Indonesia Bukan Negara Demokrasi

Tindakan brutal dan membabi buta yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua, dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Rakyat Papua pada tanggal 01 Mei 2015, di beberapa daerah di Papua, menunjukan wajah asli Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia selalu mengklaim diri sebagai negara demokrasi, namun nyatanya, hal itu tidak terbukti di Papua, Indonesia selalu menggunakan tindakan-tindakan yang anti demokrasi dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Rakyat Papua dan aktivis pro Demokrasi yang ada di Papua.
Pada hari ini 1 Mei 2015,  ketika Rakyat Papua menggelar aksi serentak di seluruh tanah Papua dan di daerah-daerah lain di luar Papua, untuk menolak dan mengutuk Aneksasi West Papua oleh Indonesia yang dilakukan pada 1 Mei 1963, kepolisian dan aparat gabungan lainnya melakukan penangkapan, pembubaran aksi dan penganiayaan terhadap ratusan aktivis pro demokrasi yang ada di Papua. Dimana, dari informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa, merkipun surat pemberitahuan telah diberikan kepada kepolisian Indonesia daerah Papua jauh-jauh hari sebelum menggelar aksi, namun kepolisian Indonesia tidak memberikan ijin untuk menggelar aksi damai tersebut dan justru mengancam akan membubarkan secara paksa setiap massa yang melakukan aksi pada tanggal 01 mei 2015.
Dan betul saja, ancaman pembubaran aksi yang dikeluarkan oleh kepolisian itu terjadi, dimana kepolisian RI daerah Merauke, pada taanggal 01 mei 2015, pukul 01:00 WP, melakukan penggeledahan di sekretariat PRD menangkap 16 aktivis KNPB dan PRD wilayah Merauke, yang saat itu sedang mempersiapkan kebutuhan untuk aksi. Penangkapan, dan pembubaran massa aksi oleh kepolisisan dan aparat gabungan lainnya, juga dilakukan oleh Indonesia di Kota Jayapura, dimana pada pukul 10:30 WP, ketika massa sedang berkumpul untuk menggelar aksi damai, kepolisian datang lalu membubarkan massa aksi lalu menangkap 50 anggota KNPB, GEMPAR dar Rakyat Papua yang terlibat dalam massa aksi saat itu, selain itu di Nabire diinformasikan bahwa pada malam tanggal 30 April 2015, 5 orang rakyat sipil ditembak oleh Militer Indonesia hingga tewas, serta membubarkan aksi massa yang digelar pada tanggal 01 mei 2015 di Nabire.
Tidak hanya Merauke, Jayapura dan Nabire, dibeberapa kota lain seperti di Kaimana, diinformasikan bahwa 2 orang anggota KNPB ditangkap oleh kepolisian Indonesia saat menggelar aksi damai, di Manokwari 16 aktivis Mahasiswa dan KNPB ditangkap dan dianiaya. Selain itu di Timika, Sorong dan Fakfak juga diinformasikan bahwa sejumlah aktivis dan massa aksi ditangkap oleh kepolisian setempat.
Tidakan pengkapan yang dilakukan oleh kepolisian RI tidak hanya terjadi di tanah Papua, di kota Surabaya, setidaknya ada 3 aktivis mahasiswa Papua dari Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Kota Surabayapun juga ikut ditangkap saat menggelar aksi mengutuk Anegsasi Papua oleh Indonesia pada 01 Mei 1963. Ke tiga aktivis mahasiswa ini ditangkap dengan alasan membentangkan poster Bendera Bintang Kejora, saat menggelar aksi di Surabaya. Namun kemudian, ke 3 aktivis Mahasiswa Papua ini kembali dibebaskan oleh kepolisian RI daerah Surabaya, setelah menahan merekan selama 1 Jam.
Melihat kondisi nyata yang terjadi di Papua, dan untuk menyikapi pembungkaman, penangkapan, dan penganiayaan  yang dilakukan oleh Inonesia oleh kepolisiannya, maka Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta dan Solo bermaksud untuk kembali menggelar aksi damai pada hari  Sabtu, 02 Mei 2015, bertempat di Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta, untuk itu kami menghimbau dan menyeruhkan kepada seluruh Mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta, untuk dapat ikut terlibat dalam aksi damai besok.(rk)

