Perlunya Pembacaan Lebih Mendalam Terkait Pengerahan Militer dan Munculnya Ormas Reaksioner di Papua

Suhu politik Papua, kian hari semakin menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Ditingkat Internasional, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat diberbagai negara, semakin menunjukan kemajuan pesat, dimana di Inggris Benny Wenda bersama Free West Papua Campaign, ILWP, dan IPWP secara gamblang mendeklarasikan Referendum bagi West Papua, yang didukung langsung oleh ketua partai Buruh Inggris, yang saat ini berposisi sebagi oposisi dalam pemerintahan inggris dan anggota parlemen Inggris. Selain itu, di kawasan Melanesia sendiri,  Perdana Mentri Vanuatu, Perdana Mentri Salomon Island yang juga ketu MSG, dan Perdana Mentri Kanaki, secara tegas menyatakan dukungannya kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk diangkat statusnya dari opserver menjadi anggota penuh di forum MSG sesegerah mungkin, dengan mempertimbangkan sikap pemerintah Indonesia yang seakan malas tahu dengan  undangan ketua MSG untuk membahas persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di West Papua. Tidak hanya itu, dalam satu minggu terakhir, Perdana Mentri Papua New Gunea dalam siaran persnya kepada berbagai media internasional, dengan tegas menyatakan bahwa forum negara-negara Pasific menginginkan Self Determination bagi West Papua.
Menanggapi suhu politik West Papua yang sema tinggi dalam kurun waktu satu bulan terakhir, pemerintah Indonesia terkesan tertutup dan bahkan tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi di tingkat Internasional. Dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, kementrian luar negri meng klaim bahwa tidak ada hal yang khusus dan bahkan menyatakan bahwa probaganda yang dilakukan oleh pendukung kemerdekaan West Papua adalah tidak benar, sehingga tidak perlu ditanggapi serius. Namun nyatanya apa yang diungkapkan pemerintah Indonesia lewat kementrian luar negrinya, tidak berjalan sebanding dengan sikap yang diambil dalam merespon suhu politik Papua ditingkat internasional maupun di Papua sendiri. Pemerintah Indonesia lewat kementrian pertahanan secara diam-diam mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, serta menggencarkan pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai daerah di Papua, terlebih khusus di daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan Papua New Gunea. Selain itu, kementrian pertahanan Indonesia menyatakan akan membangun pangkalan militer khusus di Papua, dan kantor perwakilan kementrian pertahanan di Papua dalam waktu dekat, dan rencananya akan dimulai pada akhir tahun 2016 ini.
Melihat pengerahan militer dalam jumlah besar ke tanah Papua khususnya di daerah-daerah perbatasan oleh pemerintah Indonesia, mendapat tanggapan dari Gerry Juffa (Gubernur Provinsi Oro, Papua New Gunea), dimana Juffa secara tegas menyuarakan hal ini kepada parlemen Papua News Gunea, agar dapat menjadi perhatian yang serius, sebab menurutnya pengerahan pasukan dalam jumlah yang sangat besar seperti ini, tentu memiliki alasan, apa lagi puluhan ribu pasukan itu disiagakan di daerah yang berbatasan langsung dengan PNG.
Maraknya pengerahan militer dan pembangunan pos-pos pengamanan di tanah Papua, ini perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam oleh seluruh lapisan rakyat Papua, baik di gerakan gerilya kota, gerilya rimba maupun di tingkat Internasional. Pengerahan pasukan yang dilakukan oleh Indonesia ini, ikut dibarengi dengan munculnya berbagai macam organisasi sipil reaksioner, yang semakin menunjukan tajinya, dengan melakukan aksi-aksi tandingan dan bahkan membakar atribut organisasi dan bendera Bintang Kejora di gedung DPRP beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, aksi-aksi anarkis dan provokatifpun ditunjukan oleh massa ormas yang muncul dalam 1 bulan terakhir di berbagai daerah di Papua, seperti yang dilakukan oleh massa Bara NKRI dalam aksi anarkis yang mereka lakukan pada tanggal 2 Juni 2016 lalu. Dimana dalam aksi yang digelar oleh kelompok ini, diberitakan setidaknya seorang perempuan Papua yang sedang melintas di depan lapangan Trikora, Padang Bulan, Abepura (depan kampus Uncen I), dianiaya oleh massa aksi Bara NKRI, tanpa alasan dan sebab yang jelas. Selain itu, massa ini memaksakan toko-toko, kios, angkutan dan pasar untuk tidak beraktifitas, serta memaksakan pemilik toko, kios dan supir akutan untuk terlibat dalam aksi yang mereka lakukan.
Hal ini perlu menjadi perhatian khusus para pengambil kebijakan yang ada di Papua, sebab jika tidak demikan, hal ini tentu akan memancing terjadinya konflik horizontal antara massa rakyat Papua dan ormas reaksioner yang massanya mayoritas orang non Papua, dan jika konflik ini pecah, maka tentu Indonesia akan merasa berhasil dan justru akan memelihara konflik ini terjadi dalam skala yang lebih besar dan dalam kurun waktu yang lama, demi meloloskan kepentingan mereka di atas tanah Papua.(rk)

