Indonesia Bukan Negara Demokrasi

Tindakan brutal dan membabi buta yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua, dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Rakyat Papua pada tanggal 01 Mei 2015, di beberapa daerah di Papua, menunjukan wajah asli Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia selalu mengklaim diri sebagai negara demokrasi, namun nyatanya, hal itu tidak terbukti di Papua, Indonesia selalu menggunakan tindakan-tindakan yang anti demokrasi dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Rakyat Papua dan aktivis pro Demokrasi yang ada di Papua.
Pada hari ini 1 Mei 2015,  ketika Rakyat Papua menggelar aksi serentak di seluruh tanah Papua dan di daerah-daerah lain di luar Papua, untuk menolak dan mengutuk Aneksasi West Papua oleh Indonesia yang dilakukan pada 1 Mei 1963, kepolisian dan aparat gabungan lainnya melakukan penangkapan, pembubaran aksi dan penganiayaan terhadap ratusan aktivis pro demokrasi yang ada di Papua. Dimana, dari informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa, merkipun surat pemberitahuan telah diberikan kepada kepolisian Indonesia daerah Papua jauh-jauh hari sebelum menggelar aksi, namun kepolisian Indonesia tidak memberikan ijin untuk menggelar aksi damai tersebut dan justru mengancam akan membubarkan secara paksa setiap massa yang melakukan aksi pada tanggal 01 mei 2015.
Dan betul saja, ancaman pembubaran aksi yang dikeluarkan oleh kepolisian itu terjadi, dimana kepolisian RI daerah Merauke, pada taanggal 01 mei 2015, pukul 01:00 WP, melakukan penggeledahan di sekretariat PRD menangkap 16 aktivis KNPB dan PRD wilayah Merauke, yang saat itu sedang mempersiapkan kebutuhan untuk aksi. Penangkapan, dan pembubaran massa aksi oleh kepolisisan dan aparat gabungan lainnya, juga dilakukan oleh Indonesia di Kota Jayapura, dimana pada pukul 10:30 WP, ketika massa sedang berkumpul untuk menggelar aksi damai, kepolisian datang lalu membubarkan massa aksi lalu menangkap 50 anggota KNPB, GEMPAR dar Rakyat Papua yang terlibat dalam massa aksi saat itu, selain itu di Nabire diinformasikan bahwa pada malam tanggal 30 April 2015, 5 orang rakyat sipil ditembak oleh Militer Indonesia hingga tewas, serta membubarkan aksi massa yang digelar pada tanggal 01 mei 2015 di Nabire.
Tidak hanya Merauke, Jayapura dan Nabire, dibeberapa kota lain seperti di Kaimana, diinformasikan bahwa 2 orang anggota KNPB ditangkap oleh kepolisian Indonesia saat menggelar aksi damai, di Manokwari 16 aktivis Mahasiswa dan KNPB ditangkap dan dianiaya. Selain itu di Timika, Sorong dan Fakfak juga diinformasikan bahwa sejumlah aktivis dan massa aksi ditangkap oleh kepolisian setempat.
Tidakan pengkapan yang dilakukan oleh kepolisian RI tidak hanya terjadi di tanah Papua, di kota Surabaya, setidaknya ada 3 aktivis mahasiswa Papua dari Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Kota Surabayapun juga ikut ditangkap saat menggelar aksi mengutuk Anegsasi Papua oleh Indonesia pada 01 Mei 1963. Ke tiga aktivis mahasiswa ini ditangkap dengan alasan membentangkan poster Bendera Bintang Kejora, saat menggelar aksi di Surabaya. Namun kemudian, ke 3 aktivis Mahasiswa Papua ini kembali dibebaskan oleh kepolisian RI daerah Surabaya, setelah menahan merekan selama 1 Jam.
Melihat kondisi nyata yang terjadi di Papua, dan untuk menyikapi pembungkaman, penangkapan, dan penganiayaan  yang dilakukan oleh Inonesia oleh kepolisiannya, maka Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta dan Solo bermaksud untuk kembali menggelar aksi damai pada hari  Sabtu, 02 Mei 2015, bertempat di Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta, untuk itu kami menghimbau dan menyeruhkan kepada seluruh Mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta, untuk dapat ikut terlibat dalam aksi damai besok.(rk)

Pernyataan Kabid Humas Polda DIY Harus Dibuktikan Pada Tanggal 15 Agustus Mendatang

Massa AMP Saat Membacakan Pernyataan Sikap (Doc:AMP)
Pasca terjadinya bentrokan antara massa Paksi Katon dan massa Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] di Jl. Kusumanegara, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 2014, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak,  Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) lewat kabit humasnya AKBP Anny Pujiastuti menyesalkan kejadian tersebut, seperti yang diberitakan oleh http://beritajogja.co.id pada tanggal 07/08/2014 “Ormas nggak boleh menghadang demonstrasi, Sweeping aja nggak boleh, apalagi menghadang,” kata kabid humas Polda DIY ketika ditemui wartawan berita jogja di kantor Polda DIY.

