ULMWP Ada Karena Momentum, Bukan Kesadaran Penuh Gerakan !

Akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 1-4 Desember 2014, bertempat di Saralana, Vanuatu, berkumpul seluruh tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan West Papua dari berbagai faksi dan kelompok yang ada. Pertemuan di Saralana ini menjadi langkah baru bagi perjuangan kemerdekaan West Papua, dimana setelah puluhan tahun, setiap kelompok berjalan dengan pikiran dan gagasan masing-masing, namun semua itu berkumpul menjadi satu dan kemudian membuat suatu komitmen dan kesepakatan bersama, untuk berjuang bersama-sama didalam satu wadah bersama yang kemudian diberi nama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang kemudian dikenal dengan Deklarasi "SARALANA". 

Deklarasi Saralana, tentunya telah menjawab kerinduan rakyat Papua yang menginginkan adanya persatuan didalam kubuh organisasi-organisasi gerakan perjuangan kemerdekaan yang ada, dimana seluruh elemen yang hadir saat itu telah mewakili seluruh organisasi perjuangan yang ada di Papua saat ini, hanya saja Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Bapak Forkorus Yaboisembut sendiri yang kemudian secara terang-terangan diberbagai media menyatakan menolak bergabung bersama ULMWP, dan kemudian mengambil tindakan pemecatan kepada beberapa tokoh perwakilan NRFPB yang diutus dalam deklarasi tersebut. Alasan penolakan untuk bergabung kedalam ULMWP oleh Presiden NRFPB tentu perlu dikonfirmasi, namun sayangnya, meski mendapatkan penolakan secara tegas dan terang-terangan, ULMWP tidak menghiraukannya, dan bahkan tetap berjalan sesuai dengan agenda-agenda yang telah disepakati bersama di Saralana saat itu.

Dari uraian singkat diatas, kemudian muncul beberapa pertanyaan, dimana pertanyaan ini kemudian memberikan jawabannya saat ini, seperti yang dapat kita lihat dalam perdebatan-perdebatan dibeberapa media sosial, pertanyaan paling mendasar yang perlu kita pertanyakan adalah "Apakah Kelahiran ULMWP, Murni Lahir Dari Kesadaran Tokoh-tokoh Pergerakan Yanga Ada, Ataukah Hanya Karena Latar Belakang Situasi dan Momentum Yang Ada Saat Itu ?".

Jika kita kembali melihat jauh kebelakang, sebelum terbentuknya ULMWP, dimana sesungguhnya kelahiran ULMWP hanya karena momentum saat itu, dimana ketika Aplikasi yang diajukan oleh West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) ditolak dengan alasan WPNCL terlalu inclusif, butuh persatuan yang lebih besar dari seluruh elemen rakyat Papua, sehingga dapat dikatakan sebagai wadah representatif rakyat Papua dan kemudian dapat diajukan menjadi anggota MSG.

Pernyataan dalam KTT MSG 2013 ini, kemudian mendorong WPNCL bekerja sama dengan pemerintah Vanuatu yang memang sejak awal mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua, kemudian mengagendakan pertemuan bagi pera pemimpin gerakan perjuangan kemerdekaan West Papua di Saralana, Vanuatu tahun 2014 silam, dimana pemerintah Vanuatu sendiri yang kemudian mempersiapkan segalah kebutuhan dalam pertemuan tersebut. Pertemuan yang digelar selama 4 hari di Saralana ini kemudian kemudian melarihkan United Liberation Mevement for West Papua (ULMWP) atau yang dikenal dengan Deklarasi "SARALANA".

Dengan demikian, dapat kami katakan bahwa sesungguhnya wujud persatuan dari terbentuknya ULMWP itu sendiri sesungguhnya bukanlah murni atas dasar kesadaran dari para pemimpin gerakan kemerdekaan West Papua yang ada dan bersepakat saat itu, sebab sesungguhnya kelahiran ULMWP hanyalah lebih kepada untuk melengkapi kebutuhan saat itu, dimana untuk mendaftarkan West Papua menjadi anggota MSG sebagai wadah representatif rakyat Papua. Sesungguhnya kesadaran para pemimpin gerakan perjuangan kemerdekan West Papua sendiri masih sangat sulit untuk dipersatukan, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai macam perdebatan dan pertikaian yang terjadi dikalangan pemimpin yang adala di dalam ULMWP sendiri dan turuh mengakar sampai kepada basis massa rakyat di tanah air.

Jika situasi ini terus dipelihara, dan bahkan para pemimpin gerakan yang ada terkesan diam seolah tak ada persoalan antara mereka, dan tak mau duduk bersama-sama untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat, maka perpecahan yang lebih besar akan sangat mungkin terjadi dikalangan rakyat, dimana saat ini rakyat berada dibawa pandangan tokoh siapa yang paling benar dan tidak, untuk itu perlu adanya penyelesaian secara tuntas dikalangan para pemimpin gerakan yang ada.

Wujud persatuan yang diharapkan dalam perjuangan kemerdekaan West Papua, bukanlah hal yang sama seperti yang dilakukan di Saralana, dengan melahirkan ULMWP dan kemudian setelah terbentuk, semua tokoh kembali ke basis masing-masing dan melakukan kampanye dengan cara dan gaya payung organisasi masing-masing, jika memang ULMWP itu lahir atas kesadaran maka selayaknya seluruh pemimpin yang ada, melepaskan seluruh atribut organisasinya dan melebut menjadi satu didalam ULMWP, serta melakukan kampanye-kampanye dengan nama ULMWP itu sendiri. Jangan heran ketika banyak diantara rakyat kemudian menyatakan deklarasi Saralana hanyalah sebuah SANDIWARA yang dimainkan oleh para pemimpin gerakan, sebab sesungguhnya secara sadar dan tidak sadar, para pemimpin telah bersandiwara, dan itu dapat dibuktikan saat ini.

#bersambung.....

Read more

Rakyat PAPUA Harus Tetap Fokus Pada Agenda MSG

Pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota resmi Melanesia Spearhead Group (MSG) atas aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), sebagai wadah representatif rakyat Papua, akan secara resmi dibahas dalam KTT MSG yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Juni 2015 mendatang, di Honiara, Solomon Island. Pembahasan status West Papua yang pada awalnya direncakankan pada 21 Mei 2015 lalu, mengalami penundaan, dikarenakan pimpinan dari PNG dan Viji yang tidak dapat hadir, karena melakukan pertemuan tertutup dengan Indonesia di Jepang, yang dimana pertemuan tertutup tersebut terindikasi dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk menggagalkan upaya ULMWP menjadi anggota MSG, yang akhirnya berdampak pada terjadinya penundaan pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota MSG, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indonesia nampaknya tidak pernah menyerah untuk menggagalkan seluruh upaya yang dilakukan oleh para diplomat West Papua, di tingkat Internasional, Indonesia dengan gencar-gencarnya melakukan pendekatan dengan pimpinan-pimpinan negara Melanesia seperti PNG dan Viji, guna meyakinkan mereka bahwa Papua merupakan bagian Integral Indonesia, sehingga yang semestinya masuk menjadi bagian dari MSG adalah Indonesia, sebab Indonesia memiliki 5 provinsi yang merupakan bagian dari rumpun melanesia. Untuk lebih meyakinkan dan juga meluluhkan hati para pimpinan PNG dan Viji, Indonesia kembali menggunakan cara licik merekan yaitu dengan menggunakan Politik Uang, dimana Indonesia memberikan sejumlah uang kepada PNG dan Viji dengan alasan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman dan juga merupakan bentuk dari kerja sama bilateral dalam bidang pembangunan ekonomi.

Dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, nampaknya Indonesia sedikit berhasil mempengaruhi ke dua negara ini (PNG dan Viji), dimana dalam pernyataan resminya di media-media pasifik, Perdana Menteri Viji secara tegas menyatakan sikap mendukung Indonesia menjadi anggota MSG, hal senadapun dilontarkan oleh PM PMG, meskipun tidak secara terang-terangan. Namun pernyataan kedua PM, baik Viji dan PNG justru dikecam oleh berbagai politisi di negara-negara melanesia, dimana secara beramai-ramai, berbagai politisi dari partai oposisi mengeluarkan pernyataan bahwa, jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, maka Indonesia silahkan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di MSG, pernyataan lebih keras dilontarkan oleh pemimpin partai oposisi Viji, dimana dengan tegas ia menyatakan bahwa "tidak ada alasan bagi MSG untuk menolak atau tidak menerima West Papua sebagai anggota dari MSG, sebab West Papua adalah bagian dari wilayah Melanesia yang masih di jajah hingga saat ini, dan MSG pun didirikan dengan tujuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Melanesia dari penjajahan,sehingga MSG wajib menerima West  Papua sebagai anggota MSG, jika tidak MSG dibubarkan saja". tegas pimpinan partai oposisi Viji, seperti yang dirilis oleh media-media pasific.

Selain itu, Perdana Menteri Solomon Island, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan mendukung West Papua menjadi anggota MSG, serta juga dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan memimpin jalannya sidang putusan status West Papua di MSG, dan menyatakan bahwa pelasanaan sidang akan dilakukan secara kolektif, sehingga terkait hak vetto tidak akan berlaku dalam sidang. Dengan penegasan yang dikeluarkan oleh PM Solomon Island, tentunya kami rakya West Papua bisa sedikit bernafas legah, sebab hak vetto tidak akan berlaku dalam putusan status West Papua, yang berarti PNG dan Viji sebagai pemilik hak Vetto di MSG, tidak dapat melakukan intervensi secara berlebihan untuk menguntungkan Indonesia, sebab dalam keanggotaan MSG, hanya Viji dan MSG saja yang memiliki hak vetto. Dan juga seandainya dilakukan votting, kemungkinan West Papua menjadi anggota MSG itu sangatlah mungkin terjadi, sebab West Papua memiliki 3 suara, yaitu Vanuatu, Kanaki dan Solomon Island sebagai tuan rumah.

Melihat kondisi ini, Indonesia mencoba untuk membangun komunikasinya dengan Mentri Luar Negeri Vanuatu, agar bisa mempengaruhi Vanuatu untuk mendukung Indonesia dalam sidang MSG yang akan mulai digelar pada tanggal 18 Juni mendatang, namun pendekatan tersebut tercium oleh Perdana Mentri Vanuatu, yang akhirnya secara tegas memberhentikan atau memecat Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan menggantikannya dengan Menlu yang baru, dan kemudian mengeluarkan pernyataan tegas kepada media bahwa, fokus utama Menlu Vanuatu yang baru adalah mendukung West Papua menjadi anggota MSG, dan mendukung kemerdekaan West Papua. Hal tersebut dilakukan oleh PM Vanuatu, sebagai bentuk konsistensi yang Vanuatu dalam mendukung perjuangan Kemerdekaan West Papua dari cengkraman kolonial Indonesia.

Dengan melihat kondisi ini, Indonesia tentu sangat kuatir, sebab sidang tahunan MSG yang akan digelar tanggal 18 hingga 24 Juni mendatang, sangat memungkinkan untuk West Papua menjadi bagian dari anggota MSG, selain itu, pergerakan massa rakyat Papua di Papua dan luar Papua, serta pergerakan massa rakyat Melanesia dan Internasional yang mendukung West Papua menjadi bagian dari MSG, akan sangat mempengaruhi putusan KTT MSG, sehingga untuk mengalihkan perhatian rakyat West Papua dan Internasional akan keberlangsungan sidang tahunan MSG yang akan membahas status West Papua, Indonesia mulai melakukan pengalihan isu dengan berbagai macam cara, guna memecah kosentrasi rakyat Papua. Dimana seperti kita ketahui bersama, dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Indonesia menyebarkan isu bohongnya lewat media bahwa Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), mengeluarkan ancaman perang kepada Indonesia. Isu tersebut menjadi isu hangat selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu, namun karena tidak berhasil mempengaruhi kosentrasi rakyat Papua, Indonesia mulai kembali melakukan setingan baru, dengan menciptakan konflik horisontal antara rakyat sipil dan rakyat sipil, seperti yang terjadi kemarin(09/06/15-red), di kompleks perumahan Organda Padang Bulan, Jayapura. Dimana Indonesia lewat intelejen dan kepolisian dan TNI, berhasil menciptakan konflik ini, yang kemudian memanfaatkan situasi konflik ini, sebagai alasan untuk menurunkan pasukan dalam jumlah yang banyak, dengan persenjataan lengkap di lokasi kejadian.

Jika kita telusuri secara seksama, sebenarnya asal mula terjadinya konflik antara warga di perumahan Organda kemarin, sebenarnya berawal dari hal yang sangat sepele, namun karena hal ini telah diseting sedemikian rupa oleh militer Indonesia, lewat Intelejennya, maka hal ini dibuat menjadi besar guna mengalihkan perhatian rakyat Papua yang sedang fokus dengan agenda West Papua di MSG. Selain itu, tempat kejadian bentrok, merupakan basis sektor dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan juga sangat dekat dengan titik dimana massa rakyat Papua berkumpul, ketika hendak menggelar aksi damai, sehingga sangat jelas sekali bahwa hal ini merupakan bagian dari setingan yang dilakukan Indonesia lewat BIN, TNI dan Polri yang ada di Papua, guna mengalihkan kosentrasi rakyat Papua.

Dengan melihat perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat West Papua di luar negeri, dan sikap para pimpinan negara-negara Melanesia, serta juga dengan banyaknya dukungan dari rakyat Melanesia dan dunia Internasional kepada West Papua untuk menjadi anggota MSG, maka diinformasikan dan diserukan kepada seluruh elemen rakyat West Papua yang berada di mana saja, dan khususnya yang berada di Tanah Air Wet PAPUA, agar tetap tenang dan fokus pada agenda bersama, guna mendorong West PAPUA, menjadi anggota MSG. Rakyat PAPUA tidak perlu terprovokasi dengan upaya apapun yang dilakukan oleh Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang sangat licik, dan sudah pasti Indonesia akan menghalalkan segalah macam cara untuk memecah bela persatuan rakyat PAPUA, guna menggagalkan agenda West PAPUA yang sudah berada di ujung tanduk.

"West PAPUA 1 Dalam ULMWP, Menuju MSG"

Read more

Benny Wenda Hadir Dalam, Indonesia Kebakaran Jenggot

Kehadiran Tokoh Diplomatik West Papua, Mr. Benny Wenda dalam pegelaran Rederendum di Scotlandia, yang digelar pada hari ini (Kamis,18/09/2014), merupakan suatu capaian diplomasi yang luar biasa. Dimana Benny Wenda tidak hanya hadir sebagai penonton pegelaran Referendum saja, melainkan ia juga diberikan kesempatan oleh panitia pelaksanaan Referendum untuk berpidato dan juga menyanyikan sebuah lagu tradisional West Papua, yang menceritakan tentang kondisi Papua, dalam bahasa daerah.