TUTUP PT.Freeport dan Seluruh Perusahaan Asing dari Tanah PAPUA

Kehadiran PT. Freeport di Bumi Cenderawasih, pada tahun 1967 lewat kontrak karya yang ditandatangani antara pihak Indonesia dan Amerika, pasca disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing oleh pemerintah Republik Indonesia, dibawa kepemimpinan Presiden ke dua RI ( Soeharto ), menyimpan sebuah pertanyaan besar dimana ketika itu, status Papua belum dinyatakan sah menjadi bagian dari Republik Indonesia, namun Indonesia yang besekongkol dengan pemerintah Amerika Serikat saat itu, tidak mempedulikan status Papua dan bahkan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dan Politik ke Dua Negara, dengan memaksakan kehadiran PT.Freeport di tanah Papua.

Pada saat pelaksanaan kontrak karya pertama PT. Freeport, tidak satupun rakyat Papua sebagai pemilik hak ulayat atas tanah Papua dilibatkan, dan terkesan kehadiran PT.Freeport yang dipaksakan dua tahun lebih awal, sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPEREA) 1969, merupakan  cara yang digunakan oleh Indonesia dan Amerika serikat untuk dapat memastikan bahwa PEPERA akan dimenangkan mutlak oleh Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran PT.Freeport merupakan alat barter yang digunakan oleh Indonesia untuk meyakinkan pemerintah Amerika Saerikat, agar dapat mengupayakan Papua bisa menjadi bagian dari Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA 1969.

Dengan melihat kondisi rill manipulasi sejarah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, dalam mengupayakan pencaplokan wilayah West Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia, lewat diadakannya kontrak karya pertama PT.Freeport pada tahun 1967, sebagai alat barter yang digunakan Indonesia untuk memenangkan pelaksanaan PEPERA 1969 yang memang sejak awal diseting sedemikian rupa untuk dapat dimenangkan oleh Indonesia, sejak Anegsasi West Papua pada 1 Mei 1963.

Keberadaan PT.Freeport di West Papua selama puluhan tahunpun tidak memberikan dampak positif bagi Rakyat Papua, khususnya Rakyat Papua yang berada disekiran areal pertambangan PT. Freeport, yang merupakan pemilik hak ulayat. Kehadiran Freeport, justru menjadi penyakit yang mematikan bagi rakyat Papua, dimana ketika rakyat Papua melakukan protes atas tanah ulayat mereka yang dirampas secara paksa oleh PT.Freeport, justru dianggap sebagai Separatis, Makar dan gerakan pengacau keamanan, sehingga rakyat Papua yang juga sebagai pemilik hak ulayat justru dikejar-kejar, ditangkap, disiksa dan dibunuh oleh serdadu-serdadu Indonesia yang disiagakan disekitaran Freeport sebagai anjing-anjing penjaga perusahaan milik tuan mereka Amerika Serikat.

