Matangkan Pembacaan Dan Matangkan Persiapan Sebelum Hari H

Pasca pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan I Yogyakarta, oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) berserta organisasi kemasyarakatan ( ormas ) yang diback up oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada 15-17 Juli 2016 lalu, tindakan represif dan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat kepolisian RI beserta ormas terhadap mahasiswa Papua di berbagai kota di luar Papua semakin menjadi-jadi. Berbagai ormas di berbagai kota di mulai gencar melancarkan propaganda-propaganda profokatif ditempat-tempat umum, dengan menempelkan spanduk, poster dan baliho bernada kecaman terhadap mahasiswa Papua yang melakukan aksi damai menuntut diberikannya Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua.

Selain itu, aparat kepolisian dari satuan lalu lintas, dengan sangat diskriminatif, melakukan sweeping atas kendaraan bermotor milik mahasiswa Papua diberbagai kota. Dimana sweeping dilakukan dititik-titik yang biasanya dilalui mahasiswa Papua, lalu ketika kedapatan ada orang Papua yang lewat, Polisi langsung mencegat dan menghentikan kendaraan mereka sedangkan para pengendara yang bukan orang Papua dibiarkan lewat begitu saja oleh aparat.

Situasi semakin parah pasca dikeluarkannya stateman terkait "Separatis" oleh Sri Sultan Hamoengku Buwono X selaku Gubernur dan juga raja keraton Yogyakarta, pada tanggal 19 Juli 2016, seakan mendapatkan legalitas dari seorang gubernur yang juga raja, dan diakui oleh sebagian masyarakat jawa, tindakan represif aparat semakin menjadi-jadi, aparat kepolisian, khususnya satuan lalu lintas semakin gencar melancarkan razia ditempat-tempat umum, yang dikhususkan kepada pengendara kendaraan asal Papua. Akibar razia sewenang-wenang yang dilakukan oleh kepolisian Yogyakarta, puluhan kendaraan milik mahasiswa Papua diangkut dan diamankan di Polda dan Polresta Yogyakarta, hingga saat ini. Meski para pemilik kendaraan telah membayarkan denda dari hasil sidang tipiring yang dilalui dipengadilan, namun tetap saja kendaraan milik para mahasiswa Papua ini urung dikembalikan kepada pemilik kendaraan, dengan berbagai macam alasan yang sangat tidak masuk akal dan diskriminatif.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Polisi pasca stateman Sri Sultan HB X, Ormas di Yogyakarta justru semakin gencar menebarkan propaganda-propaganda profokatif, kali ini tidak hanya di Yogyakarta, tetapi justru merembet ke berbagai kota di pulau Jawa dan Sulawesi. Berbagai Poster, spanduk, baliho dipampang dimana-mana, dan bahkan tak tanggung-tanggung, kelompok ormas ini menebarkan ancaman kepada mahasiswa Papua diberbagai tempat, seperti yang terjadi di Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, Bandung, Surabaya dan Makasar. Beberapa mahasiswa Papua dikejar menggunakan kendaraan roda 2 pada malam hari dan beberapa lainnya disenggol hingga mengalami kecelakaan.

Melihat realita yang ada di berbagai kota di luar Papua, dan dengan berkaca dari pengalaman aksi damai yang digelar oleh rakyat Papua yang dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] pada tanggal 1 Desember 2015 silam di Jakarta, maka sangat perlu dan sangat penting bagi segenap elemen rakyat Papua di luar Papua, terlebih khusus di Jawa dan Bali untuk lebih mematangkan pembacaan dan mengikuti dinamika politik West Papua khususnya yang berkembang di kawasan regional saat ini guna mengambil sikap dan tindakan yang tepat dalam momentum perayaan HUT Kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 2016 mendatang.

Beberapa hal yang menurut saya harus dipersiapkan oleh segenap elemen rakyat Papua yang hendak merayakan HUT Kemerdekaan West Papua di kota-kota kolonial, jauh-jauh hari sebelum hari H adalah :

1. Melakukan Pembacaan dan Pemetaan Terkait Dinamikan Politik Secara Matang dan Maksimal di Berbagai Kota Sebelum Hari H.