Mungkin bagi Ingris dan Scotlandia, kehadiran Benny Wenda dalam pegelaran Referendum di Scotlandia, merupakan hal yang biasa saja, tetapi hal itu tentu sangat berbeda jika dilihat dari sudut pandang Indonesia. Indonesia tentu akan merasa sangat terguncang dan kebakaran jenggot, ketika melihat seorang tokoh diplomatik kemerdekaan West Papua diberikan kesempatan dan oleh panitia Referendum untuk berpidato didepan Ribuan Rakyat Scotlandia, yang hadir untuk merayakan kemerdekaan mereka. Indonesia tentu sangat terganggu dengan hal ini, dan pastinya mereka (Indonesia) tidak berharap hal ini terjadi, tetapi nyatanya Indonesia kecolongan dan lagi-lagi Diplomat kemerdekaan West Papua berhasil mencuri star, dalam mencari simpati dari negara yang baru saja merdeka.

Kehadiran Benny Wenda, merupakan sebuah kemajuan diplomasi yang sangat baik, bagi kemajuan perjuangan kemerdekaan West Papua, dan tentu hal ini akan berdampak positif bagi perjuangan bangsa PAPUA, dalam memperjuangkan Hak-Haknaya sebagai sebuah bangsa Yang telah merdeka. Kehadiran Benny Wenda, tentu akan menjadi perhatian Internasional, sebab ia diberikan kesempatan untuk berpidato didepan ribuan rakyat Scotlandia, yang juga dihadiri oleh berbagai macam media Internasional yang hadir untuk meliput pelaksanaan Referendum di Scotlandia, maka dengan demikian, sudah tentu apa yang dibicarakan oleh Benny Wenda dalam kesempatan berpidato yang diberikan itu sudah didengar dan diketahui oleh dunia Internasional, dan tentu ini merupakan sebuah ancaman bagi keberadaan Indonesia di West Papua.

Lihat Video Pidato Benny Wenda : Video

Read more

Pernyataan Wamen Luar Negeri Indonesia, Merupakan Ketakutan Indonesia

Referendum yang diberikan pemerintah Inggris kepada warga Scotlandia, pada hari ini (Kamis,18/09/2014-red), ternyata mendapatkan tanggapan miring dari pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementrian Luar Negri Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.

"Itu urusan dalam negeri Inggris. Serahkan kepada mereka. Di Indonesia tidak akan terjadi referendum," kata Dino, dikutip dari Okezone.com di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat.

Dalam pernyataannya tadi siang (Kamis,18/09-red), Dino berharap jumlah negara tidak lagi bertambah, sebab saat ini jumlah negara merdeka, sudah bertambah empat kali lipat, dibandingkan saat pertama kalia ia terjun dalam hubungan internasional.

"Semoga tidak bertambah negara baru karena bisa menimbulkan gejolak luar biasa. Palestina misalnya. Kemerdekaan negara itu bisa memunculkan gejolak luar biasa. Tapi untuk negara yang sudah tidak bisa dibendung lagi, seperti Skotlandia, ya sudah," tuturnya.

Dari apa yang dikatakan oleh Dino Patti Djalal, selaku Wamen Luar Negeri Indonesia, dapat kita cermati secara seksama, bahwa sesungguhnya Indonesia dalam keadaan kebingungan dan kebakaran jenggot, atas referendum yang diberikan Inggris kepada warga Scotlandia, sebab dengan diberikannya Referendum kepada Scotlandia, maka akan banyak lagi wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih menjadi daerah jajahan, akan semakin gencar dalam mengkampanyekan Referendum bagi wilayah tersebut.

Apa lagi, di Indonesia sendiri, hingga saat ini, masih terdapat daerah-daerah yang terus bergejolak dan terus menyuarakan Hak Menentukan Nasib Sendiri, seperti di West Papua, Aceh, Maluku, Borneo dan Bali. Pernyataan Wamen Luar Negri Idonesia, merupakan bentuk ketakutan Idonesia, karena melihat dengan adanya referendum di Scotladia, maka gejolak referendum di daerah-daerah konflik di Indonesia akan semakin tinggi, khususnya di West Papua.

Dengan diberikannya referendum bagi rakyat Scotlandia oleh pemerintah Ingris, tentunya memberikan tekanan tersendiri bagi pemerintah Republik Indonesia, sebab Indonesia sebagai negara yang mengaku sebagai negera Demokrasi, dan juga merupakan negara anggota PBB, maka dengan demikian, Indonesiapun berkewajiban untuk menggelar referendum di beberapa wilayah jajahannya, seperti Aceh, Borneo, Bali dan yang terutama adalah West Papua.

Sebab jika Indonesia tidak mempu melakukan hal yang sama, seperti apa yang dilakukan oleh Inggris, maka keberadaan Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi, dan juga bagian dari anggota PBB, sangat patut untuk dipertanyakan. 

Dengan melihat situasi ini, maka sangatlah wajar, apabila seorang wakil mentri luar ngeri Indonesia memberikan komentar miring, terkait digelarnya Referendum di Scotlandia, demi tetap menguasai wilayah-wilayah jajahan mereka, dan untuk terus membungkam aspirasi rakyat dari daerah-daerah jajahan mereka, terutama West Papua.[wp]

Read more

15 Agustus 2014 - 52 Tahun Perjanjian New York

15 Agustus 1962 merupakan babak baru mulai diangkatnya persoalan West Papua di tingkatan internasional, dimana pada tanggal 15 Agustus 1962 , bertempat di New York, Amerika Serikat, telah dibuat dan disepakati sebuah perjajian yang sangat berpengaruh nasib Rakyat West PAPUA, yang mana, perjanjian tersebut dikenal dengan PERJANJIAN NEW YORK (NEW YORK AGREEMENT). 

Meskipun perjanjian yang dibuat ini sangat berpengaruh bagi nasib Bangsa PAPUA, namun nyatanya, dalam pembahasannya serta dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, tidak satupun perwakilan Bangsa PAPUA yang diikut sertakan dalam pembahasan perjanjian tersebut. Dimana perjanjian tersebut hanya dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya : Belanda, Indonesia, Amerika Serikat dan PBB. Seperti pembahasan-pembahasan status West PAPUA ditingkatan Internasional sebelum-sebelumnya, dimana rakyat PAPUA selalu saja tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat menentukan bagi nasib Bansa PAPUA kedepan.

Jika kita tinjau ulang sejarah keterlibatan Amerika Serikat dalam mengangkat permasalahan West PAPUA di tingkatan Intenasional, maka dapat dipastikan bahwa New York Agreement merupakan salah satu hasil dari upaya Amerika Serikat, sebagai negara adidaya, dalam mengangkat dan mengemukakan permasalahan West PAPUA di tingkatan Internasional. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam penyelesaian permasalahan West PAPUA bukan tanpa alasan, Amerika memiliki kepentingan besar di Papua, sehingga mau tidak mau, Amerika berusaha mengambil langkah cepat demi mengantisipasi hubungan kerja sama yang semakin harmonis dan sangat dekat yang ditunjukan oleh Indonesia dan UniSoviet, yang sejak tahun 1950 an dibawah kepemimpinan Ir.Soekarno (Presiden Pertama RI).

Dalam keterlibatannya dalam mengangkat persoalan West PAPUA ditingkatan Internasional, selain untuk menghindari hubungan Indonesia dan Uni Soviet, Amerika memiliki kepentingan lain, yaitu untuk menguasai arus ekonomi politik yang ada dikawasan Pasifik, demi memperluas kekuasaan adidaya mereka ditingkatan Internasional.