Dengan melihat manipulasi sejarah yang dilakukan dan dengan melihat kondisi rill keberadaan PT.Freeport yang menjadi penyakit mematikan bagi Rakyat Papua, maka Aliansi Mahasiswa Papua[AMP]Komite Kota Yogyakarta berencana menggerlar aksi damai yang akan digelar pada :

Hari/Tgl  : Jum'at, 13 Februari 2015
Tempat    : Depan Asrama Mahasiswa Papua "KAMASAN I"
Waktu     : 08:00 WIB - Selesai
Bentuk Aksi : Mimbar Bebas

Dengan menuntut pemerintah Indonesia Rezim Joko Widodo - Yusuf Kalla, untuk segera :

1. TUTUP PT.Freeport Indonesia dan Seluruh Perusahaan Asing Yang Ada Di Seluruh Tanah PAPUA.
2. TARIK Militer (TNI-Polri) Organik dan Non organik Dari Seluruh Tanah PAPUA.
3. BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT WEST PAPUA SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT WEST PAPUA.

Demikian tulisan ini dibuat sebagai bahan bacaan dan seruan kepada seluruh elemen rakyat Papua yang berdomisili di kota Yogyakarta untuk dapat terlibat dalam aksi damai yang akan digelar besok, 13 Februari 2015.

Pernyataan Kabid Humas Polda DIY Harus Dibuktikan Pada Tanggal 15 Agustus Mendatang

Massa AMP Saat Membacakan Pernyataan Sikap (Doc:AMP)
Pasca terjadinya bentrokan antara massa Paksi Katon dan massa Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] di Jl. Kusumanegara, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 2014, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak,  Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) lewat kabit humasnya AKBP Anny Pujiastuti menyesalkan kejadian tersebut, seperti yang diberitakan oleh http://beritajogja.co.id pada tanggal 07/08/2014 “Ormas nggak boleh menghadang demonstrasi, Sweeping aja nggak boleh, apalagi menghadang,” kata kabid humas Polda DIY ketika ditemui wartawan berita jogja di kantor Polda DIY.

Dalam pernyataannya, kabid humas Polda DIY juga menyatakan bahwa “Sekarang selama itu tidak memprovokasi, mengajak masyarakat melawan pemerintah yang sah, atau pidana hukum kita tidak bisa. Kalau aksi merusak pun tidak boleh main hakim sendiri,”dikutip dari http://beritajogja.co.id.

Pernyataan serupa sebenarnya juga pernah disampaikan oleh kabid humas polda AKBP Anny Pujiastuti, ketika Paksi Katon kembali menghadang aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], saat menggelar aksi pada tanggal 14 Juli 2014 silam. Ketika itu, massa aksi AMP dihadang oleh massa Paksi Katon di Jl. Kusumanegara, ketika hendak menuju titik nol KM (Kantor Pos Besar), Malioboro, namun aksi tersebut dihadang oleh Paksi Katon, sehingga massa AMP hanya bisa menggelar aksi di tempat penghadangan hingga selesai.

Aksi penghadangan yang dilakukan oleh massa Paksi Katon pada tanggal 15 Juli 2014, ternyata sampai juga ke telinga Polda DIY, sehinggo Polda DIY lewat Kabid Humas Polda mengeluarkan pernyataan penyesalan atas apa yang dilakukan Paksi Katon terhadap aksi AMP.

Namun sayangnya, pernyataan penyesalan yang disampaikan oleh Polda DIY pada tanggal 15 Juli 2014 itu, terkesan hanyalah upaya Polda DIY untuk mencuci tangan atau melakukan pencitraan belaka, sebab jika memang Polda DIY menyesalkan dan bahkan menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Paksi Katon, dalam menghadang aksi AMP, yang jelas-jelas telah membungkam ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta, maka sudah seharusnya pernyataan tersebut tidak hanya sekedar pernyataan belaka saja, namun seharusnya pernyataan Kabid Humas Polda DIY itu, dapat menjadi pegangan bagi anggotanya yang ditugaskan untuk mengawal aksi-aksi AMP di hari-hari selanjutnya.