2. Jika Perayaan Secara Terpusat, Maksimalkan Tim Advokasi Secepatnya

3. Menyiapkan Setidaknya Satu Orang Kawan Yang Siap Menjadi Penjamin dan Penanggung Jawab, Dengan Konsekuensi Harus Di Tahan

4.Pematangan Setingan Aksi Dilakukan Setidaknya Satu Minggu Sebelum Hari H dan Dilakukan Diluar Kota Titik Aksi

5. Mendata dan Memastikan Secara Pasti dan Jelas, Segenap Elemen Yang Akan Terlibat Dalam Perayaan HUT Kemerdekaan West Papua.

Sekian sedikit gambaran situasi kota-kota diluar Papua yang bisa digambarkan dalam bebrapa bulang terakhir, serta beberapa hal yang saya sarankan untuk dapat dipersiapkan, sebelum perayaan HUT Kemerdekaan West Papua, 1 Desember 2016 mendatang.

Salam Juang dan Selamat Menyambut dan Merayakan Hari Kemerdekaan West Papua 1 Desember 2016. [rk]

Read more

Rakyat PAPUA Harus Tetap Fokus Pada Agenda MSG

Pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota resmi Melanesia Spearhead Group (MSG) atas aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), sebagai wadah representatif rakyat Papua, akan secara resmi dibahas dalam KTT MSG yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Juni 2015 mendatang, di Honiara, Solomon Island. Pembahasan status West Papua yang pada awalnya direncakankan pada 21 Mei 2015 lalu, mengalami penundaan, dikarenakan pimpinan dari PNG dan Viji yang tidak dapat hadir, karena melakukan pertemuan tertutup dengan Indonesia di Jepang, yang dimana pertemuan tertutup tersebut terindikasi dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk menggagalkan upaya ULMWP menjadi anggota MSG, yang akhirnya berdampak pada terjadinya penundaan pembahasan dan putusan status West Papua sebagai anggota MSG, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indonesia nampaknya tidak pernah menyerah untuk menggagalkan seluruh upaya yang dilakukan oleh para diplomat West Papua, di tingkat Internasional, Indonesia dengan gencar-gencarnya melakukan pendekatan dengan pimpinan-pimpinan negara Melanesia seperti PNG dan Viji, guna meyakinkan mereka bahwa Papua merupakan bagian Integral Indonesia, sehingga yang semestinya masuk menjadi bagian dari MSG adalah Indonesia, sebab Indonesia memiliki 5 provinsi yang merupakan bagian dari rumpun melanesia. Untuk lebih meyakinkan dan juga meluluhkan hati para pimpinan PNG dan Viji, Indonesia kembali menggunakan cara licik merekan yaitu dengan menggunakan Politik Uang, dimana Indonesia memberikan sejumlah uang kepada PNG dan Viji dengan alasan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman dan juga merupakan bentuk dari kerja sama bilateral dalam bidang pembangunan ekonomi.

Dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, nampaknya Indonesia sedikit berhasil mempengaruhi ke dua negara ini (PNG dan Viji), dimana dalam pernyataan resminya di media-media pasifik, Perdana Menteri Viji secara tegas menyatakan sikap mendukung Indonesia menjadi anggota MSG, hal senadapun dilontarkan oleh PM PMG, meskipun tidak secara terang-terangan. Namun pernyataan kedua PM, baik Viji dan PNG justru dikecam oleh berbagai politisi di negara-negara melanesia, dimana secara beramai-ramai, berbagai politisi dari partai oposisi mengeluarkan pernyataan bahwa, jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, maka Indonesia silahkan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di MSG, pernyataan lebih keras dilontarkan oleh pemimpin partai oposisi Viji, dimana dengan tegas ia menyatakan bahwa "tidak ada alasan bagi MSG untuk menolak atau tidak menerima West Papua sebagai anggota dari MSG, sebab West Papua adalah bagian dari wilayah Melanesia yang masih di jajah hingga saat ini, dan MSG pun didirikan dengan tujuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Melanesia dari penjajahan,sehingga MSG wajib menerima West  Papua sebagai anggota MSG, jika tidak MSG dibubarkan saja". tegas pimpinan partai oposisi Viji, seperti yang dirilis oleh media-media pasific.