Dalam pernyataannya, kabid humas Polda DIY juga menyatakan bahwa “Sekarang selama itu tidak memprovokasi, mengajak masyarakat melawan pemerintah yang sah, atau pidana hukum kita tidak bisa. Kalau aksi merusak pun tidak boleh main hakim sendiri,”dikutip dari http://beritajogja.co.id.

Pernyataan serupa sebenarnya juga pernah disampaikan oleh kabid humas polda AKBP Anny Pujiastuti, ketika Paksi Katon kembali menghadang aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], saat menggelar aksi pada tanggal 14 Juli 2014 silam. Ketika itu, massa aksi AMP dihadang oleh massa Paksi Katon di Jl. Kusumanegara, ketika hendak menuju titik nol KM (Kantor Pos Besar), Malioboro, namun aksi tersebut dihadang oleh Paksi Katon, sehingga massa AMP hanya bisa menggelar aksi di tempat penghadangan hingga selesai.

Aksi penghadangan yang dilakukan oleh massa Paksi Katon pada tanggal 15 Juli 2014, ternyata sampai juga ke telinga Polda DIY, sehinggo Polda DIY lewat Kabid Humas Polda mengeluarkan pernyataan penyesalan atas apa yang dilakukan Paksi Katon terhadap aksi AMP.

Namun sayangnya, pernyataan penyesalan yang disampaikan oleh Polda DIY pada tanggal 15 Juli 2014 itu, terkesan hanyalah upaya Polda DIY untuk mencuci tangan atau melakukan pencitraan belaka, sebab jika memang Polda DIY menyesalkan dan bahkan menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Paksi Katon, dalam menghadang aksi AMP, yang jelas-jelas telah membungkam ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta, maka sudah seharusnya pernyataan tersebut tidak hanya sekedar pernyataan belaka saja, namun seharusnya pernyataan Kabid Humas Polda DIY itu, dapat menjadi pegangan bagi anggotanya yang ditugaskan untuk mengawal aksi-aksi AMP di hari-hari selanjutnya.

Tetapi nyatanya, tindakan aparat kepolisian yang bertugas dilapangan , saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi pada tanggal 06 Agustus 2014 tidak sesuai dengan pernyataan Kabid Humas Polda pada tanggal 15 Juli 2014. Dimana pada tanggal 06 Agustus, ketika massa AMP hendak menggelar aksi untuk mengemukanan Aspirasi Rakyat Papua di mukan umum, dan hendak menyampaikan kondisi terkini yang ada di Papua, massa Paksi Katon kembali melakukan penghadangan terhadap massa aksi AMP, tepatnya di titik yang sama ketika penghadangan pada tanggal 15 Juli 2014.

Melihat penghadangan yang dilakukan oleh Paksi Katon, massa AMP akhirnya melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian yang saat ini telah banyak dilokasi penghadangan, namun dalam negosiasi pertama, tidak dicapai kesepakatan antara kepolisian dan negosiator AMP, sehingga negosiator AMP memberikan waktu 5 menit kepada kepolisian untuk bernegosiasi dengan pihak Paksi Katon. 5 Berakhir, negosiator AMP kembali mendatangi kepolisian dan bertanya terkait negosiasi yang dilakukan antara Polisi dan Paksi Katon, namun dalam negosiasi kedua tersebut, kepolisian tidak memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga negosiator AMP mempertanyakan apakah massa Paksi Katon memiliki surat izin untuk menggelar aksi atau tidak ? namun pernyataan kepolisian justru sangat aneh, dimana kepolisian seakan menantang menyatakan "Jika mereka tidak memiliki surat Izin aksi gimana ?" kata komandan lapangan polisi yang bertugas saat itu. Mendengar pernyataan tersebut, negosiator AMP menyatakan bahwa "saya hanya dipercayakan oleh kawan-kawan saya untuk melakukan negosiasi dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, dan jika negosiasi ini tidak dicapai kesepakatan, maka sepenuhnya saya serahkan kepada massa aksi," kata negosiator AMP, sambil berjalan menyampaikan hasil negosiasi kepada massa aksi.

Karena tidak adanya kesepakatan yang dicapai antara negosiato AMP, Kepolisian dan Paksi Katon, maka kericuhanpun tidak dapat terhindarkan lagi, massa AMP yang sudah bertahan untuk terus menggelar aksi hingga titik Nol kilo meter, sesuai surat pemberitahuan yang diberikan kepada kepolisian resort kota Yogyakarta, akhirnya mendobrak balikade kepolisian dan bentrokan antara massa AMP dan Paksi Katonpun terjadi seketika itu juga.