Tetapi nyatanya, tindakan aparat kepolisian yang bertugas dilapangan , saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi pada tanggal 06 Agustus 2014 tidak sesuai dengan pernyataan Kabid Humas Polda pada tanggal 15 Juli 2014. Dimana pada tanggal 06 Agustus, ketika massa AMP hendak menggelar aksi untuk mengemukanan Aspirasi Rakyat Papua di mukan umum, dan hendak menyampaikan kondisi terkini yang ada di Papua, massa Paksi Katon kembali melakukan penghadangan terhadap massa aksi AMP, tepatnya di titik yang sama ketika penghadangan pada tanggal 15 Juli 2014.

Melihat penghadangan yang dilakukan oleh Paksi Katon, massa AMP akhirnya melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian yang saat ini telah banyak dilokasi penghadangan, namun dalam negosiasi pertama, tidak dicapai kesepakatan antara kepolisian dan negosiator AMP, sehingga negosiator AMP memberikan waktu 5 menit kepada kepolisian untuk bernegosiasi dengan pihak Paksi Katon. 5 Berakhir, negosiator AMP kembali mendatangi kepolisian dan bertanya terkait negosiasi yang dilakukan antara Polisi dan Paksi Katon, namun dalam negosiasi kedua tersebut, kepolisian tidak memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga negosiator AMP mempertanyakan apakah massa Paksi Katon memiliki surat izin untuk menggelar aksi atau tidak ? namun pernyataan kepolisian justru sangat aneh, dimana kepolisian seakan menantang menyatakan "Jika mereka tidak memiliki surat Izin aksi gimana ?" kata komandan lapangan polisi yang bertugas saat itu. Mendengar pernyataan tersebut, negosiator AMP menyatakan bahwa "saya hanya dipercayakan oleh kawan-kawan saya untuk melakukan negosiasi dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, dan jika negosiasi ini tidak dicapai kesepakatan, maka sepenuhnya saya serahkan kepada massa aksi," kata negosiator AMP, sambil berjalan menyampaikan hasil negosiasi kepada massa aksi.

Karena tidak adanya kesepakatan yang dicapai antara negosiato AMP, Kepolisian dan Paksi Katon, maka kericuhanpun tidak dapat terhindarkan lagi, massa AMP yang sudah bertahan untuk terus menggelar aksi hingga titik Nol kilo meter, sesuai surat pemberitahuan yang diberikan kepada kepolisian resort kota Yogyakarta, akhirnya mendobrak balikade kepolisian dan bentrokan antara massa AMP dan Paksi Katonpun terjadi seketika itu juga.

Dalam bentrokan yang terjadi, sebanyak 5 orang massa AMP menjadi korban akibat bentrokan yang terjadi saat itu, dimana dua orang terkena pukulan aparat polisi dan paksi katon, satu lagi terkena tembakan peluru karet, satu orang lainnya terkena injakan sepatu laras polisi, serta satu orang yang bertugas sebagi negosiator saat itu digorok dengan sebuah pisau di bagian leher oleh massa Paksi Katon. Bentrokan yang terjadi saat itu, polisi yang ada justru ikut menyerang massa aksi AMP, dengan melakukan pemukulan terhadap sejumlah massa aksi AMP, dan bahkan mengeluarkan tembakan peluru karet, yang diarahkan kepada sala satu massa aksi AMP.

Dengan melihat kronologis singkat terjadinya bentrokan antara massa aksi AMP dan massa Paksi Katon pada tanggal 06 agustus lalu, dan dengan melihat rentetan penghadangan yang terus dilakukan oleh massa Paksi Katon terhadap aksi AMP, serta dengan melihat sikap kepolisian yang tidak dapat berbuat apa-apa saat melihat penghadangan aksi AMP oleh Paksi Katon, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kabid Humas Polda DIY kepada wartawan hanyalah sebuah ungkapan yang dikeluarkan oleh pihak Polda DIY, untuk melakukan pencucian tangan, demi melakukan sebuah pencitraan belaka!.