Melihat sejarah buram keterlibatan PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian status West PAPUA, dan dengan melihat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN NEW YOR yang mana perjanjian tersebut telah menetapkan bahwa pelaksanaan PEPERA, harus dilaksanaka sesuai dengan ketentuan internasional, yang menetapkan One Man One Vote (Satu Orang, Satu Suara), yang berarti bahwa setiap Orang Papua, berhak memberikan pendapat mereka dalam pelaksanaan PEPERA, namun hal itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam peringatan 52 Tahun pelaksanaan Perjanjian New York yang yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 2014, maka diserukan kepada seluruh elemen Rakyat West PAPUA yang berada diseluruh belahan dunia, untuk dapat menggelar Aksi Damai ataupun menggelar kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperingati 52 Tahun pelaksanaan New York Agreement, sesuai dengan keadaan dikota domisili masing-masing.[rk] [bersambung....]

Read more

Pimpinan TPN-WP Lanny Jaya Nyatakan Tidak Ada Anggotanya Yang Gugur Dalam Kontak Senjata Kemarin

Papua - Pihak militer Indonesia (TNI-POLRI) dalam keonfrensi persnya, kemarin (Jumat,01/08/14-red) mengklaim telah menembak mati lima orang anggota Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), dalam kontak senja yang terjadi kemarin di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, seperti yang diberitakan oleh sejumlah media nasional Indonesia.

Namun pernyataan petinggi TNI-POLRI di Papua itu, dibantah oleh Pimpinan TPN-WP wilayah Lanny Jaya Enden Wanimbo, seperti yang diberitakan oleh www.papuapost.com. Dimana dalam pernyataannya, Pimpinan TPN-WP wilayah Lannya Jaya menyatakan dengan tegas bahwa, tidak ada satu orangpun dari anggotanya yang gugur dalam kontak senjata dengan militer Indonesia yang terjadi kemarin (Jumat-red). Untuk itu, Enden Wanimbo sebagai Pimpinan TPN-WP di Lanny Jaya mengatakan bahwa, pemberitaan media kolonial Indonesia, merupakan pembohongan publik, sebab apa yang diberitakan tidak sesuai dengan fakta.

Enden Wanimbo kembali menegaskan dalam wawancaranya dengan papuapost.com bahwa, "jika memang ada Orang Asli Papua (OAP) yang ditembak oleh militer Indonesia, maka itu pasti adalah rakyat sipil, Militer Indonesia selalu menggunakan cara-cara licik, dengan menjadikan rakyat sipil sebagai sasaran pelampiasan amarah mereka, dan untuk itu, saya secara tegas mengutuk tindakan militer Indonesia yang menyasar kepada rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa". tegasnya dalam wawancara yang dikutip dari www.papuapost.com

Wawancara Lengkap PMNews Dengan Enden Wanimbo Lihat Disini

Read more

Ibadah Pengucapan Syukur HUT AMP Ke-XVI, Berjalan Penuh Hikmat dan Suka Cita

Spanduk HUT AMP Ke-XVI (Dok.AMP)

27 Juli 1998 bertempat di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan, Organisasi Massa Mahasiswa Papua terbesar sepanjang sejarah perjuangan bangsa Papua lahir, ditengah-tengah situasi represif militer Indonesia di tanah Papua, khususnya di Biak, yang kita kenal dengan peristiwa Biak Berdarah.

Organisasi massa Mahasiswa Papua ini, diberi nama ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]. Sejak didirikan pada tanggal 27 Juli 1998, AMP selalu hadir dan sebagai sebuah wadah perlawanan yang berbasis di tinggkatan Mahasiswa Papua, yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, maupun di tanah Papua sendiri. sebagai wadah perlawanan Mahasiswa Papua, AMP bertugas untuk terus menyuarakan berbagai macam persoalan penindasan dan penjajahan yang dilakukan Negara Indonesia kepada Rakyat Papua Barat, serta memperjuangkan HAK-HAK Dasar Bangsa Papua, lewat aksi-aksi di jalanan, maupun seminar-seminar dan diskusi publik di tingkatan kampus.

Mama Wompere Saat Menyampaikan Khotbah (Dok.AMP)

Untuk itu, bertepatan dengan Hari Jadi/Hari Ulang Tahun (HUT) ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP] yang ke-XVI, pada tanggal 27 Juli 2014, Seluruh Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua yang tersebar di berbagai wilayah menggelar ibadah sebagai bentuk pengucapan syukur kepada ALLAH Bangsa PAPUA, yang terus menyertai setiap perjuangan yang dilakukan oleh ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP].

Salah satunya di kota Yogyakarta, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta, menggerlar ibadah dengan penuh hikmat dan dalam suasana suka cita yang terpancar dari setiap aktivis Aliansi Mahasiswa Papua yang hadir memenuhi Aula Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta. Suasana penuh hikmat terlihat saat Mama Wompere membawakan Khotbah dengan beberapa ayat di dalam Alkitab yang lebih memberikan semangat dan kekuatan kepada massa AMP yang hadir untuk tetap eksis dalam memperjuangkan Hak-Hak Dasar Rakyat Papua Barat.

Suasana ceria penuh suka cita mulai terpancar dimuka para aktivis Mahasiswa Papua yang hadir dalam ibadah pengucapan syukur yang digelar malam ini (kemarin-red 27/07), ketika Lena Daby dan Merry Tebay hadir dengan membawa kue ulang tahun dengan lilin dengan angka 16, sesuai usia AMP. Suasana terlihat sangat ramai ketika Lena dan Merry memanggil beberapa orang kawan untuk maju kedepan mewakili kawan-kawan untuk menerima potongan kue ulang tahun yang sudah disiapkan.

Selain di Yogyakarta, ibadah pengucapan syukur juga digelar dibeberapa kota, seperti di Solo, Bandung, Surabaya, Bali, Bogor dan Beberapa Kota di Papua.

Read more

Mayoritas Rakyat PAPUA Nayatakan REFERENDUM Bagi WEST PAPUA

Bagan Perhitungan Suara di Yogyakarta [Doc  AMP]

Yogyakarta - Indonesia kembali menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) yang ke sekian kalinya pada tanggal 9 Juli 2014 guna menentukan orang yang akan berkuasa di Indonesia, selama kurun waktu 5 tahun ke depan, untuk itu, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpres, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Pemerintah Indonesia dan jajaran TNI-POLRI telah menghimbau kepada seluruh elemen rakyat Indonesia untuk ikut memberikan suaranya dalam menentukan Presiden yang akan berkuasa di negara ini selama 5 tahun mendatang.

Namun seruan yang dikeluarkan oleh KPU, Pemerintah Indonesia dan TNI-POLRI ini, nampaknya tidak berarti apa-apa bagi Rakyat Papua, tak dan Mahasiswa Papua yang sedang kuliah di daerah Jawa - Bali. Jauh-jauh hari sebelum pergelaran Pileg dan Pilpres Indonesia, tokoh-tokoh Pejuang Papua justru lebih awal mengeluarkan pernyataan dan seruan kepada seluruh elemen Rakyat Papua untuk menggelar BOIKOT Pemilu Indonesia, di seluruh tanah Papua. Seruan Boikot yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Papua ini bukan tanpa alasan, selain untuk memperjelas status Politik Bangsa Papua yang terpisah dari Indonesia, seruan ini juga dikeluarkan guna memberikan tekanan kepada kolonial Indonesia yang masih terus menjajah dan menduduki Papua hingga saat ini.

Seruan Boiko yang dikeluarkan oleh tokoh-toko pejuang kemerdekaan West Papua ini pun mendapatkan respon positif dari hampir seluruh elemen rakyat Papua, namun dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengadakan Pemilu atau Penentuan Pendapat untuk menentukan pilihan, antara Indonesia atau Referendum Untuk WEST PAPUA, seperti yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang sedang kuliah di daerah Jawa - Bali, yang dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP].

Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di kota gudek ini, pada tanggal 9 juli 2014 jam 09:15, berkumpul di Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta, guna ikut menentukan pilihan mereka atas nasib Bangsa PAPUA ke depan. Kegiatan pemilihan yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] ini nampaknya mendapatkan perhatian yang sangat tinggi dari mahasiswa Papua yang ada di yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah Mahasiswa Papua yang hadir di lokasi pemilihan guna ikut memberikan suaranya untuk menentukan REVERENDUM or Indonesia. Karena banyaknya jumlah Mahasiswa yang hadir, kertas suara yang telah disiapkan oleh AMP tidak cukup, dan akhirnya mahasiswa yang tidak kebagian surat suara, hanya memberikan tanda tangan dukungan mereka saja.

Dari hasil penentuan pendapat yang dilakukan di Yogyakarta, 99% Mahasiswa Papua yang hadir menyatakan pendapat REFERENDUM bagi WEST PAPUA, dan hanya satu suara saja yang menyatakan mendukung Indonesia.

Dari hasil pemilihan atau penentuan yang diperoleh, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] bersepakat menyatakan bahwa mayoritas Rakyat PAPUA bersepakat untuk REFERENDUM bagi Bangsa PAPUA, dan untuk itu, AMP mendesak PBB untuk segera menggelar REFERENDUM di WEST PAPUA.

Tidak hanya di Yogyakarta, hal yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa Papua di beberapa kota seperti di Solo, Semarang, Bandung, Surabaya dan Bali. Selain itu di tanah Papua sendiri, Rakyat Papua dibawah koordinasi Parlemen Nasional West PAPUA (PNWP) menggelar hal yang sama pula. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun, menyebutkan bahwa mayorita rakyat Papua yang terlibat menyatakan pendapat yang sama, yaitu "REFERENDUM Bagi WEST PAPUA".

Read more

Teks Proklamasi Kemerdekaan West PAPUA

Setelah mendeklarasikan kemerdekaan West PAPUA, pada tanggal 1 Desember 1961, di Hollandia (Jayapura), bangsa Papua dibawah kepemimpinan Bigadier Generaal. Seth J. Rumkorem, membacakan proklamasi Kemerdekaan West Papua, pada tanggal 1 Juli 1971, bertempat di Victoria, Distrik Waris, Hollandia (Perbatasan West Papua - PNG ), yang saat ini dijadikan sebagai markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

Meskipun dibawa tekanan, teror dan intimidasi militer Indonesia saat itu, yang terus-menerus mengejar dan membunuh para pejuang kemerdekaan West Papua, namun Bigadier Generaal. Seth J. Rumkorem, bersama pasukannya berhasil membacakan teks proklamasi kemerdekaan West Papua, meski dalam keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan.

Berikut Teks PROKLAMASI yang dibacakan pada tanggal 1 Juli 1971

Read more

BOIKOT PILPRES RI Adalah HAK BANGSA PAPUA

Pelaksanaan Pemilihan Presiden Republik Indonesia, tinggal hitungan hari saja, dimana sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, Pilpres Indonesia akan digelar serentak pada tanggal 9-7-2014 mendatang. Dalam pergelaran Pilpres ini sendiri, hanya terdapat dua pasang calon yang diusung oleh masing-masing pastai koalisi, demi memperebutkan kekuasaan sebagai orang nomor satu dan dua di negara ini. Dua pasangan calon yang telah lolos verifikasi KPU inipun mulai menebarkan pesona mereka, dengan memberikan berbagai janji-janji manisnya kepada rakyat, agar rakyat mau memilih dan memenangkan mereka dalam pelaksanaan pilpres, pada tanggal 9 juli mendatang. Janji-janji manis yang diberikan oleh kedua bakal calon ini, tidak hanya mereka berikan kepada rakyat Indonesia di Jawa dan daerah lainnya saja, janji manis dalam kampanyepun diberikan oleh kedua bakal calon kepada rakyat Papua, dengan harapan bisa memperoleh suara yang maksimal dari rakyat Papua. 

Namun nampaknya janji-janji manis yang diberikan kedua bakal calon kepada rakyat Papua, tidak mendapatkan sambutan yang positif dari rakyat Papua, sebab dari pantauan dan hasil pendiskusian dengan beberapa tokoh masyarakat Papua, sebagian besar rakyat Papua lebih bersepakat untuk melakukan Boikot dan tidak ingin terlibat dalam pemilihan Presiden Indonesia. "Untuk apa kita ikut pemilu ? Dorang mau kasih janji yang manis seperti apapun, kami tidak mau ikut memilih, kita lebih baik Boikot saja, dan kita tuntut Papua Merdeka saja, tuan Benny Wenda di Inggris, serta TPN-PB, KNPB dan Organisasi Lain sudah bilang untuk boikot, jadi kita semua akan boikot Pemilu besok", tegas Wene, di Jayapura. 

Melihat rentetan sejarah pemaksaan Papua menjadi bagian dari Indonesia, yang jelas-jelas cacat hukum Internasional, dan penuh dengan kecurangan, serta dengan melihat berbagai macam rentetan penderitaan yang dialami oleh rakyat Papua, hingga saat ini, yang dilakukan oleh Indonesia lewat militer mereka di Papua, maka dengan demikian, Rakyat PAPUA sangat Ber-HAK untuk tidak terlibat dalam Pilres RI, dan Rakyat PAPUA sangat berhak untuk melakukan BOIKOT, demi mencapai tujuan Kemerdekaan Sejati Bagi Bangsa Papua.

Read more

Kutuk 51 Tahun Hari Anegsasi Papua, AMP Akan Gelar Aksi Gabungan Di Yogyakarta

Logo AMP dan Peta West Papua (PH)

Yogyakarta - setiap tahun, pada tanggal 1 Mei selalu diperingati selalu diperingati oleh para aktivis dan kaum buruh di berbagai negara di dunia sebagai "Hari Buruh Internasional", peringatan hari buruh ini selalu dilakukan dengan cara menggelar aksi secara besar-besaran, sehingga, setiap memasuki tanggal 1 mei, hampir setiap negara - negara di duni termaksud Indonesia, selalu memperketat pengamanan dengan menambahkan jumlah pasukan guna menjaga keberlangsungan aksi yang digelar oleh kaum buruh. Dengan penambahan jumlah pasukan oleh pemerintah, peringatan hari buruh yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Mei, hampir selalu berujung pada bentrokan antara aparan keamanan dan demonstran di berbagai negara.

Namun terlepas dari peringatan hari buruh yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Mei itu, ada sebuah sejarah buram lainnya yang juga jatuh pada tanggal 1 Mei 1963, yang dimana, peristiwa ini mengakibatkan Bangsa PAPUA harus terjerumus didalam Penjajahan Negara Republik Indonesia hingga saat ini. Peristiwa ini sering disebut dan diperingati oleh Indonesia sebagai hari kembalinya Irian Barat ke Indonesia, atau yang sering disebut sebagai hari Integrasi, Namun bagi Rakyat PAPUA 1 Mei bukanlah hari Integrasi, melainkan hari ANEGSASI, sebab Rakyat West PAPUA merasa tidak pernah menjadi bagian dari Negara Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, dan pada umumnya Rakyat West PAPUA pun tidak pernah bersepakat untuk bergabung dengan Indonesia. 