Dalam bentrokan yang terjadi, sebanyak 5 orang massa AMP menjadi korban akibat bentrokan yang terjadi saat itu, dimana dua orang terkena pukulan aparat polisi dan paksi katon, satu lagi terkena tembakan peluru karet, satu orang lainnya terkena injakan sepatu laras polisi, serta satu orang yang bertugas sebagi negosiator saat itu digorok dengan sebuah pisau di bagian leher oleh massa Paksi Katon. Bentrokan yang terjadi saat itu, polisi yang ada justru ikut menyerang massa aksi AMP, dengan melakukan pemukulan terhadap sejumlah massa aksi AMP, dan bahkan mengeluarkan tembakan peluru karet, yang diarahkan kepada sala satu massa aksi AMP.

Dengan melihat kronologis singkat terjadinya bentrokan antara massa aksi AMP dan massa Paksi Katon pada tanggal 06 agustus lalu, dan dengan melihat rentetan penghadangan yang terus dilakukan oleh massa Paksi Katon terhadap aksi AMP, serta dengan melihat sikap kepolisian yang tidak dapat berbuat apa-apa saat melihat penghadangan aksi AMP oleh Paksi Katon, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kabid Humas Polda DIY kepada wartawan hanyalah sebuah ungkapan yang dikeluarkan oleh pihak Polda DIY, untuk melakukan pencucian tangan, demi melakukan sebuah pencitraan belaka!.

Untuk itu, jika memang apa yang dinyatakan oleh Polda DIY kepada wartawan  http://beritajogja.co.id pada tanggal 15 Juli 2014 dan 06 Agustus 2014 adalah merupakan sikap Polda DIY dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi di Yogyakarta, maka kami menantang seluruh Jajaran Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta (Polda DIY), untum membuktikan pernyataannya kepada wartawan pada tanggal 15 Agustus 2014 mendatang, saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi peringati 52 Tahun New York Agreement. [rk]

Antara Palestina Dan West Papua !

Anak-Anak Korban Kekerasan Militer Israel
Beberapa minggu terakhir, media-media nasional maupun lokal di Indonesia selalu tanpa henti-hentinya, memberitakan situasi yang ada di Palestina, sebagai top topik dalam setiap pemberitaannya, pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media-media di Indonesia ini, paling tidak memberikan respon dari berbagai pihak di Indonesia yang mengutuk tindakan militer Israel terhadap rakyat Palestina yang ada di Gaza.

Berbagai macam respon berupa aksi-aksi solidaritas terhadap apa yang dialami oleh rakyat Palestina terus menerus bermunculan di berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan, Pemerintah Indonesia sendiri, telah menyatakan bahwa " Indonesia Mengecam Tindakan Militer Israel Terhadap Rakyat Palestina, Yang Mengakibatkan Ratusan Rakyat Palestina, Terutama Anak-Anak Kehilangan Nyawa Mereka". Untuk itu,Indonesia menyatakan bahwa apa yang dilakukan militer Israel terhadap rakyat Palestina, merupakan tindakan Pelanggaran HAM Berat, dan untuk itu, Indonesia telah memberikan desakan kepada Bandan Keamanan PBB, untuk menyikapi apa yang terjadi di Palestina.

Korban Kekerasan Militer Indonesia
Namun, dari apa yang dialami oleh rakyat Palestina, akibat kekejaman yang dilakukan oleh militer Israel, sesungguhnya sama dengan apa yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) sejak tahun 1961 hingga saat ini. Dimana militer Indonesiapun pembantaian dan pelanggaran HAM yang sangat Berat terhadap rakyat Papua, sejak 1961 hingga saati ini, dimana tercatat bahwa sejak Ir. Soekarno (Presiden pertama RI) mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia, Indonesia mulai melancarkan berbagai macam operasi militer di seluruh tanah Papua. Paska Dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961, Indonesia mulai melakukan mobilisasi militernya dan melakukan berbagai operasi di Tanah Papua, yang akibatnya, ratusan ribu nyawa Orang Asli Papua harus melayang akibat kekejaman militer Indonesia. Dimana,tercatat bahwa sejak tahun 1961 hingga 1990 an, 600.000 jiwa OAP melayang akibat berbagai macam operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Meskipun status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua telah dihapus pada tahun 1998, kekejaman militer Indonesia terhadap Orang Asli Papua masih terus berlanjut hingga saat ini, namun dengan cara yang tersistematis dan terencana. Pasca pencabutan status DOM, militer Indonesia masih saja terus melakukan berbagai macam tidankan kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat Papua hingga saat ini. Berbagai macam operasi militerpun masih terus dilakukan oleh militer Indonesia, di berbagai daerah di Papua, dan bahkan tak jarang, militer Indonesia selalu melampiaskan kemarahan mereka terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPN-PB), kepada rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, seperti Paniai, Puncak Jaya, Keerom, Yapen, Dogiai, Lani Jaya, Wamena, Pegunungan Bintang, Timika dan Merauke.

