ULMWP Ada Karena Momentum, Bukan Kesadaran Penuh Gerakan !

Akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 1-4 Desember 2014, bertempat di Saralana, Vanuatu, berkumpul seluruh tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan West Papua dari berbagai faksi dan kelompok yang ada. Pertemuan di Saralana ini menjadi langkah baru bagi perjuangan kemerdekaan West Papua, dimana setelah puluhan tahun, setiap kelompok berjalan dengan pikiran dan gagasan masing-masing, namun semua itu berkumpul menjadi satu dan kemudian membuat suatu komitmen dan kesepakatan bersama, untuk berjuang bersama-sama didalam satu wadah bersama yang kemudian diberi nama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang kemudian dikenal dengan Deklarasi "SARALANA". 
Deklarasi Saralana, tentunya telah menjawab kerinduan rakyat Papua yang menginginkan adanya persatuan didalam kubuh organisasi-organisasi gerakan perjuangan kemerdekaan yang ada, dimana seluruh elemen yang hadir saat itu telah mewakili seluruh organisasi perjuangan yang ada di Papua saat ini, hanya saja Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Bapak Forkorus Yaboisembut sendiri yang kemudian secara terang-terangan diberbagai media menyatakan menolak bergabung bersama ULMWP, dan kemudian mengambil tindakan pemecatan kepada beberapa tokoh perwakilan NRFPB yang diutus dalam deklarasi tersebut. Alasan penolakan untuk bergabung kedalam ULMWP oleh Presiden NRFPB tentu perlu dikonfirmasi, namun sayangnya, meski mendapatkan penolakan secara tegas dan terang-terangan, ULMWP tidak menghiraukannya, dan bahkan tetap berjalan sesuai dengan agenda-agenda yang telah disepakati bersama di Saralana saat itu.
Dari uraian singkat diatas, kemudian muncul beberapa pertanyaan, dimana pertanyaan ini kemudian memberikan jawabannya saat ini, seperti yang dapat kita lihat dalam perdebatan-perdebatan dibeberapa media sosial, pertanyaan paling mendasar yang perlu kita pertanyakan adalah "Apakah Kelahiran ULMWP, Murni Lahir Dari Kesadaran Tokoh-tokoh Pergerakan Yanga Ada, Ataukah Hanya Karena Latar Belakang Situasi dan Momentum Yang Ada Saat Itu ?".
Jika kita kembali melihat jauh kebelakang, sebelum terbentuknya ULMWP, dimana sesungguhnya kelahiran ULMWP hanya karena momentum saat itu, dimana ketika Aplikasi yang diajukan oleh West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) ditolak dengan alasan WPNCL terlalu inclusif, butuh persatuan yang lebih besar dari seluruh elemen rakyat Papua, sehingga dapat dikatakan sebagai wadah representatif rakyat Papua dan kemudian dapat diajukan menjadi anggota MSG.
Pernyataan dalam KTT MSG 2013 ini, kemudian mendorong WPNCL bekerja sama dengan pemerintah Vanuatu yang memang sejak awal mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua, kemudian mengagendakan pertemuan bagi pera pemimpin gerakan perjuangan kemerdekaan West Papua di Saralana, Vanuatu tahun 2014 silam, dimana pemerintah Vanuatu sendiri yang kemudian mempersiapkan segalah kebutuhan dalam pertemuan tersebut. Pertemuan yang digelar selama 4 hari di Saralana ini kemudian kemudian melarihkan United Liberation Mevement for West Papua (ULMWP) atau yang dikenal dengan Deklarasi "SARALANA".
Dengan demikian, dapat kami katakan bahwa sesungguhnya wujud persatuan dari terbentuknya ULMWP itu sendiri sesungguhnya bukanlah murni atas dasar kesadaran dari para pemimpin gerakan kemerdekaan West Papua yang ada dan bersepakat saat itu, sebab sesungguhnya kelahiran ULMWP hanyalah lebih kepada untuk melengkapi kebutuhan saat itu, dimana untuk mendaftarkan West Papua menjadi anggota MSG sebagai wadah representatif rakyat Papua. Sesungguhnya kesadaran para pemimpin gerakan perjuangan kemerdekan West Papua sendiri masih sangat sulit untuk dipersatukan, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai macam perdebatan dan pertikaian yang terjadi dikalangan pemimpin yang adala di dalam ULMWP sendiri dan turuh mengakar sampai kepada basis massa rakyat di tanah air.
Jika situasi ini terus dipelihara, dan bahkan para pemimpin gerakan yang ada terkesan diam seolah tak ada persoalan antara mereka, dan tak mau duduk bersama-sama untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat, maka perpecahan yang lebih besar akan sangat mungkin terjadi dikalangan rakyat, dimana saat ini rakyat berada dibawa pandangan tokoh siapa yang paling benar dan tidak, untuk itu perlu adanya penyelesaian secara tuntas dikalangan para pemimpin gerakan yang ada.
Wujud persatuan yang diharapkan dalam perjuangan kemerdekaan West Papua, bukanlah hal yang sama seperti yang dilakukan di Saralana, dengan melahirkan ULMWP dan kemudian setelah terbentuk, semua tokoh kembali ke basis masing-masing dan melakukan kampanye dengan cara dan gaya payung organisasi masing-masing, jika memang ULMWP itu lahir atas kesadaran maka selayaknya seluruh pemimpin yang ada, melepaskan seluruh atribut organisasinya dan melebut menjadi satu didalam ULMWP, serta melakukan kampanye-kampanye dengan nama ULMWP itu sendiri. Jangan heran ketika banyak diantara rakyat kemudian menyatakan deklarasi Saralana hanyalah sebuah SANDIWARA yang dimainkan oleh para pemimpin gerakan, sebab sesungguhnya secara sadar dan tidak sadar, para pemimpin telah bersandiwara, dan itu dapat dibuktikan saat ini.

#bersambung.....