Untuk itu, Rakyat West PAPUA berpendapat bahwa 1 Mei bukanlah hari Integrasi, melainkan hari ANEGSASI, sebab umumnya Rakyat West PAPUA yang memiliki HAK atas Tanah PAPUA, tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembahasan status West PAPUA, selain itu, Rakyat West PAPUA pun merasa terpaksa harus bergabung dengan Indonesia, karena berada dibawah tekanan senjata militer Indonesia yang telah menggelar operasi militer di PAPUA, sejak dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Ir. Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961 hingga saat ini.

Keterlibatan PBB dan Amerika Serikat dalam memberikan kekuasaan administrasi atas West PAPUA kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, merupakan sejarah buram yang mengakibatkan Rakyat West PAPUA harus terus berjuang melawan Penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia, selain itu, keterlibatan PBB yang tidak netral dalam menangani status PAPUA, membuat Rakyat West PAPUA hingga saat ini, masih sangat meragukan kinerja sebuah lembaga Internasional seperti PBB ini. Dimana keputusan PBB dalam memberikan kekuasaan adminstrasi kepada Indonesia atas West PAPUA, lebih cenderung memihak kepada Indonesia atas dasar kepentingan Amerika Serikat sebagai negara Adidaya yang sangat memiliki pengaruh yang besar di PBB.

Dengan melihat rentetan sejarah buram, keterlibatan PBB dan Amerika Serikat, serta Belanda dalam memutuskan status West PAPUA, dan untuk mengutuk 51 tahun hari ANEGSASI Indonesia atas West PAPUA , maka Aliansi Mahasiswa PAPUA [ AMP ]Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta - Jawa Tengah, berencana untuk menggelar aksi gabungan pada : 

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Mei 2014

Waktu          : 08 : 00 WIB - Selesai

Bentuk Aksi    : Long Mach

Rute Aksi      : Asrama Mahasiswa PAPUA "KAMASAN I" - OKM Yogya

Titik Kumpul   : Asrama Mahasiswa PAPUA "KAMASAN I"

Thema Aksi     : HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI, SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA"

Read more

AMP Kembali Gelar Dikpol Ke-II Di Tahun 2014

Logo AMP

Setelah berhasil menggelar Pendidikan Politik (DIKPOL) di Kota Yogyakarta pada tanggal 7 hingga tanggal 9 Maret 2014, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kembali menggelar Pendidikan Politik (DIKPOL) di Kota Surakarta ( Solo), yang digelar pada tanggal 17 hingga 19 April 2014.

Pendidikan Politik (DIKPOL) yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] ini sendiri bertujuan untuk merekrut kader-kader baru serta memberikan pendalaman materi terkait Sejarah Perjuangan Rakyat Papua, Sejarah Gerakan Mahasiswa Papua, Prinsip-Prinsip Organisasi AMP, Manajemen Aksi, Serta Taktik dan Strategi Perjuangan Gerilya Kota, agar kader-kader yang baru direkrut ini menjadi seorang aktivis Mahasiswa Papua yang siap dan matang dalam memperjuangkan Hak-Hak Dasar Bangsa Papua.

Pendidikan Politik (DIKPOL) yang digelar di Kota Surakarta (Solo) ini sendiri, merupakan DIKPOL perdana, sebab pada tahun-tahun sebelumnya, Pendidikan Politik serupa belum pernah dilaksanakan di kota ini, dikarenakan jumlah kader-kader di kota ini belum memenuhi kuota minimal yang diharapkan. Namun pada kali tahun ini, AMP berhasil menggelar pendidikan Politik perdananya di kota Solo ini dengan jumlah kader-kader baru yang melebihi targetan awal, dan pelaksanaannyapun berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan rencana dan jadwal.

Dengan berhasil digelarnya DIKPOL AMP kali ini, Golo selaku Pimpinan Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Solo, berpesan kepada kader-kader baru AMP yang mengikuti DIKPOL ini, agar tetap eksis dalam memperjuangkan dan Menyuarakan Aspirasi Rakyat Papua dan terus berada dalam garis sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi AMP. Golo menambahkan bahwa, "saat ini situasi dan kondisi Rakyat Papua sedang berada dalam Kondisi tertekan akibat kekejaman dan kebrutalan aparat militer Indonesia (TNI-POLRI, untuk itu, hal ini merupakan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus Bangsa PAPUA yang sedang berada di kota Solo, untuk terus menyuarakan dan Memperjuangkan, serta mengkampanyekan situasi yang sedang terjadi di terhadap Rakyat PAPUA saat ini".

Dengan digelarnya DIKPOL yang diikuti oleh puluhan kader-kader baru AMP ini, maka bertambah pula jumlah amunisi baru dalam memperjuangkan Kemerdekaan WEST PAPUA.

Read more

Renungan "Penderitaan Rakyat Papua"

Sebelum hadir bangsa-bangsa asing dari luar yang menginginkan kekayaan SDA Papua, keberadaan penduduk pribumi (asli) negeri ini telah ribuan tahun berdiam dengan menikmati sepuasnya hasil hutan, dusun sagu, hewan buruan dan hasil laut, termasuk menghirup udara kebebasan yang diberikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Namun dengan hadinrya bangsa-bangsa asing penakluk (conqueror) dan penjajah (colonial) yang tergiur SDA Papua, maka sejak itulah dimulainya fase penindasan dan penderitaan berkepanjangan bagi Rakyat Bangsa Papua hingga hari ini. Sejak awal orang Papua dianggap sebagai manusia “primitif” dan terbelakang sehingga tidak layak menjadi bangsa merdeka (memiliki negara sendiri).

Dengan begitu, berbagai upaya konspirasi dilakukan dengan latar belakang kepentingan ekonomi, imperialisme dan kepentingan geo politik dunia untuk menguasai wilayah Papua. Seakan-akan negeri ini tidak bertuan sehingga layak menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Karena itu, sejak awal wilayah Papua tidak luput dari skenario politik global dan konspirasi yang saat itu melibatkan PBB, Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Indonesia. Dengan jalan itu, wilayah Papua lalu dianeksasi melalui invasi militer yang dinamakan Operasi Mandala 1962 dan berbagai operasi militer ikutan di awal 1960-an, hingga rekayasa pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Sewaktu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rakyat Papua tidak punya ruang sedikit pun untuk memperjuangkan hak-haknya di jaman orde baru. Keinginan itu seakan terkubur dalam-dalam oleh pendudukan (okupasi) Indonesia. Sebab sebelum dan sesudah pelaksanaan Pepera 1969, Pemerintah Indonesia dengan kaki tangan militernya gencar melakukan operasi-operasi tumpas terhadap orang Papua yang dinilai anti Indonesia. Hasil rekayasa Pepera 1969 yang menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia telah menjadi semacam “surat ijin” untuk membantai, menangkap, memenjarakan, menyiksa, dan membungkam suara rakyat Papua.

Banyak orang Papua yang terlibat aktivitas OPM atau yang dicurigai mendukung gerakan ini telah menjadi korban pembantaian operasi militer Indonesia. Tidak sedikit yang ditembak mati di tempat, ditangkap, disiksa hingga mati dalam penjara atau diculik dan dibunuh. Ketika ada rakyat Papua yang hendak memperjuangkan hak-haknya, identitas kePapua-an, termasuk jika menentang eksploitasi besar-besaran atas SDA mereka oleh Pemerintah Indonesia bersama antek-antek kapitalis, maka dengan mudah Pemerintah RI mengaitkannya sebagai tindakan separatis, makar dan OPM. Akibatnya, rakyat Papua harus berhadapan langsung dengan moncong senjata, peluru, sangkur hingga dipenjarakan aparat kemanan Indonesia (TNI/Polri).