Dimana, jika ada ada penyerangan yang dilakukan oleh TPN-PB terhadap pos-pos militer Indonesia, militer Indonesia selalu meresponnya dengan melakukan pengejaran terhadap kelompok penyerang, namun mereka (Militer) tidak mengejar kelompok penyerang ke tempat pelarian mereka, melainkan justru mendatangi perkampungan warga terdekan, dan mulai melakukan sweeping, dan tak jarang mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada rakyat sipil yang ada di perkampungan tersebut. Selain melakukan sweeping, militer Indonesia juga sering melampiakan amarah mereka, dengan membakar rumah-rumah adat, dan gereja, seperti yang terjadi di Kab. Puncak Jaya, Dogiai dan Paniai.

Tidak hanya itu, kekerasan dan kekejaman militer Indonesia terhadap rakyat Papua, selalu juga mereka tunjukan, ketika rakat Papua menyampaikan pendapat dimuka umum dengan menggelar aksi-aksi demonstrasi, militer Indonesia selalu menggunakan tindakan-tindakan represif untuk membubarkan aksi yang dilakukan oleh rakyat Papua, dan tak jarang juga mereka selalu mengeluarkan tembakan kearah massa aksi, untuk membubarkan massa. Selain itu, massa yang tertangkap, selalu dipukuli dan di aniaya hingga babak belur.

Namun dari kondisi yang dialami oleh rakyat Papua ini, sayangnya tidak pernah terekspose dalam pemberitaan-pemberitaan media-media Nasional dan Internasional, yang mengakibatkan kondisi yang dialami oleh rakyat Papua, akibat kekejaman militer Indonesia tidak diketahui oleh masyarakan Internasional, terlebih masyarakat Indonesia sendiri, karena Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada wartawan Nasional maupun Internasional untuk datang dan meliput keadaan di Papua. Meskipun ada beberapa wartawan Internasional yang sempat sampai di Papua, namun mereka militer Indonesia (TNI-POLRI) yang ada di Papua, menangkap dan mendeportasi mereka kembali ke negara asal mereka, dengan alasan keamanan.

Dengan melihat kondisi yang dialami oleh rakyat Palestina di Gaza dan atas nama Kemanusiaan, kami tentu mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang mengecam tindakan militer Israel atas rakyat Palestina, namun kamipun ingin bertanya kepada Pemerintah Indonesia, terkait Sikap mereka terhadap Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh militer Indonesia sendiri terhadap Rakya Papua, selama ini.

BOIKOT PILPRES RI Adalah HAK BANGSA PAPUA


Pelaksanaan Pemilihan Presiden Republik Indonesia, tinggal hitungan hari saja, dimana sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, Pilpres Indonesia akan digelar serentak pada tanggal 9-7-2014 mendatang. Dalam pergelaran Pilpres ini sendiri, hanya terdapat dua pasang calon yang diusung oleh masing-masing pastai koalisi, demi memperebutkan kekuasaan sebagai orang nomor satu dan dua di negara ini. Dua pasangan calon yang telah lolos verifikasi KPU inipun mulai menebarkan pesona mereka, dengan memberikan berbagai janji-janji manisnya kepada rakyat, agar rakyat mau memilih dan memenangkan mereka dalam pelaksanaan pilpres, pada tanggal 9 juli mendatang. Janji-janji manis yang diberikan oleh kedua bakal calon ini, tidak hanya mereka berikan kepada rakyat Indonesia di Jawa dan daerah lainnya saja, janji manis dalam kampanyepun diberikan oleh kedua bakal calon kepada rakyat Papua, dengan harapan bisa memperoleh suara yang maksimal dari rakyat Papua. 

Namun nampaknya janji-janji manis yang diberikan kedua bakal calon kepada rakyat Papua, tidak mendapatkan sambutan yang positif dari rakyat Papua, sebab dari pantauan dan hasil pendiskusian dengan beberapa tokoh masyarakat Papua, sebagian besar rakyat Papua lebih bersepakat untuk melakukan Boikot dan tidak ingin terlibat dalam pemilihan Presiden Indonesia. "Untuk apa kita ikut pemilu ? Dorang mau kasih janji yang manis seperti apapun, kami tidak mau ikut memilih, kita lebih baik Boikot saja, dan kita tuntut Papua Merdeka saja, tuan Benny Wenda di Inggris, serta TPN-PB, KNPB dan Organisasi Lain sudah bilang untuk boikot, jadi kita semua akan boikot Pemilu besok", tegas Wene, di Jayapura. 

Melihat rentetan sejarah pemaksaan Papua menjadi bagian dari Indonesia, yang jelas-jelas cacat hukum Internasional, dan penuh dengan kecurangan, serta dengan melihat berbagai macam rentetan penderitaan yang dialami oleh rakyat Papua, hingga saat ini, yang dilakukan oleh Indonesia lewat militer mereka di Papua, maka dengan demikian, Rakyat PAPUA sangat Ber-HAK untuk tidak terlibat dalam Pilres RI, dan Rakyat PAPUA sangat berhak untuk melakukan BOIKOT, demi mencapai tujuan Kemerdekaan Sejati Bagi Bangsa Papua.