Pernyataan Kabid Humas Polda DIY Harus Dibuktikan Pada Tanggal 15 Agustus Mendatang

Massa AMP Saat Membacakan Pernyataan Sikap (Doc:AMP)
Pasca terjadinya bentrokan antara massa Paksi Katon dan massa Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] di Jl. Kusumanegara, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 2014, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak,  Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) lewat kabit humasnya AKBP Anny Pujiastuti menyesalkan kejadian tersebut, seperti yang diberitakan oleh http://beritajogja.co.id pada tanggal 07/08/2014 “Ormas nggak boleh menghadang demonstrasi, Sweeping aja nggak boleh, apalagi menghadang,” kata kabid humas Polda DIY ketika ditemui wartawan berita jogja di kantor Polda DIY.

Dalam pernyataannya, kabid humas Polda DIY juga menyatakan bahwa “Sekarang selama itu tidak memprovokasi, mengajak masyarakat melawan pemerintah yang sah, atau pidana hukum kita tidak bisa. Kalau aksi merusak pun tidak boleh main hakim sendiri,”dikutip dari http://beritajogja.co.id.

Pernyataan serupa sebenarnya juga pernah disampaikan oleh kabid humas polda AKBP Anny Pujiastuti, ketika Paksi Katon kembali menghadang aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], saat menggelar aksi pada tanggal 14 Juli 2014 silam. Ketika itu, massa aksi AMP dihadang oleh massa Paksi Katon di Jl. Kusumanegara, ketika hendak menuju titik nol KM (Kantor Pos Besar), Malioboro, namun aksi tersebut dihadang oleh Paksi Katon, sehingga massa AMP hanya bisa menggelar aksi di tempat penghadangan hingga selesai.

Aksi penghadangan yang dilakukan oleh massa Paksi Katon pada tanggal 15 Juli 2014, ternyata sampai juga ke telinga Polda DIY, sehinggo Polda DIY lewat Kabid Humas Polda mengeluarkan pernyataan penyesalan atas apa yang dilakukan Paksi Katon terhadap aksi AMP.

Namun sayangnya, pernyataan penyesalan yang disampaikan oleh Polda DIY pada tanggal 15 Juli 2014 itu, terkesan hanyalah upaya Polda DIY untuk mencuci tangan atau melakukan pencitraan belaka, sebab jika memang Polda DIY menyesalkan dan bahkan menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Paksi Katon, dalam menghadang aksi AMP, yang jelas-jelas telah membungkam ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta, maka sudah seharusnya pernyataan tersebut tidak hanya sekedar pernyataan belaka saja, namun seharusnya pernyataan Kabid Humas Polda DIY itu, dapat menjadi pegangan bagi anggotanya yang ditugaskan untuk mengawal aksi-aksi AMP di hari-hari selanjutnya.

Tetapi nyatanya, tindakan aparat kepolisian yang bertugas dilapangan , saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi pada tanggal 06 Agustus 2014 tidak sesuai dengan pernyataan Kabid Humas Polda pada tanggal 15 Juli 2014. Dimana pada tanggal 06 Agustus, ketika massa AMP hendak menggelar aksi untuk mengemukanan Aspirasi Rakyat Papua di mukan umum, dan hendak menyampaikan kondisi terkini yang ada di Papua, massa Paksi Katon kembali melakukan penghadangan terhadap massa aksi AMP, tepatnya di titik yang sama ketika penghadangan pada tanggal 15 Juli 2014.