Matangkan Pembacaan Dan Matangkan Persiapan Sebelum Hari H

Pasca pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan I Yogyakarta, oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) berserta organisasi kemasyarakatan ( ormas ) yang diback up oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada 15-17 Juli 2016 lalu, tindakan represif dan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat kepolisian RI beserta ormas terhadap mahasiswa Papua di berbagai kota di luar Papua semakin menjadi-jadi. Berbagai ormas di berbagai kota di mulai gencar melancarkan propaganda-propaganda profokatif ditempat-tempat umum, dengan menempelkan spanduk, poster dan baliho bernada kecaman terhadap mahasiswa Papua yang melakukan aksi damai menuntut diberikannya Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua.
Selain itu, aparat kepolisian dari satuan lalu lintas, dengan sangat diskriminatif, melakukan sweeping atas kendaraan bermotor milik mahasiswa Papua diberbagai kota. Dimana sweeping dilakukan dititik-titik yang biasanya dilalui mahasiswa Papua, lalu ketika kedapatan ada orang Papua yang lewat, Polisi langsung mencegat dan menghentikan kendaraan mereka sedangkan para pengendara yang bukan orang Papua dibiarkan lewat begitu saja oleh aparat.
Situasi semakin parah pasca dikeluarkannya stateman terkait "Separatis" oleh Sri Sultan Hamoengku Buwono X selaku Gubernur dan juga raja keraton Yogyakarta, pada tanggal 19 Juli 2016, seakan mendapatkan legalitas dari seorang gubernur yang juga raja, dan diakui oleh sebagian masyarakat jawa, tindakan represif aparat semakin menjadi-jadi, aparat kepolisian, khususnya satuan lalu lintas semakin gencar melancarkan razia ditempat-tempat umum, yang dikhususkan kepada pengendara kendaraan asal Papua. Akibar razia sewenang-wenang yang dilakukan oleh kepolisian Yogyakarta, puluhan kendaraan milik mahasiswa Papua diangkut dan diamankan di Polda dan Polresta Yogyakarta, hingga saat ini. Meski para pemilik kendaraan telah membayarkan denda dari hasil sidang tipiring yang dilalui dipengadilan, namun tetap saja kendaraan milik para mahasiswa Papua ini urung dikembalikan kepada pemilik kendaraan, dengan berbagai macam alasan yang sangat tidak masuk akal dan diskriminatif.
Berbeda dengan yang dilakukan oleh Polisi pasca stateman Sri Sultan HB X, Ormas di Yogyakarta justru semakin gencar menebarkan propaganda-propaganda profokatif, kali ini tidak hanya di Yogyakarta, tetapi justru merembet ke berbagai kota di pulau Jawa dan Sulawesi. Berbagai Poster, spanduk, baliho dipampang dimana-mana, dan bahkan tak tanggung-tanggung, kelompok ormas ini menebarkan ancaman kepada mahasiswa Papua diberbagai tempat, seperti yang terjadi di Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, Bandung, Surabaya dan Makasar. Beberapa mahasiswa Papua dikejar menggunakan kendaraan roda 2 pada malam hari dan beberapa lainnya disenggol hingga mengalami kecelakaan.
Melihat realita yang ada di berbagai kota di luar Papua, dan dengan berkaca dari pengalaman aksi damai yang digelar oleh rakyat Papua yang dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] pada tanggal 1 Desember 2015 silam di Jakarta, maka sangat perlu dan sangat penting bagi segenap elemen rakyat Papua di luar Papua, terlebih khusus di Jawa dan Bali untuk lebih mematangkan pembacaan dan mengikuti dinamika politik West Papua khususnya yang berkembang di kawasan regional saat ini guna mengambil sikap dan tindakan yang tepat dalam momentum perayaan HUT Kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 2016 mendatang.
Beberapa hal yang menurut saya harus dipersiapkan oleh segenap elemen rakyat Papua yang hendak merayakan HUT Kemerdekaan West Papua di kota-kota kolonial, jauh-jauh hari sebelum hari H adalah :
1. Melakukan Pembacaan dan Pemetaan Terkait Dinamikan Politik Secara Matang dan Maksimal di Berbagai Kota Sebelum Hari H.
2. Jika Perayaan Secara Terpusat, Maksimalkan Tim Advokasi Secepatnya
3. Menyiapkan Setidaknya Satu Orang Kawan Yang Siap Menjadi Penjamin dan Penanggung Jawab, Dengan Konsekuensi Harus Di Tahan
4.Pematangan Setingan Aksi Dilakukan Setidaknya Satu Minggu Sebelum Hari H dan Dilakukan Diluar Kota Titik Aksi
5. Mendata dan Memastikan Secara Pasti dan Jelas, Segenap Elemen Yang Akan Terlibat Dalam Perayaan HUT Kemerdekaan West Papua.

Sekian sedikit gambaran situasi kota-kota diluar Papua yang bisa digambarkan dalam bebrapa bulang terakhir, serta beberapa hal yang saya sarankan untuk dapat dipersiapkan, sebelum perayaan HUT Kemerdekaan West Papua, 1 Desember 2016 mendatang.

Salam Juang dan Selamat Menyambut dan Merayakan Hari Kemerdekaan West Papua 1 Desember 2016. [rk]

Gagal Dalam Diplomasi.., Operasi Militer Akan Semakin Masif Dilakukan Di Papua..