Ko Dengan Sa Harus SADAR Bahwa Bangsa PAPUA Sedang Dimusnahkan !

Papua merupakan sebuah wilayah yang sangat luas, jika diukur dengan pulau Jawa, luas wilayah Papua mencapai tiga kali lipat dari pulau Jawa. Tidak hanya luas, namun Papua juga terkenal sebagai Pulau yang kaya akan berbagai macam kekayaan alam, yang banyak negara yang berlomba - lomba untuk menanamkan modalnya di tanah Papua. 
Namun sangat yang sangat disayangkan adalah, luasnya wilayah Papua dan melimpahnya kandungan kekayaan alam Papua ini, tak sejalan dengan perkembangan Jumlah Penduduk Asli Papua. Dimana tercatat dalam data pemilihan legis latif tahun 2014, jumlah penduduk Asli Papua hanya mencapai kurang lebih 1,7 Juta jiwa dari 250 suku penduduk asli Papua. Melihat jumlah ini, tentu sangat memprihatinkan, dimana dengan luas wilayah begitu besar dan dengan jumlah suku yang yang banyak serta kekayaan alam yang melimpah, bagai mana mungkin jumlah Orang Asli Papua hanya mencapai 1,7 Juta jiwa di Tahun 2014 ?
Dengan melihat kondisi ini, tentu sangatlah mengherankan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk asli Papua New Guinea (PNG), yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sejak tahun 1975 hingga tahun 2010 saja, jumlah penduduk asli PNG mencapai 10 juta jiwa lebih. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Papua, dimana pada tahun 1969 jumlah penduduk asli Papua mencapai 800 ribu jiwa lebih, sedangkan jumlah penduduk PNG 6 tahun setelah pendataan di Papua, tepatnya pada tahun 1975, jumlah penduduk PNG hanya mencapai 500 ribu jiwa lebih, namun setelah 35 tahun kemudian jumlah penduduk PNG mencapai 10 juta jiwa, hal ini sangat berbeda dengan Papua yang dimana setelah 45 tahun, jumlah Penduduk asli Papua hanya mencapai 1,7 juta jiwa.
Dengan melihat jumlah ini, dan fakta-fakta yang terjadi di Papua selama ini, maka sangatlah benar dikatakan bahwa sedang terjadi GENOSIDA secara besar-besaran dan tersistematis yang dilakukan oleh Indonesia kepada Orang Asli Papua. Maka bukan tidak mungkin jika 15 tahun ke depan , Orang Asli Papua akan musnah dari bumi PAPUA, untuk itu saya ingin menyeruhkan kepada Orang Asli Papua untuk segerah SADAR akan situasi ini, sebab jika kita diam, peradapan Bangsa PAPUA hanya akan menjadi sebuah cerita dongeng bagi kaum penjajah.

" Ko Dengan Sa Harus SADAR Bahwa Bangsa PAPUA Sedang Dimusnahkan"
" Kalo Ko PAPUA dan Masih Ingin Menjaga Warisan Leluhur dan tulang Belulang Bangsa PAPUA, Maka Mari Kita LAWAN, Sebelum Kita Habis ! " 