Melihat penghadangan yang dilakukan oleh Paksi Katon, massa AMP akhirnya melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian yang saat ini telah banyak dilokasi penghadangan, namun dalam negosiasi pertama, tidak dicapai kesepakatan antara kepolisian dan negosiator AMP, sehingga negosiator AMP memberikan waktu 5 menit kepada kepolisian untuk bernegosiasi dengan pihak Paksi Katon. 5 Berakhir, negosiator AMP kembali mendatangi kepolisian dan bertanya terkait negosiasi yang dilakukan antara Polisi dan Paksi Katon, namun dalam negosiasi kedua tersebut, kepolisian tidak memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga negosiator AMP mempertanyakan apakah massa Paksi Katon memiliki surat izin untuk menggelar aksi atau tidak ? namun pernyataan kepolisian justru sangat aneh, dimana kepolisian seakan menantang menyatakan "Jika mereka tidak memiliki surat Izin aksi gimana ?" kata komandan lapangan polisi yang bertugas saat itu. Mendengar pernyataan tersebut, negosiator AMP menyatakan bahwa "saya hanya dipercayakan oleh kawan-kawan saya untuk melakukan negosiasi dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, dan jika negosiasi ini tidak dicapai kesepakatan, maka sepenuhnya saya serahkan kepada massa aksi," kata negosiator AMP, sambil berjalan menyampaikan hasil negosiasi kepada massa aksi.

Karena tidak adanya kesepakatan yang dicapai antara negosiato AMP, Kepolisian dan Paksi Katon, maka kericuhanpun tidak dapat terhindarkan lagi, massa AMP yang sudah bertahan untuk terus menggelar aksi hingga titik Nol kilo meter, sesuai surat pemberitahuan yang diberikan kepada kepolisian resort kota Yogyakarta, akhirnya mendobrak balikade kepolisian dan bentrokan antara massa AMP dan Paksi Katonpun terjadi seketika itu juga.

Dalam bentrokan yang terjadi, sebanyak 5 orang massa AMP menjadi korban akibat bentrokan yang terjadi saat itu, dimana dua orang terkena pukulan aparat polisi dan paksi katon, satu lagi terkena tembakan peluru karet, satu orang lainnya terkena injakan sepatu laras polisi, serta satu orang yang bertugas sebagi negosiator saat itu digorok dengan sebuah pisau di bagian leher oleh massa Paksi Katon. Bentrokan yang terjadi saat itu, polisi yang ada justru ikut menyerang massa aksi AMP, dengan melakukan pemukulan terhadap sejumlah massa aksi AMP, dan bahkan mengeluarkan tembakan peluru karet, yang diarahkan kepada sala satu massa aksi AMP.

Dengan melihat kronologis singkat terjadinya bentrokan antara massa aksi AMP dan massa Paksi Katon pada tanggal 06 agustus lalu, dan dengan melihat rentetan penghadangan yang terus dilakukan oleh massa Paksi Katon terhadap aksi AMP, serta dengan melihat sikap kepolisian yang tidak dapat berbuat apa-apa saat melihat penghadangan aksi AMP oleh Paksi Katon, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kabid Humas Polda DIY kepada wartawan hanyalah sebuah ungkapan yang dikeluarkan oleh pihak Polda DIY, untuk melakukan pencucian tangan, demi melakukan sebuah pencitraan belaka!.

Untuk itu, jika memang apa yang dinyatakan oleh Polda DIY kepada wartawan  http://beritajogja.co.id pada tanggal 15 Juli 2014 dan 06 Agustus 2014 adalah merupakan sikap Polda DIY dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi di Yogyakarta, maka kami menantang seluruh Jajaran Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta (Polda DIY), untum membuktikan pernyataannya kepada wartawan pada tanggal 15 Agustus 2014 mendatang, saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi peringati 52 Tahun New York Agreement. [rk]

Antara Palestina Dan West Papua !