Ilustrasi Militer Indonesia (google.com)
Pasca sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu, dimana dalam sidang tahunan tersebut Indonesia menjadi salah satu negara yang peling banyak disoroti, dalam berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan militer Indonesia, terhadao orang asli Papua (OAP). Sebanyak 7 negara anggota PBB dengan tegas melayangkan berbagai kritikan kepada Indonesia, serta membeberkan realita HAM yang ada di Papua, dalam sidang tahunan PBB tersebut.
Meski mendapatkan sorotan dari berbagai negara terkait kondisi HAM di Papua, Indonesia tetap saja menyangkali apa yang terjadi di Papua, dan menegaskan agar negara-negara lain tidak perlu ikut campur persoalan Papua, sebab masalah Papua adalah masalah Internal Indonesia, sehingga negara-negara tetangga perlu menghargai dan menghormati hal tersebut. Mendengar jawaban Indonesia, tentu membuat banyak negara-negara yang hadir dalam sidang tahunan PBB tersebut menjadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya, sehingga Indonesia terkesan menutup rapat Papua dari mata dunia, meskipun banyak negara yang menawarkan pembentukan tim pencari fakta untuk hadir ke Papua, namun hal itupun lagi-lagi mendapatkan penolakan dari Indonesia.
Menanggapi sikap Indonesia dalam sidang tahunan PBB yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, perdana mentri Solomon Island, Mr. Manasseh Sogavare, yang juga ketua MSG beserta beberapa pimpinan negara-negara melanesia, mengeluarkan pernyataan tegas diberbagai media Internasional, bahwa dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) yang akan digelar pada bulang Desember 2016 mendatang, United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) akan ditetapkan sebagai anggota full di MSG, setelah sebelumnya pada tahun 2015 ULMWP hanya berstatus sebagai anggota peninjau (observer). Pernyataan yang dikeluarkan Mr. Manasseh Sogavare, tentu sangat berdasar dan memiliki alasan kuat, dimana pada tahun 2015, ketika ULMWP mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota full di MSG, Indonesiapun ikut-ikutan mengajukan aplikasi yang sama, sehingga dengan alsan Papua masih bagian dari salah satu provinsi di Indonesia, maka Melanesia Indonesia (Melindo) yang diterima sebagai anggota tetap, sedangkan ULMWP sebagai observer.
Diterimanya Melindo sebagai anggota full di MSG, diharapkan dapat memudahkan MSG dalam pencarian fakta terkait kondisi Hak Asasi Manusia di tanah Papua, namun nyatanya harapan para pimpinan negara-negara melanesia tersebut tidak dapat terealisasikan, dikarenakan tawaran pembentukan tim pencari fakta oleh MSG dan bahkan Pasifik Island Forum (PIF) yang beberapa kali ditawarkan kepada Indonesia, selalu saja ditolak oleh pemerintah Indonesia. Melihat sikap Indonesia, tentu membuat para pimpinan negara-negara melanesia menjadi geram, sehingga dengan tegas menyatakan akan menjadikan ULMWP sebagai anggota full di MSG, guna mempermudah proses pencari fakta ke Papua.
Namun dari sekian uraian diatas, yang menjadi penting untuk dicermati adalah terkait tindakan yang akan dilakukan Indonesia di tanah Papua, sesudah ULMWP dinyatakan sah menjadi anggota full di MSG. Dari dinamika politik ditingkat regional maupun Internasional, dapat kita simak secara seksama bahwa Indonesia sesungguhnya telah gagal dalam melakukan upaya-upaya diplomasinya, guna meyakinkan berbagai negara di dunia internasional, terkait kondisi dan realita hari ini di Papua. Kegagalan Indonesia dalam upaya diplomasi, sebenarnya sudah nampak dalam 10 tahun terakhir, namun baru kali ini terlihat dengan sangat jelas bahwa Indonesia telah gagal. Hal ini tentu akan menjadi pemicu bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah lain dalam menyikapi siasi Politik di Papua, dan itu sebanarnya telah dipersiapkan dalam kurang dari 5 tahun terakhir, tetapi kelihatannya hal tersebut luput dari pandangan rakyat Papua.
Dengan gagalnya bebagai upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia, langkah yang paling mungkin dilakukan Indonesia di Papua adalah, membangun sebanyak-banyaknya pos-pos militer dan pangkalan-pangkalan militer diseluruh pelosok tanah Papua dan mulai melancarkan berbagai macam operasi militer secara sistermatis diseluruh tanah Papua, khususnya kepada orang asli Papua yang terindikasi sebagai orang-orang yang pro terhadap kemerdekaan West Papua. Upaya pendekatan militer dan bahkan operasi militer di Papua sudah mulai gencar dan marak terjadi di Papua dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun terakhir, pembangunan pos-pos dan pangkalan militerpun semakin masif dilakukan oleh Indonesia, dimana setelah membangun pangkalan angkatan Laut di Sorong, militer Indonesia kembali merencanakan pembangunan pangkalan angkatan udara di Biak serta angkatan darat di Timika dan Merauke.
Selain pembangunan berbagai pos militer dan pangkalan militer serta operasi-operasi yang semaikn gencar dilakukan, upaya pecah belah antara sipil atas permainan intelejen di Papuapun semakin banyak terjadi di mana-mana, guna menciptakan terjadinya konflik antara sipil dengan sipil, baik pribumi maupun pendatang di tanah Papua.
Melihat situasi rill yang ada di Papua saat ini, dengan berbagai tindakan militeristik yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua, maka sangat penting untuk seluruh elemen pergerakan kemerdekaan West Papua yang ada, bisa menganalisa dan mencermati hal ini dengan sangat baik, dikarenakan kemungkinan situasi akan semakin memanas di Papua, pasca penetapan ULMWP menjadi anggota tetap di MSG pada bulan desember 2016 mendatang.[rk]

Perlunya Pembacaan Lebih Mendalam Terkait Pengerahan Militer dan Munculnya Ormas Reaksioner di Papua