GEMPAR Kembali Sebar Selebaran Bernada Ancaman Kepada AMP di Yogyakarta dan Solo

Setelah berupaya melakukan aksi tandingan dengan tujuan untuk menghentikan ataupun membubarkan aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] se Jawa dan Bali di kota Solo dalam rangka memperingati 52 Tahun Tiga Komando Rakyat (TRIKORA), beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 19 desember 2013, sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat "GEMPAR" kembali melakukan aksi teror dan intimidasi terhadap anggota Aliansi Mahasiswa Papua kota Solo, dengan menempelkan berbagai selebaran dan poster-poster bernada ancaman kepada AMP di tempat-tempat umum seperti kampus dan jalan-jalan yang menjadi tempat beraktivitas Mahasiswa Papua yang juga anggota AMP di Solo.
Menanggapi upaya yang dilakukan oleh kelompok Gempar ini, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kota Solo memutuskan untuk menggelar Audensi dengan organisasi GEMPAR dan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Surakarta, dan akhirnya pengurus AMP kota solo melayangkan surak kepada pihak Kepolisian Surakarta agar mau mendatangkan pihak Gempar serta menyediakan tempat untuk digelarnya audensi yang dimaksud. Namun sayangnya surat yang dikirimkan AMP tidak direspon oleh kepolisian Surakarta dan terkesan kepolisian Surakarta melakukan pembiaran atas situasi ini.
Melihat sikap kepolisian Surakarta yang terkesan membiarkan permasalahan ini, akhirnya AMP memutuskan untuk mendatangi kepolisian Surakarta, untuk itu, tepatnya pada tanggal 16 januari 2014 AMP kota Solo, yang didampingi oleh kuasa Hukum AMP mendatangi Kantor Kepolisian Resort Surakarta guna melakukan audensi, yang akhirnya dilakukan dengan Wakasad Intel Polres Surakarta, tanpa kehadiran Kapolres, dan Kasad Reskrim, karena alasan sedang ada agenda diluar kanto.
Namun meskipun tanpa keberadaan Pimpinan kepolisian Surakarta, AMP tetap melakukan audensi dengan utusan yang telah dipersiapkan oleh Polres Surakarta, yaitu Wakasad Intel. Dari hasil audensi yang berjalan cukup lama, dengan memakan waktu lebih dari 3 jam, dan dengan rentetan pernyataan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh AMP lewat kuasa hukum AMP, kepolisian Surakarta terlihat kebingungan dan menyatakan meminta maaf jika ada tindakan aparat kepolisian Surakarta yang tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi, dan menyatakan bahwa laporan dan pernyataan AMP ini akan dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi Kepolisian Surakarta, agar dapat tetap menjaga dan menjunjung nilai-nilai demokrasi, serta akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada AMP dalam melakukan aksi-aksi di kota Solo.
Mendengar apa yang diutarakan oleh Wakasad Intel Polres Surakarta ini, AMP memutuskan untu menyudahi audensi dengan Kepolisian Surakarta dengan harapan bahwa apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian Surakarta menjadi jaminan kebebasan berekspresi AMP dikota solo telah dimenangkan dan berharap tidak akan ada lagi upaya-upaya pembungkaman ruang demokrasi yang aka dilakukan oleh pihak kepolisian maupun dari pihak kelompok yang menamakan diri GEMPAR ini.
Namun ternyata dugaan itu salah, buktinya meskipun baru memakan waktu kurang dari satu bulan yang lalu AMP melakukan audensi dengan kepolisian Surakarta, kelompok yang menamakan diri GEMPAR ini kembali berulah dengan menyebarkan poster dan selebaran berupa ancaman yang sama kepada Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], lebih parahnya lagi, penyebaran poster dan selebaran yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya mereka lakukan di kota Solo saja, namun mereka memperluas wilayah penyebarannya hingga ke kota Yogyakarta.
Beberapa anggota AMP yang kebetulan mendapatkan selebaran yang ditempelkan salah satu tembok di pinggir jalan di daerah Condong Catur, dekat asrama Mahasiswa Jayawijaya (Asrama Baliem), sempat kaget ketika mendapatkan selebaran yang ditempelkan oleh orang yang tidak diketahui di salah satu tembok yang kebetulan dilewati oleh mereka, spontan saja anggota AMP ini melepaskan selebaran tersebut dan diserahkan kepada pengurus AMP kota Yogyakarta, untuk dijadikan barang bukti dalam upaya pengusutan yang akan AMP lakukan.
Dari hasil temuan selebaran yang ditemukan oleh AMP kota Yogyakarta ini, yang sangat mengherankan adalah didalam pernyataan kelompok ini, mereka mengetahui secara jelas dan lengkap nama dari penasehat hukum AMP yang saat audensi dengan kepolisian Surakarta ikut hadir mendampingi AMP dan lebih mengherankan lagi ketika didalam pernyataan tersebut mereka menuliskan apa yang pernah diutarakan oleh penasehat hukum AMP, padahal saat beraudensi dengan Kepolisian Surakarta tidak ada satupun perwakilan dari kelompok GEMPAR ini yang hadir dan mengikuti audensi tersebut. Dengan melihat hal ini,muncul beberapa pertanyaan bahwa :
1. Dari mana kelompok yang menamakan diri GEMPAR ini mengetahui identitas kuasa hukum AMP ?
2. Dari mana kelompok ini mengetahui semua yang diutarakan oleh kuasa hukum AMP saat audensi dengan Polres surakarta ?
3. Apakah ada keterkaitan antara kepolisian Surakarta dengan kelompok GEMPAR ?
4. Dimana bukti janji kepolisian Surakarta yang menyatakan akan memberikan jeminan kebebasan ruang demokrasi kepada Aliansi Mahasiswa Papua ?







Ruang Demokrasi Dibungkam, AMP- KK Solo dan KAPOLRESTA Surakarta Menggelar Audiensi