Anak-Anak Korban Kekerasan Militer Israel
Beberapa minggu terakhir, media-media nasional maupun lokal di Indonesia selalu tanpa henti-hentinya, memberitakan situasi yang ada di Palestina, sebagai top topik dalam setiap pemberitaannya, pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media-media di Indonesia ini, paling tidak memberikan respon dari berbagai pihak di Indonesia yang mengutuk tindakan militer Israel terhadap rakyat Palestina yang ada di Gaza.

Berbagai macam respon berupa aksi-aksi solidaritas terhadap apa yang dialami oleh rakyat Palestina terus menerus bermunculan di berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan, Pemerintah Indonesia sendiri, telah menyatakan bahwa " Indonesia Mengecam Tindakan Militer Israel Terhadap Rakyat Palestina, Yang Mengakibatkan Ratusan Rakyat Palestina, Terutama Anak-Anak Kehilangan Nyawa Mereka". Untuk itu,Indonesia menyatakan bahwa apa yang dilakukan militer Israel terhadap rakyat Palestina, merupakan tindakan Pelanggaran HAM Berat, dan untuk itu, Indonesia telah memberikan desakan kepada Bandan Keamanan PBB, untuk menyikapi apa yang terjadi di Palestina.

Korban Kekerasan Militer Indonesia
Namun, dari apa yang dialami oleh rakyat Palestina, akibat kekejaman yang dilakukan oleh militer Israel, sesungguhnya sama dengan apa yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) sejak tahun 1961 hingga saat ini. Dimana militer Indonesiapun pembantaian dan pelanggaran HAM yang sangat Berat terhadap rakyat Papua, sejak 1961 hingga saati ini, dimana tercatat bahwa sejak Ir. Soekarno (Presiden pertama RI) mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia, Indonesia mulai melancarkan berbagai macam operasi militer di seluruh tanah Papua. Paska Dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961, Indonesia mulai melakukan mobilisasi militernya dan melakukan berbagai operasi di Tanah Papua, yang akibatnya, ratusan ribu nyawa Orang Asli Papua harus melayang akibat kekejaman militer Indonesia. Dimana,tercatat bahwa sejak tahun 1961 hingga 1990 an, 600.000 jiwa OAP melayang akibat berbagai macam operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Meskipun status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua telah dihapus pada tahun 1998, kekejaman militer Indonesia terhadap Orang Asli Papua masih terus berlanjut hingga saat ini, namun dengan cara yang tersistematis dan terencana. Pasca pencabutan status DOM, militer Indonesia masih saja terus melakukan berbagai macam tidankan kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat Papua hingga saat ini. Berbagai macam operasi militerpun masih terus dilakukan oleh militer Indonesia, di berbagai daerah di Papua, dan bahkan tak jarang, militer Indonesia selalu melampiaskan kemarahan mereka terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPN-PB), kepada rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, seperti Paniai, Puncak Jaya, Keerom, Yapen, Dogiai, Lani Jaya, Wamena, Pegunungan Bintang, Timika dan Merauke.

Dimana, jika ada ada penyerangan yang dilakukan oleh TPN-PB terhadap pos-pos militer Indonesia, militer Indonesia selalu meresponnya dengan melakukan pengejaran terhadap kelompok penyerang, namun mereka (Militer) tidak mengejar kelompok penyerang ke tempat pelarian mereka, melainkan justru mendatangi perkampungan warga terdekan, dan mulai melakukan sweeping, dan tak jarang mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada rakyat sipil yang ada di perkampungan tersebut. Selain melakukan sweeping, militer Indonesia juga sering melampiakan amarah mereka, dengan membakar rumah-rumah adat, dan gereja, seperti yang terjadi di Kab. Puncak Jaya, Dogiai dan Paniai.