Untuk itu, jika memang apa yang dinyatakan oleh Polda DIY kepada wartawan  http://beritajogja.co.id pada tanggal 15 Juli 2014 dan 06 Agustus 2014 adalah merupakan sikap Polda DIY dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi di Yogyakarta, maka kami menantang seluruh Jajaran Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta (Polda DIY), untum membuktikan pernyataannya kepada wartawan pada tanggal 15 Agustus 2014 mendatang, saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi peringati 52 Tahun New York Agreement. [rk]

Keberadaan ISIS Di Indonesia Sengaja Dipelihara

Mass ISIS Indonesia Saat Menggelar Aksi di Jakarta (doc:ISIS)
Beberapa hari terakhir, media-media elektronik dan cetak di Indonesia disibukan dengan pemberitaan terkait gerakan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)sendiri merupakan sebuah negara dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah.(wikipedia.org)

Meskipun tidak diakui oleh pemerintah Irak dan Suriah, ISIS tetap eksis menjalankan agenda-agenda mereka, dan bahkan gerakan ini mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat yang memiliki paham yang sama dengan gerakan ini. Selengkapnya mengenai ISIS dapat dibaca di : http://id.wikipedia.org.

Dalam catatan dan analisa kali ini, saya mencoba utuk mengalisa peredaran dan keberadaan ISIS di Indonesia, dan mengapa ISIS harus ada di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa isu ISIS merupakan sebuah isu yang sengaja diciptakan untuk melakukan pengalihan isu, dan saya rasa hal tersebut bisa jadi benar, dan sayapun mendukung anggapan tersebut, sebab ditengah-tengah situasi perpolitikan Indonesia yang sedang carut marut, isu keberadaan ISIS di Indonesia mulai mencuat dan gencar-gencar dibahas oleh berbagai pihak di Indonesia, dan bahkan isu ini mampu menjadi tranding topik diseluruh pemberitaan media-media lokal maupun nasional di Indonesia. 

Mencuatnya isu keberadaan ISIS di Inonesia mendapatkan respon senada dari Berbagai pihak, baik pemerintah, TNI-POLRI, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Agama dan Berbagai macam Organisasi massa yang ada di negara ini, semua seakan-akan berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan ISIS di Indonesia. Namun, dari semuanya itu, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah "Mengapa Pernyataan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Berbagai Pihak Di Indonesia Ini, Hanya Sekedar Pernyataan Belaka, tanpa Melakukan Tindakan-Tindakan Nyata, Yang Tujuannya Untuk Mematikan Peredaran Paham ISIS di Indonesia ?", dan " Apakah Memang Betul Bahwa Pihak-Pihak Yang Mengeluarkan Pernyataan Penolakan Terhadap Keberadaan ISIS di Indonesia Ini Memang Betul-Betul, Baru Baru Mengetahui Tentang Keberadaan ISIS di Indonesia ?", Serta "Mengapa isu terkait keberadaan ISIS di Indonesia ini baru mencuat, pasca PILPRES, dan disaat-saat kisruh PILPRES sedang berlangsung ?".

Apakah Keberadaan ISIS di Indonesia Baru Ada Saat Ini ??

Melihat jumlah massa ISIS yang telibat dalam aksi beberapa waktu lalu di Jakarta, dan dengan melihat pergerakan paham ISIS yang sudah sangat luas di berbagai daerah di Indonesia, maka dapat kita nyatakan bahwa ISIS bukanlah sebuah Paham ataupun gerakan yang baru saja beredar di Indonesia, sebab dari pergerakannya serta jumlah massanya di Indonesia, sudah bisa kita pastikan bahwa keberadaan ISIS di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, namun sengaja didiamkan dengan maksud dan tujuan tertentu.
Apakah Pihak-Pihak Yang Menyatakan Penolakan Terhadap Keberadaan Gerakan atau Paham ISIS di Indonesia Tidak Mengetahui Tentang ISIS Sebelumnya ?