Selain itu, Perdana Menteri Solomon Island, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan mendukung West Papua menjadi anggota MSG, serta juga dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan memimpin jalannya sidang putusan status West Papua di MSG, dan menyatakan bahwa pelasanaan sidang akan dilakukan secara kolektif, sehingga terkait hak vetto tidak akan berlaku dalam sidang. Dengan penegasan yang dikeluarkan oleh PM Solomon Island, tentunya kami rakya West Papua bisa sedikit bernafas legah, sebab hak vetto tidak akan berlaku dalam putusan status West Papua, yang berarti PNG dan Viji sebagai pemilik hak Vetto di MSG, tidak dapat melakukan intervensi secara berlebihan untuk menguntungkan Indonesia, sebab dalam keanggotaan MSG, hanya Viji dan MSG saja yang memiliki hak vetto. Dan juga seandainya dilakukan votting, kemungkinan West Papua menjadi anggota MSG itu sangatlah mungkin terjadi, sebab West Papua memiliki 3 suara, yaitu Vanuatu, Kanaki dan Solomon Island sebagai tuan rumah.

Melihat kondisi ini, Indonesia mencoba untuk membangun komunikasinya dengan Mentri Luar Negeri Vanuatu, agar bisa mempengaruhi Vanuatu untuk mendukung Indonesia dalam sidang MSG yang akan mulai digelar pada tanggal 18 Juni mendatang, namun pendekatan tersebut tercium oleh Perdana Mentri Vanuatu, yang akhirnya secara tegas memberhentikan atau memecat Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan menggantikannya dengan Menlu yang baru, dan kemudian mengeluarkan pernyataan tegas kepada media bahwa, fokus utama Menlu Vanuatu yang baru adalah mendukung West Papua menjadi anggota MSG, dan mendukung kemerdekaan West Papua. Hal tersebut dilakukan oleh PM Vanuatu, sebagai bentuk konsistensi yang Vanuatu dalam mendukung perjuangan Kemerdekaan West Papua dari cengkraman kolonial Indonesia.

Dengan melihat kondisi ini, Indonesia tentu sangat kuatir, sebab sidang tahunan MSG yang akan digelar tanggal 18 hingga 24 Juni mendatang, sangat memungkinkan untuk West Papua menjadi bagian dari anggota MSG, selain itu, pergerakan massa rakyat Papua di Papua dan luar Papua, serta pergerakan massa rakyat Melanesia dan Internasional yang mendukung West Papua menjadi bagian dari MSG, akan sangat mempengaruhi putusan KTT MSG, sehingga untuk mengalihkan perhatian rakyat West Papua dan Internasional akan keberlangsungan sidang tahunan MSG yang akan membahas status West Papua, Indonesia mulai melakukan pengalihan isu dengan berbagai macam cara, guna memecah kosentrasi rakyat Papua. Dimana seperti kita ketahui bersama, dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Indonesia menyebarkan isu bohongnya lewat media bahwa Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), mengeluarkan ancaman perang kepada Indonesia. Isu tersebut menjadi isu hangat selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu, namun karena tidak berhasil mempengaruhi kosentrasi rakyat Papua, Indonesia mulai kembali melakukan setingan baru, dengan menciptakan konflik horisontal antara rakyat sipil dan rakyat sipil, seperti yang terjadi kemarin(09/06/15-red), di kompleks perumahan Organda Padang Bulan, Jayapura. Dimana Indonesia lewat intelejen dan kepolisian dan TNI, berhasil menciptakan konflik ini, yang kemudian memanfaatkan situasi konflik ini, sebagai alasan untuk menurunkan pasukan dalam jumlah yang banyak, dengan persenjataan lengkap di lokasi kejadian.

