Gagal Dalam Diplomasi.., Operasi Militer Akan Semakin Masif Dilakukan Di Papua..

Ilustrasi Militer Indonesia (google.com)

Pasca sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu, dimana dalam sidang tahunan tersebut Indonesia menjadi salah satu negara yang peling banyak disoroti, dalam berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan militer Indonesia, terhadao orang asli Papua (OAP). Sebanyak 7 negara anggota PBB dengan tegas melayangkan berbagai kritikan kepada Indonesia, serta membeberkan realita HAM yang ada di Papua, dalam sidang tahunan PBB tersebut.

Meski mendapatkan sorotan dari berbagai negara terkait kondisi HAM di Papua, Indonesia tetap saja menyangkali apa yang terjadi di Papua, dan menegaskan agar negara-negara lain tidak perlu ikut campur persoalan Papua, sebab masalah Papua adalah masalah Internal Indonesia, sehingga negara-negara tetangga perlu menghargai dan menghormati hal tersebut. Mendengar jawaban Indonesia, tentu membuat banyak negara-negara yang hadir dalam sidang tahunan PBB tersebut menjadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya, sehingga Indonesia terkesan menutup rapat Papua dari mata dunia, meskipun banyak negara yang menawarkan pembentukan tim pencari fakta untuk hadir ke Papua, namun hal itupun lagi-lagi mendapatkan penolakan dari Indonesia.

Menanggapi sikap Indonesia dalam sidang tahunan PBB yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, perdana mentri Solomon Island, Mr. Manasseh Sogavare, yang juga ketua MSG beserta beberapa pimpinan negara-negara melanesia, mengeluarkan pernyataan tegas diberbagai media Internasional, bahwa dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) yang akan digelar pada bulang Desember 2016 mendatang, United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) akan ditetapkan sebagai anggota full di MSG, setelah sebelumnya pada tahun 2015 ULMWP hanya berstatus sebagai anggota peninjau (observer). Pernyataan yang dikeluarkan Mr. Manasseh Sogavare, tentu sangat berdasar dan memiliki alasan kuat, dimana pada tahun 2015, ketika ULMWP mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota full di MSG, Indonesiapun ikut-ikutan mengajukan aplikasi yang sama, sehingga dengan alsan Papua masih bagian dari salah satu provinsi di Indonesia, maka Melanesia Indonesia (Melindo) yang diterima sebagai anggota tetap, sedangkan ULMWP sebagai observer.

Diterimanya Melindo sebagai anggota full di MSG, diharapkan dapat memudahkan MSG dalam pencarian fakta terkait kondisi Hak Asasi Manusia di tanah Papua, namun nyatanya harapan para pimpinan negara-negara melanesia tersebut tidak dapat terealisasikan, dikarenakan tawaran pembentukan tim pencari fakta oleh MSG dan bahkan Pasifik Island Forum (PIF) yang beberapa kali ditawarkan kepada Indonesia, selalu saja ditolak oleh pemerintah Indonesia. Melihat sikap Indonesia, tentu membuat para pimpinan negara-negara melanesia menjadi geram, sehingga dengan tegas menyatakan akan menjadikan ULMWP sebagai anggota full di MSG, guna mempermudah proses pencari fakta ke Papua.

Namun dari sekian uraian diatas, yang menjadi penting untuk dicermati adalah terkait tindakan yang akan dilakukan Indonesia di tanah Papua, sesudah ULMWP dinyatakan sah menjadi anggota full di MSG. Dari dinamika politik ditingkat regional maupun Internasional, dapat kita simak secara seksama bahwa Indonesia sesungguhnya telah gagal dalam melakukan upaya-upaya diplomasinya, guna meyakinkan berbagai negara di dunia internasional, terkait kondisi dan realita hari ini di Papua. Kegagalan Indonesia dalam upaya diplomasi, sebenarnya sudah nampak dalam 10 tahun terakhir, namun baru kali ini terlihat dengan sangat jelas bahwa Indonesia telah gagal. Hal ini tentu akan menjadi pemicu bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah lain dalam menyikapi siasi Politik di Papua, dan itu sebanarnya telah dipersiapkan dalam kurang dari 5 tahun terakhir, tetapi kelihatannya hal tersebut luput dari pandangan rakyat Papua.

Dengan gagalnya bebagai upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia, langkah yang paling mungkin dilakukan Indonesia di Papua adalah, membangun sebanyak-banyaknya pos-pos militer dan pangkalan-pangkalan militer diseluruh pelosok tanah Papua dan mulai melancarkan berbagai macam operasi militer secara sistermatis diseluruh tanah Papua, khususnya kepada orang asli Papua yang terindikasi sebagai orang-orang yang pro terhadap kemerdekaan West Papua. Upaya pendekatan militer dan bahkan operasi militer di Papua sudah mulai gencar dan marak terjadi di Papua dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun terakhir, pembangunan pos-pos dan pangkalan militerpun semakin masif dilakukan oleh Indonesia, dimana setelah membangun pangkalan angkatan Laut di Sorong, militer Indonesia kembali merencanakan pembangunan pangkalan angkatan udara di Biak serta angkatan darat di Timika dan Merauke.

Selain pembangunan berbagai pos militer dan pangkalan militer serta operasi-operasi yang semaikn gencar dilakukan, upaya pecah belah antara sipil atas permainan intelejen di Papuapun semakin banyak terjadi di mana-mana, guna menciptakan terjadinya konflik antara sipil dengan sipil, baik pribumi maupun pendatang di tanah Papua.

Melihat situasi rill yang ada di Papua saat ini, dengan berbagai tindakan militeristik yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua, maka sangat penting untuk seluruh elemen pergerakan kemerdekaan West Papua yang ada, bisa menganalisa dan mencermati hal ini dengan sangat baik, dikarenakan kemungkinan situasi akan semakin memanas di Papua, pasca penetapan ULMWP menjadi anggota tetap di MSG pada bulan desember 2016 mendatang.[rk]