Meskipun berbagai macam pihak mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan Paham ISIS di Indonesia, namun pernyataan tersebut bukanlah sebuah jaminan bahwa mereka tidak mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya. Sebab jika kita kembali lihat pada pembahasan diatas, dimana dengan melihat jumlah massa dan jangkauan wilayah ISIS, maka bukan tidak mungkin jika sesungguhnya ada pihak-pihak yang sebetulnya telah mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya, namun hal itu sengaja ditutupi, agar terkesan dihadapan publik bahwa, gerakan ISIS merupakan suatu gerakan yang baru ada di Indonesia, dan kemungkinan besar disiapkan untuk dimunculkan kehadapan publik, sesuai dengan targetan waktu yang memang sebelunya telah diatur dengan matang-matang.
Selain itu, keberadaan ISIS sendiri dan penyebarannya yang sangat luas di Indonesia sendiri sebenarnya sangat patut dicurigai, bahwa ada oknum-oknum yang menyokong sejumlah dana kepada ISIS, dalam memperluas pergerakan ISIS ini sendiri. Sebab jika tidak demikian, maka sangat tidak mungkin jika ISIS bisa tumbuh subur di Indonesia. Bukan hanya sokongan dana yang didapatkan oleh ISIS, namun, sangat mungkin jika ada keterlibatan petinggi-petinggi militer dan petinggi-petinggi negara, serta tokoh-tokoh masyarakat ternama di negara ini yang terlibat dan bahkan menjadi pemback up serta donatur bagi pergerakan ISIS di Indonesia.

Mengapa Isu ISIS Baru Mencuat Ditengah-Tengah Kisruh PILPRES ??

Seperti yang sudah diutarakan diatas bahwa, ISIS bukanlah gerakan atau Paham yang baru di Indonesia, namun memang dengan sengaja didiamkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan guna memunculkannya sesuai dengan targetan waktu yang pas,  guna memenuhi targetan yang sudah ditentukan, namun dalam hal ini saya tidak dapat memastikan targetan utama mereka seperti apa, tetapi sebatas spekulasi dari hasil pembacaan saya, saya mengira bahwa gerakan ini sengaja dimunculkan selain untuk melakukan pengalihan isu, gerakan ini memang sengaja dimunculkan oleh mereka yang berkepentingan, gunak melakukan kudeta jabatan kepresidenan Republik Indonesia, namun tidak dapat dipastikan pihak mana yang sedang berupaya melakukan upaya-upaya tersebut.
Kesimpulan :

Dari pembahasan panjang diatas, dapat disimpulakan bahwa "ISIS merupakan sebuah gerakan yang memang telah ada di Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir, dan keberadaannya sesungguhnya telah diketahui oleh pihak-pihak berwajib dan bahkan pemerintah, serta tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia, namun hal ini sengaja didiamkan, untuk memuluskan langkah mereka, demi mencapai tujuan utama mereka, dan dengan demikian, dapat dipastikan bahwa, Keberadaan ISIS di Indonesia Memang sengaja Dipelihara untuk dijadikan Bom Waktu yang siap meledak kapanpun waktunya".

Catatan : "Dengan melihat kondisi ini, maka disarankan kepada seluruh elemen pergerakan khususnya Elemen Gerakan Pembebasan West PAPUA untuk bisa jelih dalam melihat dan melakukan pembacaan terkait dinamika politik yang sedang bergulir di Indonesia".

Foto-Foto Massa ISIS di Indonesia : http://justpaste.it

15 Agustus 2014 - 52 Tahun Perjanjian New York

15 Agustus 1962 merupakan babak baru mulai diangkatnya persoalan West Papua di tingkatan internasional, dimana pada tanggal 15 Agustus 1962 , bertempat di New York, Amerika Serikat, telah dibuat dan disepakati sebuah perjajian yang sangat berpengaruh nasib Rakyat West PAPUA, yang mana, perjanjian tersebut dikenal dengan PERJANJIAN NEW YORK (NEW YORK AGREEMENT). 

Meskipun perjanjian yang dibuat ini sangat berpengaruh bagi nasib Bangsa PAPUA, namun nyatanya, dalam pembahasannya serta dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, tidak satupun perwakilan Bangsa PAPUA yang diikut sertakan dalam pembahasan perjanjian tersebut. Dimana perjanjian tersebut hanya dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya : Belanda, Indonesia, Amerika Serikat dan PBB. Seperti pembahasan-pembahasan status West PAPUA ditingkatan Internasional sebelum-sebelumnya, dimana rakyat PAPUA selalu saja tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat menentukan bagi nasib Bansa PAPUA kedepan.