Jika kita telusuri secara seksama, sebenarnya asal mula terjadinya konflik antara warga di perumahan Organda kemarin, sebenarnya berawal dari hal yang sangat sepele, namun karena hal ini telah diseting sedemikian rupa oleh militer Indonesia, lewat Intelejennya, maka hal ini dibuat menjadi besar guna mengalihkan perhatian rakyat Papua yang sedang fokus dengan agenda West Papua di MSG. Selain itu, tempat kejadian bentrok, merupakan basis sektor dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan juga sangat dekat dengan titik dimana massa rakyat Papua berkumpul, ketika hendak menggelar aksi damai, sehingga sangat jelas sekali bahwa hal ini merupakan bagian dari setingan yang dilakukan Indonesia lewat BIN, TNI dan Polri yang ada di Papua, guna mengalihkan kosentrasi rakyat Papua.

Dengan melihat perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat West Papua di luar negeri, dan sikap para pimpinan negara-negara Melanesia, serta juga dengan banyaknya dukungan dari rakyat Melanesia dan dunia Internasional kepada West Papua untuk menjadi anggota MSG, maka diinformasikan dan diserukan kepada seluruh elemen rakyat West Papua yang berada di mana saja, dan khususnya yang berada di Tanah Air Wet PAPUA, agar tetap tenang dan fokus pada agenda bersama, guna mendorong West PAPUA, menjadi anggota MSG. Rakyat PAPUA tidak perlu terprovokasi dengan upaya apapun yang dilakukan oleh Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang sangat licik, dan sudah pasti Indonesia akan menghalalkan segalah macam cara untuk memecah bela persatuan rakyat PAPUA, guna menggagalkan agenda West PAPUA yang sudah berada di ujung tanduk.

"West PAPUA 1 Dalam ULMWP, Menuju MSG"

Read more

Indonesia Bukan Negara Demokrasi

Tindakan brutal dan membabi buta yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua, dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Rakyat Papua pada tanggal 01 Mei 2015, di beberapa daerah di Papua, menunjukan wajah asli Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia selalu mengklaim diri sebagai negara demokrasi, namun nyatanya, hal itu tidak terbukti di Papua, Indonesia selalu menggunakan tindakan-tindakan yang anti demokrasi dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Rakyat Papua dan aktivis pro Demokrasi yang ada di Papua.

Pada hari ini 1 Mei 2015,  ketika Rakyat Papua menggelar aksi serentak di seluruh tanah Papua dan di daerah-daerah lain di luar Papua, untuk menolak dan mengutuk Aneksasi West Papua oleh Indonesia yang dilakukan pada 1 Mei 1963, kepolisian dan aparat gabungan lainnya melakukan penangkapan, pembubaran aksi dan penganiayaan terhadap ratusan aktivis pro demokrasi yang ada di Papua. Dimana, dari informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa, merkipun surat pemberitahuan telah diberikan kepada kepolisian Indonesia daerah Papua jauh-jauh hari sebelum menggelar aksi, namun kepolisian Indonesia tidak memberikan ijin untuk menggelar aksi damai tersebut dan justru mengancam akan membubarkan secara paksa setiap massa yang melakukan aksi pada tanggal 01 mei 2015.

Dan betul saja, ancaman pembubaran aksi yang dikeluarkan oleh kepolisian itu terjadi, dimana kepolisian RI daerah Merauke, pada taanggal 01 mei 2015, pukul 01:00 WP, melakukan penggeledahan di sekretariat PRD menangkap 16 aktivis KNPB dan PRD wilayah Merauke, yang saat itu sedang mempersiapkan kebutuhan untuk aksi. Penangkapan, dan pembubaran massa aksi oleh kepolisisan dan aparat gabungan lainnya, juga dilakukan oleh Indonesia di Kota Jayapura, dimana pada pukul 10:30 WP, ketika massa sedang berkumpul untuk menggelar aksi damai, kepolisian datang lalu membubarkan massa aksi lalu menangkap 50 anggota KNPB, GEMPAR dar Rakyat Papua yang terlibat dalam massa aksi saat itu, selain itu di Nabire diinformasikan bahwa pada malam tanggal 30 April 2015, 5 orang rakyat sipil ditembak oleh Militer Indonesia hingga tewas, serta membubarkan aksi massa yang digelar pada tanggal 01 mei 2015 di Nabire.