Tidak hanya itu, kekerasan dan kekejaman militer Indonesia terhadap rakyat Papua, selalu juga mereka tunjukan, ketika rakat Papua menyampaikan pendapat dimuka umum dengan menggelar aksi-aksi demonstrasi, militer Indonesia selalu menggunakan tindakan-tindakan represif untuk membubarkan aksi yang dilakukan oleh rakyat Papua, dan tak jarang juga mereka selalu mengeluarkan tembakan kearah massa aksi, untuk membubarkan massa. Selain itu, massa yang tertangkap, selalu dipukuli dan di aniaya hingga babak belur.

Namun dari kondisi yang dialami oleh rakyat Papua ini, sayangnya tidak pernah terekspose dalam pemberitaan-pemberitaan media-media Nasional dan Internasional, yang mengakibatkan kondisi yang dialami oleh rakyat Papua, akibat kekejaman militer Indonesia tidak diketahui oleh masyarakan Internasional, terlebih masyarakat Indonesia sendiri, karena Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada wartawan Nasional maupun Internasional untuk datang dan meliput keadaan di Papua. Meskipun ada beberapa wartawan Internasional yang sempat sampai di Papua, namun mereka militer Indonesia (TNI-POLRI) yang ada di Papua, menangkap dan mendeportasi mereka kembali ke negara asal mereka, dengan alasan keamanan.

Dengan melihat kondisi yang dialami oleh rakyat Palestina di Gaza dan atas nama Kemanusiaan, kami tentu mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang mengecam tindakan militer Israel atas rakyat Palestina, namun kamipun ingin bertanya kepada Pemerintah Indonesia, terkait Sikap mereka terhadap Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh militer Indonesia sendiri terhadap Rakya Papua, selama ini.

