PERNYATAAN SIKAP BERSAMA RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT SE-JAWA DAN BALI

Atas kunjungan para Menteri Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) di tanah Papua

Seluruh rakyat bangsa Papua Barat (baca: Provinsi Papua dan Papua Barat), secara khusus penduduk asli Papua Barat yang ber-rumpun Melanesia, yang jumlahnya diperikaran mencapai 1,7 juta jiwa telah lama menantikan kedatangan para Menteri Luar Negeri MSG sejak berakhirnya Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 – 21 Juni 2013 lalu di Noumea, Kaledonia Baru.

Saat KTT MSG di Noumea, New Kaledonia, antusias rakyat bangsa Papua Barat sangat besar, karena sangat-sangat yakin, aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atas nama seluruh rakyat bangsa Papua Barat – yang tersebar di tujuh (7) wilayah adat, dan tersebar dari Sorong sampai Samarai – untuk keanggotaan MSG akan diterima secara penuh.

Namun sayang, hal itu tidak terjadi karena berbagai pertimbangan yang diberikan oleh beberapa Negara, dan saat itu menyepakati untuk dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan pasca KTT MSG untuk mengirim Misi Menteri Luar Negeri ke Indonesia dan Papua Barat untuk melihat dari dekat persoalan sebenarnya yang sedang terjadi di tanah Papua.

Untuk diketahui, sudah belasan kali rakyat bangsa Papua Barat melakukan aksi demonstrasi damai dalam rangka dukungan terhadap KTT MSG, juga aksi lain berupa doa singkat agar Komunitas-Komunitas Negara Melanesia, termasuk Negara Papua Barat tetap bersatu dan menjagai komitmen bersama yang pernah dicita-citakan para founding fathers. Dibawah ini kami susun daftar berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat bangsa Papua Barat;

Diantaranya, pertama, pada tanggal 10 Juni 2013 (8 hari sebelum berlangsungnya KTT MSG), rakyat bangsa Papua Barat di tanah Papua, diantaranya di Jayapura, Biak, Timika, dan Yahukimo telah melakukan aksi demonstrasi damai, yang berjung pada penangkapan dan penembakan beberapa mahasiswa asli Papua oleh militer Indonesia (http://knpbnews.com/?p=2142). Kedua, pada tanggal 18 Juni 2013, ibadah syukuran yang berlangsung di Timika, untuk mendukung KTT MSG yang sedang berlangsung (http://knpbnews.com/?p=2179), dan beberapa tempat seperti di Jayapura, Biak, Dogiyai, Nabire, dan beberapa tempat lainnya melakukan aksi demonstrasi damai mendukung aplikasi WPNCL untuk diterima KTT MSG; Ketiga, tanggal 23 Juni 2013, rakyat Papua bangsa Papua Barat kembali melakukan aksi demonstrasi damai setelah mendengar sikap forum MSG terkait aplikasi WPNCL, aksi berlangsung di Jayapura, Manokwari, Nabire, Timika, Yahukimo, dan beberapa tempat lainnya; Keempat, sejak tanggal 24 Juli 2013 tersebar berbagai pesan singkat atasu SMS terror terhadap aktivis Papua dari militer Indonesia terkait larangan untuk aksi menyambut para Menlu MSG yang saat itu dikabarkan akan datang ke Papua di akhir Juli 2013 (http://knpbnews.com/?p=2329); Kelima, tanggal 15 Agustus 2013 digelar parade budaya Papua, sekaligus melakukan demonstrasi damai penyambutan anggota MSG, berlangsung aksi di Manokwari, Yahukimo, dan di pusatkan di Jayapura,  beberapa aktivis Papua ditangkap oleh militer Indonesia dalam aksi ini; Keenam, 16 Agustus 2013 diseluruh tanah Papua dilangsungkan demo damai mendukung dibukanya kantor Free West Papua Campaign (FWPC) di Belanda, juga mendukung kunjungan para Menlu MSG ke tanah Papua; Ketujuh, pada tanggal 16 September 2013 rakyat bangsa Papua Barat di Jayapura, Biak, Timika, Nabire, dan beberapa kota di Jawa melakukan aksi demo damai dalam rangkah hari demokrasi internasional, dan menyambut kedatangan MSG ke tanah Papua (http://knpbnews.com/?p=2686), ada sekitar 53 orang aktivis Papua yang ditangkap, dipukul, disiksa, dan beberapa sedang menjalani proses persidangan (http://knpbnews.com/?p=2670) dan beberapa lagi mengalami cacat permanen; Kedelapan, pada tanggal 17 September 2013 berlangsung aksi penandatangan petisi di Kabupaten Merauke, diantaranya meminta MSG segera mengunjungi tanah Papua agar dapat menerima aplikasi WPNCL secepatnya; Kesembilan, 19 Oktober 2013 berlangsung aksi di berbagai kota di tanah Papua, diantaranya di Manokwari, Jayapura, Nabire, Timika dan beberapa tempat, (http://knpbnews.com/?p=2759), mereka juga menuntut MSG segera mengunjungi Papua untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri; Kesepuluh,  pada tangga 25 November 2013 ada 8 aktivis Papua ditangkap di Kampus Universitas Cenderawasih, Papua, karena membagi selebaran demo mendukung kampanye Papua merdeka di port Moresby, juga mendukung kedatangan MSG ke tanah Papua; Kesebelas, tanggal 28 November 2013 diberlangsungkan aksi di berbagai kota di Papua terkait dukungan peluncuran kantor Organisasi Papua Merdeka di port Moresby, juga perayaan hari kemerdekaan Papua tanggal 1 Desember 2013; dan masih banyak lagi.