Tidak hanya Merauke, Jayapura dan Nabire, dibeberapa kota lain seperti di Kaimana, diinformasikan bahwa 2 orang anggota KNPB ditangkap oleh kepolisian Indonesia saat menggelar aksi damai, di Manokwari 16 aktivis Mahasiswa dan KNPB ditangkap dan dianiaya. Selain itu di Timika, Sorong dan Fakfak juga diinformasikan bahwa sejumlah aktivis dan massa aksi ditangkap oleh kepolisian setempat.

Tidakan pengkapan yang dilakukan oleh kepolisian RI tidak hanya terjadi di tanah Papua, di kota Surabaya, setidaknya ada 3 aktivis mahasiswa Papua dari Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Kota Surabayapun juga ikut ditangkap saat menggelar aksi mengutuk Anegsasi Papua oleh Indonesia pada 01 Mei 1963. Ke tiga aktivis mahasiswa ini ditangkap dengan alasan membentangkan poster Bendera Bintang Kejora, saat menggelar aksi di Surabaya. Namun kemudian, ke 3 aktivis Mahasiswa Papua ini kembali dibebaskan oleh kepolisian RI daerah Surabaya, setelah menahan merekan selama 1 Jam.

Melihat kondisi nyata yang terjadi di Papua, dan untuk menyikapi pembungkaman, penangkapan, dan penganiayaan  yang dilakukan oleh Inonesia oleh kepolisiannya, maka Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta dan Solo bermaksud untuk kembali menggelar aksi damai pada hari  Sabtu, 02 Mei 2015, bertempat di Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta, untuk itu kami menghimbau dan menyeruhkan kepada seluruh Mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta, untuk dapat ikut terlibat dalam aksi damai besok.(rk)

Read more

Pimpinan TPN-WP Lanny Jaya Nyatakan Tidak Ada Anggotanya Yang Gugur Dalam Kontak Senjata Kemarin

Papua - Pihak militer Indonesia (TNI-POLRI) dalam keonfrensi persnya, kemarin (Jumat,01/08/14-red) mengklaim telah menembak mati lima orang anggota Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP), dalam kontak senja yang terjadi kemarin di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, seperti yang diberitakan oleh sejumlah media nasional Indonesia.

Namun pernyataan petinggi TNI-POLRI di Papua itu, dibantah oleh Pimpinan TPN-WP wilayah Lanny Jaya Enden Wanimbo, seperti yang diberitakan oleh www.papuapost.com. Dimana dalam pernyataannya, Pimpinan TPN-WP wilayah Lannya Jaya menyatakan dengan tegas bahwa, tidak ada satu orangpun dari anggotanya yang gugur dalam kontak senjata dengan militer Indonesia yang terjadi kemarin (Jumat-red). Untuk itu, Enden Wanimbo sebagai Pimpinan TPN-WP di Lanny Jaya mengatakan bahwa, pemberitaan media kolonial Indonesia, merupakan pembohongan publik, sebab apa yang diberitakan tidak sesuai dengan fakta.

Enden Wanimbo kembali menegaskan dalam wawancaranya dengan papuapost.com bahwa, "jika memang ada Orang Asli Papua (OAP) yang ditembak oleh militer Indonesia, maka itu pasti adalah rakyat sipil, Militer Indonesia selalu menggunakan cara-cara licik, dengan menjadikan rakyat sipil sebagai sasaran pelampiasan amarah mereka, dan untuk itu, saya secara tegas mengutuk tindakan militer Indonesia yang menyasar kepada rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa". tegasnya dalam wawancara yang dikutip dari www.papuapost.com

Wawancara Lengkap PMNews Dengan Enden Wanimbo Lihat Disini

Read more