GEMPAR Kembali Sebar Selebaran Bernada Ancaman Kepada AMP di Yogyakarta dan Solo

Setelah berupaya melakukan aksi tandingan dengan tujuan untuk menghentikan ataupun membubarkan aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] se Jawa dan Bali di kota Solo dalam rangka memperingati 52 Tahun Tiga Komando Rakyat (TRIKORA), beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 19 desember 2013, sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat "GEMPAR" kembali melakukan aksi teror dan intimidasi terhadap anggota Aliansi Mahasiswa Papua kota Solo, dengan menempelkan berbagai selebaran dan poster-poster bernada ancaman kepada AMP di tempat-tempat umum seperti kampus dan jalan-jalan yang menjadi tempat beraktivitas Mahasiswa Papua yang juga anggota AMP di Solo.
Menanggapi upaya yang dilakukan oleh kelompok Gempar ini, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kota Solo memutuskan untuk menggelar Audensi dengan organisasi GEMPAR dan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Surakarta, dan akhirnya pengurus AMP kota solo melayangkan surak kepada pihak Kepolisian Surakarta agar mau mendatangkan pihak Gempar serta menyediakan tempat untuk digelarnya audensi yang dimaksud. Namun sayangnya surat yang dikirimkan AMP tidak direspon oleh kepolisian Surakarta dan terkesan kepolisian Surakarta melakukan pembiaran atas situasi ini.
Melihat sikap kepolisian Surakarta yang terkesan membiarkan permasalahan ini, akhirnya AMP memutuskan untuk mendatangi kepolisian Surakarta, untuk itu, tepatnya pada tanggal 16 januari 2014 AMP kota Solo, yang didampingi oleh kuasa Hukum AMP mendatangi Kantor Kepolisian Resort Surakarta guna melakukan audensi, yang akhirnya dilakukan dengan Wakasad Intel Polres Surakarta, tanpa kehadiran Kapolres, dan Kasad Reskrim, karena alasan sedang ada agenda diluar kanto.
Namun meskipun tanpa keberadaan Pimpinan kepolisian Surakarta, AMP tetap melakukan audensi dengan utusan yang telah dipersiapkan oleh Polres Surakarta, yaitu Wakasad Intel. Dari hasil audensi yang berjalan cukup lama, dengan memakan waktu lebih dari 3 jam, dan dengan rentetan pernyataan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh AMP lewat kuasa hukum AMP, kepolisian Surakarta terlihat kebingungan dan menyatakan meminta maaf jika ada tindakan aparat kepolisian Surakarta yang tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi, dan menyatakan bahwa laporan dan pernyataan AMP ini akan dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi Kepolisian Surakarta, agar dapat tetap menjaga dan menjunjung nilai-nilai demokrasi, serta akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada AMP dalam melakukan aksi-aksi di kota Solo.
Mendengar apa yang diutarakan oleh Wakasad Intel Polres Surakarta ini, AMP memutuskan untu menyudahi audensi dengan Kepolisian Surakarta dengan harapan bahwa apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian Surakarta menjadi jaminan kebebasan berekspresi AMP dikota solo telah dimenangkan dan berharap tidak akan ada lagi upaya-upaya pembungkaman ruang demokrasi yang aka dilakukan oleh pihak kepolisian maupun dari pihak kelompok yang menamakan diri GEMPAR ini.
Namun ternyata dugaan itu salah, buktinya meskipun baru memakan waktu kurang dari satu bulan yang lalu AMP melakukan audensi dengan kepolisian Surakarta, kelompok yang menamakan diri GEMPAR ini kembali berulah dengan menyebarkan poster dan selebaran berupa ancaman yang sama kepada Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], lebih parahnya lagi, penyebaran poster dan selebaran yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya mereka lakukan di kota Solo saja, namun mereka memperluas wilayah penyebarannya hingga ke kota Yogyakarta.
Beberapa anggota AMP yang kebetulan mendapatkan selebaran yang ditempelkan salah satu tembok di pinggir jalan di daerah Condong Catur, dekat asrama Mahasiswa Jayawijaya (Asrama Baliem), sempat kaget ketika mendapatkan selebaran yang ditempelkan oleh orang yang tidak diketahui di salah satu tembok yang kebetulan dilewati oleh mereka, spontan saja anggota AMP ini melepaskan selebaran tersebut dan diserahkan kepada pengurus AMP kota Yogyakarta, untuk dijadikan barang bukti dalam upaya pengusutan yang akan AMP lakukan.
Dari hasil temuan selebaran yang ditemukan oleh AMP kota Yogyakarta ini, yang sangat mengherankan adalah didalam pernyataan kelompok ini, mereka mengetahui secara jelas dan lengkap nama dari penasehat hukum AMP yang saat audensi dengan kepolisian Surakarta ikut hadir mendampingi AMP dan lebih mengherankan lagi ketika didalam pernyataan tersebut mereka menuliskan apa yang pernah diutarakan oleh penasehat hukum AMP, padahal saat beraudensi dengan Kepolisian Surakarta tidak ada satupun perwakilan dari kelompok GEMPAR ini yang hadir dan mengikuti audensi tersebut. Dengan melihat hal ini,muncul beberapa pertanyaan bahwa :
1. Dari mana kelompok yang menamakan diri GEMPAR ini mengetahui identitas kuasa hukum AMP ?
2. Dari mana kelompok ini mengetahui semua yang diutarakan oleh kuasa hukum AMP saat audensi dengan Polres surakarta ?
3. Apakah ada keterkaitan antara kepolisian Surakarta dengan kelompok GEMPAR ?
4. Dimana bukti janji kepolisian Surakarta yang menyatakan akan memberikan jeminan kebebasan ruang demokrasi kepada Aliansi Mahasiswa Papua ?







Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Sebagai HAK Konstitusi Warga Negara

Sepajang sejarah Bangsa Papua berada dalam cengkraman kolonialisme indonesia, Hak Asasi Manusia yang disandang oleh Bangsa Papua akan terus dilanggar walaupun telah disebutkan sebagai Hak Konstitusi dan bahkan lebih jauh telah ada peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaminnya.

