Perlunya Pembacaan Lebih Mendalam Terkait Pengerahan Militer dan Munculnya Ormas Reaksioner di Papua

Suhu politik Papua, kian hari semakin menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Ditingkat Internasional, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat diberbagai negara, semakin menunjukan kemajuan pesat, dimana di Inggris Benny Wenda bersama Free West Papua Campaign, ILWP, dan IPWP secara gamblang mendeklarasikan Referendum bagi West Papua, yang didukung langsung oleh ketua partai Buruh Inggris, yang saat ini berposisi sebagi oposisi dalam pemerintahan inggris dan anggota parlemen Inggris. Selain itu, di kawasan Melanesia sendiri,  Perdana Mentri Vanuatu, Perdana Mentri Salomon Island yang juga ketu MSG, dan Perdana Mentri Kanaki, secara tegas menyatakan dukungannya kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk diangkat statusnya dari opserver menjadi anggota penuh di forum MSG sesegerah mungkin, dengan mempertimbangkan sikap pemerintah Indonesia yang seakan malas tahu dengan  undangan ketua MSG untuk membahas persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di West Papua. Tidak hanya itu, dalam satu minggu terakhir, Perdana Mentri Papua New Gunea dalam siaran persnya kepada berbagai media internasional, dengan tegas menyatakan bahwa forum negara-negara Pasific menginginkan Self Determination bagi West Papua.
Menanggapi suhu politik West Papua yang sema tinggi dalam kurun waktu satu bulan terakhir, pemerintah Indonesia terkesan tertutup dan bahkan tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi di tingkat Internasional. Dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, kementrian luar negri meng klaim bahwa tidak ada hal yang khusus dan bahkan menyatakan bahwa probaganda yang dilakukan oleh pendukung kemerdekaan West Papua adalah tidak benar, sehingga tidak perlu ditanggapi serius. Namun nyatanya apa yang diungkapkan pemerintah Indonesia lewat kementrian luar negrinya, tidak berjalan sebanding dengan sikap yang diambil dalam merespon suhu politik Papua ditingkat internasional maupun di Papua sendiri. Pemerintah Indonesia lewat kementrian pertahanan secara diam-diam mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, serta menggencarkan pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai daerah di Papua, terlebih khusus di daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan Papua New Gunea. Selain itu, kementrian pertahanan Indonesia menyatakan akan membangun pangkalan militer khusus di Papua, dan kantor perwakilan kementrian pertahanan di Papua dalam waktu dekat, dan rencananya akan dimulai pada akhir tahun 2016 ini.
Melihat pengerahan militer dalam jumlah besar ke tanah Papua khususnya di daerah-daerah perbatasan oleh pemerintah Indonesia, mendapat tanggapan dari Gerry Juffa (Gubernur Provinsi Oro, Papua New Gunea), dimana Juffa secara tegas menyuarakan hal ini kepada parlemen Papua News Gunea, agar dapat menjadi perhatian yang serius, sebab menurutnya pengerahan pasukan dalam jumlah yang sangat besar seperti ini, tentu memiliki alasan, apa lagi puluhan ribu pasukan itu disiagakan di daerah yang berbatasan langsung dengan PNG.
Maraknya pengerahan militer dan pembangunan pos-pos pengamanan di tanah Papua, ini perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam oleh seluruh lapisan rakyat Papua, baik di gerakan gerilya kota, gerilya rimba maupun di tingkat Internasional. Pengerahan pasukan yang dilakukan oleh Indonesia ini, ikut dibarengi dengan munculnya berbagai macam organisasi sipil reaksioner, yang semakin menunjukan tajinya, dengan melakukan aksi-aksi tandingan dan bahkan membakar atribut organisasi dan bendera Bintang Kejora di gedung DPRP beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, aksi-aksi anarkis dan provokatifpun ditunjukan oleh massa ormas yang muncul dalam 1 bulan terakhir di berbagai daerah di Papua, seperti yang dilakukan oleh massa Bara NKRI dalam aksi anarkis yang mereka lakukan pada tanggal 2 Juni 2016 lalu. Dimana dalam aksi yang digelar oleh kelompok ini, diberitakan setidaknya seorang perempuan Papua yang sedang melintas di depan lapangan Trikora, Padang Bulan, Abepura (depan kampus Uncen I), dianiaya oleh massa aksi Bara NKRI, tanpa alasan dan sebab yang jelas. Selain itu, massa ini memaksakan toko-toko, kios, angkutan dan pasar untuk tidak beraktifitas, serta memaksakan pemilik toko, kios dan supir akutan untuk terlibat dalam aksi yang mereka lakukan.
Hal ini perlu menjadi perhatian khusus para pengambil kebijakan yang ada di Papua, sebab jika tidak demikan, hal ini tentu akan memancing terjadinya konflik horizontal antara massa rakyat Papua dan ormas reaksioner yang massanya mayoritas orang non Papua, dan jika konflik ini pecah, maka tentu Indonesia akan merasa berhasil dan justru akan memelihara konflik ini terjadi dalam skala yang lebih besar dan dalam kurun waktu yang lama, demi meloloskan kepentingan mereka di atas tanah Papua.(rk)

Post a Comment

Silahkan Berikan Komentar Anda Seputar Artikel - Artikel Ini di Sini !