Suhu politik Papua, kian hari semakin menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Ditingkat Internasional, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat diberbagai negara, semakin menunjukan kemajuan pesat, dimana di Inggris Benny Wenda bersama Free West Papua Campaign, ILWP, dan IPWP secara gamblang mendeklarasikan Referendum bagi West Papua, yang didukung langsung oleh ketua partai Buruh Inggris, yang saat ini berposisi sebagi oposisi dalam pemerintahan inggris dan anggota parlemen Inggris. Selain itu, di kawasan Melanesia sendiri,  Perdana Mentri Vanuatu, Perdana Mentri Salomon Island yang juga ketu MSG, dan Perdana Mentri Kanaki, secara tegas menyatakan dukungannya kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk diangkat statusnya dari opserver menjadi anggota penuh di forum MSG sesegerah mungkin, dengan mempertimbangkan sikap pemerintah Indonesia yang seakan malas tahu dengan  undangan ketua MSG untuk membahas persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di West Papua. Tidak hanya itu, dalam satu minggu terakhir, Perdana Mentri Papua New Gunea dalam siaran persnya kepada berbagai media internasional, dengan tegas menyatakan bahwa forum negara-negara Pasific menginginkan Self Determination bagi West Papua.
Menanggapi suhu politik West Papua yang sema tinggi dalam kurun waktu satu bulan terakhir, pemerintah Indonesia terkesan tertutup dan bahkan tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi di tingkat Internasional. Dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, kementrian luar negri meng klaim bahwa tidak ada hal yang khusus dan bahkan menyatakan bahwa probaganda yang dilakukan oleh pendukung kemerdekaan West Papua adalah tidak benar, sehingga tidak perlu ditanggapi serius. Namun nyatanya apa yang diungkapkan pemerintah Indonesia lewat kementrian luar negrinya, tidak berjalan sebanding dengan sikap yang diambil dalam merespon suhu politik Papua ditingkat internasional maupun di Papua sendiri. Pemerintah Indonesia lewat kementrian pertahanan secara diam-diam mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, serta menggencarkan pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai daerah di Papua, terlebih khusus di daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan Papua New Gunea. Selain itu, kementrian pertahanan Indonesia menyatakan akan membangun pangkalan militer khusus di Papua, dan kantor perwakilan kementrian pertahanan di Papua dalam waktu dekat, dan rencananya akan dimulai pada akhir tahun 2016 ini.
Melihat pengerahan militer dalam jumlah besar ke tanah Papua khususnya di daerah-daerah perbatasan oleh pemerintah Indonesia, mendapat tanggapan dari Gerry Juffa (Gubernur Provinsi Oro, Papua New Gunea), dimana Juffa secara tegas menyuarakan hal ini kepada parlemen Papua News Gunea, agar dapat menjadi perhatian yang serius, sebab menurutnya pengerahan pasukan dalam jumlah yang sangat besar seperti ini, tentu memiliki alasan, apa lagi puluhan ribu pasukan itu disiagakan di daerah yang berbatasan langsung dengan PNG.
Maraknya pengerahan militer dan pembangunan pos-pos pengamanan di tanah Papua, ini perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam oleh seluruh lapisan rakyat Papua, baik di gerakan gerilya kota, gerilya rimba maupun di tingkat Internasional. Pengerahan pasukan yang dilakukan oleh Indonesia ini, ikut dibarengi dengan munculnya berbagai macam organisasi sipil reaksioner, yang semakin menunjukan tajinya, dengan melakukan aksi-aksi tandingan dan bahkan membakar atribut organisasi dan bendera Bintang Kejora di gedung DPRP beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, aksi-aksi anarkis dan provokatifpun ditunjukan oleh massa ormas yang muncul dalam 1 bulan terakhir di berbagai daerah di Papua, seperti yang dilakukan oleh massa Bara NKRI dalam aksi anarkis yang mereka lakukan pada tanggal 2 Juni 2016 lalu. Dimana dalam aksi yang digelar oleh kelompok ini, diberitakan setidaknya seorang perempuan Papua yang sedang melintas di depan lapangan Trikora, Padang Bulan, Abepura (depan kampus Uncen I), dianiaya oleh massa aksi Bara NKRI, tanpa alasan dan sebab yang jelas. Selain itu, massa ini memaksakan toko-toko, kios, angkutan dan pasar untuk tidak beraktifitas, serta memaksakan pemilik toko, kios dan supir akutan untuk terlibat dalam aksi yang mereka lakukan.
Hal ini perlu menjadi perhatian khusus para pengambil kebijakan yang ada di Papua, sebab jika tidak demikan, hal ini tentu akan memancing terjadinya konflik horizontal antara massa rakyat Papua dan ormas reaksioner yang massanya mayoritas orang non Papua, dan jika konflik ini pecah, maka tentu Indonesia akan merasa berhasil dan justru akan memelihara konflik ini terjadi dalam skala yang lebih besar dan dalam kurun waktu yang lama, demi meloloskan kepentingan mereka di atas tanah Papua.(rk)

Informasi

PAPUA Zona Darurat News : Setelah sebelumnya (12 Juni 2015), Mentri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, mengeluarkan pernyataan kepada Komando Strategis cadangan Angkatan Darat (AD) Batalyon Infantri 303, untuk siap siaga, ketika sewaktu-waktu harus diterjukan ke PAPUA, untuk menghadapi Gerakan Kemerdekaan West PAPUA, Yang kemudian pernyataan itu disikapi langsung oleh TNI, dengan membentuk Satuan Khusus Penaggulangan Teror dan Makar pada tanggal 13 Juni 2015 di Garut Jawa Barat, Berikut pernyataan Komandan Korps Pasukan Khas Marsekal Muda Adrian Wattimena ""Ancaman Indonesia itu terorisme dan insurgency. Itu masih terjadi di daerah konflik seperti Papua dan Aceh,", "Standar perencanaan kami, 1x24 jam itu sudah siap mengerahkan pasukan. Sekarang dalam hitungan jam kami sudah bisa tiba di daerah operasi,".
Di hari yang sama, tepatnya 13 Juni 2015, Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko memberikan pelatihan khusus kepada wartawan nasional dan internasional terkait tata cara meliput di medan perang, seperti yang dilansir di Berbagai media Indonesia dan Papua (majalahselangkah.com). Berikut kutipan pernyataan panglima TNI "Ini perlu dicermati bahwa saudara wartawan nanti jika memiliki tugas di wilayah tidak aman, maka perlu memahami situasi di sana," ujar Moeldoko, selengkapnya silahkan baca :
http://majalahselangkah.com/…/-jenderal-tni-moeldoko-latih-…
http://majalahselangkah.com/…/tni-bentuk-satuan-khusus-tang…
http://majalahselangkah.com/…/mentri-pertahanan-ri-cadangka…
Dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para petinggi Militer Indonesia belakangan ini, dan dengan melihat situasi politik West PAPUA yang saat ini, sangat perlu dan patut untuk kami rakyat West PAPUA pada umumnya dan khususnya Mahasiswa PAPUA yang berada di wilayah Kolonial Republik Indonesia, agar bisa lebih pekah dalam melihat dan membaca situasi politik saat ini, sebab jika tidak demikian, tentu kami sendiri yang akan menikmati hasil dari ketidak pekaan kita.
Dan khusus untuk Mahasiswa dan Pelajar PAPUA yang berada di daerah/wilayah kolonial, dihimbau agar bisa tetap berada dalam satu gari komando, agar peristiwa yang pernah menimpa saudara-saudara kami dari Timor Leste, tidak terulang pada kita.