Jika kami menyusun daftar atau jumlah saat aksi demonstrasi massa diberlangsungkan di tanah Papua, juga dengan korban-korban yang berjatuhan akibat kekerasan militer Indonesia, maka tentu akan sangat banyak sekali; kami juga tentu terus memanjatkan doa agar kesatuan dan persatuan MSG, juga rakyat Bangsa Papua Barat tetap terjaga.

Melihat daftar aksi demonstrasi damai diatas, tentu rakyat bangsa Papua Barat menaruh harapan yang sangat-sangat besar terhadap sesame “saudara” sesame rumpun Melanesia. Rakyat bangsa Papua mengharapkan dukungan yang kongkrit untuk hak penentuan nasib sendiri, minimal menerima keanggotan WPNCL mewakili Papua Barat di MSG. Apalagi, belakangan kami dengan kalau beberapa Negara anggota MSG terus membangun kerja sama dalam bidang ekonomi dan pembangunan dengan pemerintah Indonesia, dan belakangan kami mendapatkan kabar, kalau beberapa Negara mendapatkan suntikan dana yang cukup besar dari Negara Indonesia, Negara yang telah jelas-jelas membunuh dan membantai sekitar 1 juta penduduk asli Papua sejak mereka melakukan penjajah sejak tahun 1961?

Membina hubungan kerja sama, atau hubungan bilateral dengan Indonesia tentu tak ada masalah, tapi bagaimana kalau kerja sama itu dibangun hanya untuk “menjawab kepentingan” Negara yang telah jelas-jelas menjajah rakyat bangsa Papua Barat, dan telah menguras Sumber Daya Alam (SDM) rakyat bangsa Papua Barat, sembari terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Ini tentu pertanyaan reflektif untuk para Menlu yang akan berjalan dalam rombongan ini. Dibawah ini beberapa pernyataan sikap yang akan kami berikan sebelum para rombongan atau para Menlu melanjutkan perjalanan ke Papua, besok 13 Januari 2014 mendatang;

Adapun yang menjadi pernyataan sikap kami adalah;

1.      Rakyat bangsa Papua Barat meminta kepada Negara-negara anggota MSG, yakni Vanuatu, Papua New Guinea, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLKNS) untuk  dapat menerima aplikasi West Papua National Coalition (WPNCL) atas nama rakyat bangsa Papua Barat yang pernah diserahkan saat berlangsungnya KTT MSG, di Noumea, Kaledonia Baru, tangggal 18 – 21 Juni 2013 lalu, terkait keanggotaan Papua Barat di dalam MSG.

2.      Rakyat bangsa Papua Barat meminta Negara-negara anggota MSG untuk dapat menghentikan kerja sama atau hubungan bilateral dengan Negara republic Indonesia selama Hak Penentuan Nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat belum tercapai, dan pelanggaran hak asasi manusia masih berlangsung.

3.      Rakyat Bangsa Papua Barat mendukung sikap delegasi Vanuatu yang tak ikut dalam rombongan ke Jakarta dan Papua, sebab undangan pemerintah Indonesia untuk saat ini dikabarkan lebih bersifat menjalin hubungan, diantaranya kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia; juga memberikan apresiasi atas komitmen Negara Vanutu yang terus mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa rakyat Papua Barat, sesame rumpun Melanesia, di tanah Papua Barat.  

4.     Para menteri luar negeri MSG diharapkan bertemu dengan masyarakat adat di tanah Papua, diantaranya tokoh agama, tokoh adat, tokoh gereja, dan korban pelanggaran HAM pemerintah Indonesia di tanah Papua; dan yang paling utama lagi, bertemu dengan sekitar 70 tahanan politik Papua di berbagai penjara-penjara Indonesia di tanah Papua;

5.     Rakyat bangsa Papua Barat memohon kepada para menteri luar negeri MSG untuk menolak dengan tegas joint statement yang ditawarkan pemerintah Indonesia, sebab dalam joint statement tersebut terkesan membatasi hak rakyat Papua Barat yang diwakili oleh WPNCL untuk menjadi anggota MSG

6.      Para Menteri luar negeri MSG harus menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG, diantaranya meninjau situasi pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua, dan terus mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, bukan terus menjalin hubungan kerja sama ekonomi, dan kerja sama-kerja sama lainnya dengan Indonesia yang berpeluang besar membangun komitmen dan kebersamaan sesame rumpun Melanesia.

7.      Rakyat bangsa Papua Barat meminta negara-negara MSG untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan para tahanan politik di tanah Papua, juga menghapus status Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk para aktivis Papua, diantaranya terhadap Bucthar Tabuni dan Wim Medlama.

Demikian surat pernyataan sikap yang dibuat langsung oleh rakyat bangsa Papua Barat yang sedang berada di wilayah pulau Jawa, dan Bali. Surat ini diserahkan sebelum rombongan para Menteri Luar Negeri MSG yang ditemani oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia melanjutkan perjalanan ke Jayapura, Papua, untuk bertemu dengan Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua, dan juga tentunya bertemu dengan rakyat bangsa Papua Barat.