Kenyataan itu akan terus terjadi karena Indonesia memiliki Kepentingan Atas Kekayaan Alam yang terkandung dalam perut bumi Papua, selain itu indonesia juga memiliki kepentingan atas wilayah papua karena letaknya sangat strategis untuk dijadikan benteng pertahanan dan sebagai jalur perdagangan yang efektif. Dalam kondisi bangsa papua masih berada dalam cengkraman negara kolonialisme, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Alat Negara Indonesia (TNI dan POLRI) terhadap Bangsa Papua didukung sukses oleh sistim politik negara indonesia, sehingga banyak pelaku pelanggaran HAM Berat yang belum pernah disidangkan jangankan dihukum. Kenyataan perlakuan negara kolonialisme indonesia terhadap mantan presiden soeharto merupakan bukti wujudnyata Negara Indonesia yang hanya menjadikan Status Negara Hukum sebagai formalitas belaka.

Dengan bersandar dengan kenyataan sistim indonesia yang selalu melindungi pelaku pelanggaran HAM Berat dan semakin menguatkan cengkraman kolonialisme indonesia atas wilayah dan bangsa papua, artinya Sistim Politik Negara Kolonialisme Indonesia itulah yang sedang menyuburkan penindasan dan perampokan kekayaan alam bangsa papua. Diatas kenyataan itu, ada beberapa dasar hukum yang bersumber dari dalam tubuh sistim penindasan yang dapat digunakan sebagai tameng untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagai Bangsa Papua diarena perjuangan.

Memang pada implementasinya (prakteknya) di tanah papua, beberapa dasar hukum tentang HAM dan Demokrasi tidak berjalan secara maksimal dalam konteks perlindungan terhadap perjuang HAM Bangsa Papua, namun yang perlu dipahami disini adalah kenyataan dimana pejuang HAM Bangsa Papua selalu diintimidasi, diteror, dianiyaya, dan bahkan dibunuh mengunakan sistim penindasan yang sama.

Setelah memahami dan melihat beberapa dasar hukum yang terdapat dalam sistim yang sedang menindas bangsa papua, disana terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar untuk melindungi perjuangan kami. dengan demikian maka perlu kiranya kita mendalami sistim tersebut dan selanjutnya dijadikan dasar untuk melawan sistim penindasan yang sedang dibangun oleh Negara Kolonial Indonesia.
Dasar Hukum Yang Melindungi Pejuang HAM dan Demokrasi di Indonesia

Secara umum kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dilindungi dalam negara indonesia, secara yuridis perlindungannya ditetapkan pada beberapa aturan hukum dibawah ini, sebagai berikut :

a. Uundang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
c. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik
f. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Menjalankan Tugas-Tugas Kepolisian
Khusus menyangkut kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum ini telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 dan juga dalam implementasinya merupkan tugas pokok kepolisian republik indonesia implementasi HAM dalam tubuh POLRI yang telah ditetapkan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 akan dibahas selanjutnya.

Hak-Hak Pejuang HAM dan Demokrasi Dalam Jalan Perjuangannya
Sementara kami bangsa papua masih hidup dalam penjajahn negara kolonialis indonesia, kami sebagai Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk : a). Mengeluarkan pikiran secara bebas; b). Memperoleh perlindungan hukum. (Pasal 5). Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggungjawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai. (pasal 8).

Ada beberapa Bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dilaksanakan, yaitu dengan cara :

a. Unjuk Rasa atau Demontrasi;
b. Pawai;
c. Rapat umum; dan atau
d. Mimbar bebas.
Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
a. Dilingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan
b. Objek-objek vital nasional;
c. Pada hari besar nasional.

Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. (Pasal 9)

Hal-Hal Yang Wajib Di Lakukan Pegiat HAM dan Demokrasi

Sebelum melakukan kegiatan Penyamapaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan kepada Polri secara tertulis. Pemberitahuan secara tertulis itu disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan di mulai. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. (Pasal 10). Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas, memuat:

a. Maksud dan tujuan;
b. Tempat, lokasi dan rute;
c. Waktu dan lama;
d. Bentuk;
e. Penanggung jawab;
f. Nama dan alamat organisasi, kelompokatau perseorangan;
g. Alat peraga yang digunakan; dan atau
h. Jumlah peserta. (Pasal 11)

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis danlangsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan. (Pasal 14)
Apa Yang Harus Dilakukan Polisi Dalam Menyikapi Pemberitahuan dan Kegiatan Berlangsung
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah (Polisi) 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Melindungi Hak Asasi Manusia;
b. Menghargai asas legalitas;
c. Menghargai prinsip praduga tidakbersalah; dan
d. Menyelenggarakan pengamanan. (Pasal 7)

Aparat kepolisian setelah menerima surat pemberitahuan wajib : a). Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan, b). Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum; c). Berkoordinasi dengan pimpinan instansi / lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat; dan d). Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu Polri juga bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuaidengan prosedur yang berlaku. (Pasal 13)

Selain itu sebagai wujudnyata implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 maka hal-hal diatas, dan beberapa hal yang tidak diatur didalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tetapi telah dijamin sebagai Hak Konstitusi Negara Indonesia juga wajib dijunjung dan dilindungi oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Hal-Hal Yang Dapat Membubarkan Aktifitas Pernyataan Pendapat

Dalam melakukan aktifitras penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak aktifitasnya mengganggu kepentingan umum (menutup jalan umum), aktifitasnya dilakukan ditempat penting (rumah ibadah, terminal, stasiun kereta) objek vital negara, dan dihari besar keagamnaan dan/atau kenegaraa, serta peserta membawah alat tajam. Selain itu aktifitas penyampaian pendapat dimuka umum akan dibubarkan bila tidak ada pemberitahuan kepada puhak yang berwenang (Pasal 15), dan peserta melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 16)

Bagi pelaksana aktifitas pernyataan pendapat dimuka umum yang melanggar aturan, dikategorikan sebagai kejahatan (Pasal 18), dan akan dikenai sangksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satupertiga) dari Pidana Pokok. (Pasal 17)
Penutup

Fakta kemerdekaan menyampaikan pendapat di Tanah Papua penuh akan pelanggaran hukum dan HAM, bahkan disana banyak sekali kasus penyalahartian isi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 diatas, sebagai contoh dimana Kepolisian Daerah Papua mewajibkan adanya “Surat Ijin” apabila melakukan atifitas penyampaian pendapat dimuka umum, padahal isi dari aturan yang ada diatas hanya menjelaskan tentang wajib ada “Pemberitahuan” dan selanjutnya Polisi dengan segerah memberikan “Surat Tanda Penerimaan”.

Secara harafia jika dianalisi kata Pemberitahuan dan Ijin sebenarnya memiliki artian yang berbeda antara keduannya, jika di Papua implementasi artiannya disatukan maka jelas-jelas sudah mengaburkan atau tepatnya mengartikan bunyi pasal secara kabur. Kenyataan kesalahan penafsiran tersebut hingga saat ini semakin menambah deretan pelanggaran HAM Berat yang dilakukan secara terang-terang oleh kepolisan namun anehnya Komisi Kepolisian Nasional tidak pernah melihat atu bahkan mempersoalkan hal itu sehingga jelas-jelas menunjukan pembiaran dan sekaligus semakin meruncingkan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.

Kasus pembubaran aksi 28 November 2013 dan kasus-kasus pembubaran lainnya wajib dijadikan studi kasus yang berharga demi melanjutkan perjuangan kita kedepan, dan jika ada kasus serupa diharpkan untuk jangan melakukan serangan ataupun tindakan-tindakan lainnya sebab akan menjerumuskan kita dalam posisi dikriminaslisasikan sebab penjajah memang sudah merancang sistim yang begitu bagus untuk terus menindas kami, sehingga diharapkan agar selanjutnya kami dapat menempuh cara-cara yang tepat dan tidak dapat mengorban kami dan perjuangan selanjutnya.
Semoga Bermanfaat

Penulis : Pedalaman Gunung