Rakyat PAPUA Harus Tetap Fokus Pada Agenda MSG

Pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota resmi Melanesia Spearhead Group (MSG) atas aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), sebagai wadah representatif rakyat Papua, akan secara resmi dibahas dalam KTT MSG yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Juni 2015 mendatang, di Honiara, Solomon Island. Pembahasan status West Papua yang pada awalnya direncakankan pada 21 Mei 2015 lalu, mengalami penundaan, dikarenakan pimpinan dari PNG dan Viji yang tidak dapat hadir, karena melakukan pertemuan tertutup dengan Indonesia di Jepang, yang dimana pertemuan tertutup tersebut terindikasi dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk menggagalkan upaya ULMWP menjadi anggota MSG, yang akhirnya berdampak pada terjadinya penundaan pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota MSG, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.
Indonesia nampaknya tidak pernah menyerah untuk menggagalkan seluruh upaya yang dilakukan oleh para diplomat West Papua, di tingkat Internasional, Indonesia dengan gencar-gencarnya melakukan pendekatan dengan pimpinan-pimpinan negara Melanesia seperti PNG dan Viji, guna meyakinkan mereka bahwa Papua merupakan bagian Integral Indonesia, sehingga yang semestinya masuk menjadi bagian dari MSG adalah Indonesia, sebab Indonesia memiliki 5 provinsi yang merupakan bagian dari rumpun melanesia. Untuk lebih meyakinkan dan juga meluluhkan hati para pimpinan PNG dan Viji, Indonesia kembali menggunakan cara licik merekan yaitu dengan menggunakan Politik Uang, dimana Indonesia memberikan sejumlah uang kepada PNG dan Viji dengan alasan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman dan juga merupakan bentuk dari kerja sama bilateral dalam bidang pembangunan ekonomi.
Dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, nampaknya Indonesia sedikit berhasil mempengaruhi ke dua negara ini (PNG dan Viji), dimana dalam pernyataan resminya di media-media pasifik, Perdana Menteri Viji secara tegas menyatakan sikap mendukung Indonesia menjadi anggota MSG, hal senadapun dilontarkan oleh PM PMG, meskipun tidak secara terang-terangan. Namun pernyataan kedua PM, baik Viji dan PNG justru dikecam oleh berbagai politisi di negara-negara melanesia, dimana secara beramai-ramai, berbagai politisi dari partai oposisi mengeluarkan pernyataan bahwa, jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, maka Indonesia silahkan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di MSG, pernyataan lebih keras dilontarkan oleh pemimpin partai oposisi Viji, dimana dengan tegas ia menyatakan bahwa "tidak ada alasan bagi MSG untuk menolak atau tidak menerima West Papua sebagai anggota dari MSG, sebab West Papua adalah bagian dari wilayah Melanesia yang masih di jajah hingga saat ini, dan MSG pun didirikan dengan tujuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Melanesia dari penjajahan,sehingga MSG wajib menerima West  Papua sebagai anggota MSG, jika tidak MSG dibubarkan saja". tegas pimpinan partai oposisi Viji, seperti yang dirilis oleh media-media pasific.
Selain itu, Perdana Menteri Solomon Island, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan mendukung West Papua menjadi anggota MSG, serta juga dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan memimpin jalannya sidang putusan status West Papua di MSG, dan menyatakan bahwa pelasanaan sidang akan dilakukan secara kolektif, sehingga terkait hak vetto tidak akan berlaku dalam sidang. Dengan penegasan yang dikeluarkan oleh PM Solomon Island, tentunya kami rakya West Papua bisa sedikit bernafas legah, sebab hak vetto tidak akan berlaku dalam putusan status West Papua, yang berarti PNG dan Viji sebagai pemilik hak Vetto di MSG, tidak dapat melakukan intervensi secara berlebihan untuk menguntungkan Indonesia, sebab dalam keanggotaan MSG, hanya Viji dan MSG saja yang memiliki hak vetto. Dan juga seandainya dilakukan votting, kemungkinan West Papua menjadi anggota MSG itu sangatlah mungkin terjadi, sebab West Papua memiliki 3 suara, yaitu Vanuatu, Kanaki dan Solomon Island sebagai tuan rumah.
Melihat kondisi ini, Indonesia mencoba untuk membangun komunikasinya dengan Mentri Luar Negeri Vanuatu, agar bisa mempengaruhi Vanuatu untuk mendukung Indonesia dalam sidang MSG yang akan mulai digelar pada tanggal 18 Juni mendatang, namun pendekatan tersebut tercium oleh Perdana Mentri Vanuatu, yang akhirnya secara tegas memberhentikan atau memecat Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan menggantikannya dengan Menlu yang baru, dan kemudian mengeluarkan pernyataan tegas kepada media bahwa, fokus utama Menlu Vanuatu yang baru adalah mendukung West Papua menjadi anggota MSG, dan mendukung kemerdekaan West Papua. Hal tersebut dilakukan oleh PM Vanuatu, sebagai bentuk konsistensi yang Vanuatu dalam mendukung perjuangan Kemerdekaan West Papua dari cengkraman kolonial Indonesia.
Dengan melihat kondisi ini, Indonesia tentu sangat kuatir, sebab sidang tahunan MSG yang akan digelar tanggal 18 hingga 24 Juni mendatang, sangat memungkinkan untuk West Papua menjadi bagian dari anggota MSG, selain itu, pergerakan massa rakyat Papua di Papua dan luar Papua, serta pergerakan massa rakyat Melanesia dan Internasional yang mendukung West Papua menjadi bagian dari MSG, akan sangat mempengaruhi putusan KTT MSG, sehingga untuk mengalihkan perhatian rakyat West Papua dan Internasional akan keberlangsungan sidang tahunan MSG yang akan membahas status West Papua, Indonesia mulai melakukan pengalihan isu dengan berbagai macam cara, guna memecah kosentrasi rakyat Papua. Dimana seperti kita ketahui bersama, dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Indonesia menyebarkan isu bohongnya lewat media bahwa Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), mengeluarkan ancaman perang kepada Indonesia. Isu tersebut menjadi isu hangat selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu, namun karena tidak berhasil mempengaruhi kosentrasi rakyat Papua, Indonesia mulai kembali melakukan setingan baru, dengan menciptakan konflik horisontal antara rakyat sipil dan rakyat sipil, seperti yang terjadi kemarin(09/06/15-red), di kompleks perumahan Organda Padang Bulan, Jayapura. Dimana Indonesia lewat intelejen dan kepolisian dan TNI, berhasil menciptakan konflik ini, yang kemudian memanfaatkan situasi konflik ini, sebagai alasan untuk menurunkan pasukan dalam jumlah yang banyak, dengan persenjataan lengkap di lokasi kejadian.
Jika kita telusuri secara seksama, sebenarnya asal mula terjadinya konflik antara warga di perumahan Organda kemarin, sebenarnya berawal dari hal yang sangat sepele, namun karena hal ini telah diseting sedemikian rupa oleh militer Indonesia, lewat Intelejennya, maka hal ini dibuat menjadi besar guna mengalihkan perhatian rakyat Papua yang sedang fokus dengan agenda West Papua di MSG. Selain itu, tempat kejadian bentrok, merupakan basis sektor dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan juga sangat dekat dengan titik dimana massa rakyat Papua berkumpul, ketika hendak menggelar aksi damai, sehingga sangat jelas sekali bahwa hal ini merupakan bagian dari setingan yang dilakukan Indonesia lewat BIN, TNI dan Polri yang ada di Papua, guna mengalihkan kosentrasi rakyat Papua.
Dengan melihat perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat West Papua di luar negeri, dan sikap para pimpinan negara-negara Melanesia, serta juga dengan banyaknya dukungan dari rakyat Melanesia dan dunia Internasional kepada West Papua untuk menjadi anggota MSG, maka diinformasikan dan diserukan kepada seluruh elemen rakyat West Papua yang berada di mana saja, dan khususnya yang berada di Tanah Air Wet PAPUA, agar tetap tenang dan fokus pada agenda bersama, guna mendorong West PAPUA, menjadi anggota MSG. Rakyat PAPUA tidak perlu terprovokasi dengan upaya apapun yang dilakukan oleh Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang sangat licik, dan sudah pasti Indonesia akan menghalalkan segalah macam cara untuk memecah bela persatuan rakyat PAPUA, guna menggagalkan agenda West PAPUA yang sudah berada di ujung tanduk.