Jika kita tinjau ulang sejarah keterlibatan Amerika Serikat dalam mengangkat permasalahan West PAPUA di tingkatan Intenasional, maka dapat dipastikan bahwa New York Agreement merupakan salah satu hasil dari upaya Amerika Serikat, sebagai negara adidaya, dalam mengangkat dan mengemukakan permasalahan West PAPUA di tingkatan Internasional. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam penyelesaian permasalahan West PAPUA bukan tanpa alasan, Amerika memiliki kepentingan besar di Papua, sehingga mau tidak mau, Amerika berusaha mengambil langkah cepat demi mengantisipasi hubungan kerja sama yang semakin harmonis dan sangat dekat yang ditunjukan oleh Indonesia dan UniSoviet, yang sejak tahun 1950 an dibawah kepemimpinan Ir.Soekarno (Presiden Pertama RI).

Dalam keterlibatannya dalam mengangkat persoalan West PAPUA ditingkatan Internasional, selain untuk menghindari hubungan Indonesia dan Uni Soviet, Amerika memiliki kepentingan lain, yaitu untuk menguasai arus ekonomi politik yang ada dikawasan Pasifik, demi memperluas kekuasaan adidaya mereka ditingkatan Internasional.

Melihat sejarah buram keterlibatan PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian status West PAPUA, dan dengan melihat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN NEW YOR yang mana perjanjian tersebut telah menetapkan bahwa pelaksanaan PEPERA, harus dilaksanaka sesuai dengan ketentuan internasional, yang menetapkan One Man One Vote (Satu Orang, Satu Suara), yang berarti bahwa setiap Orang Papua, berhak memberikan pendapat mereka dalam pelaksanaan PEPERA, namun hal itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam peringatan 52 Tahun pelaksanaan Perjanjian New York yang yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 2014, maka diserukan kepada seluruh elemen Rakyat West PAPUA yang berada diseluruh belahan dunia, untuk dapat menggelar Aksi Damai ataupun menggelar kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperingati 52 Tahun pelaksanaan New York Agreement, sesuai dengan keadaan dikota domisili masing-masing.[rk] [bersambung....]

Pimpinan TPN-WP Lanny Jaya Nyatakan Tidak Ada Anggotanya Yang Gugur Dalam Kontak Senjata Kemarin

Papua - Pihak militer Indonesia (TNI-POLRI) dalam keonfrensi persnya, kemarin (Jumat,01/08/14-red) mengklaim telah menembak mati lima orang anggota Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), dalam kontak senja yang terjadi kemarin di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, seperti yang diberitakan oleh sejumlah media nasional Indonesia.

Namun pernyataan petinggi TNI-POLRI di Papua itu, dibantah oleh Pimpinan TPN-WP wilayah Lanny Jaya Enden Wanimbo, seperti yang diberitakan oleh www.papuapost.com. Dimana dalam pernyataannya, Pimpinan TPN-WP wilayah Lannya Jaya menyatakan dengan tegas bahwa, tidak ada satu orangpun dari anggotanya yang gugur dalam kontak senjata dengan militer Indonesia yang terjadi kemarin (Jumat-red). Untuk itu, Enden Wanimbo sebagai Pimpinan TPN-WP di Lanny Jaya mengatakan bahwa, pemberitaan media kolonial Indonesia, merupakan pembohongan publik, sebab apa yang diberitakan tidak sesuai dengan fakta.

Enden Wanimbo kembali menegaskan dalam wawancaranya dengan papuapost.com bahwa, "jika memang ada Orang Asli Papua (OAP) yang ditembak oleh militer Indonesia, maka itu pasti adalah rakyat sipil, Militer Indonesia selalu menggunakan cara-cara licik, dengan menjadikan rakyat sipil sebagai sasaran pelampiasan amarah mereka, dan untuk itu, saya secara tegas mengutuk tindakan militer Indonesia yang menyasar kepada rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa". tegasnya dalam wawancara yang dikutip dari www.papuapost.com


Wawancara Lengkap PMNews Dengan Enden Wanimbo Lihat Disini