Situasi ini tentu menimbulkan trauma berkepanjangan dan rasa frustasi yang amat mendalam hingga hari ini. Pelapor khusus PBB (United Nations/UN) untuk bidang anti penyiksaan, Dr. Manfred Noak pada 2006 lalu pernah melaporkan bahwa kurang lebih 800.000 orang Papua telah menjadi korban pembantaian militer Indonesia sejak 1963. Tapi jumlah itu belum termasuk korban yang mayatnya tidak diketahui atau pun yang dibunuh secara misterius oleh militer Indonesia. Kini status Otonomi Khusus memang telah diberikan Pemerintah Indonesia bagi wilayah Papua. Lantas ini seolah-olah menjadi penawar untuk mengobati luka-luka penderitaan dan kepedihan mendalam yang telah dirasakan Rakyat Bangsa Papua selama bertahun-tahun.

Namun ketika kebijakan ini diterapkan selama 10 tahun lebih (sejak berlaku 2002 silam), malahan tidak memberi harapan berarti bagi Rakyat Bangsa Papua yang sejak lama dipaksa menjadi bagian NKRI selama hampir 50 tahun. Tampak bahwa selama puluhan tahun (sejak 1963), strategi dan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua lebih banyak di dominasi oleh kebijakan dan pendekatan politik, ketimbang pendekatan-pendekatan kesejahteraan. Kini tidak diragukan lagi bahwa Otonomi Khusus sedang menjadi jalan masuk peminggiran (marginalisasi) hingga pemusnahan etnis (genocide or etnic cleansing) secara sistematis terhadap Rakyat Bangsa Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting di Tanahnya sendiri.

Dengan demikian, melalui spirit ‘One People One Soul,’ atau Satu Rakyat Satu Jiwa, yang telah diwariskan para pejuang Papua terdahulu, telah menjadi pendorong utama rekonsiliasi terwujudnya persatuan nasional Rakyat Bangsa Papua untuk melawan ketikadilan dan penindasan. Wujud persatuan itu telah melahirkan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (KNPBP) atau West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL). Proses ini juga telah mendorong rekonsiliasi sejumlah komponen Rakyat Bangsa Papua guna menggalang tercapainya persatuan nasional Papua Barat yang memiliki kesadaran kolektif akan identitas sebagai sebuah bangsa yang berasal dari rumpun Melanesia demi pencapaian cita-cita perjuangan. (Hagana Marxzioni/KPP Garda-P)

Oleh : Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]

Read more

Lirik Lagu Darah Juang [ Aliansi Mahasiswa Papua ]

Darah Juang [AMP]

Di...Sini.... Diatas Tanah Ini....

Kami Berjuang... Demi Harga Diri Kami...

Bersama Kebenaran Sejarah... Sang Bintang Kejora...

Kami Kan Terus... Berjuang....

Tak Peduli Jumlah Kami Sedikit....

Karena Jumlah Bukanlah Ukuran...

     Tak Peduli Dimana Kami Berada....

Kami Akan Terus Berjuang....

Sampai Kapanpun... Dan Dimanapun...

Berjuang Sampai PAPUA MERDEKA...!

Klik Disini Untuk Dengarkan Lagunya

Read more

PT. Freeport Sumber Duka Bagi Rakyat Papua

Areal Tembagapura Papua (ils)

Papua merupakan sebuah pulau yang terkenal kaya akan kekayaan alamnya, yang mengakibatkan Pulau Papua menjadi rebutan perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco dan beberapa perusahaan lain dari negara-negara kapitalis dan imprealis yang berlomba-lomba untuk menanamkan modal (ber-investasi) di tanah Papua. Ketertarikan negara-negara kapitalis dan imprealis untuk menguasai wilayah Papua sendiri menjadi sebuah babak baru dari sejarah Bangsa Papua, yang mengakibatkan rakyat Papua yang memiliki Hak atas tanah Papua ini, harus menjadi korban atas keserakahan dan kerakusan negara-negara kapitalis/inprealis dan antek-anteknya yang berusaha dengan segalah macam cara mereka untuk menguasai tanah Papua. Namun dari semua perusahaan-perusahaan asing yang ada di Papua, penulis lebih tertarik untuk membahas terkait keberadaan PT. Freeport di Papua yang terus menerus menimbulkan konflik sosial di masyarakat adat setempat yang merupakan pemilik hak ulayat atas wilayah yang menjadi di eksplorasi oleh PT. Freeport ini.

Untuk itu, sebelum melangkah lebih jauh terkait masuknya perusahaan-perusahaan asing di Papua, penulis berfikir alangkah baiknya memaparkan secara singkat sejarah awal terkuaknya kandungan kekayaan alam yang melimpah di Papua dan sejarah masuknya PT. Freeport terlebih dahulu.

• Sejarah Singkat Terkuaknya Kekayaan Alam di Papua dan Masuknya PT. Freeport di Papua

Pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta dari Belanda Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yang konon kabarnya ada di Tanah Papua.

Catatan pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari Kapten Johan Carstensz yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya Aernem dan Pera ke “selatan” pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan Tanah Papua, tiba-tiba jauh di - pedalaman melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari 1623 tentang suatu pegungungan yang “teramat tingginya” yang pada bagian-bagiannya tertutup oleh salju. –Catatan Carsztensz ini menjadi cemoohan kawan-kawannya yang menganggap Carstensz hanya berkhayal.

Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju.

Beberapa ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. HA.Lorentz dan Kapten A. Franzen Henderschee. Semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak Wilhelmina (Puncak Sudirman sekarang) pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorentz belakangan diabadikan untuk nama Taman Nasional Lorentz di wilayah suku Asmat di pantai selatan.

Pada pertengahan tahun tiga puluhan, dua pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak NNGPM yang merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Cartensz. Petualangan mereka kemudian menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian.

Pada tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya serta melakukan penilaian. {Sejarah]

Hasil penelitian dan analisa dari berbatuan yang diambil dari Ertsberg ini menjadi sebuah data awal bagi Freeport untuk melakukan ekplorasi di tanah Papua, namun PT. Freeport yang merupakan perusahaan milik Amerika mengalami jalan buntu untuk masuk melakukan ekplorasi di Papua, karena pada saat itu, Papua masih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Belanda yang juga merupakan sekutu Amerika. Namun  seiring dengan berjalanya waktu kekuasaan Belanda atas Papua diusik Indonesia. 

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari jajahan Belanda pada tanggal 17 agustus 1945, namun belanda baru mengakuinya empat tahun kemudian (1949) setelah melancarkan agresi militer II Belanda pada tanggal 19-12-1948. Dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno yang saat itu merupakan Presiden Indonesia mulai melancarkan klaimnya atas wilaya Papua dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan rasional diantaranya ; Soekarno mengklaim Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan 1).alasan Papua merupakan bagian dari kerajaan Tidore yang merupakan kerajaan yang pernah ditahlukan oleh Gadjah Mada, namun hal itu tidak dapat dibuktikan hingga saat ini. 2).Papua merupakan bagian dari jajahan Hindia-Beelanda, padahal jelas-jelas pada pembacaan Proklamasi Indonesia telah menyatakan bahwa batasan wilayahnya hanyalah dari Sabang sampai Ambon saja, dan hal itu juga dipertegas oleh Drs. Moh. Hatta yang merupakan wakil Presiden dan ketua delegasi Indonesia dalam Konfrensi Meja Bundar di Denhag Belanda, dan beberapa alasan lainnya.