"West PAPUA 1 Dalam ULMWP, Menuju MSG"

Akankah Indonesia Sanggup Mengeksekusi Mati Warga Negara Australia ??

Ilustrasi (google.com)
Pasca dilakukannya eksekusi mati, terhadap 6 orang terpidana kasus Narkoba, dimana 5 orang diantaranya adalah warga negara asing (WNA), masing-masing : Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommy Wijaya dari Belanda, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou dari Nigeria), Marco Archer Cardoso Moreira dari Brazil, Namaona Denis alias Solomon Chibuike Okafer dari Malawi, dan Tran Thi Bich Hahn dari Vietnam, serta satu orang berkewarganegaraan Indonesia yaitu : Rani Adriani asal Cianjur, Jawa Barat, beberapa hari lalu (Minggu,18/01/2015-red), Indonesia menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, terutama dari beberapa negara yang warganya turut dieksekusi mati.

Negara yang pertama menentang keputusan Mahkama Agung (MA), atas pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus Narkoba adalah Brazil dan Belanda. Dimana pasca dilakukannya eksekusi mati terhadap warga negaranya, pemerintah Brazil dan Belanda bertindak cepat dengan menarik kembali Duta Besar mereka untuk kembali ke negaranya, dan memutuskan hubungan diplomasi dengan pemerintah Indonesia. 

Sementara itu, menanggapi pelaksanaan eksekusi mati atas warga negaranya, Menteri Luar Negeri Belanda dengan tegas menyatakan mengutuk Eksekusi Mati yang dilakukan di Indonesia,"Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah eksekusi tersebut, hingga ke tingkat tertinggi. Raja Belanda telah menghubungi Presiden Joko Widodo. Perdana Menteri Mark Rutte telah menulis surat kepada Presiden Jokowi," ujar Koenders. 

Selain Belanda, presiden Brazil memilih berkabung (berduka) atas warga negaranya yang juga turut dieksekusi mati di Indonesia, presiden Brazil dengan tegas menarik Duta Besarnya yang ada di Indonesia dan secara tegas memutuskan hubungan kerja samanya dengan pemerintah Indonesi. Selain Brazil dan Belanda, pemerintah Nigeriapun melakukan protes terhadap dua warga negaranya yang turut di eksekusi mati. Dimana menyikapi warga negaranya yang dieksekusi, pemerintah Nigeria langsung memanggil duta besar Indonesia yang ada di Nigeria, guna memita penjelasan, seperti yang dilansir di laman www.viva.co.id, edisi senin,19 januari 2015.

Eksekusi mati yang dilakukan di Indonesia beberapa hari lalu ini, nampaknya memberikan dampak yang besar terhadap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Negara-negara yang warganya dieksekusi, dimana dua negara langsung bertindak cepat, dengan menarik duta besar mereka yang berada di Indonesia. Namun dengan ditariknya dua duta besar yaitu Belanda dan Brazil, nampaknya hal itu tidak membuat gentar pemerintah Indonesia, dimana dalam pernyataannya diberbagai media, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa negara-negara lain wajib menghormati kedaulatan hukum yang ada di Indonesia.


Namun melihat kondisi ini, sesungguhnya pernyataan presiden Indionesia hanyalah untuk menutup-nutupi keraguan mereka pemerintah yang sesungguhnya. Dimana, dari ke 5 warga negara asing yang dieksekusi mati, Indonesia tidak memiliki kepentingan dan keuntungan yang lebih besar dengan negara-negara ini, sehingga, meskipun ke 5 negara ini secara bersama-sama menarik kedutaan besarnya dari Indonesia, dan memutuskan hubungan kerja sama mereka dengan Indonesia, maka hal itu tidak merugikan Indonesia sama sekali.

Tetapi, yang saat ini akan menjadi kekhawatiran Indonesia adalah, dimana dari sekian banyak warga negara asing yang terpidana kasus Narkoba, disana juga ada warga nega asing dari Australia, dan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan eksekusi mati terhadap 6 orang terpida yang dilakukan kemarin, pemerintah Australia lewat duta besarnya yang ada di Indonesia telah mengupayakan berbagai macam upaya, agar warga negaranya tidak dieksekusi mati, namun belum juga mendapatkan respon dari pemerintah Indonesia, dan bahkan pasca dilakukan eksekusi mati terhadap 6 orang terpidana narkoba pada tanggal 18 Januari, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan bahwa Australia Bisa Saja Menarik Duta Besarnya dari Indonesia. (Dilansir di www.viva.co.id).

Yang menjadi pertanyaan dan patut ditunggu saat ini adalah : Apakah Mahkama Agung (MA) dan pemerintah Indonesia akan mengambil keputusan yang sama, atas dua warga negara Australia yang juga terpidana kasus narkoba seperti 5 warga negara asing lainnya yang telah dieksekusi mati lebih dahulu ?

Bagi Indonesia, Brazil, Belanda dan Nigeria serta dua negara lainnya yang warganya dieksekusi mati pada tanggal 18 januari 2015 kemarin tidaklah terlalu penting dan menguntungkan, tetapi ketika hal ini terjadi kepada negara-negara seperti : Australia, Amerika, dan Inggris, apakah Indonesia akan berani mengambil keputusan yang sama ?

