juga terus dilakukan oleh Indonesia, demi mewujudkan ambisinya untuk menguasai West Papua. Indonesia menggunakan cara - cara lebih halus lainnya demi memecah belah persatuan Rakyat Papua, dengan menyebarkan isu Gunug - Pante, untuk menciptakan perbedaan antara orang asli Papua yang memang pada awalnya ada yang mendiami daerah pegunungan dan ada pula orang asli Papua yang mendiami daerah pesisir pantai dan pulau - pulau di lepas pantai. Namun meskipun pada dasarnya orang asli Papua terbagi atas dua kelompok berdasarkan wilayah yang didiami, namun isu gunung - pantai sendiri tidak pernah ada ataupun muncul dari benak orang Papua itu sendiri.

Melihat situasi dan kondisi ini, Indonesia mulai memanfaatkan situasi ini dan mulai mengembangkan isu gunung - pantai, dikalangan orang asli Papua, untuk menimbulkan perbedaan dan perpecahaan antara orang asli Papua, demi meloloskan kepentingan mereka untuk memberantas gerakan Perjuangan Rakyat Papua dan untuk menguasai seluruh Wilayah Papua. Namun upaya yang pecah - bela yang dilancarkan Indonesia ini tidak berjalan mulus dan maksimal, sebab upaya yang mereka ( Indonesia ) lakukan kelihatannya sudah tercium oleh rakyat Papua yang semakin sadar dan mengerti bahwa isu itu sengaja dibuat oleh Indonesia.

Dengan berjalannya waktu dan dengan berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mematikan gerakan Perlawanan Rakyat Papua, namun kelihatannya upaya yang mereka (Indonesia) lakukan belum juga berhasil. Melihat situasi ini Indonesia mulai berfikir dan mulai merancang strategi baru, dan akhirnya Indonesia berfikir untuk memberlakukan Undang - Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) untuk Papua pada tahun 2001, namun dibalik pemberian UU Otsus ini, ternyata ada niatan terselubung Indonesia untuk memecah - bela persatuan Orang Papua, dengan memberlakukan sistem Pemekaran Wilayah, dengan alasan untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Masih akan Berlanjut.....