Namun menurut penulis, Alasan paling mungkin yang menjadi dasar Soekarno melakukan pengklaiman atas Papua ialah persoalan Ekonomi dan Politik Indonesia saat itu, selain dari itu, Soekarno yang anti imperialisme barat ingin menghalau bangsa barat yang masih berkoloni di sekitar Indonesia (ingat: "Ganyang Malaysia"), termasuk Papua Barat. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa Nederlands Nieuw Gu- inea (Papua Barat) akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menyerang kembali Indonesia (ingat: aksi militer Belanda yang kedua 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI), maka Soekarno bersikeras untuk mengklaim Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan menghalalkan cara-caranya. {Sejarah}

Soekarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet di dalam usahanya menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerah- kan Papua Barat ke tangan RI. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam blok Komunis, karena Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang sangat anti imperialisme barat dan dengan jelas lebih cenderung pro blok Timor. Pemerintah AS ingin mencegah kemungkinan yang akan terjadi dengan memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan RI.5   

Pemerintah AS di samping menekan pemerintah Belanda, berusaha mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke Washington (AS) pada tahun 1961 dan pada tahun 1962 utusan pribadi presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan AS tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat. Untuk mengelabuhi mata dunia bahwa proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian salah diterjemahkan oleh pemerintah RI sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969. Menurut Perjanjian New York, rakyat Papua Barat harus bebas memilih apakah mereka ingin merdeka sendiri. 

  

Pada tanggal 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) mengambil alih kekuasaan administratif di Papua Barat dari pemerintah Belanda, dan sebelum tepat satu tahun UNTEA di Papua, UNTEA menyerahkan kekuasaan administratif Papua kepada Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963, yang dikatakan orang Indonesia sebagai hari Integrasi, namun rakyat Papua mengagap itu sebagai hari ANEGSASI. 

Dengan berjannya waktu, Amerika menilai Soekarno akan mengingkari janjinnya, maka Amerika saat itu berupanya mengadu domba Indonesia dengan isu Komunis, yang akhirnya Amerika dengan mengandalkan Soeharto, yang saat itu adalah Kasad Angkatan Darat Indonesia yang juga memiliki emosi terpendam terhadap pimpinan-pimpinan Indonesia dan jendral-jendral saat itu untuk melakukan pembusukan-pembusukan kepada para pemimpin Indonesia dengan bantuan CIA dan melakukan penggulingan, lewat pebantaian terhadap sembilan jendral yang dikenal dengan peristiwa G 30 S/PKI yang meledak pada tanggal 1 Oktober 1965.

Akhirnya pada tanggal 11 maret 1966, Jendral Soeharto mendapatkan surat yang terkenal dengan nama "SUPERSEMAR" untuk memulihkan stabilitas, keamanan dan ketertiban di Indonesia saat itu yang sedang kacau-balau. Karena situasi yang semakin memburuk paska G30S/PKI, akhirnya sidang istimewah MPRS pada bulan maret 1967, memutuskan dan mengukuhkan Soeharto menjadi Presiden ke II Indonesia. 

Setelah dikukuhkan, Di awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah di awal era Soeharto segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967)yang jelas memberi peluang bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Melihat peluang yang diberikan Soeharto, Pimpinan tertinggi Freeport di masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Beliau bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari Indonesia untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967, padahal saat itu Papua belum sah menjadi bagian dari Indonesia, sebab pelaksanaan Penenruan Pendapat Rakyat (PEPERA) sendiri baru dilaksanakan dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969 dan juga dalam pelaksanaan kontrak karya, rakyat Papua yang menjadi pemilik hak ulayat atas wilayah eksplorasi PT. Freeport sendiri tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kontrak karya yang dilakukan.

Dengan melihat berbagai macam kejanggalan yang terjadi atas masuknya PT. Freeport pada tahun 1967(2 tahun sebelum PEPERA), maka sudah sangat layak dan patut dicurigai bahwa masuknya Freeport ke Papua sendiri telah memberikan keyakinan bahwa Indonesia akan tetap menguasai Papua, sebab PT. Freeport merupakan perusahaan terbesar milik Amerika yang secara otomatis Amerika akan membantu Indonesia untuk menguasai Papua.

Dan kecurigaan atas akan adanya kecurangan dalam pelaksanaan PEPERA sendiri sebenarnya sudah dapat tercium sejak Amerika mendekati Indonesia dan menekan Belanda untuk angkat kaki dari Papua, serta dengan didaftakannya permasalahaan Papua ke dalam PBB oleh Amerika, agar terlihat pencaplokan ini berjalan sesuai dengan standar Internasional. Selain itu, pelaksanaan PEPERA sendiri tidak berjalan sesuai ketentuan Internasional yang mengharuskan seluruh Rakyat Papua untuk dapat menentukan pilihan mereka masing-masing, namun nyatanya pelaksanaannya dibuat sistem keterwakilan dengan cara menyeleksi dan mendidik orang-orang yang ditunjuk, dan hal itupun dilakukan dibawa todongan senjata.

• PT. Freeport Sumber Konflik !

Awal dilaksanakannya kontrak karya PT. Freeport pada tahun 1967, di awal tahun Soeharto menjadi presiden Indonesia ke-II saja telah menimbulkan suatu dilema dan tanda tanya ditinggkatan rakyat Papua dan kalangan internasional, sebab bagaimana mungkin bisa memberikan kebebasan kepada PT. Freeport untuk melakukan eksplorasi di Papua (Tembagapura), sedangkan kontrak karya itu sendiri dilaksanakan dua tahun lebih awal (1967) sebelum pelaksanaan PEPERA pada tahun 1969 sesuai dengan ketentuan Internasional pada tanggal 15 Agustus 1962, yang dikenal dengan "New York Agreement".

Meskipun masuk dengan penuh dilema dan pertentangan serta tanda tanya, PT. Freeport tetap saja melakukan eksplorasi di Papua sejak 1967, dan yang sangat menyakitkan hati rakyat Papua adalah, dengan masuknya Freeport 2 tahun lebih awal ke Papua, maka inilah yang menjadi alasan utama Amerika mendukung Papua menjadi bagian dari Indonesia, dan Akhirnya Amerikapun memenuhi janji mereka dengan memenangkan Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA. Meskipun terdapat kecurangan dan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan PBB, namun kelihatannya Amerikan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding PBB, hal itu terbukti dengan kehadiran utusan PBB yang tidak terlalu mempersoalkan pelalsanaan PEPERA yang jelas-jelas catat hukum Internasional.

Seiring berjalannya waktu, duku yang ditimbulkan PT. Freeport itu tidak hanya terjadi pada saat proses masuknya saja, namun dalam perjalanannya melakukan eksplorasi di Papua (Tembagapura), Freeport selalu saja menciptakan duka dan mala petaka bagi masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah yang sedang dieksplorasi tersebut. PT. Freeport selalu menggunakan kekuatan militer Indonesia dalam menghadapi rakayat yang menuntut hak-hak mereka atas tanah mereka, dengan membayar aparat militer dan mempersenjatai mereka (TNI-POLRI), Freeport selalu saja melakukan pembiaran kepada militer untuk melukai dan bahkan membunuh Rakyat lokal yang mendekati areal pertambangan dengan menyatakan mereka (rakyat) ini sebagai pencuri,dan pengganggu keamanan dikawasan Freeport.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Freeport ini mendapatkan perhatian serius dari para aktivis penggiat HAM dibelahan dunia, dan akhirnya, Freeport berfikir untuk menggunakan cara lain untuk menyikapi aspirasi rakyat lokal, dengan wadah Lembaga Masyarakat dari tujuh suku yang daerahnya dieksplorasi Freeport, namun hal ini ternyata hanyalah akal-akalan Freeport untuk meredam aspirasi rakyat Papua dari tujuh suku yang ada.

Bersambung.........

Referensi :http://id.wikipedia.org

          :www.library.ohiou.edu

Read more