Surakarta - Setelah beberapa kali kegiatan demostrasi damai Aliansi Mahasiswa Papua yang telah mengantungi surat tanda pemberitahuan dari Kapolresta Surakarta yang diwarnai dengan tindakan pembungkaman ruang demokrasi, melalui beberapa cara seperti  penyitaan perangkat aksi oleh Kepolisian pada demostrasi damai yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013, 9 November 2013, 19 November 2013, dan disusul dengan aksi penghadangan oleh Ormas Gempar ketika AMP menggelar aksi gugat Deklarasi TRIKORA pada tanggal 19 Desember 1961 silam. Selanjutnya disusul dengan tindakan  penyebaran selebaran yang berisi ancaman pembungkaman ruang demokrasi kegiatan AMP Solo yang ditempel di setiap sudut kota maupun di pagar kampus dimana mahasiswa Papua mengenyam pendidikan.
Semua sikap Kepolisian Resort Surakarta dan Ormas Gempar diatas, benar-benar mengusik rasa aman kami, sehingga mengharuskan kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Solo  untuk menggelar audiensi pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta guna mempertanyakan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi kami, khususnya Hak Sipil dan Politik yang dijamin dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.
Audiensi tersebut, dihadiri oleh Wakil KASAT INTELKAM Polresta Surakarta, Pak Bowo mewakili Kapolresta Surakarta dan Pengurus Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Solo yang di dampingi Pendamping hukum AMP, Emanuel Gobai, S.H.
Sebelum memulai audiensi, sempat dilakukan klarifikasi berdasarkan surat tujuan audensi yang dilayangkan adalah kepada Pak Kapolresta Surakarta mengapa, kami harus diterima oleh WAKASAT INTELKAM ?. lalu beliau menjelaskan bahwa Pak Kapolresta sedang keluar sehingga tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Selanjutnya Beliau telah memberikan mandat kepada saya untuk bertemu saudara-saudara sehingga perihal yang ingin disampaikan silahkan disampaikan saja sebab saya akan menyampaikan keterangan tersebut kepada Pak Kapolresta Surakarta.
Mendengar keterangan itu, maka selanjutnya kami menyampaikan perihal yang ingin kami sampaikan dalam audensi diatas. Dalam penjelasannya, pendamping hukum Aliansi Mahasiswa Papua menyampaikan bahwa berdasarkan kenyataan dalam beberapa kasus pembungkaman demokrasi yang dijelaskan diatas, kami menyimpulkan bahwa Tugas dan Fungsi Kepolisian Resort Kota Surakarta sebagai penegak hukum dalam mendampingi dan melindungi terrealisasinya hak berdemokrasi kami Aliansi Mahasiswa Papua di Surakarta tidak terimplementasikan dengan maksimal sebab pada prakteknya hak berdemokrasi kami di bungkam oleh Polisi dan juga sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Ormas Gempar. Padahal secara jelas diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menghargai HAM dan demokrasi, dalam konteks menjunjung tinggi nilai- nilai kebebasan berpendapat dimuka yang dijamin dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.
Menurut Dino Abugi (salah satu anggota AMP KK Solo), Jika berkaca pada tindakan Kepolisian Surakarta dalam menangani kegiatan demonstrasi damai Aliansi Mahasiswa Papua pada tanggal 19 Desember 2013 yang berbuntut pada penghadangan oleh Ormas Gempar, dinilai adanya proses pembiaran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang telah mengetahui kegiatan demostrasi yang dilakukan baik oleh AMP maupun Ormas berdasarkan surat pemberitahuan yang dilayangkan kepada pihak Kepolisian, sehingga melaluinya kami menilai bahwasannya Kepolisian Resort Kota Surakarta sedang berupaya untuk menciptakan konflik sosial.
Setelah mendengar semua keterangan diatas, pendamping hukum Aliansi Mahasiswa Papua menyimpulkan bahwa Berdasarkan kenyataan diatas, kami berpendapat bahwa Kepolisian Resort Kota Surakarta telah jelas-jelas melanggar Pasal 30, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Standar dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Tugas-Tugas Kepolisian. Selain itu lebih spesifik kami menilai bahwa Kepolisian Kota Surakarta telah melakukan pembiaran dan bahkan perbuatan melanggar pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998.
Selanjutnya WAKASAT INTELKAM Polresta Surakarta sedikit menjelaskan bahwa selama ini pihaknya selalu memberikan ruang demokrasi bagi rekan-rekan AMP seperti yang dilakukan pada saat menjawab semua surat pemberitahuan selama ini. Itu merupakan bukti penghargaan ruang demokrasi terhadap rekan-rekan, selanjutnya menyangkut aktifitas Ormas itu merupakan hak mereka yang tidak bisa dibatasi sama seperti apa yang kami perlakukan terhadap rekan-rekan. Jika dalam aktifitas Ormas tersebut apabila rekan-rekan merasa dilanggar maka rekan-rekan bisa mencari alternatif lain seperti mencari tempat aksi ditempat lain, Cetusnya.