Benny Wenda Hadir Dalam, Indonesia Kebakaran Jenggot

Kehadiran Tokoh Diplomatik West Papua, Mr. Benny Wenda dalam pegelaran Rederendum di Scotlandia, yang digelar pada hari ini (Kamis,18/09/2014), merupakan suatu capaian diplomasi yang luar biasa. Dimana Benny Wenda tidak hanya hadir sebagai penonton pegelaran Referendum saja, melainkan ia juga diberikan kesempatan oleh panitia pelaksanaan Referendum untuk berpidato dan juga menyanyikan sebuah lagu tradisional West Papua, yang menceritakan tentang kondisi Papua, dalam bahasa daerah.
Mungkin bagi Ingris dan Scotlandia, kehadiran Benny Wenda dalam pegelaran Referendum di Scotlandia, merupakan hal yang biasa saja, tetapi hal itu tentu sangat berbeda jika dilihat dari sudut pandang Indonesia. Indonesia tentu akan merasa sangat terguncang dan kebakaran jenggot, ketika melihat seorang tokoh diplomatik kemerdekaan West Papua diberikan kesempatan dan oleh panitia Referendum untuk berpidato didepan Ribuan Rakyat Scotlandia, yang hadir untuk merayakan kemerdekaan mereka. Indonesia tentu sangat terganggu dengan hal ini, dan pastinya mereka (Indonesia) tidak berharap hal ini terjadi, tetapi nyatanya Indonesia kecolongan dan lagi-lagi Diplomat kemerdekaan West Papua berhasil mencuri star, dalam mencari simpati dari negara yang baru saja merdeka.
Kehadiran Benny Wenda, merupakan sebuah kemajuan diplomasi yang sangat baik, bagi kemajuan perjuangan kemerdekaan West Papua, dan tentu hal ini akan berdampak positif bagi perjuangan bangsa PAPUA, dalam memperjuangkan Hak-Haknaya sebagai sebuah bangsa Yang telah merdeka. Kehadiran Benny Wenda, tentu akan menjadi perhatian Internasional, sebab ia diberikan kesempatan untuk berpidato didepan ribuan rakyat Scotlandia, yang juga dihadiri oleh berbagai macam media Internasional yang hadir untuk meliput pelaksanaan Referendum di Scotlandia, maka dengan demikian, sudah tentu apa yang dibicarakan oleh Benny Wenda dalam kesempatan berpidato yang diberikan itu sudah didengar dan diketahui oleh dunia Internasional, dan tentu ini merupakan sebuah ancaman bagi keberadaan Indonesia di West Papua.

Lihat Video Pidato Benny Wenda : Video

Pernyataan Wamen Luar Negeri Indonesia, Merupakan Ketakutan Indonesia

Referendum yang diberikan pemerintah Inggris kepada warga Scotlandia, pada hari ini (Kamis,18/09/2014-red), ternyata mendapatkan tanggapan miring dari pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementrian Luar Negri Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.
"Itu urusan dalam negeri Inggris. Serahkan kepada mereka. Di Indonesia tidak akan terjadi referendum," kata Dino, dikutip dari Okezone.com di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat.
Dalam pernyataannya tadi siang (Kamis,18/09-red), Dino berharap jumlah negara tidak lagi bertambah, sebab saat ini jumlah negara merdeka, sudah bertambah empat kali lipat, dibandingkan saat pertama kalia ia terjun dalam hubungan internasional.
"Semoga tidak bertambah negara baru karena bisa menimbulkan gejolak luar biasa. Palestina misalnya. Kemerdekaan negara itu bisa memunculkan gejolak luar biasa. Tapi untuk negara yang sudah tidak bisa dibendung lagi, seperti Skotlandia, ya sudah," tuturnya.
Dari apa yang dikatakan oleh Dino Patti Djalal, selaku Wamen Luar Negeri Indonesia, dapat kita cermati secara seksama, bahwa sesungguhnya Indonesia dalam keadaan kebingungan dan kebakaran jenggot, atas referendum yang diberikan Inggris kepada warga Scotlandia, sebab dengan diberikannya Referendum kepada Scotlandia, maka akan banyak lagi wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih menjadi daerah jajahan, akan semakin gencar dalam mengkampanyekan Referendum bagi wilayah tersebut.
Apa lagi, di Indonesia sendiri, hingga saat ini, masih terdapat daerah-daerah yang terus bergejolak dan terus menyuarakan Hak Menentukan Nasib Sendiri, seperti di West Papua, Aceh, Maluku, Borneo dan Bali. Pernyataan Wamen Luar Negri Idonesia, merupakan bentuk ketakutan Idonesia, karena melihat dengan adanya referendum di Scotladia, maka gejolak referendum di daerah-daerah konflik di Indonesia akan semakin tinggi, khususnya di West Papua.
Dengan diberikannya referendum bagi rakyat Scotlandia oleh pemerintah Ingris, tentunya memberikan tekanan tersendiri bagi pemerintah Republik Indonesia, sebab Indonesia sebagai negara yang mengaku sebagai negera Demokrasi, dan juga merupakan negara anggota PBB, maka dengan demikian, Indonesiapun berkewajiban untuk menggelar referendum di beberapa wilayah jajahannya, seperti Aceh, Borneo, Bali dan yang terutama adalah West Papua.
Sebab jika Indonesia tidak mempu melakukan hal yang sama, seperti apa yang dilakukan oleh Inggris, maka keberadaan Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi, dan juga bagian dari anggota PBB, sangat patut untuk dipertanyakan. 
Dengan melihat situasi ini, maka sangatlah wajar, apabila seorang wakil mentri luar ngeri Indonesia memberikan komentar miring, terkait digelarnya Referendum di Scotlandia, demi tetap menguasai wilayah-wilayah jajahan mereka, dan untuk terus membungkam aspirasi rakyat dari daerah-daerah jajahan mereka, terutama West Papua.[wp]

Keberadaan ISIS Di Indonesia Sengaja Dipelihara

Mass ISIS Indonesia Saat Menggelar Aksi di Jakarta (doc:ISIS)
Beberapa hari terakhir, media-media elektronik dan cetak di Indonesia disibukan dengan pemberitaan terkait gerakan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)sendiri merupakan sebuah negara dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah.(wikipedia.org)

Meskipun tidak diakui oleh pemerintah Irak dan Suriah, ISIS tetap eksis menjalankan agenda-agenda mereka, dan bahkan gerakan ini mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat yang memiliki paham yang sama dengan gerakan ini. Selengkapnya mengenai ISIS dapat dibaca di : http://id.wikipedia.org.