Mendengar jawaban WAKASAT INTELKAM terkait mencari alternatif diatas, ditegaskan langsung oleh pendamping hukum AMP bahwa ungkapan itu merupakan tindakan penghambatan ruang demokrasi AMP di Surakarta secara halus, dan perlu diketahui bahwa ungkapan itu merupakan pelanggaran HAM sehingga kami saat ini bisa mengadukan Pak WAKASAT INTELKAM kepada KOMNAS HAM. Secara praktek ungkapan senada sering kali disebutkan oleh KASAT INTELKAM Polresta Surakarta kepada rekan-rekan Aliansi Mahasiswa Papua KK Solo pada saat aksi demostrasi damai dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan pernyataan itu merupakan pernyataan bersama seluruh anggota Kapolresta Surakarta dalam melihat dan menilai aktifitas AMP. Lebih jauh lagi berdasar kenyataan dimana KASAT INTELKAM yang sering terlibat langsung dalam tindakan penyitaan perlengkapan aksi sehingga menunjukan bahwa pelanggaran tehadap hak demokrasi AMP di Surakarta dilakukan langsung oleh seorang Kepala INTELKAM. Kemudian terkait tanggapan tentang Ormas diatas secara yuridis sangat benar tetapi berdasarkan fakta hukum yang terjadi adalah Ormas Gempar telah melanggar pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998 namun pertanyaannya adalah mengapa pihak Kepolisian Resort Kota Surakarta tidak menindaklanjuti kenyataan itu ?.
Selanjutnya pendamping hukum AMP menegaskan bahwa, rekan-rekan AMP tidak memiliki persoalan dengan Kepolisian Resort Kota Surakarta dan juga masyarakat Surakarta khususnya Ormas Gempar. Berdasarkan pandangan tersebut maka apapun sikap dan tindakan yang akan dilakukan oleh Ormas ataupun pihak manapun yang bertujuan untuk menyikapi dan/atau membatasi aktifitas HAM dan Demokrasi khususnya hak Sipil dan Politik AMP di Surakarta maka kami tidak akan menanggapinya sebab AMP hanya bermasalah dengan Negara Indonesia yang telah menyumbat Hak Politik Bangsa Papua, bukan rakyat Indonesia ataupun Kepolisian Resort Kota Surakarta. Dengan demikian apabila  dalam aktifitas selanjutnya ada pengertian ataupun penyimpulan bahwa AMP bermusuhan dengan masyarakat Surakarta merupakan pendapat sepihak oknum tertentu yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan di Surakarta dan  jelas- jelas merupakan tindakan profokatif.
Perlu diketahui pula bahwa semua tindakan KASAT INTELKAM dalam melakukan penyitaan terhadap perangkat aksi AMP tidak pernah menyatakan dasar hukum tentang dilakukannya penyitaan, dan bahkan beliau tidak pernah menunjukan surat penyitaan atas tindakan yang dilakukan, sehingga tindakan tersebut menurut hemat kami membuktikan bahwa KASAT INTELKAM telah bersikap seperti seorang legislator dan mengesampingkan kenyataannya sebagai penegak hukum. Sikap ini sungguh memprihatinkan mengapa beliau sejak awal tidak memilih menjadi legislatif agar dapat menciptakan aturan supaya tindakannya tidak mengotori status penegak hukum yang disandang.
Berdasarkan semua keterangan dalam audensi diatas, WAKASAT INTELKAM yang mewakili Kapolresta Surakarta hanya terdiam dan tidak mampu menjawab pertanyaan kami secara yuridis. Dalam sanggahannya beliau hendak memberikan keterangan secara subjektif, namun penyataannya dibatasi oleh pendamping hukum AMP sebab yang dibahas disini adalah terkait impelemntasi landasan yuridis tentang HAM dan Demokrasi yang diakui di Negara hukum Indonesia bukan pendapat subjektif.
Selanjutnya WAKASAT INTELKAM hanya menyimpulkan bahwa semua penyataan dan masukan yang disampiakan AMP, pihaknya sangat berterimakasih sebab kegiatan audensi ini dapat membantu kami untuk mengevaluasi tindakan kami yang terkesan melanggar HAM dan Demokrasi demi mewujudkan reformasi dalam tubuh Kepolisian Resort Kota Surakarta. Selanjutnya semua masukan- masukan dan penyataan yang disampaikan akan dilanjutkan kepada Kapolresta Surakarta dan KASAT INTELKAM.
Secara khusus WAKASAT INTELKAM Polresta Surakarta menyatakan bahwa pihaknya akan melindungi dan menghargai Hak Sipil dan Politik serta menjamin keamanan dan kenyamanan Aliansi Mahasiswa Papua dalam melakukan semua aktivitas yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya menyangkut HAM dan Demokrasi di Kota Surakarta.
Sambil menutup audensi tersebut, pendamping hukum AMP menyampaikan bahwa pihaknya akan membuat surat pemberitahuan dugaan pelanggaran dan Pembungkaman Ruang Demokrasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Surakarta kepada Kapolresta Surakarta, Propam Polda Jateng, Kapolda Jateng, dan Kompolnas agar dapat menindaklanjuti tindakan tersebut demi membantu Polisi untuk mengevaluasi tindakannya selama ini. Selanjutnya ditegaskan  kepada Kepolisian Resort Kota Surakarta agar dapat bersikap secara profesional dalam melindungi HAM dan Demokrasi AMP yang dijamin dalam Konstitusi Negara ini sebab AMP mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang dilindungi oleh UU Nomor 9 Tahun 1998”. ujar Pendamping hukum AMP.