Dalam catatan dan analisa kali ini, saya mencoba utuk mengalisa peredaran dan keberadaan ISIS di Indonesia, dan mengapa ISIS harus ada di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa isu ISIS merupakan sebuah isu yang sengaja diciptakan untuk melakukan pengalihan isu, dan saya rasa hal tersebut bisa jadi benar, dan sayapun mendukung anggapan tersebut, sebab ditengah-tengah situasi perpolitikan Indonesia yang sedang carut marut, isu keberadaan ISIS di Indonesia mulai mencuat dan gencar-gencar dibahas oleh berbagai pihak di Indonesia, dan bahkan isu ini mampu menjadi tranding topik diseluruh pemberitaan media-media lokal maupun nasional di Indonesia. 

Mencuatnya isu keberadaan ISIS di Inonesia mendapatkan respon senada dari Berbagai pihak, baik pemerintah, TNI-POLRI, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Agama dan Berbagai macam Organisasi massa yang ada di negara ini, semua seakan-akan berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan ISIS di Indonesia. Namun, dari semuanya itu, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah "Mengapa Pernyataan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Berbagai Pihak Di Indonesia Ini, Hanya Sekedar Pernyataan Belaka, tanpa Melakukan Tindakan-Tindakan Nyata, Yang Tujuannya Untuk Mematikan Peredaran Paham ISIS di Indonesia ?", dan " Apakah Memang Betul Bahwa Pihak-Pihak Yang Mengeluarkan Pernyataan Penolakan Terhadap Keberadaan ISIS di Indonesia Ini Memang Betul-Betul, Baru Baru Mengetahui Tentang Keberadaan ISIS di Indonesia ?", Serta "Mengapa isu terkait keberadaan ISIS di Indonesia ini baru mencuat, pasca PILPRES, dan disaat-saat kisruh PILPRES sedang berlangsung ?".

Apakah Keberadaan ISIS di Indonesia Baru Ada Saat Ini ??

Melihat jumlah massa ISIS yang telibat dalam aksi beberapa waktu lalu di Jakarta, dan dengan melihat pergerakan paham ISIS yang sudah sangat luas di berbagai daerah di Indonesia, maka dapat kita nyatakan bahwa ISIS bukanlah sebuah Paham ataupun gerakan yang baru saja beredar di Indonesia, sebab dari pergerakannya serta jumlah massanya di Indonesia, sudah bisa kita pastikan bahwa keberadaan ISIS di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, namun sengaja didiamkan dengan maksud dan tujuan tertentu.
Apakah Pihak-Pihak Yang Menyatakan Penolakan Terhadap Keberadaan Gerakan atau Paham ISIS di Indonesia Tidak Mengetahui Tentang ISIS Sebelumnya ?

Meskipun berbagai macam pihak mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan Paham ISIS di Indonesia, namun pernyataan tersebut bukanlah sebuah jaminan bahwa mereka tidak mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya. Sebab jika kita kembali lihat pada pembahasan diatas, dimana dengan melihat jumlah massa dan jangkauan wilayah ISIS, maka bukan tidak mungkin jika sesungguhnya ada pihak-pihak yang sebetulnya telah mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya, namun hal itu sengaja ditutupi, agar terkesan dihadapan publik bahwa, gerakan ISIS merupakan suatu gerakan yang baru ada di Indonesia, dan kemungkinan besar disiapkan untuk dimunculkan kehadapan publik, sesuai dengan targetan waktu yang memang sebelunya telah diatur dengan matang-matang.
Selain itu, keberadaan ISIS sendiri dan penyebarannya yang sangat luas di Indonesia sendiri sebenarnya sangat patut dicurigai, bahwa ada oknum-oknum yang menyokong sejumlah dana kepada ISIS, dalam memperluas pergerakan ISIS ini sendiri. Sebab jika tidak demikian, maka sangat tidak mungkin jika ISIS bisa tumbuh subur di Indonesia. Bukan hanya sokongan dana yang didapatkan oleh ISIS, namun, sangat mungkin jika ada keterlibatan petinggi-petinggi militer dan petinggi-petinggi negara, serta tokoh-tokoh masyarakat ternama di negara ini yang terlibat dan bahkan menjadi pemback up serta donatur bagi pergerakan ISIS di Indonesia.

Mengapa Isu ISIS Baru Mencuat Ditengah-Tengah Kisruh PILPRES ??

Seperti yang sudah diutarakan diatas bahwa, ISIS bukanlah gerakan atau Paham yang baru di Indonesia, namun memang dengan sengaja didiamkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan guna memunculkannya sesuai dengan targetan waktu yang pas,  guna memenuhi targetan yang sudah ditentukan, namun dalam hal ini saya tidak dapat memastikan targetan utama mereka seperti apa, tetapi sebatas spekulasi dari hasil pembacaan saya, saya mengira bahwa gerakan ini sengaja dimunculkan selain untuk melakukan pengalihan isu, gerakan ini memang sengaja dimunculkan oleh mereka yang berkepentingan, gunak melakukan kudeta jabatan kepresidenan Republik Indonesia, namun tidak dapat dipastikan pihak mana yang sedang berupaya melakukan upaya-upaya tersebut.
Kesimpulan :

Dari pembahasan panjang diatas, dapat disimpulakan bahwa "ISIS merupakan sebuah gerakan yang memang telah ada di Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir, dan keberadaannya sesungguhnya telah diketahui oleh pihak-pihak berwajib dan bahkan pemerintah, serta tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia, namun hal ini sengaja didiamkan, untuk memuluskan langkah mereka, demi mencapai tujuan utama mereka, dan dengan demikian, dapat dipastikan bahwa, Keberadaan ISIS di Indonesia Memang sengaja Dipelihara untuk dijadikan Bom Waktu yang siap meledak kapanpun waktunya".

Catatan : "Dengan melihat kondisi ini, maka disarankan kepada seluruh elemen pergerakan khususnya Elemen Gerakan Pembebasan West PAPUA untuk bisa jelih dalam melihat dan melakukan pembacaan terkait dinamika politik yang sedang bergulir di Indonesia".

Foto-Foto Massa ISIS di Indonesia : http://justpaste.it